Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T06:14:57ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2015-04-22T07:01:32Z2015-04-22T07:01:32Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8763This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/87632015-04-22T07:01:32ZPEMENUHAN HAK ATAS UANG PESANGON BAGI PEKERJA/BURUH
YANG DI PHK DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
TANJUNG KARANGAbstrak
Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) adalah perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai
hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. oleh sebab itu,
pemerintah harus lebih intensif dalam mengawasi masalah ketenagakerjaan ini agar
dapat mengurangi perbedaan pendapat antar kedua belah pihak sesuai dengan fungsi
pemerintah yang terdapat pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar gugatan pihak
pekerja/buruh yang di PHK dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan
industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang dan bagaimana
prosedur penyelesaian pemenuhan hak uang pesangon, penghargaan masa kerja dan
uang pengganti hak bagi pekerja yang di PHK melalui Pengadilan Hubungan
Industrial Tanjung Karang.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif
dan pendekatan empiris, sedangkan data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder yang telah dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan penelitian bahwa, dasar gugatan pihak pekerja/buruh yang di PHK di
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tanjung Karang adalah hak-hak pekerja/buruh
yang dimiliki oleh pekerja/buruh setelah di PHK seperti hak atas uang pesangon, hak
uang penghargaan masa kerja, hak ganti kerugian. Prosedur penyelesaian perselisihan
hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Tanjung Karang adalah
sidang pertama yaitu pembacaan putusan gugatan, sidang kedua yaitu jawaban dari
tergugat, sidang ketiga yaitu replik, sidang keempat yaitu duplik, sidang kelima yaitu
pembuktian dari penggugat, sidang keenam yaitu pembuktian dari tergugat, sidang
ketujuh yaitu kesimpulan, dan sidang kedelapan yaitu putusan hakim. Namun
sebulum dipengadilan sengketa ketenagakerjaan terlebih dahulu diselesaikan melalui
bipartit, mediasi atau konsiliasi dan/atau arbitrase.
Kata kunci :Perselisihan, Hak Pekerja, PHK
ABSTRACT
The Idustrial Relations Disputes is a difference of opinion resulting in a dispute
between employers or an association of employers and workers/labors or trade
union due to a disagreement on rights, conflicting interests, a dispute on
termination of employment, and a dispute among trade unions within one
enterprise. Therefore, the government should be more intens in supervising such
worksissue in order to reduce the difference of opinion between the two parties.
The objective of this research were formulated as follows: to find out the claims
of those terminated workers/labours in the settlement of industrial relations
disputes in Industrial Relations Court of Tanjung Karang; to find out the
procedure of settlement in fulfilling the separation pay, long service pay, and
recompense pay for the determined workers in the Industrial Relations Court of
Tanjung Karang.
This research employed both normative and empiric approach while the data was
collected from primary and secondary data sources which have been analyzed
qualitatively.
According to the finding of this research, the base claim of the terminated
workers/labours in the Industrial Relations Court of Tanjung Karang was the
rights owned by the workers/labours after termination, such as: rights for
separation pay, long service pay, and recompense pay. The procedure of the
industrial relations disputes settlement in the Industrial Relations Court of
Tanjung Karang were as follows: the first court is reading the cases, the second
court is replies from the accused party, the third court is replic, the fourth court is
duplic, the fifth court is evidence from the accused party, the seventh court is
conclusion, and the eight court is judge decision. However, before taking cases to
the Court, the disputes should be taken at through bipartite negotiation, mediation
or conciliation, and/or arbitration.
Keywords: Disputes, Workers' Rights, Termination of Employment1112011181 I Wayan Samudra Kusuma Wijayaiwayansamudrakw@yahoo.co.id