Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T13:52:22ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2015-02-20T04:19:57Z2015-02-20T04:19:57Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7135This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/71352015-02-20T04:19:57ZTinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) Dan
Sanksi Administratif Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraABSTRAK
Penyelesaian sengketa tata usaha negara yang bersifat administratif adalah suatu
prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila
ia tidak puas terhadap putusan tata usaha negara. Banyaknya putusan tata usaha
negara yang tidak dipatuhi oleh pejabat tata usaha negara dikarenakan tidak
adanya kekuatan eksekutorial dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 116 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ayat (4),
apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan tata usaha negara yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pejabat yang bersangkutan
dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi
administratif. Uang paksa merupakan salah satu tekanan agar orang atau pihak
yang dihukum mematuhi atau melaksanakan hukumannya.
Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah pelaksanaan putusan pengadilan
tata usaha negara terhadap uang paksa, dan bagaimanakah pelaksanaan putusan
pengadilan tata usaha negara terhadap sanksi administratif.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif. Adapun sumber data yang dalam penelitian ini yaitu data primer berasal
dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, bukubuku
dan dokumen-dokumen resmi.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tata
usaha negara terhadap uang paksa diperlukan adanya peraturan pelaksana berupa
peraturan pemerintah yang mengatur prosedur dan mekanisme pembayaran uang
paksa, besaran uang paksa, dan pembebanan uang paksa, dan pelaksanaan putusan
pengadilan tata usaha negara terhadap sanksi administratif memerlukan peraturan
pelaksana mengenai jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada
pejabat publik yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan tata usaha
negara.
ABSTRACT
Administrative dispute resolution administrative nature is a procedure that can be
taken by a person or body of civil law if he is not satisfied with the decision of the
state administration. The number of administrative decisions which have not been
followed by officials of the state administration due to lack of strength executorial
in Act No. 5 of 1986 About the State Administrative Court. In Act No. 9 of 2004
Section 116 verse (4) About the State Administrative Court, if the defendant does
not willing to implement the decision of the state administration which has
obtained permanent legal force against the concerned officials charged forceful
measures in the form of payment of a sum money forced and or administrative
sanctions. Forced Money is one of the pressure that person or parties who was
sentenced to obey or carry out the sentence.
The problems under study is how the implementation of the decision of the
administrative court against the forced money, and how the implementation of the
decision of the administrative court against the administrative sanctions. Approach
to the problem used in this research is a normative approach. The source of the
data in this study are primary data derived from the research literature through
legislation, literature, books and official documents.
The results showed that the implementation of the decision of the administrative
court against the forced money necessary implementing regulations in the form of
government regulations that govern the procedures and mechanisms of
compulsory payments, the amount of money forced, and the imposition of forced
money, and enforcement of the administrative court to require administrative
sanctions implementing regulations regarding the type of administrative sanctions
which can be imposed on public officials who are not willing to implement the
decision of the administrative court.
Keywords: Forced Money, administrative sanctions, the State Administrative
Decision1012011047 Ivo Pardamean Simanjuntakivopjuntak@gmail.com