Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T08:11:26ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2017-06-20T01:40:18Z2017-06-20T01:40:18Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27033This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/270332017-06-20T01:40:18ZKEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DALAM MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGASalah satu Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung adalah Sumbangan Pihak
Ketiga Kepada Daerah. Menurut Pasal 1 Angka (10) Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
Kepada Daerah, adalah pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada
Pemerintah daerah secara suka rela yang tidak mengikat perolehannya baik berupa
uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik bergerak
maupun tidak bergerak yang perolehannya tidak bertentangan dengan perundangundangan
yang berlaku.
Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah kebijakan pemerintah daerah dalam
mengoptimalkan sumbangan pihak ketiga? (2) Apakah faktor pendukung dan
penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan
sumbangan pihak ketiga di provinsi lampung ?
Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data
dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis
secara deskriptip kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) kebijakan pemerintah daerah dalam
mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung
adalah: melakukan sosialisasi secara intensif tentang Sumbangan Pihak Ketiga
terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Lampung,
melakukan berbagai upaya dalam rangka menggali Sumbangan Pihak Ketiga,
melakukan koordinasi pelaksanaan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyiapkan rumusan kerjasama,
kesepahaman/kesepakatan bersama-sama Satuan Kerja Perangkat Daerah lain
mitra kerjanya dan menghimpun laporan yang diterima dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan menyampaikan kepada Gubernur, dilakukan dengan
mengacu pada tahapan siklus anggaran daerah dalam konteks otonomi daerah
yang transparan dan terbuka (2) Faktor pendukung kebijakan pemerintah daerah
dalam mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi
Lampung adalah adanya dasar hukum dan koordinasi dalam penerimaan
Sumbangan Pihak Ketiga. Faktor penghambat kebijakan pemerintah daerah dalam
mengoptimalkan penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga di Provinsi Lampung
adalah rendahnya pemahaman pimpinan perusahaan terhadap produk hukum
daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga dan rendahnya kesadaran pimpinan
perusahaan terhadap Sumbangan Pihak Ketiga.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Sumbangan Pihak Ketiga, Pendapatan Asli
Daerah
THE POLICY OF LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT IN
OPTIMIZING THE ACCEPTANCE OF THIRD PARTY
CONTRIBUTION
One of the Own-Source Revenue of Lampung Province is the third party
contribution to the region. In accordance with Article 1 Number (10) of Local
Regulation of Lampung Province No. 14/2014 concerning the Acceptance of
Third Party Contribution to the region, it is defined as the granting from donations
the third party to the regional government voluntarily which does not bind its
acquisition either in the form of money or equivalent with money or goods,
whether movable or immovable whose acquisition is not contrary to the applicable
legislation.
The research problems are formulated as follows: (1) What is the policy of local
government in optimizing third party contribution? (2) What are the supporting
factors and obstacles of local government policy in optimizing the acceptance of
third party contribution in Lampung province?
The approaches used in this research were normative and empirical approaches.
The data sources consisted of primary data and secondary data. The data
collection technique was done through literature study and field study and being
analyzed description qualitative.
The results of the research showed that: (1) Among the policy of local government
in optimizing the acceptance of third party contribution in Lampung Province
were: to conduct intensive socialization of third party contribution to operating
companies in Lampung Province, to make various efforts in order to explore the
third party contribution, to coordinate the implementation of the acceptance of
third party contributions by the Regional Device Work Unit, to prepare the
formulation of cooperation, the understanding/agreement of the Regional Device
Work Unit with other Regional Work Units and to collect reports received from
the Regional Device Work Unit and submit them to the Governor, carried out by
referring to the stages of the local budget cycle in the context of transparent and
open regional autonomy (2) The supporting factors of local government policy in
optimizing the acceptance of third party contribution in Lampung Province was
the existence of legal basis and coordination in the acceptance of third party
contribution. The inhibiting factors of local government policy in optimizing the
acceptance of third party contribution in Lampung Province was the low
understanding of the companies' leaders on local law product about third party
contribution and the low awareness of the companies' leaders towards third party
contribution.
Keywords: Policy Government, Third Party Contribution, Own-Source Revenue1342011101 M. AZIZ FACHRImazizfachri@gmail.com