Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T21:15:50ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2016-03-03T02:12:24Z2016-03-03T02:12:24Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21403This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/214032016-03-03T02:12:24ZKEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN HAK UTAMA
PENGGUNA JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNGUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 menjelaskan tentang hak utama
pengguna jalan termasuk konvoi dan dijelaskan pada Pasal 135 yang berbunyi
kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134
harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pengawalan
dilakukan untuk mengurangi potensi timbulnya kecelakaan lalu lintas yang
tentunya sangat membahayakan iring-iringan itu sendiri dan juga pengguna jalan
lain diluar iring-iringan konvoi hal ini merupakan tugas kepolisian untuk
melayani masyarakat. Tetapi faktanya dalam penerapannya banyak masyarakat
yang belum mengerti fungsi dari pengawalan tersebut.
Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan
kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar
Lampungdan apa faktor penghambat.kebijakan kepolisian dalam penerapan hak
utama pengguna jalan di Kota Bandar Lampung.
Metode pendekatan dalam penelitian dilakukan secara normatif empiris melalui
studi kepustakaan kemudian melalui penelitian langsung terhadap objek penelitian
dengan cara observasi dan wawancara terhadap responden yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti.
Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah bahwa bentuk kebijakan yang
diterapkan kepolisian dalam hak utama pengguna jalan dalam hal ini konvoi
polisi mempunyai kebijakan untuk mempertimbangkan menerima atau tidaknya
permohonan pengawalan yang diajukan oleh pemohon. Kepolisian dalam
melakukan kebijakan untuk mempertimbangkan permohonan pengawalan adalah
melihat dari apakah kegiatan konvoi itu dinilai positif atau negative dan faktor
penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di
Kota Bandar Lampung, ialah dari masyarakat itu sendiri, karena kurangnya
pemahaman masyarakat tentang hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat
dalam berlalu lintas.
Saran dalam pnelitian ini adalah sebaiknya pihak kepolisian memberi kriteria
terhadap kegiatan konvoi seperti apa yang dapat diberi pengawalan oleh
kepolisian, agar tidak terjadinya ketidak pastian hukum.
Kata kunci : Kebijakan, Kepolisian, Hak Utama Pengguna Jalan.
POLICE POLICY IN THE APPLICATION OF MAIN ROAD USERS IN
BANDAR LAMPUNG
Act No. 22 of 2009 Section 134 describes the main rights of road users including
convoy and described in Article 135, which reads vehicles get priority right
referred to in Article 134 must be controlled by the Indonesian National Police
officers escort made to reduce the potential for accidents which is very dangerous
to cross the motorcade itself and also other road users outside the motorcade
convoy it was a duty of the police to serve the public. But the fact is in practice a
lot of people who do not understand the function of control.
The problem was how to implement the right policies in major police road users
in Bandar Lampungdan what police penghambat.kebijakan factor in the
application of the main rights of road users in the city of Bandar Lampung.
The method of normative empirical research conducted through literature and
through direct observation of the research object by observation and interviews
with respondents in relation to the problems examined.
Results of this research is that the policy applied in the main police road users in
this case a police convoy's policy is to consider whether or not to accept the
application submitted by the applicant regulation. Police in the conduct of policy
to consider the application of the regulation is to see whether the convoy was
considered positive or negative. and police policy limiting factor in the application
of the main rights of road users in the city of Bandar Lampung, is from the people
themselves, due to lack of public understanding of the law. And lack of public
awareness in traffic.
Suggestions in this research is the police should provide the criteria against which
the convoy as it can be given by a police escort, to prevent the occurrence of legal
uncertainty.
Keywords: Policy, Police, Right Main Road Users.1212011203 MIRA ASMARAmiraasmara@gmail.com