Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T20:36:08ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2022-03-19T15:14:52Z2022-03-19T15:14:52Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/55126This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/551262022-03-19T15:14:52ZIMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
(PERA) NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BANTUAN
RUMAH KHUSUS
(Studi Pada Kelompok Nelayan Di Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat)Indonesia sebagai sebuah negara yang mejemuk, menginginkan setiap rakyatnya
hidup sejahtera, makmur dan sentosa. Termasuk dalam memiliki tempat tinggal
yang layak lingkungannya. UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman menerangkan bahwa kesejahteraan masyarakat untuk
bertempat tinggal yang layak. Program Sejuta Rumah terdiri dari Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya, bantuan rumah susun dan bantuan rumah khusus
bagi kelompok nelayan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat
(PERA) Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pedoman Bantuan Rumah Khusus.
Kabupaten Pesisir Barat terpilih sebagai salah satu daerah penerima bantuan.
Program hadir berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang di ajukan kepada
Pemerintah Pusat di wakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dan di salurkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat. Program ini bertujuan
memberikan prioritas kepada masyarakat nelayan.
Penelitian yang memfokuskan pada proses implementasi kebijakan dalam
program bantuan rumah khusus bagi kelompok nelayan dan kendala-kendala yang
dihadapi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dan sumber data ialah
wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data dan
keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan implementasi telah berjalan baik
sesuai tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum memiliki tempat
tinggal yang layak. Ketersediaan lahan yang memadai menjadi kendala dalam
implementasi. Karenanya badan pelaksana harus meningkatkan pola koordinasi
dalam mengatasi kendala guna mempermudah pembebasan lahan dan
memberikan ruang partisipasi kepada kelompok nelayan.
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Peraturan Menteri Perumahan
Rakyat, Program Rumah Khusus, Nelayan
Indonesia as a pluralistic country, wants every of its people to live in prosperity,
prosperity and peace. Included in having a decent place to live environment. Law
number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas explains that the
welfare of the community for proper housing. The Million Houses Program
consists of Self-Help Housing Stimulant Assistance, Flat Assistance Assistance
and Special Home Assistance for fishermen groups. Based on the Regulation of
the Minister of Public Housing Number 10 of 2013 concerning Special Housing
Assistance Guidelines. Pesisir Barat Regency was chosen as one of the
beneficiary regions. The program comes based on proposals from the Regional
Government submitted to the Central Government represented by the Ministry of
Public Works and Public Housing and channeled by the Department of Housing
and Settlement Areas and the Department of Maritime Affairs and Fisheries of the
West Coastal Regency. This program aims to give priority to fishing
communities. The research focuses on the process of implementing policies in specific housing
assistance programs for fishermen groups and the obstacles encountered. This
research method uses descriptive research type with a qualitative approach. Data
collection techniques and data sources are interviews, observation and
documentation. With data analysis techniques and data validity. The results show
that the implementation has been going well according to the objectives of
meeting the needs of people who do not yet have a proper place to live. The
availability of adequate land is an obstacle in implementation. Therefore the
implementing agency must improve the pattern of coordination in overcoming
obstacles in order to facilitate land acquisition and provide space for participation
for fishermen groups. Keywords: Implementation, Policy, Minister of Public Housing Regulation,
Special House Program, Fishermen
1316041043 MUHAMMAD LEO ANDIKA CHANDRA-