Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T09:34:18ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2022-05-20T07:57:49Z2022-05-20T07:57:49Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/61520This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/615202022-05-20T07:57:49ZANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON
ANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017
(Studi di Polda Lampung)Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukan upaya untuk menegakkan
norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Praktik tindak pidana suap dalam penerimaan calon Bintara Polri sudah seperti
kebudaayaan dalam masyarakat yang pidananya sulit ditegakkan, permasalahan
dalam skripsi ini adalah (1) bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap
tindak pidana suap dalam penerimaan calon Bintara Polri, dan (2) Apakah faktor
penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap penerimaan
calon Bintara Polri
Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan
yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Kasat Reskrim dan Kabag
Sumda Polres Lampung Selatan, Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka
dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam penerimaan calon
Bintara Polri bermula pada tahap formulasi yang telah dirumuskan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu,
tindak pidana suap juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1980 tentang Tindak Pidana Suap dan jika yang terjerat dari pihak kepolisian
maka akan diberikan tambahan sanksi kode etik dari instansi. Faktor penghambat
penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam penerimaan calon
Bintara Anggota Polri adalah pertama faktor Undang-Undang sanksi yang tidak
equivalen dengan tindak pidana yang dilarang, penggunaan konsep yang berbeda-
beda untuk sesuatu yang sama. Kedua faktor penegak hukum pengetahuan pihak
kepolisan dan pihak pengawas kurangnya pemahaman anggota kepolisian dan
masyarakat. Ketiga faktor sarana dan prasarana dibutuhkan peralatan dan
keuangan yang memadai untuk proses penyidikan dan penyelidikan, sebab
minimnya sarana dan prasarana yang memadai menyebabkan penegak hukum
yang tidak akan berjalan dengan semestinya di sisi lain teknologi yang masih baru
Muhammad Sabikhi
dan belum di terapkan secara merata di setiap tahapan-tahapan tes. Keempat
faktor masyarakat adalah bahwa rata – rata tingkat kesadaran hukum masyarakat
masih rendah. Hal ini dapat di lihat dari banyak nya para pelanggar hukum untuk
menghalalkan berbagai cara agar lulus dalam seleksi anggota polri. Kelima faktor
masyarakat tidak ingin mengikuti peraturan yang sudah ada, mereka sudah
terbiasa dengan aturan sendiri dan mengikuti stigma salah yang telah berkembang
di masyarakat sejak lama dan keenam faktor budaya dimana budaya masyarakat di
Indonesia yang sebagian masyarakatnya senang mencari jalan yang cepat dan
mudah dalam menggapai suatu tujuan, karena mereka menganggap jadi polisi itu
memiliki posisi dan masa depan yang cerah di kemudian hari tanpa peduli yang
dicapai itu halal atau haram.
Saran dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan persidangan dalam tindak pidana
suap dalam penerimaan calon bintara anggota polri pemberian sanksi pidananya
harus di berikan secara maksimal, karena yang terlibat dalam perkara ini adalah
Instansi Penegak Hukum. Penerapan sanksi kode etik untuk Anggota Polri
diberikan setelah putusan persidangan setelah sanksi di tetapkan oleh hakim agar
tidak menguntungkan dari pihak kepolisian, mengingat dari tahap penyelidikan
sampai ke penyidikan di periksa oleh anggota polri itu sendiri. Perlu adanya
evaluasi dan sosialisasi dari tahun-tahun karena semakin berkembangnya
teknologi dalam perekrutan calon anggota, pihak aparat maupun masyarakat harus
dituntun mengetahui aturan-aturan hukum yang baru.Pemerintah dan kepolisian
harus bekerja sama dalam meningkatkan kualitas calon anggota polri yang
unggul.
Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak pidana Suap, Penerimaan Calon
Anggota Bintara Polri
Criminal law enforcement is the practice of enforcing legal standards in society and
the state in real life. The practice of bribery in the acceptance of National Police
Non-Commissioned Officer candidates is similar to a culture in society where the
crime is difficult to enforce; the problems in this thesis are (1) how is criminal law
enforcement against the crime of bribery in the acceptance of National Police Non-
Commissioned Officer candidates enforced, and (2) what are the inhibiting factors
for law enforcement. Bribery in the selection of Non-Commissioned Officer
candidates is a criminal offense.
The topic is approached from both a normative and empirical legal perspective. The
Head of the Criminal Investigation Unit and the Head of the Sumda Police of the
South Lampung Police, as well as academics from the Criminal Law Department
of the Faculty of Law, University of Lampung, served as research resource persons.
A literature review and a field research were used to gather data, which was then
examined qualitatively.
Based on the findings of the research and discussion, it can be concluded that the
enforcement of criminal law against bribery in the acceptance of candidates for the
National Police Officer begins at the formulation stage, as outlined in Law Number
20 of 2001 amending Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of
criminal acts. corruption. Furthermore, the crime of bribery is defined in Article 2
of Law No. 11 of 1980 Concerning the Crime of Bribery, and those who are
discovered by the police face further penalties under the agency's code of ethics.
The first factor in the law of punishments that are not equal to forbidden criminal
activities, the use of various conceptions for the same thing, is the obstructing factor
in the implementation of criminal legislation against the crime of bribery in
admitting applicants for members of the National Police. The police and
supervisors' expertise, as well as the members of the police and the community's
lack of understanding, are the two variables in law enforcement.
Muhammad Sabikhi
Because law enforcement cannot function successfully without suitable facilities
and infrastructure, the three aspects of facilities and infrastructure necessitate
enough equipment and funding for the investigation and investigative process.
Stages of testing The average degree of legal awareness in the community is still
low, according to the four community criteria. This may be observed in the number
of lawbreakers used to support various methods of police officer selection. The five
factors of society do not want to follow the existing rules; they are used to their own
rules and follow the wrong stigma that has developed in society for a long time; and
the sixth is cultural factors, where some people in Indonesia prefer to find a quick
and easy way to achieve something purpose, because they believe that being a
police officer has a position and a bright future in the future, regardless of whether
what is achieved is good or bad; and the cultural factors, where some people prefer
to find a quick and easy way.
The execution of the trial in the crime of bribery in the acceptance of prospective
non-commissioned members of the police, the criminal punishments must be
provided to the maximum, because those engaged in this case are Law Enforcement
Agencies, are among the suggestions in this research. The implementation of the
code of ethics sanctions for members of the police is given after the trial decision,
after the judge has set the sanctions so that it is not profitable for the police,
considering that the members of the police themselves are examined from the
investigation stage to the investigation stage. . There needs to be an evaluation and
socialization from the years because of the development of technology in the
recruitment of prospective members, the apparatus and the community must be
guided to know the new legal rules.
Keywords: Enforcement of Criminal Law, Acts of Bribery, Acceptance of
Candidates for National Police Officers1512011056 Muhammad Sabikhi-