Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T06:49:10ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2016-08-09T02:32:40Z2016-08-09T02:32:40Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23345This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/233452016-08-09T02:32:40ZREFORMASI BIROKRASI DI ERA PEMERINTAHAN
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 2009-2014ABSTRAK
Birokrasi di Indonesia sejak Republik Indonesia merdeka telah menghadapi banyak
masalah. Rendahnya kualitas birokrasi dalam kurun waktu lebih dari 5 dekade di
Indonesia ini berawal dari perilaku korupsi yang sudah ada sejak sebelum Indonesia
merdeka. Pemerintah selama Orde Reformasi telah melakukan upaya untuk memberantas
tindak pidana korupsi. Upaya tersebut antara lain ditempuh dengan melakukan
pembaharuan peraturan perundangan-undangan yang berisi ancaman hukuman pidana
bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Namun, tindakan hukum berupa pemidanaan
dirasakan tidak mencukupi. Pemidanaan juga harus dibarengi dengan langkah-langkah
konkrit untuk menutup serta mempersempit celah tindak pidana korupsi melalui langkahlangkah
reformasi birokrasi. Hal inilah yang menjadi salah satu program utama
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pertimbangan bahwa praktik
bad governance di tubuh birokrasi pada masa lalu telah menjadi sumber penyebab
timbulnya krisis ekonomi dan politik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendapat gambaran, dan menganalisis
tindakan yang ditempuh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mereformasi
birokrasi dan capaian reformasi birokrasi dalam upaya pemberantasan korupsi. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif,
teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka.
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat beberapa upaya atau tindakan yang dilakukan
Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono melalui reformasi birokrasi 2009-2014 untuk
mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di antaranya meliputi: Instruksi
penyusunan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara), Penerapan eprocurement,
Penerapan e-government, Penerapan promosi jabatan secara terbuka,
Penandatangan pakta integritas, Penerapan anggaran berbasis kinerja, Pemberian
remunerasi, Pencanangan zona integritas, Penerapan sistem integritas nasional (SIN),
Penerapan strategi nasional pencegahan, dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK).
Terdapat beberapa capaian yang digunakan sebagai tolak ukur yaitu Peningkatan indeks
Persepsi Korupsi (IPK), Peningkatan predikat hasil audit keuangan negara, Peningkatan
indeks integritas sektor publik dan Peningkatan hasil penyelamatan kekayaan negara.
Berdasarkan indikator yang telah dibuat dan harus dicapai pada tahun 2014 maka
indikator tersebut belum tercapai, di samping itu jika dikomparasikan dengan negaranegara
lain capaian-capaian yang telah diraih Indonesia selama kurun waktu 2009-2014
masih jauh dari yang diharapkan.
Kata kunci : Reformasi, Birokrasi, Reformasi Birokrasi, dan Korupsi.
ABSTRACT
Since Indonesia independence’s day, Indonesia has faced a lot of problem in bureaucracy.
The low quality of beraucracy more than 5 decade period of time is began from the
behaviour of corruption which has existed before independence’s Indonesia. The
government along reformation era has done some efforts for removing corruption action.
The effort is the renewal of law that is the threat of criminal sentencing in the action of
corruption. However, it has not been enought. The punishment must be followed by the
concrete steps to covering and pressing the action of corruption through bureaucracy
reformation step. This is one of the main program from the Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono administration with the consideration that the practical work “bad
governance” in the body of bereaucracy in the past has become the main causes of
emerging economic and political crisis.
The kind of this research is qualitative which is using descriptive technique. Then, the
collecting data that will be used is the study pustaka. The purpose of this research are to
know, get information, and analyze the action which is taket by the Susilo Bambang
Yudhoyono administration to reform bureaucracy reformation in the effort of eliminating
corruption.
The conclusion of this research contains in the effort or the action that is done by the
Susilo Bambang Yudhoyono administration throught bereaucracy reformation 2009-2014
to create a govorment that are pure and free from KKN, they are: The instruction report of
LHKPN, the application of e-procurement, the application of e-government, the
application signature of integrity pact, the application of consideration based on
performance, the application of remuneration, the pinning of integrity zone, the
application of national integrity system (SIN), the application of preventon of nasional
strategy effort to eliminate corruption (Stranas PPK), and the application of promotion
opened position. There are some of their used as a reject measure the raising of Human
Perception Corruption (IPK), the raising predicting the results of the audit of state
finances, the raising integrity of the sector public and the raising results of rescue wealth
countries. Based on the indicator that has been made and should be achieved in 2014 then
indicator has not got, besides that, if it is compared to the other countries the goals who
have achieved Indonesia over the periode 2009-2014 still far from expectation.
Key words: Reformation, Bureaucracy, Bureaucracy Reform, and Corruption.(1216041074) NOVITA SARI novitasari1216041074@gmail.com