Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T11:12:15ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2016-03-03T08:57:07Z2016-03-03T08:57:07Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/21378This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/213782016-03-03T08:57:07ZPERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN PANARAGAN
JAYA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARATPemberian otonomi daerah kepada pemerintah kabupaten memungkinkan munculnya
variasi di daerah mengenai model pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang Barat menyikapi pemberian otonomi daerah ini dengan mengeluarkan
kebijakan Pembentukan Kelurahan dengan merubah status desa menjadi kelurahan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2011
tentang Perubahan Status Kampung Panaragan Jaya menjadi kelurahan Panaragan
Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ,maka
Desa Panaragan Jaya yang sebelumnya berstatus sebagai desa berubah menjadi
kelurahan di bawah Pemerintahan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten
Tulang Bawang Barat ,perubahan tersebut tentunya akan menimbulkan dampak
terhadap pelayanan administrasi di Kelurahan Panaragan Jaya.
Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana pelaksanaan perubahan status desa
menjadi kelurahan dan dampak yang di timbulkan akibat perubahan status tersebut
terhadap kegiatan pelayanan administrasi di Kelurahan Panaragan Jaya. Metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah Wawancara terbuka melalui pembicara langsung
dan lisan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disiapkan secara garis
besar yang berkembang pada waktu wawancara berlangsung.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perubahan kampung
menjadi kelurahan di Kelurahan Panaragan Jaya telah sesuai dengan tahap tahap dan
syarat yang telah ditentukan dan tercantum di dalam Permendagri no 28 Tahun 2006
pasal 9-11, kemudian akibat dari perubahan status desa menjadi kelurahan telah
berdampak positif dan negatif terhadap kegiatan pelayanan Administrasi di Kelurahan
Panaragan Jaya, hal tersebut diperoleh dari wawancara informan yang merasakan
dampak dari perubahan status Desa menjadi Kelurahan di Kelurahan Panaragan Jaya,
Obi Dermawan
dampak positif nya adalah evektifitas pelayanan administrasi yang meningkat dan
dampak negative nya hanya pada jam kerja kepala desa yang biasanya yang tidak
pernah libur setelah berganti menjadi lurah terbatasi senin sampai jum’at saja pada
hari sabtu dan minggu libur
Kedepan nya Pemerintah Kelurahan Panaragan Jaya harus lebih erat dalam menjalin
hubungan bermasyarakat dan turun langsung untuk bertemu dengan masyarakat agar
hilang nya rasa canggung masyarakat kepada aparatur Kelurahan lalu Pemerintah
sebagai pelayan masyarakat (public service) sudah seharusnya memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas selain
bermanfaat bagi masyarakat juga bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu
sendiri.
(Kata Kunci : dampak perubahan status, desa, kelurahan, pelayanan
administrasi)
STATUS CHANGE OF VILLAGE TO BE KELURAHAN PANARAGAN
JAYA CENTRAL DISTRICT OF TULANG BAWANG
TULANG BAWANG WEST DISTRICT
Granting autonomy to local governments allow the emergence of regional variations
on the model of governance. Government of Tulang Bawang Barat addressing
granting regional autonomy to issue a policy Establishment of village by changing the
status of the village into the village through the local legislation Tulang Bawang
Barat No. 11 of 2011 on the Status Change Kampung Panaragan Jaya into a village
Panaragan Jaya subdistrict Tulang Bawang Middle Tulang Bawang Barat , then
Panaragan Desa Jaya which previously existed as the village turned into a village
under the Government of Tulang Bawang District of Central Tulang Bawang Barat,
the change of course, will affect administrative services in Sub Panaragan Jaya.
The research problem is how the implementation of the village into a village status
changes and impacts caused due to changes in the status of the activities of
administrative services in Sub Panaragan Jaya. The method used in this study is an
open interview with the speaker directly and orally by referring to the list of questions
prepared in outline evolving at the time of the interview.
Based on the results of the study showed that the implementation of the changes the
village into a village in the Village Panaragan Jaya has been in accordance with the
stage and the stage of the terms that have been determined and also the stage for
change in accordance with Regulation No. 28 of 2006 chapters 9-11, then the result
of the status change has impacted rural to urban villages positive and negative
towards service activities Administration in Sub Panaragan Jaya, it derived from
informant interviews were feeling the impact of changes in the status of the village
into a village in the Village Panaragan Jaya, the positive impact it is evektifitas
service administrai increased and the negative impact it is only during office hours
Obi Dermawan
head villages that usually does not rest after changing into headman restricted
Monday to Friday only on Saturday and Sunday holidays
Going forward Panaragan Jaya village government should be more closely on social
relationships and go straight to meet with the community so that the community lost
its sense of awkward to village officials and the Government as a public servant
(public service) should provide a quality service to the community. Quality service
than beneficial to society is also beneficial to the image of the government apparatus
itself.
(Keyword: impact of changes in status, village, municipality, administrative
services)1212011237 Obi Dermawanobidermawan237@gmail.com