Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T10:01:50ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2014-08-21T02:40:03Z2014-08-21T02:40:03Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/2980This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29802014-08-21T02:40:03ZPemberian Izin Kepemilikan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil Oleh Kepolisian Daerah LampungAbstrak Bahasa Indonesia
ABSTRAK
PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN SENJATA API BAGI
MASYARAKAT SIPIL OLEH KEPOLISIAN
DAERAH LAMPUNG
Oleh:
Ridho Cornadi
Senjata api merupakan barang yang sangat berbahaya jika disalah gunakan untuk
itu kepemilikan senjata api harus memiliki izin khusus. Dalam rangka pengawasan
dan pengendalian terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api, maka
masyarakat yang memiliki senjata api wajib mendapatkan izin dari Kepolisian
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimanakah pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat
sipil oleh Kepolisian Daerah Lampung dan apakah yang menjadi faktor
penghambat dalam pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang
sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu diintreprestasikan atau
ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian
untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa pemberian izin
kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil merupakan kewenangan mutlak dari
Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang
Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api. Untuk memiliki izin
tersebut harus terlebih dahulu meminta rekomendasi dari aparat intelijen dari
markas besar Polisi provinsi dimana pemohon tersebut tercatat yang dilampiri
dengan syarat yang telah ditentukan. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi,
barulah pemberian izin memiliki senjata api yang ditandatangani oleh Kapolri.
Jika setelah mendapatkan izin tetapi pemilik senjata api melanggar ketentuan
kepemilikan senjata api, maka pemilik izin dapat dijatuhkan sanksi administrasi
berupa peringatan atau dapat juga pencabutan izin kepemlikan senjata api. Faktor
penghambat dalam proses perizinan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil
adalah dari Kepolisian sendiri. Banyaknya prosedur dan persyaratan serta organ
Polri yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin kepemilikan senjata api,
seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin senjata api. Kejelasan tujuan
kepemilikan senjata api merupakan pertimbangan yang yang membuat Polri tidak
tergesa-gesa diberikan izin kepemilikan senjata api.
Kata Kunci: Izin, Senjata Api, Masyarakat Sipil.
Abstrak Bahasa Inggris
ABSTRACT
GRANTING PERMISSION OF FIREARMS OWNERSHIP FOR CIVIL
SOCIETY BY LAMPUNG POLICE DEPARTMENT
By
Ridho Cornadi
Firearms are goods that are very dangerous if misused use
for the possession of firearms must have a special permit. In the context of
supervision and control over the possession and use of firearms, then the people
who own guns are required to obtain a permit from the Police Department in
accordance with the laws and regulations. The problem in this study is how
granting permission for the possession of firearms civilians by Police Department
and whether that be a limiting factor in the granting of licenses to possess
weapons for civil society.
The approach used is a problem juridical normative and empirical jurisdiction.
The data used are primary and secondary data. Data that has been processed and
then presented in narrative form, then interpreted or construed to be discussed and
analyzed qualitatively, and then further drawn to a conclusion.
Based on the results of research and discussion note that possession of firearms
permits for civil society is the absolute authority of the Police who regulated in
Law Number 8 Year 1948 on Registration and Licensing issued Firearms
Ownership. To have such permission must first ask for a recommendation from
the intelligence apparatus of the provincial police headquarters where the
applicant is registered with the attached conditions specified. If all requirements
have been met, then granting a firearms license signed by the Chief of Police. If
after getting permission but the owner of a firearm in violation of the provisions
of possession of firearms, the licensee may be imposed administrative sanctions
such as a warning or revocation of a license may also possession of firearms.
Inhibiting factors in possession of firearms licensing process for civil society is of
its own Police Department. Many procedures and requirements as well as the
organs of the police have the authority to issue licenses to possession of firearms,
often inhibits the activity of a firearm license applicant. Clarity of purpose gun
ownership is a consideration that the police do not make haste granted permission
possession of firearms.
Keywords: License, Firearms, Civil Society.1012011390 Ridho Cornadirido12338@yahoo.co.id