Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T06:51:59ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2015-10-31T03:23:15Z2015-11-03T07:14:47Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/14309This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/143092015-10-31T03:23:15ZANALISIS KONSUMSI ROKOK PADA RUMAH TANGGA MISKIN
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011–2013
(ANALYSIS OF CIGARETTE CONSUMPTION ON POOR HOUSEHOLD
IN LAMPUNG PROVINCE 2011–2013)untuk tahun 2013 dengan besaran rata-rata sekitar 8,5 persen atau mulai
Rp 5,00 sampai dengan Rp 20,00 per batang rokok. Kebijakan cukai hasil
tembakau tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
No.179/PMK.011/2012 tentang tarif cukai pada 12 November 2012, dengan
ketentuan tarif cukainya mulai berlaku pada 25 Desember 2012. Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) No.179/PMK.011/2012 tentang tarif cukai hasil
tembakau mencabut PMK No. 181/PMK.011/2009 tentang Tarif Cukai Hasil
Tembakau pada tanggal 16 November 2009 yang mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2010. Rokok merupakan komoditi yang bersifat adiktif dan mempunyai
pengaruh yang buruk terhadap kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi rokok pada rumah tangga
miskin di Provinsi Lampung setiap tahun 2011, 2012, dan 2013.
Penelitian ini mengestimasi model menggunakan Regresi Linier Berganda
yang dilakukan dengan teknik kuadrat linier biasa menggunakan variabel
pendapatan, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, biaya kesehatan dan harga
rokok yang dikonsumsi pada rumah tangga miskin. Analisis diaplikasikan pada
data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2011 – 2013 dengan data
cross section. Software yang digunakan adalah SPSS.
Hasilnya menunjukkan bahwa pada Tahun 2011 pendapatan rumah tangga
miskin, biaya kesehatan rumah tangga miskin dan harga rokok yang dikonsumsi
oleh rumah tangga miskin berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok
dirumah tangga miskin. Tahun 2012 dan 2013 pendapatan rumah tangga miskin,
tingkat pendidikan kepala rumah tangga, biaya kesehatan rumah tangga miskin
dan harga rokok yang dikonsumsi oleh rumah tangga miskin berpengaruh
signifikan terhadap konsumsi rokok dirumah tangga miskin.
Kata kunci : rokok, rumah tangga miskin, pendapatan rumah tangga, tingkat
pendidikan kepala rumah tangga, biaya kesehatan, harga rokok.
The government through the Financial Ministry increases the tax once
again for 2013 for about 8.5 percent or about 5 IDR to 20 IDR per cigarette. The
tobacco products tax policy is available in Financial Ministry Regulation
No.179/PMK.011/2012 about tax tariff in November 2012, and the provision will
be valid on December 25th 2012. The Financial Ministry Regulation
No.179/PMK.011/2012 about tax tariff of tobacco products erase the old
regulation No. 181/PMK.011/2009 about the tax tariff of tobacco product in
November 16th 2009 that started to be valid on January 1st 2010. Cigarette is the
commodity that is addictive and having the bad effects to the health. The objective
of this study is to analyze the factors influence the cigarette consumption in poor
household in Lampung annually from 2011, 2012, and 2013.
This study is estimating the model using the Doubled Linear Regression
that is done using the common linear square technique using income, education
degree of the head of household, the health fees and the price of the cigarette
consumed by poor household variables. The analysis is applied in the National
Social Economy Survey data in 2011 – 2013 with cross section data. The software
used in this study is SPSS.
The result showed that in 2011, the poor household income, the health
fees, and the price of cigarette consumed by poor household significantly
influence the cigarette consumption in the poor household. In 2012 and 2013, the
poor household income, the education background of the head of household, the
health fees and the price of the cigarette consumed by the poor household
significantly influence the cigarette consumption in poor household of Lampung.
Keyword: cigarette, poor household, household income, education background of
head of household, health fees, price of the cigarette1321021001 MOVIYANTI2015-09-02T02:46:11Z2015-11-03T07:16:08Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/12653This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/126532015-09-02T02:46:11ZANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KELAHIRAN TOTAL DI PROVINSI LAMPUNG
SUATU KAJIAN SOSIAL EKONOMIABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata lama sekolah dan
pendapatan per kapita berpengaruh terhadap tingkat pemakaian kontrasepsi,
apakah rata-rata lama sekolah dan pendapatan per kapita berpengaruh terhadap
rata-rata usia kawin pertama, apakah rata-rata lama sekolah, pendapatan per
kapita, tingkat pemakaian kontrasepsi dan rata-rata usia kawin pertama
berpengaruh terhadap tingkat kelahiran total. Dan apakah tingkat kelahiran total
berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.
Model yang digunakan adalah model analisa jalur yang dikemudian diolah
menggunakan AMOS. Data diperoleh dari Hasil Survey Demografi dan
Kesehatan Indonesia (SDKI) dari tahun 1991-2012, Badan Pusat Statistik, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi
Lampung.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap
tingkat pemakaian kontrasepsi sedangkan pendapatan perkapita tidak berpengaruh
terhadap tingkat pemakaian kontrasepsi. Rata-rata lama sekolah dan pendapatan
per kapita berpengaruh terhadap rata-rata usia kawin pertama. Rata-rata lama
sekolah, tingkat pemakaian kontrasepsi, rata-rata usia kawin pertama berpengaruh
terhadap tingkat kelahiran total, sedangkan pendapatan perkapita tidak
berpengaruh terhadap tingkat kelahiran total. Tingkat kelahiran total berpengaruh
terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini rata-rata
lama sekolah dan pendapatan per kapita mempunyai korelasi yang tinggi.
Fenomena yang terjadi di Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk terbesar
ke dua di Pulau Sumatera, pendapatan per kapita yang relatif rendah dan rata-rata
lama sekolah baru mencapai tujuh sampai 8 tahunturut memberi andil pada
tingginya tingkat kelahiran total. 12
Kata kunci : Rata-rata Lama sekolah, Pendapatan per kapita, Tingkat Pemakaian
Kontrasepsi, Rata-rata Usia Kawin Pertama, Tingkat Kelahiran Total, Tingkat
kemiskinan.
1Alumni Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2Dosen Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
ABSTRACT
This research aims to know whether the average length of school and income per
capita impact on Contraceptive Prevalence Rate (CPR), whether the average
length of school and income per capita income on the average age at first
marriage, whether the average length of school, per capitaincome ,Contraceptive
Prevalence Rateand the average age at first marriageaffect on the Total Fertility
Rate.And whether Total Fertility Rate impact on the level of poverty in
LampungProvince.
The model used is path analysis models, that it is processed using AMOS.Data
obtained from the results of Indonesian Demographic and HealthSurvey (IDHS)
from 1991-2012, the CentralBureau of Statistics, the National Population and
FamilyPlanningRepresentatives of Lampung Province.
The Research results showing that the average length of school affects
ContraceptivePrevalence Rate CPR), while per capita income did not affect
ContraceptivePrevaence Rate CPR). The average length of school and per capita
income affects the average age at first marriage. The average length of the school,
contraceptive prevalence rate, the average age at first marriage affect the
TotalFertilityRate (TFR), while per capita income has no effect on the
TotalFertilityRate (TFR). The TotalFertilityRate (TFR) affect the level of poverty
in the province of Lampung. In this study the average length of school and per
capita income has a high correlation. A phenomenon that occurs in Lampung
Province with the second largest population of the island of Sumatra, the income
per capita is relatively low and the average length of schools reach seven to eight
years also contributed to the high Total Fertilty Rate.
Keywords: The average length of school, per CapitaIncome, Contraceptive
Prevalence Rate (CPR), the Average age of FirstMarriages, Total Fertility Rate
(TFR),Level of Poverty.
1
1Master Degree of Economics, Faculty of Economics and Business, University of Lampung
2Lecturer Masters in Economics, Faculty of Economics and Business, University of Lampung1321021005 Sri Sunarti2015-07-28T07:32:24Z2015-11-03T07:19:45Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/11340This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/113402015-07-28T07:32:24ZANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2000-2013ABSTRAK
“ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2000-2013”
Oleh
Tria Dessi Putri
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB Propinsi Lampung selama kurun waktu 2000-2013, dengan variabel penelitian yaitu Investasi Pemerintah Pertenaga Kerja yang diproksi melalui pengeluaran pemerintah terhadap belanja modal, Investasi Swasta Pertenaga Kerja yang diproksi melalui realisasi PMA dan PMDN Pertenaga Kerja serta realisasi PAD (Penerimaan Asli Daerah Pertenaga Kerja).
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Besarnya pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan dan kenyataan bahwa PDRB Propinsi Lampung yang sangat fluktuatif dan nilainya jauh tertinggal dibandingkan dengan propinsi lain di Pulau sumatera dalam periode pengamatan yang sama.
Penelitian ini menggunakan data runtut waktu tahun 2000-2013 dan menggunakan analisa regresi “Ordinary Least Square” (OLS) dengan bantuan Software Eviews. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa angkatan kerja, investasi swasta (PMA dan PMDN) dan belanja pemerintah daerah memberi dampak positif terhadap perkembangan PDRB Propinsi Lampung.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Investasi Pemerintah (Belanja Modal Pertenaga Kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Investasi Swasta (Realisasi PMA dan PMDN Pertenaga Kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung. Penerimaan Asli Daerah (PAD Pertenaga Kerja) periode 2000-2013 memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.
Sebagai upaya meningkatkan PDRB Propinsi Lampung maka diperlukan kebijakan mendorong minat berinvestasi di daerah. Pengembangan usaha sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang bersifat padat karya agar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak mungkin. Serta kebijakan Fiskal yang tepat agar dapat meningkatkan Realisasi PAD. Pada akhirnya peran pemerintah daerah melalui pengeluaran pemerintah yang dapat merangsang peningkatan variabel investasi dan penyerapan angkatan kerja diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi daerah guna tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.
Kata kunci : Perkembangan Ekonomi Provinsi Lampung, Realisasi Investasi Pemerintah, Realisasi Investasi PMA dan PMDN, Pendapatan Asli Daerah, Tenaga kerja, dan Pengeluaran Pemerintah, Ordinary Least Square (OLS)
ABSTRACT
“ANALYSIS OF EFFECT OF LOCAL OWN SOURCE REVENUE AND
GOVERNMENT SPENDING ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROVINCE
OF LAMPUNG 2000-2013”
By
Tria Dessi Putri
This study aims to analyze the influence of Local Government Expenditure and Local Own Source Revenue to GDP Lampung Province with the study period of 2000-2013, with the variables of Government Investment per labor (proxied by government spending towards capital expenditure), Private Investment per Labor (proxied through the realization of domestic and foreign per Labor) and the realization of the PAD (Regional Original Revenue) per worker labor.
This research is simulated by the amount of government spending and the fact that the GDP result of Lampung province is very volatile and the value is far behind compared to other Provinces in the Sumatra Island in the same period of observation.
This study uses time series data in 2000-2013 and using regression analysis "Ordinary Least Squares" (OLS) use the Eviews Software. The findings of this study indicate that the labor force, private investment (domestic and foreign) and local government spending made a positive impact on development of the GDP Lampung Privince.
The results showed that the Government Investment per labor (proxied by government spending towards capital expenditure) in the period 2000-2013 has a positive and significant impact on economic growth to economic growth Lampung Province. Private Investment per Labor (proxied through the realization of domestic and foreign per Labor) in the period 2000-2013 has a positive and significant impact on economic growth Lampung Province. realization of the PAD (Regional Original Revenue) per worker labor in the period 2000 to 2013 has a negative and significant impact on economic growth Lampung Province.
In an effort to increase the GDP, Lampung policy is needed to encourage interest investment for investing in the area. Development efforts should be directed to activities that are labor intensive to be able to absorb the labor force as much as possible. As well as appropriate fiscal policies in order to improve revenue realization. In the end, the role of local government through government spending to stimulate increased investment and variable absorption of the labor force is expected to increase local economic activity in order to achieve economic growth and increase capita income of the people.
Keywords: Economic Growth Lampung Province, the Government Investment Realization, Realization of Investment in domestic and foreign, regional revenue, labor, and government spending, Ordinary Least Squares (OLS).1321021006 Tria Dessi Putri2015-04-27T03:33:07Z2015-11-03T07:12:24Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8730This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/87302015-04-27T03:33:07ZPERSEPSI DAN PARTISIPASO MASYRAKT PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM MANDIRI) DI KABUPATEN MESUJI (Studi Kasus Kecamatan TanjungrayaABSTRAK
PERSEPSI DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
(PNPM Mandiri) DI KABUPATEN MESUJI
(Studi Kasus Kecamatan Tanjungraya)
Oleh
Agung Wihandoko
PNPM Mandiri merupakan program pemerintah dalam penanggulangan
kemiskinan yang didasarkan pada prinsipdasar, pendekatan, dan
strategipembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dan
beberapa lembaga penelitianmenyatakan keberhasilan PNPM Mandiri dalam
penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Namun pada sisi lain terdapat pula
kegagalan dan berbagai permasalahan ditemui dalam pelaksanaan PNPM Mandiri
di Indonesia. Persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
PNPM Mandirimerupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinanberbasis pemberdayaan masyarakat pada
suatu wilayah.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian dan evaluasi terhadap
persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanPNPM Mandiri di
Kecamatan Tanjungraya Kabupaten Mesuji.Persepsi masyarakat Kecamatan
Tanjungraya terhadap PNPM Mandiri dinilai berdasarkan pernyataan responden
terpilih terhadap tujuan dan prinsip dasar PNPM Mandiriyang disusun dalam lima
skala psikometri"Likert Scale". Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
kegiatan-kegiatan partisipatif PNPM Mandiri didasarkan pada teori tipologi
delapan tangga partisipasi Arnstein.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kecamatan
Tanjungraya terhadap PNPM Mandiri berada dalam kategori baik. Tingkat
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PNPM Mandiri berada pada kriteria
Penentraman (Placation).Persepsi yang baik dan tingkat partisipasi yang berada
pada derajat Penentraman (Placation)mendukung keberhasilan pelaksanaan
PNPM Mandiri. Keberhasilan PNPM Mandirisebagai program pengentasan
kemiskinandi Kecamatan Tanjungraya itu sendiri tentunya berpengaruh terhadap
pengurangan angka kemiskinan di Kecamatan Tanjungraya.1121011001 AGUNG WIHANDOKO2015-04-21T04:15:16Z2015-11-03T07:14:13Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8685This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/86852015-04-21T04:15:16ZFLYPAPER EFFECT PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI PROVINSI LAMPUNGABSTRAK
FLYPAPER EFFECT PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DI PROVINSI LAMPUNG
Oleh
Imam Santoso1, I Wayan Suparta2, Saimul2
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana transfer Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi
Lampung. Mengetahui dan menganalisis apakah flypaper effect terjadi pada
belanja pemerintah kabupaten/kota di provinsi Lampung. Menganalisis apakah
flypaper effect terjadi pada daerah dengan PAD tinggi atau daerah dengan PAD
rendah.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linier
berganda Log Natural (Ln) dengan data panel pada 10 (sepuluh) kabupaten/kota di
Provinsi Lampung selama periode tahun 2006-2012. Data diperoleh dari Laporan
Realisasi Belanja Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
diaudit BPK RI dan diserahkan ke DJPK Kemenkeu RI, melalui situs
http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/ dan Lampung Dalam Angka yang
diterbitkan Badan Pusat Statistik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DBH, dan DAU secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah kabupaten/kota di Provinsi
Lampung ; secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan dan memiliki
hubungan positif terhadap belanja daerah, sedangkan DBH secara statistik tidak
berpengaruh terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Variabel Jumlah Penduduk (PDK) dihilangkan dari model regresi karena memiliki
hubungan linier (multikolinearitas) yang kuat dengan variabel bebas DAU. Nilai
koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan, hal
ini menunjukkan telah terjadi flypaper effect pada belanja daerah kabupaten/kota
di Provinsi Lampung. Fenomena flypaper effect di Provinsi Lampung tidak
membedakan kabupaten/kota yang memiliki derajat otonomi fiskal (DOF) rendah
atau tinggi, karena secara statistik perilaku keduanya dalam membiayai belanja
daerahnya sama-sama bergantung kepada DAU.
Kata kunci : Flypaper Effect, DAU, DBH, PAD, Jumlah Penduduk, Belanja
Daerah.
1 Master Degree of Economics, Faculty of Economics and Business, University of Lampung
2 Lecturer Masters in Economics, Faculty of Economics and Business, University of Lampung
ABSTRACT
FLYPAPER EFFECT ON THE REGENCY FUND MANAGEMENT IN
LAMPUNG PROVINCE
By
Imam Santoso1, I Wayan Suparta2, Saimul2
This research in purpose to analyze the effect of General Allocation Fund Transfer
(DAU) and Revenue Sharing Fund (DBH), Local Pure Income (PAD) and number
of civillian to local government expenditure in Lampung Province. To know and
analyze how flypaper effect happen to the local government expenditure in
Lampung Province. Analyze that flypaper effect happen in the local government
with high pure income or local government with low pure income.
The research using a double Natural Log of regression linear method (Ln) with
panel data in the 10 (ten) local government in Lampung Province in the 2006-
2012 period. The data come from the Regency Expenditure Realization Report on
the Fund report of local government that already get into survaillance and final
audit from BPK RI and submitted to the DJPK Finance Ministry of Indonesian
Republic, by http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/ site and Lampung in
Figures that published by Central Bureau Of Statistics.
The Research result showing that the PAD, DBH, and DAU at the same time
affect significantly againts the local government expenditure in Lampung
Province; PAD and DAU in partial affect significantly and having a positive
relation to the regency expenditure, while DBH statisticaly not affected to the
local government expenditure in Lampung Province. Variable Number of
Residents (PDK) not going into the regression model because it has a strong
linear relation (multicolinearity) with free DAU variable. Coefficient value of
DAU much bigger that the PAD and both of them showing a signifficant results,
this thing shows flypaper effect has already happen on the local government
expenditure in Lampung Province. Flypaper effect phenomenon in Lampung
Province not making a differentiation in every local government that having a
much higher fiscal autonomy degree (DOF) in the case of low or high, because
statistically the both behavior in the supporting regency expenditure are same
depending to the DAU.
Keywords: Flypaper Effect, General Allocation Fund, Profit Sharing Fund,
Regency Pure Income, Number of Residents, Regency Expenditure.
1 Alumni Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung
2 Dosen Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung122101004 Imam Santoso2015-04-13T07:03:44Z2015-11-03T07:15:22Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8241This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/82412015-04-13T07:03:44ZANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI TEMPE DI KABUPATEN TULANG BAWANG PERIODE 2009 - 2013ABSTRAK
ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI TEMPE DI KABUPATEN TULANG BAWANG PERIODE 2009-2013
Oleh
RINI ANITA SARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris tentang pengaruh upah tenaga kerja, harga modal dan harga output terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Diskoperindag Tulang Bawang. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program Eviews 6. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Upah pekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri tempe di Kabupaten Tulang Bawang pada tingkat kepercayaan 95%. Harga Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil tempe di kabupaten Tulang Bawang pada tingkat kepercayaan 92%. Harga Output berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil tempe di Kabupaten Tulang Bawang pada tingkat kepercayaan 95%.
Kata Kunci : Upah tenaga kerja, harga modal, harga output, jumlah tenaga
kerja
ABSTRACT
ABSORPTION ANALYSIS OF LABOR IN THE INDUSTRY IN THE DISTRICT OF BONE ONION TEMPE
PERIOD 2009-2013
BY
RINI ANITA SARI
This study aims to determine the empirical evidence on the effect of labor, capital prices and output prices on employment in Tulang Bawang Lampung. The data used are secondary data obtained from bone Diskoperindag Onions. The analysis tool used is multiple linear regression with the help of the program Eviews 6. The results of this study indicate that the wage workers and significant positive effect on employment in soybean industry in Tulang Bawang at 95% confidence level. Equity prices and no significant negative effect on employment in small industries in the district tempeh Tulang Bawang confidence level 92% .The price output is positive and significant effect on employment in small industries tempeh in Tulang Bawang at 95% confidence level.
Keywords: Wage labor, capital prices, output prices, the amount of energy
work
1221021007 RINI ANITA SARIrinianitas@gmail.com2015-02-27T07:15:47Z2015-11-03T07:15:46Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7472This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/74722015-02-27T07:15:47ZANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG 2000-2012Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari sebuah proses pembangunan ekonomi yang dilakukan baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). Peningkatan jumlah penduduk menuntut para penentu kebijakan pembangunan terutama di daerah untuk menggerakkan seluruh sektor perekonomiannya secara maksimal menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam bentuk peningkatan output agregrat atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan multiflier effect yang besar terhadap sektor-sektor lainnya dan perekonomian secara keseluruhan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kota Bandar Lampung sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan dan strategi pengembangan wilayah. Penelitian ini menggunakan data time series PDRB Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung tahun 2000-2012. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis Klassen Tipology, analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share.
Hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang tergolong maju dan tumbuh pesat adalah (1) sektor industri pengolahan dan (2) sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Sedangkan subsektor/sub-subsektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang tergolong maju dan tumbuh pesat adalah (1) industri bukan migas, (2) barang kayu dan hasil hutan lainnya, (3) Semen dan barang galian bukan logam, (4) Logam dasar besi dan baja, (5) Angkutan jalan rel, (6) Angkutan laut, dan (7) Jasa pemerintah lannya.
Hasil analisis Location Quorient menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang tergolong sektor basis adalah (1) sektor industri pengolahan, (2) sektor listrik, gas, dan air bersih, (3) sektor bangunan, (4) sektor perdagangan, hotel, dan restoran, (5) sektor pengangkutan dan komunikasi, (6) sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan (7) sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang tergolong sektor nonbasis adalah (1) sektor pertanian dan (2) sektor pertambangan dan galian. Sedangkan subsektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang tergolong subsektor basis adalah (1) Penggalian, (2) Industri bukan migas, (3) Barang kayu dan hasil hutan
lainyna, (4) Kertas dan barang cetakan, (5) Pupuk kimia dan barang dari karet, (6) Semen dan barang galian bukan logam, (7) Logam dasar besi dan baja, (8) listrik, (9) Air bersih, (10) Perdagangan besar dan eceran, (11) Hotel, (12) Restoran, (13) Pengangkutan, (14) Angkutan jalan rel, (15) Angkutan jalan raya, (16) Angkutan laut, (17) Jasa penunjang angkutan, (18) Komunikasi, (19) Pos dan telekomunikasi, (20) Bank, (21) Lembaga keuangan nonbank, (22) Real estat, (23) Jasa perusahaan, (24) Pemerintahan umum, (25) Administrasi pemerintah dan pertanahan, (26)Jasa pemerintah lainnya, (27) Swasta, (28) Jasa sosial kemasyarakatan, (29) Jasa hiburan dan rekreasi, (30) Jasa perorangan dan rumah tangga. Sedangkan Sub Sektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang tergolong subsektor nonbasis adalah (1) Tanaman bahan makanan, (2) Tanaman perkebunan, (3) Peternakan dan hasilnya, (4) Kehutanan, (5) Perikanan, (6) Minyak dan gas bumi, (7) Pertambangan bukan migas, (8) Industri migas, (9) Pengilangan minyak bumi, (10) Gas alam cair, (11) Makanan, minuman, dan tembakau, (12) Tekstil, barang kulit dan alas kaki, (13) Alat angkut mesin dan peralatannya, (14) Barang lainnya, (15) Gas Kota (16) Angkutan sungai, laut dan penyeberangan, (17) Angkutan udara, dan (18) Jasa penunjang komunikasi.
Hasil analisis Shift-Share menunjukkan bahwa sektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang memiliki kemampuan bersaing (kompetitif) adalah (1) Pertanian, (2) Industri pengolahan, dan (3) Keuangan, real estat, dan jasa perusahaan. Sedangkan sektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang tidak memiliki kemampuan bersaing adalah (1) Pertambangan dan penggalian, (2) Gas, listrik, dan air bersih, (3) Konstruksi, (4) Perdagangan, hotel, dan restoran, (5) Pengangkutan dan komunikasi, dan (6) Jasa-jasa. Sedangkan subsektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang memiliki kemampuan bersaing (kompetitif) adalah (1) Tanaman perkebunan, (2) Industri bukan migas, (3) Tekstil, barang kulit, dan alas kaki, (4) Barang kayu dan hasil hutan, (5) Semen dan barang galian bukan logam. (6) Logam dasar besi dan baja, (7) Barang lainnya, (8) Angkutan laut, (9) Jasa pemerintah lainnya. Sedangkan Subsektor ekonomi Kota Bandar Lampung yang tidak memiliki kemampuan bersaing (kompetitif) adalah (1) Tanaman bahan makanan, (2) Peternakan dan hasil-haslnya, (3) Kehutanan, (4) Perikanan, (5) Minyak dan gas bumi, (6) Pertambangan bukan migas, (7) Penggalian, (8) Industri migas, (9) Pengilangan minyak bumi, (10) Gas alam cair, (11) Makanan, minuman,, dan tembakau, (12) Kertas dan barang cetakan, (13) Pupuk kimia dan barang dari karet, (14) Alat angkut mesin dan peralatannya, (15) Listrik, (16) Gas kota, (17) Air bersih, (18) Perdagangan besar dan ceran, (19) Hotel, (20) Restoran, (21) Pengangkutan, (22) Angkutan jalan rel, (23) Angkutan jalan raya, (24) Angkutan sungai dan penyeberangan, (25) Angkutan udara,(26) jasapenunjang angkutan, (26) Bank, (27) Lembaga keuanagan non bank, (28) Jasa penunjang keuangan, (29) reak estat, (30) Jasa perusahaan, (31) Pemerintah Umum (32) Administrasi pemerintah dan pertanahan, (33) Jasa pemerintah lainnya, (33) Swasta, (34) Jasa sosial kemasyarakatan, (35) Jasa hiburan dan rekresi, (26) Jasa perorangan dan rumah tangga.
Berdasarkan kriteria menentukan suatu sektor unggulan adalah sektor yang maju dan tumbuh pesat, basis, dan kompetitif maka sektor atau subsektor atau sub-sub ekonomi yang masuk dalam katagori tersebut adalah (a) Sektor ekonomi terdiri dari: (1) Sektor industri pengolahan, dan (2) Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. (b) Subsektor ekonomi yaitu Industri bukan migas, (c) Sub-
subsektor ekonomi yaitu (1) Barang kayu dan hasil hutan lainnya, (2) Semen dan barang galian bukan logam, (3) Logam dasar besi dan baja, (4) Angkutan laut, dan (5) Jasa pemerintah lainnya.
Economic growth is an indicator of an economic development process that performed well at the national and regional levels (regions). An increasing number of people demanding the defining development policies especially in the area to move the entire sector to the maximum perekonomiannya produces the required goods and services the community in the form of increased output agregrat or gross Regional domestic product (GDP) each year. In order to improve the effectiveness and efficiency of the achievement of the objectives of development, the implementation of economic development needs to be directed at sectors that are capable of providing multiflier effect to other sectors and the economy as a whole.
This research aims to identify the leading sector in the structure of the economy of the city of Bandar Lampung as material information and considerations in development planning and strategy development of the region. This research using time series data for GDP and the city of Bandar Lampung Lampung Province 2000-2012. Analytical tools used in this research, the analysis, the analysis of Tipology Klassen Location Quotient (LQ) and the Share Shift analysis.
Typology Klassen analysis results indicate that the economic sector City Bandar Lampung that belongs to advance and grow rapidly are (1) sectors of the processing industry and the financial sector (2), rentals, and service companies. While the subsector Bandar Lampung City economic subsector that is developed and grown a lot is (1) the oil and gas industry is not, (2) goods of wood and other forest products, (3) cement and minerals nonmetallic items, (4) Basic Metals, iron and steel (5) Rail Road Transport, (6) Sea Transport and (7) Other Government Services .
Location Quorient analysis results indicate that the economic sector of the city of Bandar Lampung, which belongs to the sector is the base (1) sectors of the processing industry, (2) sectors of electricity, gas and water supply, (3) sector of building (3), (4) sector of trade, hotel and restaurant, (5) sector of transport and communication, (6) sector of financial, rentals, and services companies, and (7) services sector. While the economic sector of the city of Bandar Lampung, which
belongs to the nonbasis sector is (1) agriculture and (2) mining and minerals sector. While the economic subsector that belongs to the town of Bandar
Lampung subsector base is (1) mining; (2) Non Oil Industry (3) Items of wood and others forest products, (4) paper goods and printed matter, (5) chemical fertilizer and stuff from rubber, (6) cement and minerals nonmetallic items, (7)
basic metals, iron and steel, (8) electrical, (9) clean water, (10) large and Retail Trade, (11) Hotels, (12) Restaurant, (13) transportation, (14) Freight rail road, (15) Road Transport, (16) Sea Transport, (17) ancillary transport Services, (18)
communication, (19) posts and telecommunications, (20) Bank, (21) nonbank financial institutions, (22) Real Estate, (23) companies services, (24) Public Administration, (25) the Government and Administration of land, (26) other Government Services, (27) Private, (28) the community social services, (29)
recreational and Entertainment Services, (30) individual and household Services. While the Sub sectors of the economy which belongs to the town of Bandar
Lampung subsector nonbasis is (1) a plant food, (2) Plantation Crops, (3) animal husbandry and results, (4) forestry, (5) Fishing, (6) oil and gas, (7) Mining non gas (8) Gas Industry, (9) Petroleum Refining, (10) Natural Gas liquids, (11) food, beverages, and tobacco (12) textiles, leather goods and footwear, (13) transport Machine Tools and equipment, (14) other Stuff, (15) City Gas, (16) Transport, sea and river crossings, (17) and air transport (18) communication support Services.
Shift-Share analysis results indicate that the economic sector of the city of Bandar Lampung which has the ability to compete (competitive) is (1) Agricultural, (2) processing industry, and (3) the financial, real estate, and corporate services. While the city of Bandar Lampung economic sectors which do not have the ability to compete is (1) mining and excavation, (2) Gas, electricity, and clean water, (3) construction, (4) Trade, hotels and restaurants, (5) Transport and communications, and (6) services. While the city of Bandar Lampung economic subsector that has the competitive ability is (1) Plantation Crops, (2) the industry instead of oil and gas, (3) textiles, leather goods and footwear, (4) Goods of wood and forest products, (5) the cement and minerals instead of metal. (6) basic metals, iron and steel, (7) other Items, (8) ocean freight, (9) other Government Services. While the city of Bandar Lampung economic Subsector that does not have the ability to compete is (1) Food Crops, (2) livestock and) the results, (3) forestry, (4) Fishing, (5) oil and gas, (6) Mining non oil and gas, (7) excavation, (8) oil and Gas Industry, (9), Petroleum Refining (10) Natural Gas liquids, (11) food, beverages, and tobacco, (12) paper and printed matter, (13), chemical fertilizers and rubber goods, (14) auxiliary Tool machines and equipment, (15) Electrical, (16) City Gas, (17) clean water, (18) large Trades and retail, (19) Hotel, (20) Restaurant (21) transport, (22) Road Transport, (23) Rail Freight Freeways, (24) and the crossing of the River Transport, air transport (25), other support transport services (26), Bank (27) Agency non bank, (28) financial support Services, (29) real estate (30) Corporate Services, (31) General Government, (32) Government Administration and land, (33) other Government Services, (34) Private, (35) the community social services, (35) Entertainment Services, (26) private and household Services.
Based on criteria to determine a flagship sector is a sector that is growing by leaps and bounds, and the forward base, and then competitive sector or sub sector or sub-sub categories that fall into the economy that is (a) Economic Sector
consists of: (1) sectors of the processing industry, and (2) the financial sector, real estate, and services companies. (b) the economic Sub sector that is not oil and Gas Industry, (c) Economic Sub-sub sector, namely (1) the goods of wood and other forest products, (2) cement and minerals instead of metal goods, (3) basic metals, iron and steel, (4) Sea Transport, and (5) other Government Services.1121021007 Rizal Endi