Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T10:39:02ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2016-01-26T04:34:45Z2016-01-26T04:34:45Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20321This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/203212016-01-26T04:34:45ZPENEGAKAN...HUKUM....PIDANA…TERHADAP ..TINDAK.. .PIDANA
GRATIFIKASI. MENURUT. UNDANG.UNDANG NOMOR 31 TAHUN
1999 JO UNDANG .UNDANG .NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSITindak Pidana Korupsi yang dikatagorikan sebagai kajahatan luar biasa (exstra
ordinary crime) merupakan salah satu penyebab hancurnya perekonomian di
Indonesia. Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan
munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau
kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah
seringkali kita anggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih kepada seorang
pejabat. Tapi bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki
kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat dan bagaimana jika nilai
dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran Apakah pemberian hadiah
tersebut tidak akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam
pengambilan keputusan atau kebijakan, hal seperti ini lah yang disebut gratifikasi.
Gratifikasi dalam hukum positif diatur UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan
atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang . Pasal 12 B UU ini berbunyi “Setiap
gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian
suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya.”.Namun dalam penegakan hukum terhadap gratifikasi
setelah 9 tahun diatur dalam UU Tipikor penerapannya sudah baik atau belum
optimal. Hal inilah yang melatarbelakangi untuk diadakannya penelitian terkait
penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana gratifikasi menurut UU No. 31
Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 . Permasalahan dalam penelitian ini
adalah, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak gratifikasi dan faktor apa
saja yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana
gratifikasi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.
Dalam metode penelitian terdapat pendekatan masalah yang merujuk pada
pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis dan sumber data dalam
penelitian ini, yaitu data primer dari hasil wawancara dan data skunder dengan
studi kepustakaan (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi
kepustakaan, studi literatur dan studi lapangan.Sedangkan analisis data dalam
penelitian ini mengunakan analisis kualitatif. Penentuan responden dilakukan
purpose sampling, yaiyu suatu pengambilan sampel yang dalam penentuan sampel
disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai yang dianggap telah mewakili
masalah yang diteliti.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di buat kesimpulan.
Pertama, penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi ini sudah dilakukan
secara intensif oleh penegak hukum yang berwenang dan berkompeten yaitu KPK
telah mengacu pada upaya pencegahan (preventif) dan upaya penindakan (refresif).
Dalam upaya refresif KPK telah melakukan tindakan hukum yang cukup baik
dalam penanggulangan masalah gratifikasi dengan dibuktikan dengan data- data
keberhassilannya walaupun banyak pihak berpendapat penegakan hukum terhadap
gratifikasi ini dirasa belum optimal. Demikian juga dalam hal prefentif KPK
sebagai lembaga yang berkompeten telah melakukan serangkaian upaya
sosialisasi dan kerjasama di berbagai bidang masyarakat dan institusi dan
penerapan LHKPN dan kampanye mengenai gratifikasi.Kedua,dalam penegakan
hukum gratifikasi dalam upaya pemberantasan korupsi terdapat juga faktor faktor
penghambatnya ini bisa dirangkum menjadi 5 (lima) bagian yaitu meliputi faktor
hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang
mendukung dalam penegakan hukum. faktor masyarakat,.faktor kebudayaan,
selain itu juga ada factor dari internal aparat penegak hukum sendiri.
Saran yang diberikan oleh penulis dalam skripsi ini. adalah, agar UU No 31 Tahun
1999 jo UU No 20 Tahun 2001 agar bisa dan direvisi mengenai pasal gratifikasi
yang seolah multitafsir dengan pengertian suap dan mencantumkan standarisasi
nominal penerimaan gratifikasi serta menerapkan sepenuhnya asas pembuktian
terbalik dalam perkara gratifikasi, dari segi penegakan hukum dengan preventif
dan refresif lebih dioptimalakan lagi khususnya upaya prefentif didaerah- daerah
di luar jawa. Terakhir aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan
kinerjanya dan melakukan upaya yang lebih Komprehensif dan sistematis dalam
menanggulangi gratifikasi.ZUL AKBAR 06120110682016-01-26T04:31:18Z2016-01-26T04:31:18Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20298This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/202982016-01-26T04:31:18ZPERAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIALHubungan antara pekerja dan pengusaha yang secara tertulis dituangkan dalam
perjanjian kerja tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya salah satu atau kedua
belah pihak melalaikan kewajibannya dan atau tidak memenuhi haknya. Dengan tidak
dipenuhinya hak atau kewajiban tersebut, dapat menimbulkan perselisihan hubungan
industrial antara pekerja dengan pengusaha. Perselisihan sewajarnya bisa diselesaikan
sendiri antara masing-masing pihak secara musyawarah mufakat atau yang sering
disebut dengan penyelesaian secara bipartit. Seringkali dengan jalan penyelesaian
tersebut tidak ditemui kata sepakat, sehingga masalah perselisihan diselesaikan
melalui mediasi, arbitrasi, konsoliasi atau melalui Pengadilan Hubungan Industrial.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPHI).
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka
permasalahan yang dibahas adalah bagaimana Peran Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandar Lampung dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan faktorfaktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung
dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial termasuk tujuan dari penelitian
ini.
Data sangat diperlukan untuk menjawab permasalahan tersebut dan menunjang
informasi yang disampaikan sebagai suatu hasil penelitian. Penelitian ini
menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris dengan
mengunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan
melalui metode wawancara dengan informan yang berwenang yang dapat
memberikan jawaban yang lebih jelas berkaitan dengan masalah yang dibahas,
pengumpulan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumen yaitu
mempelajari, membaca, mengutip buku-buku dan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Berdasarkan Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Tenaga Kerja
Kota Bandar Lampung dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu
sebagai penengah atau pihak ketiga dalam menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial. Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui tahap yakni
penyelesaian melalui bipartit karena perselisihan tersebut diselesaiakan sebelum
perkara tersebut masuk kedalam Pengadilan Hubungan Industrial, langkah
selanjutnya adalah melalui mediasi, arbitrasi dan konsoliasi.
Faktor penghambat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Dinas
Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugasnya yaitu, sebagian
dari pekerja tidak memahami perturan perundangan-undangan yang ada sehingga
perkerja mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perselisihan, antara pekerja dan
pengusaha masih memaksakan masing-masing dari kehendaknya sehingga cukup
kesulitan untuk menemukan kata sepakat dalam mengakhiri perselisihan. Terbatasnya
kualitas dan kuatintas sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandar Lampung dalam penyelesaian perselisihan perselisihan hubungan industrial.
Kata kunci : Peran, Disnaker, PPHISUTOMO 06120112672016-01-26T04:30:21Z2016-01-26T04:30:21Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20290This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/202902016-01-26T04:30:21ZANALISIS PERJANJIAN FRANCHISE
DI BIDANG RITEL MINIMARKET INDOMARET
(Dokumen Perjanjian No: 006/WR-CLG/BDL/VII/2008)Usaha Franchise Minimarket Indomaret merupakan salah satu usaha ritel yang mulai
diminati oleh para pelaku usaha karena memiliki satu ciri khusus dalam sistem
manajemen yang berbeda serta sudah memiliki merek ternama yang banyak dikenal
masyarakat. Perjanjian Franchise Indomaret No: 006/WR-CLG/BDL/VII/2008 adalah
objek penilitian ini yang dibuat antara pihak franchisor PT.Inomarco Prismatama dengan
pihak franchisee CV. Tiga Dara, pembukaan toko baru Indomaret pada tahun 2008 yang
terletak di Dusun Pasar Mulia Selatan , Krui , Lampung Barat. Permasalahan penelitian ini
adalah mengenai syarat dan prosedur perjanjian franchise dan proses pelaksanaan
perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap, jelas dan
sistematis mengenai syarat dan prosedur sebelum membuat perjanjian franchise dan
proses pelaksanaan perjanjian.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat
pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan secara khusus
mengenai proses terjadinya perjanjian franchise, kedudukan para pihak, dan faktor
yang mempengaruhi apabila terjadi wanprestasi. Data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder.
Sukma Maulana Syarif
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa syarat dan prosedur
dari perjanjian franchise Indomaret No: 006/WR-CLG/BDL/VII/2008, franchisor
wajib memberitahukan prospektus penawaran dan syarat kepada franchisee,
menyampaikan keterangan lain seperti identitas franchisor kegiatan usaha, Hak
kekayaan intelektual, dan fasilitas yang akan diberikan kepada franchisee dan adanya
komitmen antara franchisee kepada franchisor terhadap usaha minimarket Indomaret
isi dan bentuk perjanjian franchise Indomaret harus sesuai dengan Perturan
pemerintah No. 42 tahun 2007 tentang Waralaba. Hak dan kewajiban para pihak
yang diatur dalam Perjanjian Franchise Indomaret ialah dalam hal manajemen
operasional, kegiatan usaha, laporan usaha dan keuangan, dan melakukan prospektus
penawaran terhadap franchisee. Hak para pihak yang diatur dalam perjanjian ialah
mengenai pengalihan hak, royalty fee, serta penggunaan merk, sistem dan
pelaksanaan Indomaret dan fasilitas yang akan digunakan. Faktor yang
mempengaruhi terjadi wanprestasi adalah kehilangan atau kerusakan barang
dagangan saat pengiriman hanya dapat diklaim Franchisor.
Kata Kunci : Perjanjian, Franchise Indomaret.Sukma Maulana Syarif 06120112632016-01-26T04:29:19Z2016-01-26T04:29:19Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20280This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/202802016-01-26T04:29:19ZDESKRIPSI PENYELESAIAN KEPAILITAN MELALUI UPAYA
PERDAMAIAN BERDASARKAN UU NO. 37 TAHUN 2004Salah satu aspek yang menentukan bagi berkembangnya suatu usaha adalah
adanya ketersediaan modal usaha. Untuk menambah modal demi kelangsungan
usaha, debitor melakukan peminjaman modal kepada kreditur. Pemberian
pinjaman modal oleh kreditor ini melahirkan konsekuensi pengembalian modal
sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Jika pada
jangka waktu yang telah ditentukan debitor tidak dapat mengembalikan seluruh
utang, maka kreditor atau debitor dapat melakukan upaya meletakkan debitor pada
status pailit. Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit
yang menyebabkan debitor kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta
yang termasuk dalam harta pailit. Debitor yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan
Niaga, dapat memilih langkah dalam menyelesaikan utangnya yaitu mengajukan
perdamaian. Upaya perdamaian dalam kepailitan diatur dalam Pasal 144 – Pasal
177 UU No. 37 Tahun 2004. Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses
penyelesaian kepailitan melalui upaya perdamaian dan akibat hukum dari upaya
perdamaian bagi debitur pailit.
Jenis penelitian ini adalah normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan
masalah yang digunakan yuridis teoritis. Data yang digunakan adalah data
sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Data
dikumpulkan dengan metode studi pustaka, lalu diolah melalui tahap pemeriksaan
data, klasifikasi data dan penyusunan data. Setelah itu data dianalisis secara
kualitatif yang bersifat deduktif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa seluruh proses perdamaian
dalam kepailitan dilakukan menurut tahap-tahap yang diatur dalam UndangUndang No. 37 Tahun 2004 yaitu pengajuan usul perdamaian, pengumuman
usulan perdamaian, pengambilan keputusan perdamaian, pengesahan rencana
perdamaian oleh Pengadilan Niaga dalam suatu sidang homologasi, tetapi dalam
hal ini pengadilan dapat menolak pengesahan karena alasan tertentu dan untuk itu
pihak debitor dapat mengajukan kasasi. Setelah berakhirnya kepailitan, debitor
berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga untuk
pemulihan nama baik debitor.
Suci Fitriany
Setelah perdamaian dalam kepailitan antara debitor dan kreditor dicapai dan
disahkan oleh Pengadilan Niaga akan mempunyai akibat hukum yang sesuai
dengan UU No. 37 Tahun 2004 yaitu kepailitan debitor berakhir. Dengan
berakhirnya kepailitan, debitor dapat kembali mengelola bisnis (perusahaan) dan
aset-asetnya seakan-akan tidak pernah terjadi kepailitan sebelumnya. Namun,
debitor harus tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian
perdamaian. Setelah perdamaian telah disetujui dan disahkan oleh Pengadilan,
debitor dapat mengajukan rehabilitasi yang bertujuan untuk pemulihan nama baik
debitor.
Kata kunci : Debitor, Kreditor, Kepailitan, PerdamaianSUCI FITRIANY 06420113782016-01-26T04:27:17Z2016-01-26T04:27:17Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20268This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/202682016-01-26T04:27:17ZPENERAPAN TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN
PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAHPemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek
informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut.
Informasi yang dimaksud berupa brosur dan iklan yang bertujuan agar nasabah
tertarik atas produk yang ditawarkan oleh bank. Kurangnya informasi yang
memadai mengenai produk bank dan data pribadi nasabah memungkinkan
terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat
merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya transparansi mengenai produk
bank dan data pribadi nasabah untuk meningkatkan good governance di sektor
perbankan. Ketentuan-ketentuan mengenai transparansi informasi produk bank
dan penggunaan data pribadi nasabah sebagaimana yang diatur dalam PBI
No.7/6/PBI/2005 dan Surat Edaran BI No. 7/25/DPNP tersebut berlaku bagi
semua bank yang ada di Indonesia, termasuk pula harus diikuti dan dipatuhi oleh
Bank Lampung sebagai satu-satunya bank milik Pemerintah Daerah.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan transparansi
informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah pada Bank
Lampung.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan tipe deskriptif dan
pendekatan normatif–terapan. Untuk itu, data yang dibutuhkan berupa data primer
dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dan
wawancara. Selanjutnya data diolah dengan cara pemeriksaan, rekonstruksi,
sistematisasi data dan kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Lampung telah menerapkan
transparansi informasi produk bank sebagaimana mestinya, hal-hal tersebut dapat
dilihat dari ketentuan Produk Bank Lampung yang ada pada brosur dan telah
dicantumkan pada setiap buku tabungan yang dipegang nasabah, mengenai
hambatan sehubungan informasi produk bank yang tidak transparan pada Bank
Lampung pada kenyataannya belum ditemukan. Pelaksanaan penggunaan data
pribadi nasabah oleh Bank Lampung untuk diberikan kepada pihak lain dalam
prakteknya belum pernah terjadi, walaupun sejauh ini Bank Lampung belum
mencantumkan klausula transparansi penggunaan data pribadi nasabah pada
formulir aplikasi yang diisi oleh nasabah, akan tetapi Bank Lampung tidak
SARAH SYAIFUL ANWAR
menyalahi prosedur, karena Bank Lampung tidak pernah memberikan data pribadi
nasabah kepada pihak ketiga untuk kepentingan tertentu yang bersifat komersial,
mengenai hambatan dengan penggunaan data pribadi nasabah yang tidak
transparan pada Bank Lampung adalah pemberian data dari pihak lain yang diakui
petugas terkait jarang dilakukan dalam operasional, mengingat jumlah nasabah
Bank Lampung sendiri belum semuanya dapat dikelola, namun pemberian data
kepada pihak lain sebagai konsekuensi kerja sama usaha dengan pihak lain
dengan pembatasan-pembatasan, seperti hanya memberikan nama dan nomor
telepon yang tidak boleh dalam bentuk softcopy, Hal ini menyimpang dari PBI
namun hal ini sulit dihindari dalam operasional Bank Lampung dan dunia
perbankan umumnya, namun Bank Lampung dapat menanggulangi hambatan ini
dengan cara tetap tidak memberikan informasi mengenai data pribadi nasabah
kepada pihak lain tersebut.
Kata Kunci: Transparansi, Informasi Produk Bank, Penggunaan Data Pribadi
Nasabah.SARAH SYAIFUL ANWAR 06120112542016-01-26T04:25:01Z2016-01-26T04:25:01Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20248This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/202482016-01-26T04:25:01ZANALISIS TERHADAP HUKUM PEMBUKTIAN DALAM RANCANGAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU-KUHAP)Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk
mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum
acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena pada
hakekatnya hukum acara pidana termasuk dalam pengertian hukum pidana. Hanya
saja hukum acara pidana atau yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana
formal lebih tertuju pada ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alatalatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.
Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum yang
menunjukan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan pidana apa
yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Permasalahan yang
akan dibahas adalah bagaimanakah pengaturan hukum pembuktian dalam
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bagaimanakah
prosedur pengajuan bukti menurut hukum pembuktian dalam Rancangan UndangUndang Kitab Hukum Acara Pidana.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
metode penelitian secara yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang
dilakukan untuk mencari kebenaran dengan mengkaji dan menelaah beberapa
bahan hukum primer, sekunder, yang berhubungan atau ada kaitannya dengan
hukum pembuktian. Serta meminta pendapat kepada beberapa narasumber ahli
hukum pidana dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, untuk memperoleh
gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang
akan dibahas pada penulisan skripsi ini.
Ronal Saputra
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan, bahwa pengaturan dan
prosedur pengajuan hukum pembuktian dalam Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut. Pengaturan hukum pembuktian, alat
bukti yang sah, barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang
ahli, keterangan seorang saksi, keterangan seorang terdakwa, dan pengamatan
hakim. Alat bukti yang sah harus diperoleh secara tidak melawan hukum, dan hal
yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Prosedur pengajuan
hukum pembuktian, pertama surat dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau
dikuatkan dengan sumpah, kedua keterangan ahli yaitu segala hal yang dinyatakan
oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus disidang pengadilan, ketiga
keterangan saksi sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan saksi
disidang pengadilan, keempat keterangan terdakwa adalah segala hal yang
dinyatakan oleh terdakwa di dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang
dilakukan atau diketahui sendiri atau dialami sendiri, kelima pengamatan hakim
selama sidang adalah didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang
bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,
maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu
tindak pidana dan siapa pelakunya. Pengaturan hukum pembuktian dan prosedur
pengajuan hukum pembuktian terdapat pada bagian keempat tentang pembuktian
dan putusan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana
(RUU-KUHAP), Pasal 177 sampai Pasal 195.
Berdasarkan kesimpulan, penulis menyarankan dalam proses Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang pengaturan hukum pembuktian
dan prosedur pengajuan bukti, khususnya mengenai bukti elektronik dan
pengamatan hakim harus mendapatkan payung hukum sesuai dengan UndangUndang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.RONAL SAPUTRA 04420111942016-01-26T04:24:33Z2016-01-26T04:24:33Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20244This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/202442016-01-26T04:24:33ZPENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI
PROGRAM OPERASI TUNTAS SENGKETA (OPSTASTA)
DI KANTOR PERTANAHAN
KOTA BANDAR LAMPUNGTanah sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik maupun
sengketa. Penyelesaian sengketa tanah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu melalui
jalur non peradilan/non litigasi dan jalur peradilan/litigasi. Pilihan penyelesaian
sengketa melalui cara perundingan/mediasi mempunyai kelebihan bila
dibandingkan dengan berperkara di muka pengadilan baik dari segi waktu, biaya,
dan pikiran/tenaga. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN)
menyelenggarakan suatu program yang diberi nama Operasi Tuntas Sengketa
(OPSTASTA) yang merupakan program untuk menyelesaikan masalah-masalah
pertanahan dengan mengutamakan proses mediasi secara sistematis, konsisten dan
terkoordinir dalam jangka waktu yang telah ditentukan yakni dalam waktu 1 (satu)
tahun yang terbagi dalam beberapa periode dengan masing-masing periode hanya
beberapa bulan saja. Berdasarkan evaluasi pada akhir tahun 2008, jumlah
sengketa pertanahan yang diselesaikan melalui program OPSTASTA sebanyak
1.180 kasus dari 1.666 kasus yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi tersebut,
program OPSTASTA dilaksanakan secara tidak konsisten, karena sebanyak 486
kasus belum ditangani dan dari 33 provinsi di Indonesia, sebanyak 25 provinsi
yang tidak menyelesaikan sesuai target baik dari segi jumlah kasus dan waktu
penyelesaiannya.
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah
penyelesaian sengketa pertanahan melalui program Operasi Tuntas Sengketa
(OPSTASTA) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, apakah yang menjadi
faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian sengketa pertanahan
melalui program Operasi Tuntas Sengketa (OPSTASTA) di Kantor Pertanahan
Kota Bandar Lampung? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan menganalisa penyelesaian sengketa pertanahan melalui program Operasi
Tuntas Sengketa (OPSTASTA) di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan
faktor pendukung dan penghambat dalam penyelesaian sengketa pertanahan
melalui program Operasi Tuntas Sengketa (OPSTASTA) di Kantor Pertanahan
Kota Bandar Lampung.
Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan secara normatif dan empiris. Sumber data pada penelitian ini berupa
data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui quisioner dan
wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
RIRIN AFRIA SUSANTI
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa
pertanahan melalui OPSTASTA di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
dilaksanakan dalam jangka waktu hanya 1 bulan 12 hari dengan tahapan sesuai
dengan PO OPSTASTA Tahun 2008, Juknis Penyelesaian Masalah Pertanahan
dan peraturan lainnya di bidang pertanahan, dengan melaksanakan prinsip mediasi
dimana Tim Kota OPSTASTA Bandar Lampung bertindak sebagai authoritative
mediator, dengan pola memanggil dan mempertemukan kedua pihak yang
bersengketa dalam satu ruangan dan waktu yang sama dengan hasil kesepakatan
bahwa bidang tanah yang tumpang tindih (overlap) tersebut akan dibagi secara
proporsional dan para pihak tidak akan mempermasalahkan lagi baik di luar
maupun di muka pengadilan. Penyelesaian sengketa tersebut berakibat hukum
bagi kedua pihak, Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, dan pihak lain di
luar kedua pihak. Tim Kota OPSTASTA Bandar Lampung memonitor kasus ini
sebagai bentuk freies ermessen selama 1 tahun, dan selama itu tidak ada lagi
pengaduan/keberatan sehingga sengketa tanah ini dinyatakan selesai secara tuntas.
Faktor pendukung dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui OPSTASTA
di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yakni antusiasme masyarakat
terhadap program OPSTASTA sehingga sengketa ini dapat diselesaikan secara
kekeluargaan melalui mediasi dengan prinsip saling menguntungkan para pihak.
Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa
pertanahan melalui OPSTASTA di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
yakni keterbatasan sarana dan prasarana, seperti sarana transportasi dalam hal ini
motor dan mobil serta jumlah komputer dan printer, pelaksanaan monitoring
kasus baik kewenangan dan waktunya tidak diatur dalam peraturan. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui
OPSTASTA di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dilaksanakan secara
sistematis, konsisten dan terkoordinir dalam jangka waktu yang telah ditentukan.RIRIN AFRIA SUSANTI 06420113332016-01-26T04:23:30Z2016-01-26T04:23:31Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20231This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/202312016-01-26T04:23:30ZANALISIS YURIDIS PENOLAKAN BILYET GIRO BERDASARKAN
SKBI NO.28/32/KEP/DIR TAHUN 1995 TENTANG BILYET GIRO
DAN SEBI NO.28/32/UPG TAHUN 1995 TENTANG BILYET GIROBilyet giro merupakan surat berharga yang tidak mendapat pengaturan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tetapi tumbuh dan berkembang
dimasyarakat dalam dunia usaha atau perdagangan sebagai alat untuk melakukan
pembayaran. Bilyet giro diatur di SKBI No.28/32/Kep/Dir Tahun 1995 tentang
Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang Bilyet Giro sebagai
peraturan khusus yang mengatur dan memberi petunjuk tatacara penggunaan
bilyet giro. Sejalan dengan penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran,
terkadang salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga pihak bank
dapat menolaknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
pengaturan mengenai penolakan bilyet giro berdasarkan SKBI No.28/32/Kep/Dir
Tahun 1995 tentang Bilyet Giro dan SEBI No.28/32/UPG Tahun 1995 tentang
Bilyet Giro dengan pokok bahasan faktor-faktor penyebab penolakan bilyet giro
oleh bank tertarik dan bank penerima dan akibat hukum terhadap terjadinya
penolakan bilyet giro.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah analistis teori hukum. Sumber data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan
data menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dengan cara
klasifikasi data, sistematika data, penyusunan data. Analisis data yang digunakan
adalah analisis data secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa yang menjadi faktor
penyebab penolakan bilyet giro oleh bank tertarik dan bank penerima adalah tidak
memenuhi syarat-syarat formal bilyet giro, ditawarkan kepada bank sebelum
tanggal penerbitan dan atau sebelum tanggal efektif, tanggal efektif dicantumkan
tidak dalam tenggang waktu penawaran, terdapat perubahan perintah yang tertulis
tetapi tidak ditandatangani oleh penerbit, telah daluwarsa, dana rekening penerbit
tidak mencukupi, ditawarkan kepada bank setelah melampaui tenggang waktu
penawaran dan telah diterima surat pembatalan bilyet giro oleh bank yang
bersangkutan dari penerbit. Akibat hukum dari penolakan tersebut adalah
pengisian kembali syarat formal bilyet giro oleh pihak penerbit, dapat ditawarkan
setelah tanggal penerbitan dan atau setelah tanggal efektif, proses
pemindahbukuan dalam jangka waktu 6 bulan, memproses pembayaran dengan
perintah lama, menagih langsung kepada pihak penerbit, pemutusan hubungan
rekening, dan kembali menyediakan dana.
Kata Kunci : Bilyet giro, penolakan, akibat hukum.RIDHWAN 06420113232016-01-26T04:22:30Z2016-01-26T04:22:30Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20220This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/202202016-01-26T04:22:30ZEKSISTENSI EKSEPSI DALAM PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A TANJUNG KARANGHakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan alasan dan dasar
hukum yang tepat agar tidak keliru dalam pengambilan keputusan. Begitupun
terhadap penegak hukum lainnya seperti jaksa. Jaksa penuntut umum berwenang
untuk membuat surat dakwaan yang isinya memuat persyaratan-persyaratan. Di
satu sisi jaksa penuntut umum berusaha semaksimal mungkin untuk
menyempurnakan surat dakwaan yang dibuatnya, sedangkan pada pihak lain yaitu
terdakwa atau penasehat hukum berusaha untuk membatalkan surat dakwaan
tersebut melalui keberatan atau lazim disebut dengan istilah eksepsi.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana eksistensi eksepsi dalam
perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Dan Apakah
dasar hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dalam perkara
pidana di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang.
Pendekatan terhadap masalah dalam penulisan skripsi ini dengan melakukan
pendekatan permasalahannya secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis
empiris, metode penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Analisis
data menggunakan analisis kualitatif yang berbentuk penjelasan-penjelasan
dengan kesimpulan secara induktif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa
Eksistensi Eksepsi dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung
Karang yaitu Eksepsi merupakan salah satu bagian penting hukum pidana untuk
mengakomodir hak-hak terdakwa yang memang diberikan Undang-Undang
(KUHAP) untuk melakukan pembelaan atas dakwaan yang disangkakan
kepadanya. Dasar Hakim untuk menolak Eksepsi yang diajukan oleh terdakwa
dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang yaitu
Hakim di dalam memutuskan suatu perkara dan kemudian menjatuhkan hukuman
kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu hal yang mudah dilakukan,
Ramonda Karuwana
melainkan harus disertai dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang tepat,
karena yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu
perkara berpijak pada dasar hukum yang tepat, sesuai dengan ketentuan Pasal 156
ayat (1) KUHAP.
Kesimpulan dan saran dari pembahasan penelitian ini adalah apabila jaksa atau
penuntut umum melimpahkan perkara di Pengadilan Negeri maka perlimpahan itu
diterima meja pertama lengkap dengan surat dakwaannya serta surat-surat
berhubungan dengan perkara tersebut, dan supaya eksepsi yang diajukan oleh
terdakwa atau penasehat hukumnya dapat diterima oleh majelis hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka isi dari pada eksepsi tersebut
harus sesuai dengan unsur-unsur mengenai eksepsi.Ramonda Karuwana 06420113032016-01-25T13:20:49Z2016-01-25T13:20:49Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20097This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/200972016-01-25T13:20:49ZPELAKSANAAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN SEDERHANA
SEWA (RUSUNAWA) KETEGUHAN
DI TELUK BETUNG BARAT KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi di UPT-RUSUNAWA KETEGUHAN Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung)Hasil studi pasar perumahan di Indonesia (HOMI Project) menunjukkan bahwa
penduduk perkotaan terutama yang berpenghasilan rendah (dibawah 1,3 juta perbulan) masih merupakan jumlah terbesar, yaitu 65 0/0 dari jumlah penduduk
perkotaan. Hal tersebut berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Bandar Lampung Tahun 2005 – 2015, dikarenakan kebutuhan akan rumah di Kota
Bandar Lampung diperkirakan 224.656 unit rumah. Dalam rangka pemenuhan
kebutuhan tersebut, salah satu alternatif yang dilakukan oleh pemerintah adalah
dengan mengembangkan model hunian secara vertikal berupa bangunan rumah
susun. Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) merupakan bangunan
gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dilengkapi dengan
bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang pembangunannya
dimaksudkan untuk disewakan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah
dibawah 1,3 juta per-bulannya.
Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini
adalah : 1) Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pemanfaatan dari RUSUNAWA
dan 2) Faktor-faktor apakah yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan
pemanfaatan RUSUNAWA.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yakni
normatif dan empiris. Sumber data dalam penelitian ini, meliputi : data primer dan
Muhammad Ichwan AR
sekunder. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini,
meliputi : Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data. Prosedur
pengumpulan data meliputi : studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Apabila
data telah terkumpul, maka dapat diolah dengan pengolahan data melalui tahaptahap sebagai berikut : seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis
data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemanfaatan
Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) KETEGUHAN di Teluk Betung
Barat Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa
kententuan sebagai berikut : Lokasi, Bangunan, Penghuni bangunan, Pengelola
RUSUNAWA, Lembaga pengelola, Mekanisme pengelola, Tahap pendaftaran
calon penghuni, Tahap penetapan penghuni, Tahap pengadministrasian atau
legalisasi, Tahap penempatan lokasi hunian, Hak penghuni, Kewajiban penghuni,
Tata tertib penghuni, Pola pengelolaan administrasi dan keuangan dan Pola
pengelolaan teknis. Adapun faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam
Pelaksanaan Pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)
tersebut adalah sebagai berikut : 1) Kurangnya perhatian dari pihak pengelola
untuk masalah penyediaan air bersih yang layak dan cukup untuk pemenuhan
kebutuhan sehari-hari, seperti untuk mandi, minum dan mencuci. 2) Kurangnya
perhatian dari pihak pengelola untuk masalah tempat penjemuran pakaian yang
layak, sehingga banyak dari setiap pengguna kamar yang asal menjemur
pakaiannya disembarang tempat. 3) Kurangnya perhatian dari pihak pengelola
untuk masalah pembuangan sampah, sehingga banyaknya pengguna kamar yang
membuang sampah tidak pada tempatnya. 4) Kurangnya perhatian dari pihak
pengelola untuk masalah penyediaan fasilitas umum bersama seperti tempat
ibadah yang layak juga tempat hiburan dan bermain yang layak. 5) Kurangnya
perhatian dari pihak pengelola untuk masalah penyedian lahan parkir yang layak
untuk setiap penghuni kamar, sehingga banyak dari setiap penghuni kamar yang
asal memparkirkan kendaraannya disembarang tempat. 6) Kurangnya perhatian
dari pihak pengelola untuk masalah perbaikan jalan didalam lingkungan
RUSUNAWA, karena pada kenyataannya banyaknya sekali jalan-jalan berlubang
dan tidak layak serta bisa membahayakan setiap pengguna jalan kalau sudah
masuk dalam musim penghujan.
Berdasarkan kesimpulan diatas, hendaknya pihak pengelola lebih memperhatikan
faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Pemanfaatan
Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) tersebut.MUHAMMAD ICHWAN AR 04420111472016-01-25T13:11:19Z2016-01-25T13:11:19Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/20050This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/200502016-01-25T13:11:19ZTeaching Speaking Trough Contextual Teaching Learning At Second Grade
Student Of SMPN 01 Tanjung Raja North Lampung
( A Classroom Action Research)Contextual Teaching Learning as the teaching method has seven steps that provide
students a good opportunity for speaking exercises. Most of the students still have a
low speaking ability especially in fluency, accuracy and comprehensibility due to the
inappropriateness of teaching technique used by the teacher. Therefore, Diknas
suggests the teacher to implement it as a teaching method. The aims of this research
are to find out whether Contextual Teaching Learning can increase the students
speaking ability in terms of fluency, accuracy and comprehensibility and to find out
whether Contextual Teaching Learning can improve the quality of learning process of
speaking.
This is a Classroom Action Research and the subject is the students of second year at
SMPN 01 Tanjung Raja. This research lasted from 26th of April 2010 till 2nd of May
2010.
The results of this research prove that there are some improvements in the students
speaking ability in terms of fluency, accuracy, and comprehensibility that described as
follow, fluency from 24,3% to 62,2%, in term of accuracy is 35,1% to 48,7% and for
comprehensibility is 54,1% to 89,2% and consequently improve students speaking
score from 63,9% to 83,8%. For the quality of learning process, the improvement is
from 63,9% to 90, 1%, as a Contextual Teaching Learning gave students a lot of
opportunities to practice their speaking in form of discussions in small group. Based
on the data, it is concluded that Contextual Teaching Learning is applicable to be used
as teaching method in teaching speaking. However, teacher should select the text that
is suitable to the condition of students and familiar in helping them to have broader
information to be discussed in the process of teaching learning.YULIKA NORMALIA 05430420572016-01-25T08:19:57Z2016-01-25T08:19:57Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19830This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/198302016-01-25T08:19:57ZFAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRESTASI BELAJAR
PENGANTAR AKUNTANSI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN EKONOMI JURUSAN PENDIDIKAN IPS
FKIP UNILA ANGKATAN 2007 NON-REGULER
TAHUN AKADEMIK 2009/2010Prestasi belajar merupakan hasil yang didapat atau diperoleh anak didik selama
mengikuti proses pembelajaran. Prestasi belajar yang dicapai anak didik
merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam
diri (internal) maupun dari luar diri (eksternal) individu. Beberapa faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, antara lain
materi belajar, sumber belajar, metode, suasana kelas dan evaluasi belajar. Faktor
lain yang juga dapat mempengaruhi prestasi belajar anak didik adalah motivasi
belajar, aktivitas belajar, ketersediaan sarana belajar di rumah dan lingkungan
belajar.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar
terhadap prestasi belajar Pengantar Akuntansi (2) Untuk mengetahui pengaruh
aktivitas belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar Pengantar Akuntansi (3)
Untuk mengetahui pengaruh ketersediaan sarana belajar di rumah belajar terhadap
prestasi belajar Pengantar Akuntansi (4) Untuk mengetahui pengaruh lingkungan
belajar terhadap prestasi belajar Pengantar Akuntansi (5) Untuk mengetahui
pengaruh motivasi belajar, aktivitas belajar, ketersediaan sarana belajar di rumah
dan lingkungan belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar Pengantar Akuntansi
pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan IPS
FKIP Unila Angkatan 2007 Non-Reguler Tahun Akademik 2009/2010.
Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif verifikatif dengan
pendekatan Ex Post Facto dan survei. Sampel penelitian adalah mahasiswa NonReguler Program Studi Ekonomi Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas
Lampung Angkatan 2007 yang berjumlah 39 mahasiswa. Pengumpulan data
dilakukan teknik observasi, angket, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan
dengan regresi linier sederhana dan regresi linier ganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ada pengaruh motivasi belajar terhadap
prestasi belajar Pengantar Akuntansi pada mahasiswa Non-Reguler Program Studi
Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung
Angkatan 2007 Tahun Ajaran 2009/2010, dengan koefisien determinasi sebesar
0,579 atau 57,9%, (2) Ada pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi belajar
Pengantar Akuntansi pada mahasiswa Non-Reguler Program Studi Pendidikan
Ekonomi Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung Angkatan 2007
Tahun Ajaran 2009/2010, dengan koefisien determinasi sebesar 0,429 atau 42,9%,
(3) Ada pengaruh ketersediaan sarana belajar di rumah terhadap prestasi belajar
Pengantar Akuntansi pada mahasiswa Non-Reguler Program Studi Pendidikan
Ekonomi Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung Angkatan 2007
Tahun Ajaran 2009/2010, dengan koefisien determinasi sebesar 0,391 atau 39,1%,
(4) Ada pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi belajar Pengantar
Akuntansi pada mahasiswa Non-Reguler Program Studi Pendidikan Ekonomi
Jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung Angkatan 2007 Tahun Ajaran
2009/2010, dengan koefisien determinasi sebesar 0,269 atau 26,9%, (5) Ada
pengaruh motivasi belajar, aktivitas belajar, ketersediaan sarana belajar di rumah
dan lingkungann belajar terhadap prestasi belajar Pengantar Akuntansi pada
mahasiswa Non-Reguler Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan
IPS FKIP Universitas Lampung Angkatan 2007 Tahun Ajaran 2009/2010, dengan
koefisien determinasi sebesar0,61 atau 61%.RUSMAYANTI 06130310072016-01-25T08:17:41Z2016-01-25T08:17:41Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19806This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/198062016-01-25T08:17:41ZHUBUNGAN ANTARA MINAT DAN KELENGKAPAN SARANA
BELAJAR DI RUMAH DENGAN PRESTASI BELAJAR GEOGRAFI
SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 PESISIR SELATAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN PEMBELAJARAN 2009/2010Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan minat belajar geografi dan
kelengkapan sarana belajar geografi dengan prestasi belajar geografi siswa SMA
Negeri 1 Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian yang
digunakan korelasional, dengan populasi siswa kelas XI Tahun Pembelajaran
2009/2010, berjumlah 118 siswa, sedangkan sampel 45% atau 53 siswa dengan
teknik Proporsional Random Sampling. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan teknik tes, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data untuk uji
hipotesis 1 dan 2 menggunakan rumus korelasi product moment dan untuk uji
hipotesis 3 menggunakan rumus korelasi ganda.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) terdapat hubungan positif yang kuat dan
signifikan antara minat dengan prestasi belajar geografi siswa pada pembelajaran
geografi dengan koefisien korelasi sebesar 0,767. Berarti ada kenderungan
semakin tinggi minat siswa maka semakin tinggi prestasi belajar yang dicapai,
semakin rendah minat siswa maka cenderung semakin rendah prestasi belajar
yang dicapai. (2) terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan antara
kelengkapan sarana belajar geografi di rumah dengan prestasi belajar geografi
siswa dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,694. Berarti ada kenderungan
semakin lengkap sarana belajar geografi siswa maka semakin tinggi prestasi
belajar geografi yang dicapai, semakin tidak lengkap sarana belajar geografi siswa
maka cenderung semakin rendah prestasi belajar geografi yang dicapai. (3)
terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara minat dan kelengkapan sarana
belajar geografi di rumah dengan prestasi belajar geografi siswa dengan nilai
koefisien korelasi ganda sebesar 0,832 Berarti ada kenderungan semakin tinggi
minat belajar siswa dan semakin lengkap sarana belajar geografi siswa maka
semakin tinggi prestasi belajar geografi yang dicapai, semakin rendah minat
belajar siswa dan semakin tidak lengkap sarana belajar geografi siswa maka
semakin rendah prestasi belajar geografi yang dicapai siswa.RESNAWATI 06130340072016-01-25T04:08:24Z2016-01-25T04:08:24Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19420This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/194202016-01-25T04:08:24ZPENINGKATAN KEMAMPUAN BERCERITA
DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA LAGU
SISWA KELAS VII SMP NEGERI 19 BANDARLAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2009/2010Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan bercerita dengan menggunakan media lagu siswa kelas VII SMP Negeri 19 Bandarlampung tahun pelajaran 2009/2010. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan media lagu untuk meningkatkan kemampuan bercerita siswa
kelas VII SMP Negeri 19 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2009/2010.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tindakan kelas, yang
terdiri atas 3 siklus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik
pengumpulan data tes dan nontes. Proses pembelajaran bercerita yang dilakukan
siswa ialah dengan mendengarkan lagu. Setelah itu, siswa diminta untuk membentuk kelompok dan mencatat pokok-pokok masalah yang ada di dalam lagu
tersebut. Setelah itu, siswa bercerita secara bergantian ke depan dengan waktu
yang diberi-kan 1-2 menit. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP
Negeri 19 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2009/2010 yang berjumlah 29 siswa.
Berdasarkan kemampuan awal bercerita siswa kelas VII SMP Negeri 19
Bandarlampung Tahun Pelajaran 2009/2010 tergolong kurang dengan skor ratarata 50 dan setelah dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media lagu
pada siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, diperoleh hasil kemampuan bercerita siswa
kelas VII SMP Negeri 19 Bandarlampung Tahun Pelajaran 2009/2010 sebagai
berikut. Pada siklus 1, kemampuan bercerita siswa tergolong baik dengan skor
rata-rata 72. Siklus 2, kemampuan bercerita siswa tergolong baik dengan skor
rata-rata 80, dan pada siklus 3 kemampuan bercerita siswa tergolong baik sekali
dengan skor rata-rata 91.
Skor rata-rata tiap aspek secara berurut siklus 1, 2, dan siklus 3 sebagai berikut.
Aspek ketepatan ucapan atau lafal dengan skor rata-rata 90, 72, 90; aspek pilihan
kata atau diksi dengan skor rata-rata 89, 87, 93; aspek intonasi termasuk dengan
skor rata-rata 39, 71 , 85; aspek penggunaan kalimat dengan skor rata-rata 81, 92,
95; aspek kelancaran dengan skor rata-rata 77, 74, 88; aspek kenyaringan suara
dengan skor rata-rata 74, 87, 99; aspek gerak-gerik dan mimik dengan skor ratarata 46, 59, 71; dan aspek penguasaan topik dengan skor rata-rata 74, 98, 100.
Dari hasil observasi, kuesioner, dan wawancara siklus 1, siklus 2, dan siklus 3
dapat disimpulkan siswa tertarik dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan mereka senang dengan pembelajaran menggunakan
media lagu. Menurut siswa-siswa tersebut pembelajaran jadi lebih menyenangkan,
tidak membosankan, dan mempermudah dalam bercerita.Maya Dika 05430410312016-01-22T07:37:42Z2016-01-22T07:37:42Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19029This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/190292016-01-22T07:37:42ZISOLASI BAKTERI KANDIDAT PROBIOTIK PENGHASIL AMILASE
DARI SALURAN PENCERNAAN AYAM KAMPUNG
(Sumber Belajar Sub Materi Pokok Enzim
Kelas XII Semester I)Bakteri probiotik merupakan mikroorganisme hidup yang dapat bermanfaat bagi
tubuh dan dapat digunakan untuk membantu mencerna makanan. Bakteri
probiotik juga dapat menghasilkan enzim ekstraseluler, salah satunya yaitu
amilase. Karena ayam kampung merupakan ayam pemakan segala, diduga dalam
saluran pencernaannya terdapat bakteri probiotik yang dapat menghasilkan enzim
amilase. Dengan demikian, perlu dilakukan isolasi bakteri kandidat probiotik
penghasil amilase dari saluran pencernaan ayam kampung yang dapat
dimanfaatkan untuk membantu menjaga keseimbangan mikroflora saluran
pencernaan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu
alternatif sumber belajar pada sub materi pokok Enzim kelas XII semester 1.
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendapatkan isolat bakteri kandidat
probiotik penghasil amilase dari saluran pencernaan ayam kampung; 2)
mengetahui isolat bakteri kandidat probiotik yang memiliki indeks amilolitik
paling tinggi pada saluran pencernaan ayam kampung
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Oktober 2009 di Laboratorium
Mikrobiologi FMIPA. Metode isolasi bakteri dilakukan dengan metode cawan
tuang (pour plate methode) pada media nutrien agar ditambah 2% amilum.
Aktivitas enzim amilase ditentukan berdasarkan zona jernih yang terbentuk di
sekitar koloni.Indikator amilum yang digunakan adalah larutan Lugols iodine
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) terdapat bakteri kandidat probiotik
penghasil amilase dalam saluran pencernaan ayam kampung; 2) bakteri probiotik
penghasil amilase yang memiliki aktivitas paling tinggi adalah bakteri yang
diisolasi dari proventrikulus (APA-13) dengan diameter koloni 1271,3.
Kata kunci: bakteri probiotik, enzim amilase, ayam kampung.Irma Pratiwi 04130240272016-01-22T04:40:20Z2016-01-22T04:40:20Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18919This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/189192016-01-22T04:40:20ZFAKTOR-FAKTOR PENYEBAB REMAJA PEREMPUAN PUTUS
SEKOLAH DI DESA TERBANGGI AGUNG
KECAMATAN GUNUNG SUGIH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2009-2010Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor Penyebab
Remaja Perempuan Putus Sekolah Di Desa Terbanggi Agung Kecamatan Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009-2010.
Yang isinya membahas tentang Penyebab Remaja Perempuan Putus Sekolah yang
ada di Terbanggi Agung.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif
dengan subyek penelitian adalah Desa Kampung Terbanggi Agung yang diketahui
adanya Faktor-Faktor Penyebab Remaja Perempuan Putus Sekolah. Tehnik pokok
pengumpulan data menggunakan angket serta penunjangnya adalah wawancara.
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 orang sedangkan sample dalam
penelitian ini adalah 25 orang responden.
Variable bebas dalam penelitian ini adalah faktor ekonomi, faktor sosial, faktor
budaya masyarakat sedangkan variable terikat adalah remaja perempuan putus
sekolah.
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian khususnya analisa data yang diperoleh
data sebagai berikut : pada indikator faktor ekonomi kelas interval 24-25 (cukup)
dengan jumlah responden dengan kategori sebanyak 7 orang (28 % ). Pada kelas
interval 26-27 (tinggi) dengan jumlah responden dengan kategori 14 orang (56
%), pada kelas interval 28-29 (rendah) dengan jumlah responden pada kategori ini
4 orang 16%.
Pada indikator faktor sosial kelas interval 24-25 (tidak berpengaruh) dengan
jumlah responden dengan kategori sebanyak 1 orang (4 %). Pada kelas interval
26-27 (kurang berpengaruh) dengan j7umlah responden dengan kategori sebanyak
8 orang (32%). Pada kelas interval 28-33 (berpengaruh)dengan jumlah responden
pada kategori ini sebanyak 16 orang (64 %)
Pada indikator faktor budaya masyarkat kelas interval 15-16 (tidak berpengaruh)
dengan kategori sebanyak 7 responden (28 %). Pada kelas interval 17-18 (kurang
berpengaruh) dengan kategori sebanyak 11 responden (44 %). Pada kelas interval
15-21 (berpengaruh) dengan kategori sebanyak 7 responden (28 %).
Jadi dari hasil pengujian tersebut diketahui bahwa Faktor-Faktor Penyebab Anak
Remaja Perempuan Putus Sekolah di Desa Terbanggi Agung Kecamatan Gunung
Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009-2010.
Remaja perempuan putus sekolah disebabkan pendapatan dan pengeluaran yang
tidak sesuai dengan kebutuhan yang justru hanya menambah beban perekonomian
keluarga para orang tua mayoritas berasal dari tidak mampu.Zesy Tria Sanjaya 06430320482016-01-22T04:35:25Z2016-01-22T04:35:25Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18860This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/188602016-01-22T04:35:25ZIMPROVING ENGLISH VOCABULARY OF ACTION VERBS
THROUGH TOTAL PHYSICAL RESPONSE (TPR) PROCEDURE AT
FOURTH GRADE OF SDN 3 NUNGGALREJO LAMPUNG TENGAHThis research was conducted based on the problems faced by the fourth grade
students of SDN 3 Nunggalrejo. The problems are the low vocabulary
achievement, the students’ participation during the teaching learning process, and
the teacher’s teaching performance in that school. The students’ low vocabulary
achievement is caused by some problems, one of them is the unsuitable teaching
method used by the teacher to teach vocabulary. The teaching method used by the
teacher also made the students’ activities low. So, the writer did a research which
covered not only the students’ vocabulary achievement and the students’
participation but also the teacher’s teaching performance. The objectives of the
research were to find out whether the TPR procedure was applicable to improve
the students’ vocabulary achievement especially in written scores of the action
verbs, to increase the quality of the teacher’s teaching performance and to increase
the students’ participation during the teaching learning process while TPR
procedure was implemented. The research was conducted at SDN 3 Nunggalrejo.
The subject of the research was students of fourth grade in academic year 2009/
2010 which consisted of 14 students.
This Classroom Action Research was conducted in three cycles. Each cycle
consisted of planning, action, observation and interpretation, analysis and
reflection. The researcher used indicators dealing with the learning product which
covered the students’ score and learning process which covered the students’
participation during the teaching learning process and the teacher’s teaching
performance. Moreover, those indicators were achieved if the students’ score had
reached 60, 70 for teacher’s teaching performance and 75% for the students’
participation. To collect the data of the learning process and learning product, the
writer used vocabulary test and observation as the instruments.
The result of learning product showed that TPR procedure was applicable to
increase students’ vocabulary achievement especially in students’ written score.
To measure students’ vocabulary achievement, the researcher used written test.
In the students’ written scores in cycle 1, only 7 students (50%) could get the
score of ≥ 60. Meanwhile, after cycle 2 had been conducted, 11 students (78.57%)
passed the KKM. This condition made the third cycle was conducted.
Surprisingly, 92.86% of the students could get the score of ≥ 60 and passed KKM
in the cycle 3.
For the learning process, that is, the students’ participation during the teaching
learning process, all of the students always do ≥80% from the first until the third
cycle. Meanwhile, for the teacher’s teaching performance, the teacher got score of
60 in cycle 1, and then she got 70 in cycle 2. The teacher’s teaching performance
was much better in the third cycle with the score of 80.
Referring to the result of the research above, it could be concluded that the TPR
procedure was applicable to improve the students’ vocabulary mastery in
understanding action verbs. TPR procedure not only improved the students’
written tests, but also improved the students’ participation during the teaching
learning process and teacher’s teaching performance.Ervin Nurmawati 05130420052016-01-21T03:46:36Z2016-01-21T03:46:36Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18594This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/185942016-01-21T03:46:36ZDESKRIPSI TENTANG KONSEPSI PRESIDEN SOEKARNO
DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA
TAHUN 1957Pada masa awal kemerdekaan Indonesia kondisi politik belum stabil. Hal ini dapat
dilihat, hingga tahun 1957 dalam pemerintahan Indonesia telah mengalami
pergantian kabinet sebanyak delapan belas kali. Kabinet yang berdiri tidak ada
yang mempu bertahan lama dan tidak dapat merealisasikan programnya dengan
baik. Bahkan hasil pemilihan umum 1955 yang diharapkan dapat menghasilkan
pemerintahan yang sungguh-sungguh mencerminkan perwakilan rakyat justru
mengakibatkan perdebatan dalam tubuh Konstituante tentang ideologi antar partai
politik mengenai dasar negara Republik Indonesia yaitu antara partai politik yang
beraliran nasionalis, agama dan komunis. Ketidakstabilan politik diperparah
dengan mundurnya Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden yang merasa tidak
cocok dengan politik yang diterapkan oleh Soekarno yang kemudian
mengakibatkan putusnya Dwitunggal Soekarno-Hatta, sehingga Demokrasi
Parlementer ditandai oleh krisis integrasi dan instabilitas politik.
Keadaan yang demikian memberikan peluang bagi Soekarno untuk membuka
pintu baru perkembangan politik. Menurut Soekarno sistem politik yang selama
ini digunakan harus diganti dengan sistem yang baru yaitu Sistem Demokrasi
Terpimpin yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Gagasan ini dikenal
dengan Konsepsi Presiden Soekarno. Namun, dalam perkembangannya konsepsi
Presiden Soekarno menimbulkan pro dan kontra yang berdampak pada
pemerintahan Indonesia.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dampak Konsepsi
Presiden Soekarno dalam pemerintahan Indonesia dibidang politik tahun 1957-
1959?
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian historis dengan
teknik pengumpulan data melalui teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.
Endah Suratri
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kembali Konsepsi Presiden
Soekarno dalam pemerintahan Indonesia dibidang politik tahun 1957-1959.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa instabilitas politik hingga tahun 1957 yang
tak kunjung usai mendorong Presiden Soekarno mengemukakan konsepsinya
tentang gagasan menuju Demokrasi Terpimpin yang dirasakan lebih cocok dengan
kepribadian bangsa Indonesia. Langkah pelaksanaan konsepsinya untuk
merealisasikan cita-cita menuju Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno
membentuk kabinet baru dan membentuk Dewan Nasional. Dampak yang
ditimbulkan dari konsepsi Presiden yaitu terjadi perdebatan dikalangan politisi
pada masa Demokrasi Parlementer, adanya tindakan menentang pemerintah pusat
dan berlakunya keadaan darurat perang (S.O.B), terbentunya kabinet Djuanda,
terbentuknya Dewan Nasional dan Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan
Demokrasi Terpimpin.
Kesimpulan dari penelitian deskripsi tentang konsepsi Presiden Soekarno dalam
pemerintahan Indonesia tahun 1957 adalah membenarkan bahwa Konsepsi
Presiden tahun 1957 merupakan gagasan mengenai Demokrasi Terpimpin yang
dikemukakan oleh Soekarno yang berkedudukan sebagai presiden atas realitas
politik saat itu.ENDAH SURATRI 05130330042016-01-21T03:16:11Z2016-01-21T03:16:11Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18297This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/182972016-01-21T03:16:11ZPELAKSANAAN PENDAFTARAN KARENA PEMBERIAN HAK ATAS
TANAH KEPADA MASYARAKAT DI EKS KAWASAN HUTAN
PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI (HPK) KECAMATAN
RUMBIA LAMPUNG TENGAHDi Propinsi Lampung, terdapat Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
(HPK) yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
Nomor 416/Kpts-II/1999 adalah seluas ± 153.459 Hektar atau 17,42 % dari
seluruh luas kawasan hutan di Propinsi Lampung. Pada kenyataannya, pada tanah
Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tersebut, seluas ± 145.125
hektar atau ± 17,2 % dari luas HPK, secara de facto sudah diokupasi masyarakat
menjadi pemukiman/perumahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang tidak
memiliki jaminan kepastian hukum dan pemanfaatan dan penguasaan areal tanah
dimaksud mengakibatkan berubahnya fungsi kawasan hutan dan rusaknya
kawasan hutan. Dalam rangka memenuhi aspirasi masyarakat yang selama ini
memanfaatkan dan menguasai secara fisik tanah eks HPK, Pemerintah Daerah
mengusulkan pelepasan kawasan HPK kepada Menteri Kehutanan dan
Perkebunan dengan keputusannya Nomor 256/Kpts-II/2000.
Dengan disetujuinya pelepasan kawasan HPK, maka kawasan tersebut yang
semula berstatus sebagai kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)
menjadi bukan kawasan HPK yang pengaturan tata ruang/tata guna tanah Eks
Kawasan HPK tersebut menjadi kewenangan Gubernur. Oleh karenanya untuk
pelaksanaan pemberian hak atas tanah yang akan diberikan kepada masyarakat
yang selama ini memanfaatkan dan menguasai secara fisik tanah tersebut,
dikeluarkanlah Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2001
Tentang Alih Fungsi Lahan Hutan Dari Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat
Dikonversi (HPK) Seluas ± 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan HPK Dalam
Rangka Pemberian Hak Atas Tanah.
Rosiani Hendarti
Permasalahan yang akan diteliti mulai dari pelaksanaan pemberian hak atas tanah
sampai faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan pemberian hak atas tanah kepada masyarakat di Eks Kawasan Hutan
Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Kecamatan Rumbia Lampung Tengah.
Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan yakni
wawancara, dan data sekunder menggunakan metode kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian hak
atas tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah kepada
masyarakat di Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)
Kecamatan Rumbia Lampung Tengah dilakukan secara massal melalui Prona
Swadaya sejak Tahun 2004. Faktor pendukungnya adalah adanya program
pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik di
Kecamatan Rumbia adalah meningkatkan pemasukan ke kas Negara dari
pemberian hak atas tanah, dan besarnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan
jaminan kepastian hukum atas tanahnya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah
sebagian besar masyarakat yang menempati tanah di Eks Kawasan Hutan
Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Kecamatan Rumbia Lampung Tengah
tidak mempunyai bukti penguasaan tanah yang jelas, pajak bumi dan bangunan
(PBB) lengkap, dan penetapan batas yang tidak jelas.Rosiani Hendarti 06120112482016-01-15T08:13:50Z2016-01-15T08:13:50Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18551This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/185512016-01-15T08:13:50ZnnnnDika Ariesta Chandrasari 03130420022016-01-15T08:11:53Z2016-01-15T08:11:53Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18541This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/185412016-01-15T08:11:53ZTEACHING ENGLISH PRONUNCIATION (/ð/, /θ/, /∫/) SOUNDS OF
FRICTION CONSONANTS THROUGH SONG AT THE FIFTH GRADE
OF SDN 2 RUKTI HARJO LAMPUNG TENGAHThis research was conducted based on the problems faced by the fifth grade
students of SDN 2 Rukti Harjo, the problems are: the low pronunciation
achievement and the low students’ participation during the teaching learning
process in that school. The objectives of the research are To find out whether song
can increase the students’ pronunciation ability especially in pronouncing (/ð/, /θ/,
/∫/) sounds of friction consonants at the fifth grade students, to find out whether
song can increase the quality of the teacher’s teaching performance when the
teacher is implementing children song as the media to teach pronunciation, and to
find out whether teaching (/ð/, /θ/, /∫/) sounds of friction consonants through song
increase students’ participation during the teaching learning process. The research
was conducted at SDN 2 Rukti harjo. The subject of the research was students of
class 5B in academic year 2009/ 2010 which consists of 22 students.
As the result, in pronunciation test of cycle 1, there were only 10 students
(45.45%) who gained the score of ≥ 3 and it improves in cycle 2 that there were
18 students (81.81%).It means that the indicators of the research for pronunciation
test have been fulfilled in the second cycle. For the students’ participation during
the teaching learning process, there were improvement from13 students (59.09%)
of 22 students who did 80% of the activities in cycle I to 19 (86.36%) cycle II. For
the teacher’s performance, the teacher got 70 in cycle 1. Then, in the second cycle
teacher teaching performance is much better that is the teacher got the score of 80.
Referring to the result of the research above, it can be concluded that song as
teaching media is applicable to improve the students’ pronunciation in mastering
/ð/, /θ/, /∫/ sounds. Song does not just improve the students’ pronunciation but also
improves the students’ participation during the teaching learning process and
teacher’s teaching performance.
Keywords: English Pronunciation, SongDiesmita Herninda 05130420262016-01-15T04:17:35Z2016-01-15T04:17:35Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18195This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/181952016-01-15T04:17:35ZANALISIS PERAN KEJAKSAAN DALAM PENUNTUTAN TERHADAP
TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MELARIKAN DIRI
KE LUAR NEGERIKorupsi dinilai sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga dalam
pemberantasan dan penanganannya membutuhkan upaya dan cara-cara yang luar biasa.
Korupsi telah menjelma menjadi kejahatan besar yang melemahkan hampir dalam semua
aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi dan penegakan hukum.
Pemberantasan kasus korupsi dengan konsisten mengandalkan Undang-undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada
kenyataannya, proses hukum pada sebagian tindak pidana korupsi terkesan terabaikan. Hal
ini terlihat dengan adanya terdakwa tindak pidana korupsi yang dengan mudah meninggalkan
Indonesia sebelum proses hukum diselesaikan. Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu
lembaga penegak hukum di Indonesia diharapkan mampu melaksanakan tugas dan
kewajibannya dalam bidang penuntutan secara obyektif, merdeka dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun guna terciptanya penegakan hukum yang bersih dan demi keadilan untuk
bangsa dan negara. Lembaga Kejaksaan juga dituntut meningkatkan kinerjanya dalam
pemberantasan korupsi, karena selama ini lembaga Kejaksaan belum mampu memperlihatkan
profesionalitas kinerja aparatnya dalam penanganan kasus korupsi.
Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat dalam
skripsi ini adalah bagaimanakah peran kejaksaan dalam penuntutan terhadap terdakwa tindak
pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dan hambatan apakah yang dihadapi
lembaga kejaksaan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang
melarikan diri ke luar negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian yuridis
Neli Ernawati
normatif yang ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan
yaitu data sekunder yang didukung oleh data primer. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari
Kasubsi Penyidikan dan Penuntutan pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kasubsi
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Lampung serta Kasi Upaya Hukum
Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Lampung. Penentuan sampel dalam penelitian ini
menggunakan sampel berupa proporsional purposive sampling berdasarkan pertimbangan
tertentu sesuai dengan pengetahuan dan kedudukannya.
Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa Lembaga
Kejaksaan mempunyai peran yang sangat penting terkait tugas dan wewenang Kejaksaan
dalam penuntutan terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.
Kejaksaan mempunyai peran yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum pidana,
karena dapat atau tidaknya perkara pidana masuk ke pengadilan adalah tergantung
sepenuhnya oleh Kejaksaan (Penuntut Umum). Peran yang amat besar inilah harus diikuti
dengan independensi dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan
upaya Kejaksaan yang membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas), yaitu Tim Pemburu
Koruptor yang dibentuk Kejaksaan Agung yang bertugas untuk menangani kasus-kasus
korupsi dan menangkap terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.
Selain itu dibentuklah perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara yang
bersangkutan guna mempermudah proses hukum dan penegakan hukum terhadap terdakwa
tindak pidana korupsi.
Adapun saran yang diberikan penulis pada peran kejaksaan dalam penuntutan terhadap
terdakwa tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri, juga sebagai upaya
penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yaitu bahwasanya lembaga Kejaksaan
meningkatkan kinerjanya terkait tugas penuntutan dan penyidikan yang menjadi dasar
penuntutan, dalam tugas penuntutan, Jaksa Penuntut Umum diharapkan mampu menuntut
terdakwa korupsi dengan ancaman setinggi-tingginya sesuai dengan aturan yang berlaku serta
bersikap obyektif, profesional serta merdeka dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun
dalam melaksanakan tugas penuntutan, lembaga Kejaksaan diharapkan menjalin kerjasama
dan koordinasi dengan POLRI, PPATK (Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan), dan KPK
(Komisi Pemberantasan Korupsi), Departemen Hukum dan HAM, serta Departemen Luar
Negeri demi terciptanya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang optimal, selain
itu terkait keberadaan terdakwa yang berada di luar negeri, diperlukan kerjasama dengan
lembaga penegak hukum di negara asing seperti Interpol guna melacak keberadaan terdakwa
tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri.Neli Ernawati 05120111972016-01-15T04:16:07Z2016-01-15T04:16:07Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18179This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/181792016-01-15T04:16:07ZDESKRIPSI PEMILIKAN SAHAM MAYORITAS YANG DILARANG
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK
( Studi Kasus Putusan No. 05/KPPU-L/2002)Regulasi di sektor persaingan usaha telah diatur dalam UU No. 5/1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu yang perlu diperhatikan
adalah pemilikan saham mayoritas. Pemilikan saham mayoritas ada yang dibolehkan dan ada
yang dilarang. Pemilikan saham mayoritas yang dibolehkan apabila berkaitan dengan
produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta
cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diatur oleh undang-undang. Pemilikan
saham mayoritas dilarang karena pemilikan saham mayoritas tersebut mencerminkan kontrol
terhadap perusahaan-perusahaan yang dimilikinya, sehingga pemilik saham mayoritas dapat
melakukan praktik usaha tidak sehat. Untuk lebih memahami tentang pemilikan saham
mayoritas yang dilarang, maka pokok bahasan dalam penelitian ini adalah kriteria-kriteria
pemilikan saham mayoritas yang dilarang menurut UU No.5/1999 dan bentuk pelanggaran
pemilikan saham mayoritas yang dilarang pada kasus Cineplex 21 dalam putusan No.
05/KPPU-L/2002.
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif deskriptif, bersumber pada
data sekunder, kemudian di analisis secara kualitatif. Ruang lingkup dalam penelitian ini
adalah pemilikan saham mayoritas yang dilarang menurut UU No. 5/1999 pada kasus
Cineplex 21.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kriteria pemilikan saham mayoritas
yang dilarang meliputi 5 (lima) hal, yaitu dilakukan oleh pelaku usaha atau kelompok pelaku
usaha, menghambat atau membatasi pelaku lain untuk masuk kedalam pasar yang
bersangkutan sehingga menimbulkan larangan bagi pihak lain tersebut, persentase pemilikan
saham sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) untuk satu pelaku usaha atau satu
kelompok pelaku usaha dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk dua atau tiga pelaku usaha
atau kelompok pelaku usaha, menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang
bersangkutan, dan dirugikannya konsumen karena tidak dapat memilih pada pasar yang
bersangkutan sebab telah dikuasai oleh pelaku usaha. Dalam kasus Cineplex 21 tersebut
bahwa terlapor III melakukan pemilikan saham mayoritas yang dilarang sebesar lebih 50%
(lima puluh persen) pada perusahaan yang bergerak dibidang perbioskopan yaitu pada PT
Intra Mandiri dan PT Windu Mitra di pasar bersangkutan yang sama yaitu SurabayaNancy Ricka 02120111982016-01-15T04:14:30Z2016-01-15T04:14:30Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18167This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/181672016-01-15T04:14:30ZTINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN
KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI)
PADA PERUM PEGADAIANTingginya tingkat kebutuhan hidup yang harus dipenuhi pada zaman modern ini, mendorong
masyarakat untuk mencari pemenuhan akan modal. Untuk memperoleh modal tersebut dapat
melalui lembaga penyedia jasa seperti Perum Pegadaian. Perum Pegadaian sebagai lembaga
penyedia jasa bukan perbankan memiliki berbagai produk yang ditawarkan, yang salah
satunya memberikan kemudahan dan rasa aman adalah produk KREASI. KREASI
merupakan salah satu usaha diversifikasi Perum Pegadaian yang diharapkan menjadi salah
satu produk andalan dalam penyaluran kredit atas fidusia yang menjadi penopang bagi
kelangsungan perusahaan. Produk KREASI yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian, pada
dasarnya memiliki perbedaan yang mendasar dengan Lembaga Pegadaian itu sendiri, dimana
barang jaminan tetap dikuasai / berada di tangan debitur yang dapat dipergunakan untuk
mendukung usaha debitur. Adapun yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah
apakah dasar hukum pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI), syarat dan
prosedur pengajuan KREASI, hak dan kewajiban para pihak dan bagaimana berakhirnya
perjanjian Kredit KREASI.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif dan
pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data
sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, studi dokumen dan
wawancara, data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap identifikasi data, seleksi
data dan sistematis data. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data secara
kualitatif.
Shifa’ Al- Adawaiyah
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dasar hukum pemberian Kredit
Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) adalah UU No. 42 Tahun 1999, Kitab Undang- Undang
Hukum Perdata (KUHPdt), PP No. 103 Tahun 2000, Keputusan Dir. Perum Pegadaian No.
203/ VL.3.00.223/ 2003 dan Keputusan Dir. Perum Pegadaian No. 106/ US.2.00/ 2004.
Syarat dan prosedur pengajuan KREASI yaitu debitur mengisi formulir permintaan kredit
disertai identitas diri dan penyerahan agunan, penaksir petugas analisis memeriksa dokumen
dan menganalisis kelayakan serta menaksir agunan, persetujuan Manager Cabang, pengikatan
secara notariil, pendaftaran fidusia, penandatanganan dan pencairan kredit.
Hak dan kewajiban kreditur dan debitur yaitu kreditur berhak meminta data identitas debitur,
menerima pelunasan, memeriksa objek jaminan, melakukan penyitaan, dan melakukan
perubahan atau penyesuaian terhadap perjanjian. Adapun kewajiban kreditur adalah
memberi pinjaman, mengembalikan bukti kepemilikan barang jaminan, melakukan
pemberitahuan baik lisan maupun tulisan dan mengembalikan sisa uang pelelangan.
Sedangkan debitur berhak mengambil bukti kepemilikan barang jaminan dan menerima sisa
atau uang kelebihan pelelangan. Adapun kewajiban debitur adalah memberi data identitas diri
yang sebenar-benarnya, menyerahkan agunan, memelihara barang jaminan, membayar
angsuran dan denda keterlambatan. Berakhirnya Perjanjian KREASI dapat disebabkan dua
hal yaitu pelunasan hutang (prestasi) dan wanprestasi.Shifa’ Al- Adawiyah 06120110582016-01-15T04:11:23Z2016-01-15T04:11:23Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18073This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/180732016-01-15T04:11:23ZPERJANJIAN JUAL BELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCETransaksi e-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi
perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Saat
ini, hukum Indonesia telah mengatur transaksi perdagangan dalam bentuk transaksi
elektronik dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktik pelaksanaannya,
transaksi e-commerce masih memunculkan berbagai masalah terutama bagi pembeli.
Untuk itu, diperlukan penyelesaian sengketa dalam praktik transaksi e-commerce
merupakan alternatif solusi dalam mengatasi sengketa sekaligus sebagai bentuk
perlindungan hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
prosedur jual beli dalam transaksi melalui e-commerce, kapan perjanjian pada
transaksi melalui e-commerce dikatakan sah dan mengikat pihak-pihaknya, apakah
bentuk wanprestasi dan bentuk penyelesaian sengketa dalam transaksi melalui ecommerce.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif law research) dengan tipe
penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yuridis normatif. Data
yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi
internet. Setelah data terkumpul, selanjutnya diolah dengan cara klasifikasi data, dan
penyusunan data. Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif,
komprehensif dan lengkap.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur jual beli dalam transaksi melalui ecommerce pada situs www.amazon.com dimulai dengan cara pembeli melakukan
browsing dengan mengetik nama situs http://www.amazon.com. Setelah pembeli
memilih sign in kemudian pembeli mengetik alamat e-mail dan memilih menu
sebagai pelanggan baru di www.amazon.com. Selanjutnya, pembeli mengisi data diri
dan memilih tipe pengiriman untuk barang yang akan dibeli, setelah memilih tipe
pengiriman dan mencari barang berdasarkan jenis dan kategori dengan cara memilih
tombol search dan menentukan jenis barang yang dibeli. Kemudian melakukan
proses pembayaran secara online, antara lain dengan menggunakan kartu kredit.
KARINA LESTY WINATHA PUTRI
Kontrak elektronik yang memuat transaksi e-commerce adalah kontrak yang
memenuhi syarat sepanjang syarat keabsahan perjanjian berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata dipenuhi dan dipatuhi oleh penjual dan pembeli. Kontrak e-commerce
yang memenuhi syarat sah perjanjian tersebut memberi akibat hukum bagi pihak yang
membuatnya sebagai undang-undang dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak serta
harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam UUITE, kontrak elektronik termasuk
transaksi e-commerce telah diatur dan diberi kepastian hukum dengan pengakuan
dokumen elektronik sebagai bukti dalam transaksi elektronik.
Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penjual merupakan kerugian bagi pihak
pembeli baik dalam transaksi jual beli biasa maupun transaksi melalui e-commerce,
dan bentuk-bentuk wanprestasi dalam transaksi jual beli biasa sebagaimana yang
diatur dalam KUHPerdata maupun dalam transaksi melalui e-commerce pada
umumnya sama saja yaitu, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan,
melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melaksanakan sesuatu yang
menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa transaksi e-commerce yang bersifat
internasional ditentukan berdasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional untuk
menentukan hukum mana yang berlaku bagi suatu kontrak perjanjian jual beli (ecommerce) yang bersifat internasional. Bentuk penyelesaian sengketa e-commerce
dilakukan dengan menggunakan mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif
berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Pada pelaksanaannya penyelesaian
sengketa e-commerce di Indonesia belum sepenuhnya bersifat online, namun UU
Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara online dengan
menggunakan e-mail, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan
sengketanya secara online tanpa harus bertemu satu sama lain.
Kata Kunci: transaksi e-commerce, www.amazon.com, pembeliKARINA LESTY WINATHA PUTRI 6120111822016-01-15T04:11:03Z2016-01-15T04:11:03Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/18067This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/180672016-01-15T04:11:03ZPENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAI
UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN PENGUASAAN
KONSEP HIDROKARBON
(PTK Pada Siswa Kelas X2 SMAN 15 Bandar Lampung TP 2009-2010)Berdasarkan observasi, diperoleh informasi bahwa nilai rata-rata pada konsep
hidrokarbon kelas X SMA Negeri 15 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2008-2009
adalah 60. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran kimia kelas X yang
ditentukan adalah 100% siswa mendapat nilai ≥ 61, pada kenyataannya hanya 60%
siswa mendapat nilai ≥ 61. Aktivitas siswa yang relevan dengan pembelajaran (on
task) rendah. Salah satu upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada
konsep hidrokarbon adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif
tipe TAI (Team Asissted Individualization).
Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan pembelajaran kooperatif
tipe TAI dalam meningkatkan persentase rata-rata : (1) tiap jenis aktivitas on task
siswa; (2) penguasaan konsep siswa dari siklus ke siklus.
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan sebanyak tiga siklus.
Data penelitian ini terdiri dari data kualitatif, yaitu data aktivitas on task siswa
Ila Zakhiya Amalina
yang diperoleh dari lembar observasi, serta data kuantitatif berupa nilai
penguasaan konsep hidrokarbon yang diperoleh melalui tes formatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe TAI meningkatan persentase rata-rata : (1) tiap jenis aktivitas on task siswa
dari siklus I ke siklus II yaitu (a) berdiskusi aktif dalam kelompok sebesar 1 9,17%;
(b) mengisi LKS sebesar 19,23%; (c) bertanya pada guru sebesar 8,97%; dan (d)
membuat kesimpulan sebesar 5,68%; peningkatan dari siklus II ke siklus III yaitu
(a) berdiskusi aktif dalam kelompok sebesar 15,54%; (b) mengisi LKS sebesar
8,80%; (c) bertanya pada guru sebesar 4,63%; dan (d) membuat kesimpulan
sebesar 4,36%. (2) penguasaan konsep siswa dari siklus I ke siklus II sebesar
6,61%, sedangkan dari siklus II ke siklus II sebesar 7,33%.
Kata kunci : model pembelajaran kooperatif tipe TAI, aktivitas on task dan
penguasaan konsep, hidrokarbon.ILA ZAKHIYA AMALINA 06130230052016-01-15T04:02:34Z2016-01-15T04:02:34Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/17961This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/179612016-01-15T04:02:34ZTANGGUNG JAWAB PT. TIKI JNE DALAM PENGIRIMAN BARANG TERHADAP
KONSUMENNYA (Studi pada PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR Cab.
Bandar Lampung)PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir merupakan perusahaan pengiriman barang milik swasta
yang bergerak dibidang jasa. Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat
yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting. Selama proses
pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya kemungkinan
terjadinya bencana, baik yang berasal dari alam, perbuatan manusia maupun dari sifat barang
itu sendiri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan
tanggung jawab JNE dalam perjanjian pengiriman barang apabila terjadi wanprestasi. Untuk
itu, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami syarat dan prosedur perjanjian pengiriman
barang, hak dan kewajiban para pihak serta tanggung jawab JNE bila terjadi wanprestasi.
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan dengan tipe penelitian deskriptif.
Pendekatan masalah yang digunakan bersifat terapan. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan studi
pustaka, dokumen dan wawancara. Setelah data terkumpul, selanjutnya data diolah dengan
cara pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penyusunan data. Analisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa syarat dalam pengiriman barang yaitu
dengan cara mengisi AWB (Air Waybill)/Connot, yaitu form pengisian pengiriman barang.
Air Waybill harus diisi dengan nama dan alamat yang lengkap, jelas, benar dan terbaca agar
barang atau dokumen yang akan dikirim bisa sampai ke tempat yang dituju. Sedangkan
prosedur dalam pengiriman barang yaitu pemeriksaan terhadap barang-barang yang akan
dikirim. Apabila barang-barang tersebut layak untuk dikirim, maka pihak JNE akan
memproses pengiriman barang/dokumen tersebut dengan mengeluarkan AWB (Air Waybill)
sebagai dokumen perjanjian pengiriman barang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
AWB (Air Waybill) tersebut berisikan hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban perusahaan
adalah menyiapkan barang yang akan dikirim dengan rapi, mengantarkan barang/dokumen
sampai ketempat yang dituju, dan melindungi barang/dokumen agar tidak rusak dan hilang.
Hak perusahaan adalah berhak mendapat keterangan mengenai sifat barang yang akan
dikirim, menolak permintaan pengiriman barang yang terlarang atau tidak sah dan menerima
biaya yang diperlukan dalam pengiriman barang. Sedangkan kewajiban konsumen membukus
barang yang akan dikirim dengan rapi, memberikan keterangan mengenai sifat barang yang
akan dikirim dan membayar biaya yang diperlukan dalam pengiriman barang. Hak konsumen
adalah mendapatkan tanda bukti pengiriman, barang yang dikirim sampai tepat pada
waktunya, dan konsumen berhak menuntut ganti rugi jika terjadi kehilangan atau kerusakan
barang yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari perusahaan pengiriman/JNE atau
yang mewakilinya.
Tanggung jawab PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir terhadap barang yang hilang atau rusak
yaitu dengan cara mengganti kerugian sebesar 10 kali biaya pengiriman, kecuali jika PT.
Jalur Nugraha Ekakurir dapat membuktikan secara benar dan jelas bahwa kesalahan tersebut
bukan kesalahan dari PT. Jalur Nugraha Ekakurir, melainkan akibat kelalaian dan kesalahan
dari pihak pengirim barang atau karena terdapat keadaan memaksa yang mengakibatkan
barang muatan tersebut tidak sampai di tangan pihak penerima barang, hal inilah yang
membebaskan PT. Jalur Nugraha Ekakurir dari tuntutan yang diajukan oleh pihak pengirim
barang.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengiriman BarangHAWANI 06420112042016-01-15T04:01:50Z2016-01-15T04:01:50Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/17951This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/179512016-01-15T04:01:50ZTANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KERUGIAN YANG
DIDERITA PERSEROAN TERBATASDireksi merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengurusan seharihari dan mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan
kewenangannya yang luas menjadikan direksi memegang peranan yang sangat
penting sebagai pengambil keputusan dalam menjalankan perseroan, namun
terkadang keputusan yang diambil sebagai bentuk tindakan kepengurusan,
menimbulkan kerugian pada perseroan. Kerugian yang ditimbulkan Direksi tidak
langsung membuatnya menjadi bertanggung jawab, hal ini konsekuensi dari
perseroan sebagai badan hukum yang mandiri. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah bagaimana tanggung jawab Direksi terhadap kerugian yang diderita
perseroan dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh perseroan sebagai pihak
yang dirugikan akibat tindakan Direksi perseroan.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum
normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan
adalah normatif analisis substansi hukum. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang
diperoleh kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan
analisis kualitatif dengan metode induktif.
Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa Anggota Direksi
bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila secara sengaja
menyalahgunakan wewenangnya atau menjalankan kewenangannya tanpa
didasarkan pada prinsip kehati-hatian dalam bertindak, sehingga merugikan
perseroan. Penentuan kesalahan anggota Direksi berdasarkan keputusan hakim.
Tanggung jawab pribadi ini menjangkau harta kekayaan pribadi anggota Direksi.
Besarnya jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan berdasarkan pertimbangan
hakim mengenai sejauh mana kontribusi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan
anggota Direksi yang bersangkutan. Perseroan sebagai pihak yang dirugikan
akibat tindakan Direksi dalam menjalankan pengurusan dapat melakukan upaya
hukum untuk menuntut hak-haknya kembali berupa pengajuan gugatan secara
perdata ke pengadilan. Pengajuan gugatan ini merupakan proses hukum untuk
membuktikan bentuk kesalahan yang telah dilakukan anggota Direksi.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Direksi, Kerugian, Perseroan Terbatas.Haris Suganda 06120110222016-01-15T04:01:19Z2016-01-15T04:01:19Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/17945This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/179452016-01-15T04:01:19ZPENDAFTARAN PERALIHAN HAK KARENA LELANG DI KANTOR
PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNGTanah merupakan faktor yang sangat penting dan paling utama, karena pada
kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup
di atas tanah (bermukim) dan memperoleh bahan pangan dengan cara
mendayagunakan tanah, lebih dari itu tanah juga mempunyai hubungan yang
emosional dengan manusia. Guna mewujudkan kepastian hukum hak tersebut
maka status hukum hak atas tanah harus didaftarkan. Namun lain halnya
pendaftaran tanah yang dilakukan dengan peralihan hak karena lelang terlebih
dahulu, dimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah Pasal 41 menyebutkan bahwa peralihan hak karena lelang
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat
oleh pejabat lelang. Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Akan tetapi dalam pelaksaannya masih jauh
dari yang diharapkan karena proses pendaftaran yang cenderung rumit. Hal ini
dapat dilihat dari proses lelang yang dilakukan ulang akibat wanprestasi, yang
terjadi pada Chairul Hidayat yang beralamatkan di Perum Kota Sepang Indah
Blok J No. 7 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kotamadya Bandar Lampung.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah (a) bagaimanakah proses pendaftaran
peralihan hak karena lelang di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan (b)
apa saja faktor-faktor penghambat yang di hadapi dalam proses pendaftaran
peralihan hak karena lelang di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas, sistematis dan
terinci mengenai Pendaftaran Peralihan Hak Karena Lelang di Kantor Pertanahan
Kota Bandar Lampung
Metode penelitian yang dilakukan dengan penelitian hukum normatif-emperis
yaitu penelitian kaidah hukum Peraturan Perundang-undangan dan bagaimana
implementasi kaidah hukum tersebut di lapangan. Pendekatan masalah yang
dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan dua cara yaitu pendekatan
normatif dan pendekatan empiris. Dalam penelitian ini data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan studi
lapangan dan studi kepustakaan, data-data yang telah terkumpul diolah dengan
pengolahan data melalui editing, klasifikasi dan sistematisasi, analisis data
dilakukan secara deskriftif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa (a) Peralihan hak karena lelang di bagi
menjadi dua yaitu: lelang eksekusi dan lelang sukarela. Dalam proses
pelaksanaannya lelang eksekusi dan lelang sukarela memiliki syarat yang berbeda.
Pada lelang eksekusi dilaksanakan akibat adanya paksaan karena
ketidakmampuannya memenuhi janji (wanprestasi) dan untuk lelang sukarela
tidak ada paksaan dari pihak manapun. Pada lelang eksekusi tidak terdapat
dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus, sementara di dalam lelang
sukarela ada yakni : (1) Surat pernyataan dari pemilik barang bahwa barang tidak
dalam sengketa, (2) Asli dan fotokopi bukti kepemilikan hak (kecuali untuk
barang bergerak yang tidak memerlukan bukti kepemilikan hak). Agar dapat
diketahui dengan pasti obyek hak atas tanah yang akan dilelang maka Pejabat
lelang akan meminta surat keterangan pendaftaran tanah ke Kepala Kantor
Pertanahan. Sebagai bukti telah dilaksanakannya lelang dikeluarkanlah kutipan
risalah lelang nomor 103/2008 dan ditandatangi oleh Gatot Tri Wahyu Mulia,
S.E.,M.M. Hasil dari lelang tersebut ditindaklanjuti dengan dimohonkanya
pendaftaran Ke Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tahap-tahapnya dimulai
dari syarat sahnya pendaftaran, permohonan pendaftaran, pencatatan peralihan di
Kantor Pertanahan, dan terakhir penyerahan sertifikat hak atas tanah yang telah di
daftarkan di Kantor Pertanahan. (b) hambatan-hambatannya adalah sertifikat yang
diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan,
sering terjadi penundaan pendaftaran ke Kantor Pertanahan oleh peserta
pemenang lelang yang tidak langsung mendaftarkan hak atas tanahnya, kemudian
dari segi petugas pelaksana baik di Kantor Lelang maupun Kantor Pertanahan
yang masih belum mampu menciptakan kedisiplinan dalam tugas.
Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Peralihan Hak, dan LelangHARIANTO LUMBAN GAOL 06120111542016-01-15T03:48:48Z2016-01-15T03:48:49Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/17780This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/177802016-01-15T03:48:48ZASPEK-ASPEK HUKUM DALAM BISNIS USAHA MIKRO
(Studi Pada sentral Keripik Jl. Pagar Alam Bandar Lampung)Saat ini banyak berkembang Usaha Mikro, terutama yang terkait dengan usaha boga
karena dianggap mudah memulai usaha dan semua orang tentu memerlukan makanan
dan minuman. Salah satu jenis produk yang dikembangkan adalah maknaan ringan.
Sebagai contohnya saja industri rumah tangga Ibu Mery dan CV. Rona Jaya di
Sentral Keripik Jalan Pagar Alam Gang PU Bandar Lampung. Industri ini mampu
bertahan dengan segala keterbatasan. Baik dari segi modal, bahan baku, SDM
ataupun yang lainnya. Keterbatasan tersebut bukan berarti usaha mereka lumpuh atau
tidak mampu bertahan dalam persaingan usaha. Meskipun kecil dalam permodalan
dan kuantitas produksi barang atau jasa, saat perekonomian krisis usaha mereka tetap
mampu bertahan dibandingkan dengan usaha menengah atau besar, dan tetap mampu
melakukan kegiatan produksi, karena Usaha Mikro mempunyai pangsa pasar tertentu.
Dengan modal awal yang minim mereka mampu bertahan bahkan mampu
mengembangkan usahan sampai menjadi lebih besar atau mempunyai anak cabang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian
deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode
pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan
menggunakan metode snowball. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Aspek Permodalan pelaku
usaha mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan bank yang terdiri dari bank
umum maupun lembaga bukan bank seperti koperasi atau Program Kemitraan dan
Binaan Lingkungan (PKBL) BUMN. Dalam aspek pengembangan usaha Pemerintah
dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang ; produksi
dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, dan desain serta teknologi. Aspek
ini juga ditujukan untuk mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang
memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya
yang turun-temurun.Di lokasi penelitian terdapat diversivikasi atau keragaman
berbagai macam produk, modal pendanaan dan model tempat penataan usaha.
Kata Kunci : Aspek Hukum, Usaha Mikro, KemitraanDecta Willanda Herveny 06420111222016-01-14T03:07:20Z2016-01-14T03:07:20Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/17485This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/174852016-01-14T03:07:20ZPENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, IKLIM
SEKOLAH DAN MOTIVASI BERPRESTASI TERHADAP KINERJA
GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KOTA BANDAR LAMPUNGPermasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) apakah terdapat pengaruh positif dan
signifikan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMK Negeri
di Kota Bandar Lampung, 2) apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan
iklim sekolah terhadap kinerja guru SMK Negeri di Kota Bandar Lampung, 3)
apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi berprestasi terhadap
kinerja guru SMK Negeri di Kota Bandar Lampung, 4) apakah terdapat pengaruh
positif dan signifikan gaya kepemimpinan kepala sekolah, iklim sekolah, dan
motivasi berprestasi secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMK Negeri di
kota Bandar Lampung.
Penelitian ini merupakan penelitan deskriptif dengan menggunakan metode
survey. Populasi penelitian adalah guru PNS Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri berstatus RSBI di Kota Bandar Lampung. Sampel diambil sebanyak 154
orang yang diambil dengan teknik proportional stratifiel random sampling dari
populasi yang berjumlah 250 orang. Variabel yang diteliti adalah gaya
kepemimpinan kepala sekolah (X1), iklim sekolah (X2), motivasi berprestasi (X3),
dan kinerja guru SMK Negeri di kota Bandar Lampung (Y). Data penelitian
diambil menggunakan angket dengan skala likert, selanjutnya dianalisis
menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial.
Hasil penelitian memberi kesimpulan bahwa: 1) terdapat pengaruh positif dan
signifikan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMK Negeri
di kota Bandar Lampung, 2) terdapat pengaruh positif dan signifikan iklim
sekolah terhadap kinerja guru SMK Negeri di kota Bandar Lampung, 3) terdapat
pengaruh positif dan signifikan motivasi berprestasi terhadap kinerja guru SMK
Negeri di kota Bandar Lampung, 4) terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya
kepemimpinan kepala sekolah, iklim sekolah, dan motivasi berprestasi secara
bersama-sama terhadap kinerja guru SMK Negeri di kota Bandar Lampung.
Kata kunci: Kepemimpinan kepala sekolah, iklim sekolah, motivasi berprestasi
dan kinerja guruSri Haryan Syarif 09230120302016-01-14T03:06:53Z2016-01-14T03:06:53Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/17474This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/174742016-01-14T03:06:53ZEvaluation of the Implementation of School-Based Management Program
in Senior High School I Natar Academic Year 2009 – 2010Implementation of School-Based Management in SMAN I Natar alrealy been
implemented. However, implementation has not show satisfactory result.
This study tried to reveal by conducting evaluation of Shool-Based
Management implementation in SMA N I Natar. The objectives are: 1) Get
an overview of the participation of local governments on the implementation
of School-Based Management in high school I Natar country, 2) to get a
picture of teacher participation in school-based management program in
SMAN I Natar, 3) to get an overview of public participation in school-based
management program in SMAN I Natar, 4) to get an overview of the role of
school committees in the success of school-based management of the country
in high school I Natar.
Goal are used as informants in this study is the Distict Education Office,
Provincial Head of School, Parents, and School Board Committee. The focus
is related to the implementation of School-Based Management in High
School I Natar. The method used is the method of in-depth interviews using a
list of interviews, then conducted cross-analysis of existing data.
The result was the implementation of School-Based Management in High
School I Natar not show maximum result. Participation the provincial and
local government level two showed no concern. Participation would appear
from the principal, teacher councils, and the School Communittee. Although
their participation has not show the maximum result.FEBRIANA S. 0923012023