Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-28T15:21:11ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2022-05-23T04:32:08Z2022-05-23T04:32:08Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25993This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/259932022-05-23T04:32:08ZKINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA DALAM PEMELIHARAAN PUSAT KEGIATAN OLAH RAGA (PKOR) WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG
ABSTRAK
Berubahnya lingkungan PKOR Way Halim sebagai tempat olahraga yang nyaman menjadi kawasan perdagangan tentu membuat masyarakat kurang antusias dalam melakukan kegiatan olahraga. Kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Gelanggang Olahraga patut dipertanyakan apakah sudah dijalankan secara baik atau ada faktor lain yang membuat tempat itu kini menjadi kawasan perdagangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Gelanggang Olahraga dalam memelihara dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam kegiatan olahraga Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Gelanggang Olahraga masih belum baik dalam melakukan pemeliharaan maupun dalam pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari aspek produktifitas, kualitas pelayanan, responsivitas dan akuntabilitas dimana pada empat aspek indikator ini UPTD tidak bekerja secara maksimal termasuk kurang disiplinnya para pegawai dan bentuk pelayanan yang kurang maksimal ditemukan pada empat indikator ini, sedangkan indikator responsibilitas masih diupayakan secara baik oleh UPTD dalam merespon masyarakat, meski memiliki kendala dalam penyediaan dan pendanaan tentunya.
Kata Kunci : Produktifitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibility, dan Akuntabilitas
ABSTRACT
The The changing environment PKOR Way Halim as a sport that's comfortable being trade area would make people less enthusiastic in sports activities. Performance Technical Implementation Unit (UPTD) Management of Sports is questionable whether it is run properly or there are other factors that make the place it is now a trade area.
This study aimed to describe the performance of the Technical Implementation Unit Office of Sports Management in maintaining and providing services to the community in sports activities Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation.
The results of this study indicate that the performance of the Technical Implementation Unit Office of Sports Management is still not good at doing maintenance and in service. It can be seen from the aspect of productivity, quality of service, responsiveness and accountability where the four aspects of this indicator UPTD do not work optimally, including lack of discipline of employees and the type of services that is less than the maximum found on four of these indicators, while the indicator responsibility still be pursued in good by UPTD in responding to the community, despite the constraints in the provision and funding of course.
Keywords: Productivity, Quality of Service, Responsiveness, Responsibility, and Accountability
1116021083 PRAYOGA ADI PUTRA yogaadiputra23@gmail.com2018-01-23T08:50:57Z2018-01-23T08:50:57Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29878This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/298782018-01-23T08:50:57ZPELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN ENGGAL KOTA
BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung)Fungsi ideal dari pelaksanaan tugas pegawai khususnya bidang pemerintahan
dalam unit kerja adalah fungsi “pelayanan”, maka orientasi organisasi harus
berfokus pada pelanggan. Kecamatan termasuk Kecamatan Enggal Kota
Bandar Lampung merupakan line office dari pemerintah pusat yang
berhadapan langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan observasi penulis, pelayanan yang diberikan Kecamatan Enggal
Kota Bandar Lampung kepada masyarakat selaku pengguna jasa diindikasikan
masih rendah dan belum sesuai dengan Standard Operating Procedures (SOP)
yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis pelayanan publik pada Kecamatan Enggal Kota Bandar
Lampung. Adapun jumlah subjek dan informan penelitian dalam penelitian ini
adalah berjumlah 12 Orang. Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Dalam penelitian
ini penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat studi kasus.
Secara umum hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Secara keseluruhan responden memberikan penilaian dari 10 orang
responden secara dominan ada 6 orang (60%) memberikan penilaian
pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung
dalam kategori “Kurang Baik”.
2. Berdasarkan kriteria penilaian per indikator peningkatan pelayanan publik
terkait 8 (delapan) sendi pelayanan berdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 Tentang Pedoman
Tata Laksana Pelayanan Umum dapat diketahui indikator “Efisiensi” yang
paling dominan tinggi dengan kategori “Cukup Baik” dan total rata-rata
2,8, sedangkan indikator “Kesederhanaan” yang terkecil dengan kategori
“Kurang Baik” dan total rata-rata 1,8. Adapun secara rinci hasil peneltian
8 (delapan) sendi pelayanan tersebut sebagai berikut: a) Berdasarkan
kriteria penilaian indikator “Kesederhanaan, kejelasan dan kepastian,
Keamanan, keterbukaan, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan
waktu” secara keseluruhan responden memberikan penilaian “Kurang
Baik“ b) Berdasarkan kriteria penilaian indikator “efisiensi” secara
keseluruhan responden memberikan penilaian “Cukup Baik“
Kata Kunci: Pelayanan dan Publik
abstract
The ideal function of civil servant is to give a best service to the pople.Enggal
district of district in Bandar Lampung is the office which gives such kind of
service. Based on the writer observation, Enggal district give the service to of the
public is from the Standard Operating Procedures (SOP)as stated on. It can be
seen from the index of custumer satisfaction. It can be seen from the index of
custumer satifaction. The purpose of the research is to know and analyze the index
of public service on Enggal District. The respondent of this research is 12
participants. The technis of collecting data ave observation, questioner and
documentation. The research use qualitative research analysis based on the cased
study. On General the wtite can describe the research as follow:
1. Based on the assessment of the research 60% respondent give “poor” toward
public services on Enggal district.
2. Based on the criteria of assessment of the improvement of public service
related to 8(eight) service joints based on the Decree of the Minister of
Administrative Reform of the Republic of Indonesia Number 81 of 1993 on
Guidelines of Public Service Procedures, it is known that the most dominant
“Efficiency” indicator is “ the average total is 2.8,while the smallest
“Simplicity” indicator with the “Less Good” category and the average total is
1.8. The details of the results of the 8(eight) service providers are as follows
a) Based on indicator of “Simplicity” simple clear, awarnes, secure,
transparent, economic, fair and factual, all of respondents gave “poor” b)
Based on indicator of “efficiency” all of respondent gave “fair”.
Keywords: Service and Public(1016021057) INDRA JAYA NEGARAindrajayanegara9255@gmail.com2018-01-04T06:18:01Z2018-01-04T06:18:01Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29702This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/297022018-01-04T06:18:01ZEFEKTIVITAS TWITTER SEBAGAI MEDIA KAMPANYE POLITIK
PASANGAN RIDHO FICARDO-BACHTIAR BASRI DALAM PILKADA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014
(Studi Pada Komunitas Republik Metal Natar)Kecanggihan dan kemajuan teknologi internet menghasilkan media kampanye
politik baru yaitu twitter. Pasangan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri memanfaatkan
twitter sebagai media kampanye politik untuk menunjang kegiatan penyebaran
informasi kampanye politik yang terkait dengan visi, misi, dan program kerja
pasangan tersebut.
Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui efektivitas twitter sebagai media
kampanye politik pasangan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri di komunitas Republik
Metal Natar. Penelitian ini menggunakan metode Likert Summarating Rating
(LSR) dengan membagi variabel efektivitas kedalam 3 dimensi utama yaitu
kebutuhan kampanye politik, 8 faktor pemilihan media, dan tujuan kampanye
politik yang merupakan operasionalisasi dari model teori uses and gratification
sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.
Penggunaan propotional random sampling dalam penelitian ini menghasilkan
responden yang berjumlah 61 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, twitter
efektif digunakan sebagai media kampanye politik pasangan Ridho Ficardo-
Bachtiar Basri dalam Pilkada Provinsi Lampung tahun 2014 di komunitas
Republik Metal Natar dengan efektivitas sebesar 84,2% Keberhasilan penggunaan
twitter dengan memanfaatkan fitur-fitur seperti retweet, mention, reply, dan direct
message menghasilkan pemenuhan informasi kampanye politik yang bermanfaat
bagi anggota komunitas Republik Metal Natar yang merupakan followers
pasangan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri di twitter.
Kata Kunci: Teori Uses And Gratification, Efektivitas, Kampanye Politik, Twitter
abstract
The sophistication and advancement of internet technology resulted in a new
political campaign media namely twitter. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri utilize
twitter as political campaign media to support political information dissemination
activities related to vision, mission, and the partner’s work program.
This study aims to determine the effectiveness of twitter as a political campaign
media partner Ridho Ficardo-Bachtiar Basri in the Republic of Metal Natar
community. This research uses Likert Summarating Rating (LSR) method by
dividing effectiveness variables into main 3 (three) dimensions: political
campaign needs, 8 media selection factors, and political campaign objectives
which is the operationalization of the theoretical uses and gratification model as
the theoretical foundation in the research.
The use of propotional random sampling in this study resulted in 61 respondents.
The results showed that, twitter effectively used as a political campaign media
pair, Ridho Ficardo-Bachtiar Basri in elections Province of Lampung in 2014 in
the Republic of Metal Natar community with the effectiveness of 84,2 %.
Successing the use of twitter by utilizing features such as retweet, mention, reply,
and direct message resulted in the fulfillment of useful political campaign
information for community members of Republic Metal Natar which is the
followers of Ridho Ficardo-Bachtiar Basri partner on twitter.
Keywords: Theory Uses and Gratification, Effectiveness, Political Campaign,
Twitter1016021011 DINDA NINDIKA NOVIANA SARIdindanindika23@gmail.com2018-01-03T07:09:54Z2018-01-03T07:09:54Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29649This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/296492018-01-03T07:09:54ZKEPUASAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN BPJS
KESEHATAN
(studi kasus di Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung)Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang
penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Tetapi pada
kenyataannya pasien peserta BPJS masih belum merasakan kualitas
pelayanan kesehatan sesuai harapan. Untuk itu peneliti tertarik untuk
mengkaji tingkat kepuasan peserta BPJS terhadap kualitas pelayanan
BPJS kesehatan di Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung
berdasarkan pada 5 Dimensi Kualitas Pelayanan menurut Parasuraman.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penilaian kepuasan peserta BPJS
terhadap kualitas BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Abdul Moeloek
Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif
kuantitatif dengan berfokus pada teori Parasuraman, yaitu tangible,
reability, responsiveness, assurance, emphaty.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepuasan peserta BPJS terhadap
kualitas pelayanan BPJS kesehatan di Rumah Sakit Abdul Moeloek
provinsi Lampung dengan menggunakan metode servqual meliputi
tangible, reability, responsiveness, assurance, dan emphaty masyarakat
belum merasa puas. Hal ini ditandai dengan kualitas pelayanan rumah
sakit yang masih kurang memuaskan. Sehingga pelayanan rumah sakit
masih perlu diperbaiki.
Kata kunci: kualitas, kepuasan, BPJS, pelayanan.
abstarct
The Ministry of health is one of society fundamental rights that has to be
arranged by the government. but in reality, the patient still haven’t felt the
quality of BPJS health service that they expected. therefore, the
researchers interested to study The level of satisfaction participants BPJS
on the quality of Health Service BPJS at Abdul moeloek Hospital
Lampung Province based on the five dimensions the quality of service
according to Parasuraman.
The purpose of this research is to uncover the quality of BPJS health
service at Abdul Moeloek Hospital Lampung Province using servqual
method. this research is using descriptive research type and focusing on
the Parasuraman theory, which is tangibles, reability, responsiveness,
assurance, emphaty.
The results of this research showed that the satisfaction BPJS participants
towards BPJS health service at Abdul moeloek Hospital Lampung
province using servqual methods include tangibles, reability,
responsiveness, assurance, emphaty patients were not satisfied. This can
be seen in the Quality of service that still unsatisfactory. So the service is
still must be improved.
Key word: quality, satisfaction, bpjs, service1316021028 DEFA SEPTIA defa.septia@gmail.com2018-01-03T07:06:48Z2018-01-03T07:06:48Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29648This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/296482018-01-03T07:06:48ZPERAN DINAS SOSIAL KOTA METRO DALAM PEMBERDAYAAN
PENYANDANG DISABILITASPasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap
warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga Negara
Indonesia yang berhak memperoleh kedudukan, peran yang sama dan
memiliki hak untuk kehidupan yang layak. Namun pada kenyataannya,
keberadaan penyandang disabilitas disamakan dengan orang sakit, tidak
mendapat hak dan kesempatan yang sama seperti warga masyarakat
lainnya bahkan kurang mendapatkan hidup yang layak. Oleh karena itu,
pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial berperan sebagai salah satu unsure
perangkat daerah yang memiliki lingkup tugas untuk memberdayakan
penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran
Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dan
berfokus pada teori peran dari Jim Ife, yaitu peran fasilitatif, peran
edukatif, peran representasional dan peran teknis sebagai tolak ukur.
Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara, studi pustaka,
observasi dan dokumentasi. Teknik triangulasi data sumber digunakan
sebagai teknik keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
peran Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan penyandang
disabilitas meliputi peran fasilitatif, peran edukatif, peran representative
dan peran teknis telah berperan cukup baik namun belum secara maksimal.
Hal ini ditandai dengan pelatihan dan bantuan sosial yang diberikan belum
merata, masih banyak penyandang disabilitas yang belum merasakan.
Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial Kota Metro
dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.
Kata kunci : Peran, Pemberdayaan, PenyandangDisabilitas.
abstarct
Article 27 paragraph 2 of the Constitution 1945 explains that every citizen
has the right to a job and a decent livelihood for humanity. Persons with
disability as part of an Indonesia citizen has the right to obtain the same
positions and have the right to a decent life. But in fact the presence of
persons with disability is equated with sick people did not receive the
same rights and opportunities as other citizens do not even get a decent
life. Therefore the Government in this role as one of the elements of the
device area which has the scope of the duty to empower persons with
disability.The purpose of this research is to know the role of Metro City
Social Service in the empowerment of persons with disability. This
research uses qualitative and descriptive research type and focuses on the
role of the theory of roles, namely the role of the facilitative role of
educational and technical role as representative benchmark. Data
collection techniques is interview techniques of observation and
documentation. The technique of triangulation data sources were used as
engineering the validity of data.The results of this study indicate that the
role of metro city Social Service in the empowerment of persons with
disability include the role of the facilitator, role of education representative
and technical has performed well but not to it is full potential. It is
characterized by training and social assistance provided has not been
equitable there are still many people with disability who have yet to feel
the training and social assistance. So there has to be an evaluation for the
role of Social Service Metro City in the empowerment of persons with
disability.
Keyword : Role, Empowerment, Persons with Disabilities.1346021024 OCA PAWALIN ocapawalin@gmail.com2018-01-02T04:14:55Z2018-01-02T04:14:55Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29585This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/295852018-01-02T04:14:55ZANALISIS PENGGUNAAN HAK PILIH MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 ( Studi Pada Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka )Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada 15 Februari 2017. Pilkada Tersebut diikuti oleh 3 pasangan calon yaitu; 1). Ardian Saputra-Dewi Arimbi, 2). Sujadi Saddat-Fauzi, dan 3). Siti Rahma-Edi Agus Yanto dengan tingkat partisipasi masyarakat 68.66%. Tingkat partisipasi tersebut tidak mencapai target nasional yang ditetapkan KPU dan Bappenas sebesar 75.50%. Di Provinsi Lampung, pilkada Kabupaten Pringsewu merupakan pilkada dengan tingkat partisipasi terendah ke dua setelah Kabupaten Tulang Bawang dengan tingkat partisipasi sebesar 66.31%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor hambatan penggunaan hak pilih masyarakat pada Pilkada Pringsewu khususnya di Kelurahan Pringsewu Timur dengan partisipasi sebesar 58% dan Pekon Pardasuka dengan partisipasi sebesar 44%. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan informan pemilih yang memilih, pemilih yang tidak memilih, tokoh masyarakat, KPPS, dan KPU Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor hambatan penggunaan hak pilih masyarakat di Kelurahan Pringsewu Timur dan Pekon Pardasuka adalah karena Faktor internal yaitu; 1). Teknis, seperti sedang berada diluar daerah untuk bekerja dan sekolah, 2). Pekerjaan, adanya masyarakat yang bekerja diluar daerah pada saat hari pemmungutan suara. Faktor eksternal; 1). Administratif, mendapatkan TPS yang jauh dari tempat tinggal dan masih terdaftarnya masyarakat yang bukan lagi menjadi warga masyarakat setempat, 2). Politik yaitu rendahnya kepercayaan terhadap publik, apatis dan sinisme. Kata Kunci: Pengguna Hak Pilih, Pilkada Pringsewu
ANALYSIS OF RIGHT ELECTION USE IN SELECTING THE REGIONAL HEAD IN PRINGSEWU REGENCY 2017 (STUDY IN PRINGSEWU TIMUR AND PARDASUKA) Pringsewu regency is one of regions which conducted simultaneous elections on february 15, 2017. The elections were followed by 3 candidad pairs namely; 1) Ardian Saputra-Dewi Arimbi 2)Sujadi Jaddat-Fauzi, and 3)Siti Rahma-Edi Agus Yanto with participation inhabitants level was 68,66%. The participation level did not reach the national target which set by KPU and Bappenas was 75.50%. In Lampung Province, Pringsewu elections was the second lowest participation level after Tulang Bawang Regency with participation level was 66.31%. The aim of this study was to find out the obstacles factor of right elections use in Pringsewu elections especially in Pringsewu Timur with participation level was 58% and the participation level in Pardasuka was 44%. The research method was descriptive qualitative with voting informants who voted, voters who did not vote, community leaders, KPPS, and KPU Pringsewu Regency. The researcher used interview and documentation in collecting the data. The results of this research found that the obstacles factors were caused by internal and external factors; internal factors were 1) Technical, like being out of the area for work and school, 2). Occupation, the existence of inhabitants that work outside the area on the day of voting. External factors; 1). Administrative, obtaining TPS away from residence and still registered inhabitants who are no longer a citizen of the local community, 2). Politics is the low trust of the public, apathy and cynicism. Keywords: Right Election Use, Pringsewu Election1346021005 ARDI YANTOmasardy17@gmail.com2017-12-28T07:24:00Z2017-12-28T07:24:00Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29501This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/295012017-12-28T07:24:00ZKETERAMPILAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
PEMBANGUNAN NON FISIK DESA
(Studi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung,
Kabupaten Lampung Selatan)Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi sekaligus penanggung jawab utama di
bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa dituntut untuk
memiliki kemampuan yang dapat menggerakkan perangkat dan masyarakat desa
agar secara bersama-sama berpartisipasi dalam pembangunan desa. Demi
terrwujudnya masyarakat yang sejahtera, maka kepala desa harus memiliki
keterampilan-keterampilan tertentu untuk diterapkan dalam upaya menggerakkan
dan mengarahkan serta mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterampilan Kepala Desa Karang
Anyar dalam pembangunan non fisik desa. Teknik pengumpulan data diperoleh
melalui data primer dan data sekunder, data yang dianalisis bersifat kualitatif
yakni menggambarkan dan menguraikan hasil penelitian kedalam bentuk kalimat
secara lengkap, sistematis, dan dilakukan pembahasan untuk memperoleh suatu
pengertian dapat ditarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kepemimpinannya, Kepala Desa
Karang Anyar telah menerapkan keterampilan kepemimpinan, keterampilan
dalam hubungan insani, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan
dalam administrasi personil serta keterampilan dalam penilaian. Penerapan
keterampilan tersebut mampu menggerakkan perangkat desa maupun masyarakat
desa dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan non fisik desa.
Kata Kunci: Keterampilan kepala desa, pembangunan non fisik desa.
abstract
The village chief as a highest leader and main caretaker for government,
development, and village community are required to have ability to actuating
village staffs and society were together participating in village development. For
the sake of realization prosperous society, the village chief must to have a leader
skills to be applied in effort to command, directing and manipulating society.
Research purpose of this study to knowing skills leadership of the village chief
Karang Anyar in non phsyical development. Data collection techniues obtained by
primery an secondary data qualitative analyzed is describing and explaining
research result in completely, systenatis form of sentence and conducted
discussion to get understanding and drawn a conclusion.
The results showed ini his leadership, the village chief of Karang Anyar has
implemented a leadershp skills, a skills in personal relation, a skills of proses
grupu, a skill of personnel adimnistration and a skills of assessment. Implement of
that skills be able to actuating village staff and society in order to planning and
executing village non physical development.
Keywords: The skills of village chief, non physical develompent1116021076 Netty Arianinettyariani94@gmail.com2017-12-19T04:01:37Z2017-12-19T04:01:37Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29333This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/293332017-12-19T04:01:37ZSTRATEGI INTEGRASI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI LAMPUNG PASCA KONFLIK DALAM RANGKA SUKSESI PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung merupakan partai politik dengan sumber daya manusia yang banyak dengan kwalitas yang baik, hal
ini dibuktikan dengan banyaknya kader Partai Golkar di Provinsi Lampung yang
menduduki posisi strategis di legislatif maupun eksekutif baik tingkat daerah maupun tingkat pusat. Pemilukada tahun 2017 merupakan tantangan Partai Golkar
Provinsi Lampung dalam merebut kemenangan dalam Pemilukada yang di selenggarakan di Provinsi Lampung dan melakukan integrasi pasca konflik yang
terjadi di internal Partai Golkar Provinsi Lampung. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian di tunjukan untuk mengetahui bagaimana strategi integrasi di DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Pasca konflik dalam
rangka suksesi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017. Adapun metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kwalitatif deskriftif dengan jenis data yang di gunakan menggunakan data primer dan data skunder yang diperoleh dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi dalam integrasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung Tahun 2017 tidak berjalan melalui konsep integrasi, hal ini dikarenakan keputusan terpusat yang bersifat sentralistik sangat mendominasi keputusan yang di ambil oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Lampung.
Kata kunci : Strategi, Integrasi dan Pemilihan Umum Kepala Daerah
Integration Strategy of Dewan Regional Leader of Golkar Party Post-
Conflict Province in the Framework of Succession of Regional Head Election
Year 2017
Golkar Provincial Leadership Board of Lampung Province is a political party with
a lot of human resources with good quality, this is evidenced by the number of Golkar Party cadres in Lampung Province who occupy strategic positions in the
legislative and executive both local and central levels. With great potential it is not impossible to make Golkar Party as a Party that often experience conflict.
Pemilukada 2017 is a challenge Golkar Party of Lampung Province in winning the election in Lampung held in Lampung Province and post-conflict integration that occurred in the internal Golkar Party of Lampung Province. With regard to these problems, the research is shown to know how the integration strategy in the DPD Golkar Party Lampung Province Post conflict in the context of succession of Regional Head Election Year 2017. The research method used using qualitative method descriptive with the type of data in use using primary data and Secondary data obtained by interview method, observation and documentation. The results
showed that the strategy in the integration of the Golkar Party Leadership Council of Lampung Province in 2017 did not go through the concept of integration, this is because centralized decision which is very centralistic dominate the decision
taken by the Regional Golkar Party Leadership of Lampung Province.
Keywords: Strategy, Integration and General Election of Regional Head1316021026 Danang Marhaensrindanyadanang05@gmail.com2017-12-19T03:42:01Z2017-12-19T03:42:01Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29332This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/293322017-12-19T03:42:01ZANALISIS TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT KELURAHAN RAJABASA TERHADAP PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP)
DI KECAMATAN RAJABASA KOTA BANDAR LAMPUNGBuruknya pelayanan publik di Lampung menimbulkan ketidakpuasan publik terhadap pemberi pelayanan. Dalam kurun waktu triwulan III 2017, Juli hingga September, Ombudsman RI Perwakilan Lampung telah menerima 114 laporan dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, administrasi kependudukan memiliki keluhan terbanyakterkait dengan pelayanan e-KTP, yakni mencapai 49 keluhan. Kecamatan Rajabasa salah satu wilayah yang mendapat keluhan dari masyarakat terkait pelayanan e-KTP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan e-KTP di Kecamatan Rajabasa. Penelitian ini menggunakan 14 Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan KEP/25/M.PAN/2/2004. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kuisioner dan dokumentasi sebagai alat atau instrumen penelitian. Tingkat kepuasan masyarakat Kelurahan Rajabasa terhadap pelayanan pembuatan e-KTP di Kecamatan Rajabasa dalam penelitian ini memiliki tiga kategori, yaitu puas, kurang puas dan tidak puas. Dilihat dari pandangan pelayanan kepada masyarkat, yaitu kesederhanaan alur, persyaratan teknis maupun administratif yang diperlukan telah sesuai dengan kebutuhan pelayanan
dan tidak menyulitkan. Namun masih terdapat beberapa hal yang membuat
masyarkat kurang puas dan bahkan ada yang tidak puas. Dikarenakan keberadaan
petugas yang terkadang tidak berada pada pos masing-masing. Kendala teknis
yang tidak dapat dihindari pun seperti jaringan yang sudah terkoneksi dengan pusat namun jaringan tersebut tidak stabil sehingga menimbulkan waktu agak sedikit lebih lama.
Kata kunci: Pelayanan, e-KTP, Kepuasan
LEVEL OF SATISFACTION ANALYSIS RAJABASA SUB-DISTRICT
SOCIETY TOWARD PRODUCTION SERVICE OF E-ID IN RAJABASA
DISTRICT AT LAMPUNG CITY
Poor public services in Lampung cause public dissatisfaction with local
government production service. In the third quarter of 2017, Indonesian
Ombudsman Lampung’s Delegation has received 114 reports from the
community. These amount is the most amount of complaints from population
administrationb associated with e-ID service, which reached 49 complaints.
Rajabasa District is one of so many areas that got complaints from the society
related to e-ID service. The aim of this research is to determine level of
satisfaction toward production service of e-ID in Rajabasa District. This research
used 14 Community Satisfaction Index: An Empirical Study based on
KEP/25/M.PAN/2/2004. After that, in this survey using quantitative descriptive
Analysis method by spreading questionnaire and documentation as a tool or
instrument of research. Satisfaction level of people in Rajabasa Region towards e-
ID card making service at Rajabasa District in this research has three categories,
they are satisfied, less satisfied and dissatisfied. If it seen from the service to the
peoples, those are flow simplicity, technical and administrative requirements havebeen appropriate to the needs of service and has not burden peoples. But there are
some things that make people less satisfied and even some are not satisfied. Due
to the presence of officers who sometimes are not in their posts. Technical
constraints that cannot be avoided as well as network that have been connected
but the network is unstable, so it takes time a little bit longer than it used to.
Keywords: Policy, e-ID, Public Satisfication.1316021044 KENN SINDY KIRANA JULIAsindykirana13@gmail.com2017-12-14T07:34:52Z2017-12-14T07:34:52Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29258This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/292582017-12-14T07:34:52ZPOTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA
DI KABUPATEN PESISIR BARAT
Kabupaten Pesisir Barat sangat kaya akan potensi pariwisata yang tersebar di berbagai wilayah atau kecamatan yang terbagi dalam beberapa sektor diantaranya wisata bahari, religi atau budaya, ekowisata dan eventwisata. Dari semua objek wisata tersebut masing-masing memiliki daya tarik tersendiri sehingga ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara dan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara relatif meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat belum maksimal berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), oleh sebab itu potensi pariwisata perlu dikembangkan, selain memanfaatkan potensi yang ada, pengembangan pariwisata juga dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ditentukan secara purpossive. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan triangulasi data. Data disajikan dan di analisis secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat mempunyai strategi untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Strategi pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut; Man, untuk memaksimalkan SDM di Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat mengingat dari segi kuantitas masih belum maksikmal, Dinas Pariwisata bekerja sama dengan stakeholder seperti komunitas, agent, blogger dan membentuk badan promosi pariwisata guna menunjang pemasaran pariwisata. Money, anggaran yang digunakan untuk mengembangkan pariwisata meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), mengingat DAK Kabupaten Pesisir Barat yang masih terbilang kecil, Dinas Pariwisata bekerja sama dengan sektor swasta dalam penyediaan akomodasi dan kuliner di kawasan objek wisata Kabupaten Pesisir Barat. Material, untuk mengoptimalkan infrastruktur di kawasan wisata dan mendorong daya saing wisata Dinas Pariwisata menerapkan skema kemitraan antara pemerintah dan swasta serta mengembangkan penerapan skema kemandirian pengelolaan pariwisata. Methode, pengembangan fisik meliputi meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana sebagai destinasi wisata baru atau rintisan dan kawasan pariwisata yang akan dikembangkan serta meningkatkan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata. Market, melaksanakan event-event seperti pameran dalam dan luar daerah dan berkerja sama dengan media (facebook, website, instagram) guna meningkatkan promosi pariwsata.
Kata Kunci : Potensi, Pariwisata, Strategi Pengembangan.
POTENTIAL AND DEVELOPMENT STRATEGY OF TOURISM IN
PESISIR BARAT REGENCY
Pesisir Barat regency has alot of tourism potential consist of marine tourism, religious tourism, culture tourism, ecotourism and others. The tourist destination have it’s own appeal for domestic or foreign tourists. The tourist visits increased every year. However development of tourism potential not yet maximal contribute to District Own Source Revenue. Therefore, the tourism potential need to be developed utilize the potential to increase the regional revenue.
The purpose of this study are to knowing potential and development strategy of tourism in Pesisir Barat regency. The research method is qualitative used was a descriptive method. The technique of collecting data was done by observation, interviews and documentation. Analysis data is was with data reduction, presentation of data, conclusion and data triangulation. The data are presented and analyzed in descriptively.
The results shows that department of tourism Pesisir Barat regency have strategy to develop the tourism. Development strategy used such as ; Man, for maximize human resources quantity of department of tourism Pesisir Barat regency, then departmen of tourism has cooperate with stakeholder such as community, agent, blogger, and establish tourism promotion agency for support the tourism marketing. Money, the budget used to develop of tourism is spesific allocation fund still relatively small. Then the departmen of tourism coopertae with privacy sector in provision accomodation and culinary in tourism regions. Material, to increase infrastructure in tourist destination region to improve competitiveness, then department of tourism apply partnership scheme with government and private along develop indepedence scheme practice in tourism management. Method, the physical development such as infrastructure enhancement (Facility) as development a new tourism destination. Market, Organize exhibition activities inside or outside the region and promoted with social media (Facebook, website, instagram). It is useful for increase the tourism promotion.
Keyword : Potential, Tourism, Development Strategy.
1216021113 WARDANA wardana82@yahoo.com2017-12-12T08:22:53Z2017-12-12T08:22:53Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29213This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/292132017-12-12T08:22:53ZPENERAPAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa adalah masalah transparansi yang dilakukan oleh aparat desa
khususnya kepala desa. Pada pelaksanaan pengelolaan APBDes kepala desa
dianggap tidak transparan baik dalam jumlah dana yang diterima maupun yang
dikeluarkan, selain itu dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan APBDes
kepala desa tidak pernah melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat melakukan
demonstrasi dan menuntut kepala desa untuk transparan dalam pengelolaan dana
APBDes tersebut.
Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan transparansi pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji
Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan manfaat penelitian diharapkan dapat
memperkaya khazanah Ilmu Pemerintahan khususnya berkaitan dengan
pengelolaan APBDes. Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis
data dengan cara memaparkan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil
penelitian dengan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang
diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa di Desa Sidoharjo yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban sudah memenuhi peraturan dan kebijakan kecuali mengenai
pelaporan. Faktor penghambat Sumber daya manusia dan sumber dana, dalam
program APBDesa yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak
sesuai dengan
rencana sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pelaporan dan
pertanggungjawaban yang dibuat oleh aparat desa.
Kata Kunci: Penerapan,
Transparansi Pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa
abstract
One of the problems that arise in the management of the Village Revenue and
Expenditure Budget is the transparency of the village officials, especially the
village head. In the implementation of APBDes management the village head is
considered not transparent either in the amount of funds received or issued, in
addition to decision-making in the management of APBDes the village head never
involve the community, so the community demonstrated and demanded the village
head to transparent in the management of APBDes funds.
The purpose of this research is to know the application of transparency of
management of Revenue and Expenditure Budget of Village in Sidoharjo Village,
Way Panji District, South Lampung Regency. While the benefits of research is
expected to enrich the treasury of Government Science, especially related to the
management of APBDes. The research is descriptive with qualitative approach.
The data analysis in this research is done descriptively to analyze the data by
describing, managing, describing and interpreting the result of research with
words and sentences in answer to the problem under study.
The results show that the management of the Village Revenue and Expenditure
Budget in Sidoharjo Village which consists of planning, implementation and
accountability has complied with regulations and policies except on reporting.
Inhibiting factors Human resources and funding sources, in the APBDesa
program that becomes a constraint is the disbursement of funding sources are not
in accordance with the plan so that frequent delays in reporting and
accountability made by village officials.
Keywords: Implementation, Management Transparency, Village Revenue and
Expenditure Budget1316021038 I Wayan Irvan Mwayanirvan12@gmail.com2017-11-21T03:43:46Z2017-11-21T03:43:46Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29067This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/290672017-11-21T03:43:46ZEFEKTIVITAS KEBIJAKAN DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAM MENGEMBANGKAN
POTENSI SENI TARI ADAT LAMPUNG PEPADUNPerayaan seni budaya Lampung yang berlangsung setiap dua tahun sekali di Kabupaten Lampung Tengah perlu terus dilestarikan dan dipertahankan, dalam hal ini sukses atau tidaknya pelaksanaan perayaan seni tari adat di kabupaten Lampung Tengah ini tergantung semangat masyarakat Lampung Tengah dengan pemerintah daerah bersama sama dalam menggali berbagai seni budaya daerah Lampung Tengah yang perlu dilestarikan, dipertahankan dan menghimbau semua pihak dari masyarakat kabupaten Lampung Tengah ikut berpatisipasi serta membantu dalam memberikan informasi maupun data demi terwujudnya pembangunan kabupaten Lampung Tengah ke arah kesejahteraan masyarakat kabupaten Lampung Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif. Analisis data merupakan cara seseorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah dalam mengembangkan potensi seni tari adat Lampung Pepadun sudah efektif sesuai dengan indikator menurut Dunn yaitu berupa efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Saran bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, pelestarian kesenian tradisional di Kabupaten Lampung Tengah sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus lebih peduli terhadap kesenian tradisionalnya karena selain menjadi ciri khas kesenian tradisional merupakan aset dan potensi perkembangan pariwisata Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu berupaya meningkatkan kemauan masyarakatnya untuk mencintai kesenian tradisionalnya sendiri. Tidak hanya masyarakat,Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah perlu memberikan penghargaan kepada para pelaku seni di Kabupaten Lampung Tengah, dengan begitu para pelaku seni lebih bersemangat untuk tetap melestarikan kesenian tradisonal di Kabupaten Lampung Tengah.
Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan, Potensi Seni Tari, Adat Lampung Pepadun.
EFFECTIVENESS OF DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH POLICY
IN DEVELOPING POTENTIAL ARTS DANCE
LAMPUNG PEPADUN
Celebration of cultural arts of Lampung which takes place every two years in Central Lampung regency need to be preserved and maintained, in this case the success or failure of traditional dance celebration in Central Lampung regency depends on the spirit of society of Lampung Tengah with local government together in digging various art the culture of Lampung Tengah area that needs to be preserved, maintained and appealed to all parties of Lampung Tengah district community to participate and assist in providing information and data for the realization of Central Lampung district development towards the welfare of the people of Central Lampung district. The purpose of this study is to determine the effectiveness of Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah policy in developing potential arts dance Lampung Pepadun.
This research uses descriptive research method using qualitative approach. Analysis of qualitative data, data analysis is the way a researcher in managing data that has been collected to get a conclusion from his research.
Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the policy of Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lampung Tengah in developing the potential of traditional dance of Lampung Pepadun has been effective in accordance with indicators according to Dunn in the form of efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy. Suggestions for the Government of Central Lampung Regency, the preservation of traditional arts in Central Lampung district is in need of support from the local government. Central Lampung Regency government should be more concerned about traditional arts because in addition to being characteristic of traditional art is an asset and tourism development potential of Central Lampung regency. The government of Lampung Tengah Regency needs to try to increase the willingness of its people to love their own traditional arts. Not only has the community, the Government of Central Lampung regency needed to give awards to the artists in Central Lampung regency, so the artists are more eager to continue preserving traditional arts in Central Lampung regency.
Keywords: Effectiveness, Policy, Potency of Dance Art, Indigenous Lampung Pepadun.1216021015 ARMINDO FEBRIANSYAHfebriansyah12@gmail.com2017-11-14T02:42:22Z2017-11-14T02:42:22Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/29037This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/290372017-11-14T02:42:22ZANALISIS KEKALAHAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015Kekalahan dari pasangan Bustami Zainudin-Adinata pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Way Kanan tahun 2015. Hal ini tidak semestinya terjadi, karena mengingat pasangan ini memiliki latar belakang pengalaman dan keunggulan diberbagai bidang. Namun nyatanya belum mampu membawa pasangan ini memenangkan Pilkada Way Kanan tahun 2015 dengan perolehan suara yang hanya sebesar 40,24%.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekalahan dari petahana Bustami-Adinata pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Way Kanan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tahap editing dan interprestasi data. Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan, penyederhanaan, penyajian dan verifikasi akhir data.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perilaku pemilih menjadi faktor kekalahan pasangan petahana Bustami-Adinata kalah dalam Pilkada di Way Kanan tahun 2015. Faktor kekalahan yang dapat dilihat dari penilaian kinerja petahana, pencitraan dan isu, serta dilihat dari pekerjaan, usia, agama dan atau latar belakang pendidikan dari pemilih. Selain itu meski memiliki pendukung dari partai yang kuat, dana anggaran kampanye yang besar, serta kedudukannya sebagai bupati yang masih menjabat tidak menjamin kemenangannya pada Pilkada Way Kanan 2015. Hal ini karena adanya tim pemenangan yang tidak loyal/setia yang ada dalam tim kampanye Bustami di Kabupaten Way Kanan.
Kata kunci : Petahana, Pilkada, Peluang, Kampanye, Kekalahan
abstract
The defeat that happen to the incumbent Bustami-Adinata at the local elections of Way Kanan Region in 2015. Where it is not suppose to be happen, because they have more background experience and they excellence in various fields. But in fact all that yet to makes them win in the local elections of Way Kanan Region in 2015 with only have 40,24% votes.
This research purpose is to reveal and analyzing the deafeat that happen to the incumbent Bustami-Adinata at the local elections of Way Kanan Region in 2015. Method used in this is qualitative research methods with the type of descriptive reasearch.The technique for this data collection is done by interview, observation and documentation, while technique for processing this data is done by using editing and interpretation of data. Data analysis techniques consist of collection, simplification, presentation and final verification of data.
The results of this study indicate that the voter behavior is the defeat factors of imcumbent pairs Bustami-Adinata lose in the local elections of Way Kanan Region in 2015. The defeat factors that can be seen from the performance appraisal incumbent, image and issues, also seen from the work, age or eduation backgroung of the voter. Even with the backing from big political parties, budget funds for the campaign, as well as the position of the regent who is still served can’t ensure the victory at the local elections of Way Kanan Region in 2015. Other reason is because there are team of winners that unloyal in the campaign teams of Bustami at the Way Kanan District local elections..
Keywords : Incumbent, Local Elections,Opportunities, Campaign, Defeat
1116021051 INTAN BARIZAbariza48@gmail.com2017-10-26T06:28:51Z2017-10-26T06:28:51Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28943This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/289432017-10-26T06:28:51ZPERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARATKabupaten Tulang Bawang Barat telah banyak mengalami kemajuan dari berbagai aspek baik teknologi, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun masih terdapat ketidaksinkronisasian antara BAPPEDA Tulang Bawang Barat dengan instansi instansi vertikal yang terkait. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kurang berhasilnya penyerapan perencanaan pembangunan di Tulang Bawang Barat. BAPPEDA merupakan badan staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Peran BAPPEDA sangat penting dalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan daerah dan menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan BAPPEDA dalam pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjalankan perannya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980. Hal tersebut dilihat dari peran BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap ke dua (2016-2020) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat. Hal tersebut menyebabkan masih sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan APBD. BAPPEDA Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal di daerah sehingga dapat mendukung terlaksananya peran BAPPEDA yang baik dan kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.
Kata Kunci: Peranan, BAPPEDA, Pembangunan
THE ROLE OF BAPPEDA IN DEVELOPMENT AT
TULANG BAWANG BARAT DISTRICT.
Tulang Bawang Barat District has a lot of progress from various aspects such as techology, politic, economic, social and culture. But there is misaligned between BAPPEDA Tulang Bawang Barat District and the corresponding vertical institution. So the impact was going on unsuccesful absorption of development plan at Tulang Bawang Barat District. BAPPEDA is an institution staff under and responsible to the head of the region. The role of BAPPEDA has been an important things for the realization of development implementation and to ensure development activities can run effectively, efficiently, and precisely on target.
This study aims to examine the role of BAPPEDA in development at Tulang Bawang Barat District. The method used for this study is descriptive study methods. Data collection techniques used are interviews and documentations. This study is done by analyzing the data obtained using qualitative data through reduction of data, presentation of data, and verification of data.
This study shows BAPPEDA Tulang Bawang Barat District has run its role in accordance of Decree of The President No. 27/1980. It can be seen from the role of BAPPEDA Tulang Bawang Barat District of doing development which adopted with RKPD in 2017. It made by BAPPEDA Tulang Bawang District which adopted by second session of RPJPD (2016-2020). Based on the result of interviews, there are still some indicators that are not running effectively, such as the reliance of funds from central government. The impact is not precisely the time of schedule arrangement of the rergional developmemt budget plan, because preparation of the rergional developmemt budget plan depend on the central government. It causes delays in the preparation of APBD. BAPPEDA Tulang Bawang District should improve coordination with the central government and vertical institution in the region. So it can support the implementation of the role of good BAPPEDA and development activities can run effectively, efficiently, and precisely on target.
Keywords: The Role, BAPPEDA, Development.1116021078 NUGRAHA EKA PRAYUDHAanggalamsyah@yahoo.com2017-10-25T08:38:11Z2017-10-25T08:38:11Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28904This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/289042017-10-25T08:38:11ZPERANAN CIVIL SOCIETY DALAM MENGATASI TINDAK
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
(Studi Pada Lembaga Advokasi Perempuan Damar Provinsi Lampung)Tindak kekerasan terhadap perempuan seringkali dianggap biasa dan terus
terulang bahkan meningkat karna masih adanya pemikiran bahwa perempuan itu
lemah dan masih dianutnya sistem patriarki oleh sebagian besar suku-suku di
Indonesia, salah satunya yaitu suku Lampung. Civil Socity dalam hal ini memliki
peranan untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga
Advokasi Perempuan Damar sudah seharusnya sebagai civil society memiliki
peranan dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Lembaga Advokasi
Perempuan Damar dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan
keadaan yang terjadi apa adanya sesuai dengan fakta yang dinilai menggunakan
empat indikator yang merujuk pada teori peranan Lembaga Swadaya Masyarakat
yang dikemukakan Rahardjo dan Andra L. Corrothers bersama Estie W. Suryatna
Hasil penelitian ini menunjukan Lembaga Advokasi Damar telah menjalankan
peranannya. 1) Sebagai kekuatan pengimbang pemerintah LSM Damar telah
menjalankan peranannya dengan ikut melengkapi peran negara sebagai pelayan
publik dan mengisi pembangunan sosial, 2) Sebagai pengawas pelaksanaan sistem
dan cara penyelenggaraan pemerintah LSM Damar melakukan peranannya dengan
mengawasi kinerja pemerintah dan membantu menindak lanjuti jika menerima
informasi terkait kelalaian pemerintah, 3) Sebagai lembaga perantara antara
masyarakat dan pemerintah LSM Damar sudah berperan, ditandai dengan
dibangun forum Multi Stakeholder dan Focus Group Discussion sebagai tempat
untuk masyarakat dan pemerintah berbagi informasi, 4) Sebagai lembaga yang
mengemban misi pemberdayaan, LSM Damar menjalankan peranannya dengan
membentuk dua program pemberdayaan yaitu Kampanye dan Pendidikan Publik
serta Penguatan Masyarakat.
Kata Kunci : Peranan, Civil Society, Kekerasan Terhadap Perempuan
abstract
Violence against women is often considered unusual and continues even increased
because there is still some idea that women are frail and patriarchal system still
adopted by most tribes in Indonesia, one of which is the Lampung tribe. Civil
Socity, in this case, has a role to overcome violence against women. Damar
Institution of Woman Advocacy should be a civil society which has a role in
overcoming violence against women.
The research was aimed at finding out the role of Damar Institution of Women
Advocacy in overcoming violence against women. This research used descriptive
qualitatice method that described the situation that according to the facts which is
used four indicator according to the theory of the role of Non-Govenrment
Organization proposed by Rahardjo and Andra L. Corrothers bersama Estie W.
Suryatna
The results of this study show that Damar Institution of Women Advocacy has
performed its role. 1) As a counterweight of Damar's LSM government has been
obediently fulfilling its roles by complementing the role of the state as a public
servant and filling social development. 2) As the supervisor of the implementation
of the system and the way in which the government runs Damar's LSM performs
its role by overseeing the government's performance and assisting in following up
if it receives some information related to government negligence. 3) As an
intermediary institution between the society and government Damar's LSM has
played a role, marked by the building of Multi-Stakeholder forum and Focus
Group Discussion as a place for society and government to share information. 4).
As an institution that carries out the empowerment mission, Damar's LSM runs its
role by forming two empowerment programs namely Campaign and Public
Education and Community Empowerment.
Key words: role, civil society, Violence Against Woman 1316021060 NOVRIKO DWI SANJAYAdnovriko@yahoo.com2017-10-24T08:42:41Z2017-10-24T08:42:41Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28812This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/288122017-10-24T08:42:41ZAKUNTABILITAS KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA SRIBHAWONO KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO KABUPATEN LAMPUNG TIMURPembangunan yang belum sepenuhnya terwujud di Desa Sribhawono merupakan akses jalan raya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, namun pemerintah desa tidak memprioritaskan kebutuhan yang paling penting. Pemerintah desa juga kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan. Kerusakan jalan tersebut menghambat akses perekonomian masyarakat setempat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Kepala Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif.
Akuntabilitas kepala Desa Sribhawono belum sepenuhnya akuntabel sebab masih banyak pembangunan non partisipatif, dikarenakan hanya menguntungkan segolongan kecil masyarakat dan tidak menguntungkan rakyat banyak. Pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat, tetapi banyak yang kurang memahami maksud itu. efek yang terlihat jelas adalah Kurang tepatnya pembangunan yang dilakukan aparat pemerintah Desa Sribahwono lakukan, sebab pembangunan yang dilaksanakan kurang dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan Pemerintah Sribhawono kurang terbuka kepada masyarakat dan hanya menerima segelintir pendapat dari beberapa warga masyarakat, sehingga pembangunan hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu saja.
Kata Kunci : Pembangunan, Akuntabilitas, Kepala Desa
ACCOUNTABILITY OF THE VILLAGE CHIEF IN SRIBHAWONO VILLAGE SUB-DISTRICT PHYSICAL DEVELOPMENT OF BANDAR SRIBHAWONO REGENCY EAST SRIBHAWONO
The development has not been fully realized in the village of Sribhawono is a freeway that is urgently needed by the people of the village, but the Government is not prioritizing the most important needs. The Government of the village are also less involving communities in any development policy. Damage to the roads hinder access to local community economy.
The purpose of this research is to know the accountability of the village chief in the village of Sribhawono sub-district of physical development of Bandar Sribhawono Regency East Sribhawono. While the methods used in this research is qualitative, descriptive methods.
Accountability the village head Sribhawono not fully accountable because there are still many development non participatory, because only benefits a small group of society and not profitable. Although development intended benefit people, but much less understand it. the effect is Less evident precisely development conducted Sribahwono Village government apparatus do for development implemented less needed by the community due to Government Sribhawono less open to the community and only received a handful of opinions from some of the citizens, so that development only benefits certain parties only.
Key Words: Development, Akuntabilitas, Village Chief1216021019 ASTARI PUJA SERAYAastaripuja94@gmail.com2017-10-24T08:18:23Z2017-10-24T08:18:23Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28817This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/288172017-10-24T08:18:23ZPENGAWASAN DANA KAMPANYE PADA PILKADA 2017
DI KABUPATEN PRINGSEWUKampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta pemilu. Sejak Pemilihan Tahun 2015, pembatasan dana Kampanye untuk metode Kampanye tertentu telah diberlakukan dan kembali diterapkan pada Pemilihan Tahun 2017. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105/Kpts/KPUKab-08.680718/X/2016 tentang Penetapan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pringsewu sebesar Rp 8,754 miliar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan dana kampanye pada pilkada 2017 di Kabupaten Pringsewu. Metode yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, dengan mengambil 7 informan yang telah ditentukan yaitu dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan pilkada 2017 dikabupaten Pringsewu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara mendalam, dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalu tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah KPU dan Panwas mengawasi dana kampanye dengan laporan dana kampanye yang dilaporkan pasangan calon. Pasangan calon melaporkan laporan dana kampanye berbentuk dokumen secara rinci dan periodik. Jadwal pengumpulan laporan tertera di PKPU nomor 7 tahun 2016, yaitu LADK pada tanggal 20 oktober 2016, LPSDK pada tanggal 20 desember 2016, dan LPPDK pada tanggal 12 februari 2017. Panwas menganalisis laporan dana kampanye yang dilaporkan pasangan calon. selanjutnya KPU menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik untuk diaudit. Penetapan batasan dana kampanye menciptakan nilai keadilan bagi setiap pasangan calon pilkada dalam menerima dan mengeluarkan dana kampanye tidak melebihi keputusan yang dibuat oleh KPU.
Keyword: dana kampanye, pilkada
CAMPAIGN FUND INVESTMENT IN PILKADA 2017
IN PRINGSEWU DISTRICT
Campaign is an election participants’ event to convincing them by offering the vision, mission and program of election participants, since the election on 2013, campaign funding limits for certain campaign methods have been enforced and re-enacted in the 2017’s election. The Decision of the General Election Commission Number 105/Kpts/KPUKab-08.680718/X/2016 about Determination of Campaign Fund Expenditure in the Election of Head of Region in Pringsewu Regency amounting to Rp 8.754 billion.
The aim of this research is to know how the campaign funding surveillance in 2017 in pringsewu district. The method that gonna be used is qualitative method, with taking 7 informans who have been specified and related in the election of 2017 in pringsewu district. Data collection that used is with a deep interview, and then analyzed qualitatively through data reduction stages, data displays, and conclusions.
The conclusion of this resreach is KPU and Panwas supervised the funding campaign with the campaign funding report that is reported by the candidates. Candidates reported the campaign funding report in documents detailed and periodic. The report collectiong schedule is listed in PKPU number 7 the year of 2016, which is LADK in October 20th 2016, LPSDK in December 20th 2016, and LPPDK in February 12th 2016. Panwas analyzed campaign funding report which reported by the candidates. Then KPU submit the campaign funding report to the public accounting office to be audited. Setting the limits of campaign funds creates fairness value for each candidate pairs in receiving and issuing campaign funds does not exceed the decision made by the KPU.
Keyword: campaign funding in the election of head of region1216021079 MUTIARA SAKINAHmuccielf2@gmail.com2017-10-24T07:46:24Z2017-10-24T07:46:24Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28820This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/288202017-10-24T07:46:24ZKUALITAS PELAYANAN E-KTP DI KECAMATAN RAJABASA
(Studi di Kelurahan Rajabasa Raya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung)Pembuatan e–KTP merupakan salah satu wujud pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakatnya. Dalam melayani masyarakat, pemerintah tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan kondisi pelayanan yang relatif belum memuaskan. Kelurahan Rajabasa Raya adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, berdasarkan data yang didapat dari Kecamatan Rajabasa, Kelurahan Rajabasa Raya merupakan kelurahan yang mempunyai persentase tertinggi dalam jumlah perekaman e-KTP yang dilakukan oleh penduduk yaitu sebesar 98%. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Rajabasa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta mengukur secara rinci mengenai kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Rajabasa. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Rajabasa Raya dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data yang disebar kepada 98 responden Hasil penelitian kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Rajabasa berdasarkan lima indikator (berwujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan, empati) terdapat 76 responden (77,6%) yang masuk ke dalam kategori tinggi tingkat penilaian terhadap kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Rajabasa, 19 responden (19,4%) masuk ke dalam kategori sedang dan 3 responden (3%) masuk ke dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai kualitas pelayanan e-KTP di Kecamatan Rajabasa berkualitas. Kata kunci : kualitas pelayanan, e-KTP
QUALITY OF E-ID CARD SERVICE IN RAJABASA DISTRICT
(Studied at Rajabasa Raya Subdistrict, Rajabasa District, Bandar Lampung)
Making e - ID card is one form of basic government services to the people. In
serving the community, the government is inseparable from the problems related
to the condition of service which is relatively unsatisfactory. Rajabasa Raya
Subdistrict is the part of Rajabasa District, Bandar Lampung City, based on data
obtained from Rajabasa District, Rajabasa Raya Subdistrict is the highest
percentage in the number of e-ID card recording done by the population that is
equal to 98%. The purpose of this study is to know about the quality of e-ID card
service in Rajabasa District.
This study uses descriptive methode with quantitative approach, because this
research aims to describe and measure in detail about the the quality of e-ID card
service in Rajabasa District. This research was located at Rajabasa Raya
Subdistrict used questionnaire as an instrument of data collection which
distributed to 98 respondents.
The results of e-ID card service quality research in Rajabasa District based on five
indicators (tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy) are 76
respondents (77.6%) who have high assessment in the service quality of e-ID card
in Rajabasa District, 19 respondents (19.4%) into the medium category and 3
respondents (3%) into the low category. This results show that people assess the
quality of e-ID card service in Rajabasa District qualified.
Keywords : service quality, e-ID card1216021075 MUAMAR MALDI WIJAYAmuamar.maldi@yahoo.com2017-10-23T03:31:43Z2017-10-23T03:31:43Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28735This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/287352017-10-23T03:31:43ZPERANAN DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BANDAR LAMPUNGHasil SUSENAS (Survey Sosial Ekonomi Nasional) per September 2014 hingga 2016 menujukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Lampung cenderung tidak stabil. Untuk itu, pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UKM seperti pedagang kaki lima.Sehubungan dengan hal tersebutperan Dinas Koperasi dan UKM Kota BandarLampung sebagai salah satu unsur perangkat daerah memiliki fungsi pembinaterhadap usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Bandar Lampung.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam memberdayakan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandar Lampung.
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, dan dalam penentuan informan secara Purposive Sampling. Lokasi penelitian terletak di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, sebagian pedagang di Kecamatan Teluk Betung Utara dan Way Halim.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terhadap pemberdayaan pedagang kaki lima dalam perspektif pedagang kaki lima tidak terealisasi. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung cenderung lebih fokus dalam pemberdayaan usaha usaha kreatif yang memiliki kepastian dalam usahanya, sedangkan pedagang kaki lima sejauh ini belum menjadi fokus utama dalam pemberdayaan.
Kata Kunci: Peranan,Pemberdayaan, Perspektif.
ABSTRACT
The result of SUSENAS (National Socioeconomic Survey) as of September 2014 until 2016 shows that the level of community welfare of Lampung tends to be not stable. To that end, the government in an effort to improve the welfare of the community through the empowerment of SMEs such as street vendors. In connection with the role of the Department of Cooperatives and SMEs Bandar Lampung as one element of regional devices have a function of pembina to micro, small and medium enterprises in the city of Bandar Lampung. The purpose of this research is to know the role of Dinas Koperasi and UKM of Bandar Lampung City in empowering street vendors in Bandar Lampung City.
In this study the authors use descriptive research methods, and in the determination of informants by Purposive Sampling. The location of the research is located in Dinas Koperasi and UKM Kota Bandar Lampung, some traders in Kecamatan Teluk Betung Utara and Way Halim.
The results showed that the role of the Department of Cooperatives and SMEs Bandar Lampung city to empower street vendors in the perspective of street vendors are not realized. Empowerment conducted by the Department of Cooperatives and SMEs Bandar Lampung city tend to focus more on empowering creative business enterprises that have certainty in business, while street vendors have so far not become the main focus in empowerment.
Keywords: Role, Empowerment, Perspective.1316021046 M. Ibnu Fadhilpadelibnu@gmail.com2017-10-20T03:32:26Z2017-10-20T03:32:26Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28722This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/287222017-10-20T03:32:26ZPERAN DINAS SOSIAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (LANSIA) TERLANTAR DI KOTA BANDAR LAMPUNGBerdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah wajib membuat suatu program yang dapat membantu warganya yang fakir dan miskin dan anak terlantar untuk bisa terus hidup dan memiliki usaha serta penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Lansia terlantar merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sangat penting untuk diatasi mengingat jumah populasinya yang cukup besar dan semakin meningkat. Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial berperan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial lansia terlantar.
Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan Soekanto (2010:5) yang terdiri dari peran yang ideal (ideal role), peran yang seharusnya (expected role), dan peran yang sebenarnya dilakukan (actual role). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar adalah belum berperan dengan optimal. Hal iniditandai dengan program rehabilitasi yang belum berhasil, jaminan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada lansia terlantar tidak terpenuhi serta penyaluran bantuan pemberdayaan sosial kepada lansia terlantar yang belum merata. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap peran Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar.
Kata Kunci :Peran, Kesejahteraan Sosial, Lanjut Usia
THE ROLE OF SOCIAL DEPARTMENT IN IMPROVEMENT OF THE NEGLECTED ELDERLY’S WELFAREIN BANDAR LAMPUNG
Based on Article 34 of the 1945 Constitution, the government is obliged to create a program that can help its poor and disadvantaged citizens and abandoned children to survive and have businesses and income that can be used to meet the needs of daily living. Neglected elderly are people with social welfare problems that are very important to overcome considering the population is quite large and increasing.The government in this case the Social Service plays a role and aims to improve the welfare of neglected elderly. The purpose of this study is to determine the role of Social Services in improving social welfare neglected elderly.
This research uses role theory proposed by Soekanto (2010: 5) which consists of ideal role, expected role, and actual role. The type of this research is descriptive research with qualitative approach.
The results of this study showed that the role of Social Service of Bandar Lampung in improving the welfare of neglected elderly is not yet play an optimal role. This is marked by unsuccessful rehabilitation programs, social security provided by the Social Department to neglected elderly are not fulfilled as well as the distribution of social empowerment assistance to unequally displaced elderly. So it is necessary to evaluate the role of the Bandar Lampung Social Department in improving the welfare of neglected elderly.
Keywords: Role, Social Welfare, Elderly
1316021035 FAKHMI UMARumarid54@yahoo.com2017-10-20T01:43:30Z2017-10-20T01:43:30Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28717This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/287172017-10-20T01:43:30ZPARTISIPASI KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATANProvinsi Lampung merupakan salah satu wilayah yang memiliki destinasi wisata alam dan bahari. Sebanyak 9 desa di kecamatan Rajabasa memiliki Pokdarwis sebagai kelompok atau seseorang yang dapat mengembangkan sektor pariwisata dengan mengoptimalkan sadar wisata bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang berada di desa wisata. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pokdarwis ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan potensi wisata yang terdapat di Kecamatan Rajabasa.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis keterlibatan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Kecamatan Rajabasa dan untuk dapat mengetahui faktor penghambat dan pendukung keterlibatan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Kecamatan Rajabasa. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Pokdarwis dalam mengembangkan pariwisata di Kecamatan Rajabasa sudah sampai tahap pemanfaatan hasil. Namun keterlibatan Pokdarwis sepenuhnya belum berhasil karena keterlibatan Pokdarwis tidak dilakukan secara menyeluruh oleh Pokdarwis Kecamatan Rajabasa. Dalam hal ini Pokdarwis desa canti, desa banding, desa betung dan desa hargo pancuran belum terlibat dalam tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan. Sedangkan untuk Pokdarwis di desa way muli, desa batu balak, desa hargo pancuran, dan desa kunjir sudah berpartisipasi secara aktif hingga mencapai tahap pemanfaatan hasil.Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dketerlibatan pokdarwis dalam pengembangan pariwisata. Dengan faktor pendukung; 1) Sumber Daya Alam dan faktor penghambat; 1) Lemahnya pemahaman pokdarwis; 2) Kurangnya perhatian pemerintah ; 3) Keterbatasan dana ; 4) Lemahnya kesadaran masyarakat.
Kata Kunci: Partisipasi, Kelompok Sadar Wisata, Pengembangan Wisata
PARTICIPATION OF CONSUMER GROUP IN DEVELOPING TOURISM IN RAJABASA DISTRICT REGENCY OF SOUTHERN LAMPUNG
Lampung Province is one area that has natural and marine tourism destinations. A total of 9 villages in the Rajabasa subdistrict have Pokdarwis as a group or someone who can develop the tourism sector by optimizing the tourism awareness together with stakeholders located in the tourist village. There are several factors that influence Pokdarwis there are several factors that influence Pokdarwis in developing tourism that participate in developing tourism potential in Kecamatan Rajabasa. This study aims to describe and analyze the involvement of Pokdarwis in developing tourism in Kecamatan Rajabasa and to be able to know the factors inhibiting and supporting the involvement of Pokdarwis in developing tourism in Kecamatan Rajabasa. By using descriptive qualitative research.
The results of this study indicate that the involvement of Pokdarwis in developing tourism in Kecamatan Rajabasa has reached the stage of utilization of the results. However, Pokdarwis's involvement has not been successful because Pokdarwis's involvement is not thoroughly conducted by the District Pokdarwis of Rajabasa. In this case Pokdarwis canti village, the village of stone balak, and stone hargo shower has not been involved in the planning stage or implementation stage. As for Pokdarwis in way muli villages, betung villages, appeals villages, and kunjir villages have actively participated to reach the stage of utilization of the results. There are several supporting and inhibiting factors of pokdarwis involvement in tourism development. With the supporting factors; 1) Natural Resources and inhibiting factors; 1) Weak understanding of pokdarwis; 2) Lack of government attention; 3) Limited funds; 4) Weak community awareness.
Keywords: Participation, Group Aware Tour, Tourism Development
1346021030 SYAIDINA ISKANDAR MALIK KMsyaidinaiskandarmalikkm@gmail.com2017-10-11T06:24:19Z2017-10-11T06:24:19Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28512This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/285122017-10-11T06:24:19ZPERSEPSI PEMILIH KELURAHAN KALIAWI TERHADAP
KAMPANYE LEGISLATIF 2014Kampanye merupakan waktu yang diberikan kepada kandidat peserta pemilu
untuk memperkenalkan diri mereka agar lebih dekat dengan masyarakat. Banyak
cara yang dilakukan oleh para calon anggota legislatif untuk menarik simpati
masyarakat. Pesan yang disampaikan oleh calon legislatif berupa ajakan dan ide
yang mempengaruhi pemilih bahwa mereka layak untuk dipilih.
Pada pemilu legislatif tahun 2014 kemarin, dilaksanakan secara terbuka dengan
memberikan peluang kepada masyarakat untuk memilih langsung calon anggota
legislatif dan memberikan kesempatan kepada warga untuk mendaftarkan diri
menjadi caleg. Akibatnya, banyaknya masyarakat yang mencalonkan dirinya
menjadi anggota legislatif, hal positif yang terjadi masyarakat menjadi banyak
pilihan dalam memilih, namun disisi lain menimbulkan persepsi di masyarakat
terlebih ketika pada saat kampanye.
Hasil dari pemilu untuk pemilu legislatif akan bergantung sekali pada bagaimana
persepsi masyarakat yang memilih terhadap caleg pada saat kampanye serta
perilaku memilih dari masyarakat terhadap calon anggota legislatif, dengan
seiring berkembangnya kesadaran berpolitik masyarakat, berdasarkan apa yang
dilakukan oleh tim sukses serta kandidat/caleg saat kampanye, masyarakat dapat
menilai sendiri bagaimana latar belakang dan kinerja mereka.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pemilih Kelurahan
Kaliawi terhadap kampanye Legislatif 2014. Metode penelitian yang digunakan
adalah deskriptif dengan menggunakan data kualitatif, dengan menggunakan
purposive sampling, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi
dan wawancara dengan satu key informan dan enam informan pendukung.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sosok caleg Irfan Balga SH. kurang
dikenal oleh warga sekitar Kelurahan Kaliawi, dikarenakan banyak faktor yang
xvii
menjadi penyebabnya yaitu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh caleg Irfan
Balga, tidak memakai juru kampanye sehingga dalam pelaksanaan kampanye
kurang maksimal dalam mempengaruhi pemilih untuk mendukungnya, target
lokasi kampanyenya kurang luas dan caleg Irfan Balga SH. tidak memanfaatkan
tokoh agama pada saat berkampanye. Hal ini berdampak pada dukungan yang
diberikan oleh masyarakat yang hanya sedikit, sehingga mengakibatkan tidak
lolosnya caleg Irfan Balga SH. maju ke kursi DPRD Kota Bandar Lampung untuk
kedua kalinya.
Kata kunci : Persepsi, Pemilih, Kampanye, Caleg
ABSTRACT
The campaign is the time given to election candidates to introduce themselves closer
to the community. There are many ways in which legislative candidates are to draw
public sympathy. Messages conveyed by legislative candidates in the form of
invitations and ideas that influence voters that they deserve to be elected.
In the legislative elections of 2014 yesterday, it was held openly by giving
opportunity to the community to directly elect the legislative member candidates and
give opportunity to the citizens to register themselves as candidates. As a result, the
number of people nominating themselves to be legislative members, the positive
thing that happens to the community becomes a lot of choices in choosing, but on the
other hand generate a perception in the community especially when the campaign.
The outcome of the election for legislative elections will depend heavily on how
people's perceptions vote for candidates during the campaign and the voting behavior
of the community toward legislative candidates, with the growing awareness of
community politics, based on what successful teams and candidates / candidates do
during the campaign , people can judge for themselves how their background and
performance are.
The purpose of this research is to know perception of Kaliawi Village voters toward
legislative campaign 2014. The research method used is descriptive using qualitative
data, using purposive sampling, data collection technique used is documentation and
interview with one key informant and six supporting informants.
The results of this study indicate that the figure of candidate Irfan Balga SH. less well
known by the residents around Kaliawi Village, due to many factors that caused the
lack of socialization conducted by candidates Irfan Balga, did not use the campaigner
so that in the implementation of the campaign was not maximal in influencing the
voters to support it, the target of the campaign location was not wide and the
xv
candidate Irfan Balga SH. not using religious leaders during the campaign. This has
an impact on the support provided by the people who are few, thus resulting in the
absence of legislative candidate Irfan Balga SH. go to the seat of DPRD Kota Bandar
Lampung for the second time.
Keywords: Perception, Voters, Campaign, Caleg
0746021068 SOFIA SILVANIsofiasilvani@ymail.com2017-10-10T06:34:37Z2017-10-10T06:34:37Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28490This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/284902017-10-10T06:34:37ZANALISIS KEBIJAKAN PENGHENTIAN REKLAMASI PANTAI
DI PESISIR TELUK LAMPUNG
Reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya manusia untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan hal serupa yang terjadi saat ini di Pesisir Teluk Lampung. Kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung yang cukup luas menimbulkan beberapa permasalahan dan banyak berdampak negatif bagi masyarakat sekitar maupun ekosistem laut dan lingkungan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka Walikota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan penghentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung.
Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan penghentian kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung. Tujuan penelitian ini adalah memberi gambaran dan menganalisis kebijakan penghentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini adalah penghentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain faktor penolakan dari masyarakat sekitar pantai yang merasa dirugikan yaitu masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan merasakan dampak negatif dari kebijakan reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung, faktor rusaknya ekosistem laut dan lingkungan di sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung seperti rusaknya terumbu karang dan perbukitan di sekitar pantai karena material yang digunakan untuk melakukan reklamasi dikeruk dari perbukitan yang ada di sekitar pantai Pesisir Teluk Lampung, faktor izin yang bermasalah dalam hal ini penerbitan izin menggunakan kop surat Pemerintah Provinsi Lampung namun ditandatangani oleh Walikota Bandar Lampung. Serta, faktor Walhi menolak keras dengan adanya reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung karena reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung dinilai berdampak luas bagi rusaknya ekosistem laut dan lingkungan Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka Walikota Bandar Lampung mengeluarkan kebijakan penghentian reklamasi pantai di Pesisir Teluk Lampung.
Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Reklamasi Pantai, Penghentian Kebijakan.
POLICATION ANALYSIS OF TERMINATION OF RECLAMATION OF BEACH
IN COASTAL GULF LAMPUNG
Coastal reclamation is one example of human efforts to address the limitations of urban land similar to what is happening today in the Coastal Gulf of Lampung. The coastal reclamation policy in the coastal area of Lampung Bay has caused quite a lot of problems and has many negative impacts for the surrounding community and the marine ecosystem and the environment. Based on these problems, the Mayor of Bandar Lampung issued a policy to stop coastal reclamation in Coastal Teluk Lampung.
This research focuses on the problem of factors causing the dismissal of coastal reclamation policy in Coastal Gulf of Lampung. The purpose of this research is to describe and analyze the policy of coastal reclamation stop in Pesisir Teluk Lampung. This research uses descriptive method with qualitative approach. Methods of data collection conducted in this study are interviews, observation, and documentation.
The result of this research is the dismissal of coastal reclamation in Coastal of Lampung Bay due to several factors such as rejection factor from coastal communities who feel harmed by the people who are livelihood as fishermen and feel the negative impact of coastal reclamation policy in Coastal of Lampung Bay, the damaged factor of marine ecosystem and the environment around the coast of Lampung Bay Coast such as coral reef damage and hills around the coast because the material used to conduct reclamation dredged from the hills around the coast of Teluk Lampung Coastal, problem permit factor in this case issuance of permits using letterhead Provincial Government Lampung but signed by the Mayor of Bandar Lampung. As well, the factor of Walhi strongly rejects the existence of coastal reclamation in Coastal of Lampung Bay because of coastal reclamation at Coastal of Lampung Gulf is considered to have wide impact for the destruction of marine ecosystem and environment Based on these factors, Mayor of Bandar Lampung issued a policy of coastal reclamation stop in Coastal of Lampung Bay.
Kata Kunci : Policy Analysis, Coastal Reclamation, Termination Policy.
1316021037 HESTI SEFTIA WULANDARIhestiseftiawulandari@gmail.com2017-10-09T03:38:59Z2017-10-09T03:38:59Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28452This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/284522017-10-09T03:38:59ZIMPLEMENTASI PERMENHUT NOMOR: P.88/MENHUT-II/2014 TENTANG HUTAN KEMASYARAKATAN
OLEH GABUNGAN KELOMPOK TANI
WIRA KARYA SEJAHTERA
Untuk mewujudkan mandat UUD 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, dan demi mengurangi penjarahan hutan oleh masyarakat. Pemerintah membentuk peraturan tentang Hutan Kemasyarakatan yang bertujuan sebagai upaya pelestarian hutan sekaligus meningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Dalam keberhasilan pengimplementasian HKm diserahkan seluruhnya pada masyarakat, namun dengan pembaharuan yang terus terjadi membuat celah yang banyak bagi masyarakat untuk tidak mematuhi aturan yang ada dalam Hutan Kemasyarakatan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dalam menentukan Informannya. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Implementasi yang dilakukan oleh Gapoktan Wira Karya Sejahtera sudah berjalan baik karena sudah banyak dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan hutan tempat kebun mereka, dampak yang dirasakan, diantaranya pertama perekonomian anggotanya yang mulai meningkat, kedua Lingkungan hutan yang kembali rindang dan sumber mata air yang kembali melimpah, dan ketiga anggota Gapoktan sudah mulai mengerti betapa pentingnya kelestarian hutan bagi hidup mereka dan bagi perkebunan mereka.
Kata kunci : Implementasi, Hutan Kemasyarkatan, Gapoktan.
1216021031 dedek renaldorenaldodedek@gmail.com2017-08-23T03:36:19Z2017-08-23T03:36:19Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28059This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/280592017-08-23T03:36:19ZSTRATEGI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DALAM PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAHDinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan
pemungutan pajak daerah selama lima tahun kebelakang ini dimulai dari tahun
2011 sampai 2015 mengalami banyak tantangan yang dihadapi sehingga menjadi
penghambat dalam proses pemungutan penerimaan daerah dari sektor pajak. Hasil
penerimaan daerah dari sektor pajak di atas terdiri dari Pajak BPHTB, Pajak Bumi
dan Bangunan P2, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Reklame.
Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan strategi Dinas Pedapatan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam pemungutan pajak daerah untuk
mengetahui apakah strategi yang digunakan selama lima tahun kebelakang ini
sudah tepat jika digunakan dalam pemungutan pajak daerah. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunujukkan bahwa Strategi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah belum
optimal. Hal ini terlihat dari isu-isu strategi yang lahir dari hasil penelitian
pembahasan diantarnya Mengintensifkan Pelaksanaan Penyuluhan Terhadap
Wajib Pajak Baik Secara Formal Maupun Informal, Strategi Peningkatan
Pelayanan Kepada Masyarakat, Strategi Pengadaan Sarana dan Prasarana, Strategi
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Dinas Pendapatan
Daerah, Implementasi Online Sistem Antara Dinas Pendapatan Daerah dengan
Wajib Pajak.
Kata kunci : Strategi, Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah.
THE STRATEGY OF REGIONAL INCOME DEPARTMENT OF LAMPUNG SELATAN DISTRICT IN REGIONAL TAX COLLECTION.
Five years ago from 2011 to 2015, regional income department of Lampung selatan faced many obstacles thus became problem in the process of collecting the
regional tax. The regional reception results of tax sector consisted of BPHTB tax, P2 land and building tax, street lighting tax, tax on groundwater, restaurant tax, entertainments tax, hotel tax, and advertisement tax.
In this study, the researcher would like to describe the strategy of regional income department of Lampung Selatan in regional tax collection in order to find out whether the strategy used in the five years ago was appropriate or not. The method used was descriptive method with qualitative approach. In collecting the data, the
researcher used interview and documentation. The data were analyzed by using
data reduction, data presentation, and drawing a conclusion.
The results showed that the strategy of regional tax collection of Lampung Selatan had not been optimal. it could be seen from the strategy issues which came from the results and the discussion of the research those were Intensifying the
Implementation Guidance Against Taxpayers either formal or informal, Strategy Service Improvement Community, Procurement Strategy Infrastructures, Strategy Improving Quality and Quantity Resources of regional income Department , Online Implementation System Between Regional Income Service with Taxpayers.
Keywords: Strategy, Regional income department, Regional Tax.1216021039 DWI DIAN KUSUMAdiean360@gmail.com2017-08-22T08:45:36Z2017-08-22T08:45:36Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28051This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/280512017-08-22T08:45:36ZSIKAP MASYARAKAT TERHADAP ISU PERLUASAN WILAYAH KOTA
METRO (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Metro Kibang Kabupaten
Lampung Timur)Isu perluasan Wilayah Kota Metro dengan menggabungkan Kecamatan Metro
Kibang, Kecamatan Pekalongan, Kecamatan Batanghari, Kecamatan Trimurjo telah
menjadi pembicaraan sejak kepemimpinan Walikota Lukman Hakim hingga
sekarang. Sehingga dipilihlah Metro Kibang sebagai daerah yang akan gabung ke
Kota Metro. Masyarakat Metro Kibang yang merasakan kesulitan dalam akses
pelayanan publik menjadi salah satu permasalahan yang melatar belakangi penelitian
ini. Kondisi topografis yang berbeda di kedua wilayah juga menjadi alasan Lampung
Timur untuk tidak melepaskan wilayahnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
sikap masyarakat terhadap isu perluasan Wilayah Kota Metro dengan 3 komponen
sikap; kognitif, afektif, konatif.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan analisis
statistik sederhana. Teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuisioner kepada
98 responden dengan teknik random, dan melakukan wawancara kepada 3 informan
dari Pemerintah Kota Metro. Hasil penelitian dari sikap kognitif yaitu 52,0%
masyarakat mengetahui tentang isu perluasan Wilayah Kota Metro, 60,2%
masyarakat setuju terkait isu perluasan Wilayah Kota Metro, dan 58,2% masyarakat
mendukung terkait isu perluasan Wilayah Kota Metro. Berdasarkan hasil penelitian
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat mendukung tentang isu
perluasan Wilayah Kota Metro dengan persentase mencapai 55,1%.
Kata kunci : Isu Perluasan Wilayah Kota Metro, Sikap Masyarakat
COMMUNITY ATTITUDE TOWARDS EXPANSION AREA OF METRO
CITY (Study on Community of Metro Kibang Sub-district of East Lampung
Regency)
The issue of expansion of Metro City Region by combining Metro Kibang
Subdistrict, Pekalongan Sub-District, Batanghari Sub-district, Trimurjo Sub-district
has been the talk since Mayor Lukman Hakim's leadership until now. So chosen
Metro Kibang as an area that will join to Metro City. Metro Kibang community who
feel difficulty in access of public service become one of the background problems of
this research. Different topographic conditions in both regions are also the reason for
Lampung Timur not to release its territory. The purpose of this research is to know
the attitude of society to the issue of the expansion of Metro City Region with 3
component of attitude; Cognitive, affective, conative.
The method used in this research is descriptive qualitative with simple statistical
analysis. Data collection techniques by distributing questionnaires to 98 respondents
with random techniques, and conducted interviews with 3 informants from the Metro
City Government. Result of research from cognitive attitude that is 52,0% of people
know about expansion of Metro City area, 60,2% of people agree related to expansion
of Metro City area, and 58,2% community support related to expansion of Metro City
Area. Based on the results of the above study can be concluded that the community
support about the issue of Metro City area expansion with a percentage of 55,1%.
Keywords: Metro City Expansion Issues, Community Attitudes1316021062 PUTRI APHRODITEputriaphrodite@gmail.com2017-08-22T03:38:05Z2017-08-22T03:38:05Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28014This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/280142017-08-22T03:38:05ZSTRATEGI PASANGAN INCUMBENT PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017Pasangan incumbent Tulang Bawang, Hanan A. Rozak – Heri Wardoyo satu-satunya incumbent yang mengalami kekalahan pada pilkada serentak dari empat kabupaten yang mengikutsertakan incumbent pada Pilkada serentak 2017. Fenomena kekalahan incumbent sangat jarang terjadi, LSI (Lembaga Survey Indonesia) merilis pada pilkada tahun 2015, 70% memenangkan incumbent.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan incumbent pada Pilkada Tulang Bawang 2017 menggunakan (1). Mix marketing politik dengan pendekatan 4p (product, promotion, price, dan place), (2). Strategi alternatif diantaranya strategi penguatan, strategi bujukan, strategi rasionalisasi, dan strategi konfrontasi (3) Rumusan strategi diantaranya pemetaan suara, strategi mempengaruhi suara dan mempertahankan suara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan (1) Pasangan incumbent tidak membangun kembali visi, misi citra dan programnya, (2) kampanye panggung dan pertemuan terbatas kurang efektif (3) Kandidat menunjukkan hasil kerja di daerah, bukan prestasi nasional (4) mobilisasi birokrasi aparat kampung kurang maksimal, partai politik pengusung kandidat pasangan incumbent tidak berperan dan menghentikan dukungan ke incumbent karena konflik internal (5) Pasangan incumbent melakukan penguatan komunikasi dengan membuktikan hasil kerja program GSMK (6) Strategi rasionalisasi yang dilakukan kurang optimal (7) Kandidat incumbent tidak melakukan strategi bujukan (8) Kampanye hitam yang dilakukan oleh incumbent kepada kandidat lawan kurang masiv sehingga tidak mampu menjatuhkan kandidat lawan (9) kandidat incumbent melakukan pemetaan suara terstruktur (10) kandidat incumbent melakukan politik uang untuk mempengaruhi suara (11) strategi mempertahankan suara mengandalkan tim sukses.
Kata kunci : Strategi, incumbent, Pilkada
INCUMBENT PARTNERS STRATEGY IN LOCAL ELECTION OF TULANG BAWANG REGENCY YEAR 2017
Hanan A. Rozak - Heri Wardoyo were the only couple incumbent who lost in the local elections simultaneously from four districts that included incumbent on local election 2017. this case was very rare. LSI (Indonesia Survey Institute) released in local election year 2015, 70% won the incumbent.
This research was aims to determine the strategy used by the incumbent in local election of Tulang Bawang regency year 2017 using (1). Mix political marketing with 4p approach (product, promotion, price, and place), (2). Alternative strategies include reinforcement strategies, persuasion strategies, rationalization strategies, and confrontational strategies. (3) formulation Strategy such as vote mapping, strategy for influencing vote and maintaining vote. This research used qualitative descriptive approach with interview method and documentation.
The results of this research showed (1) Couples incumbent did not rebuild the vision, mission, image and program, (2) the campaign platform and limited meetings were less effective (3) Candidates shown the achievement only in their area, not a national achievement (4) mobilization of the bureaucratic apparatus village not effective , political parties bearer candidate pairs incumbent has no role and cease support to the incumbent because of internal conflicts (5) incumbent strengthen communication with proving GSMK program (6) strategy rationalization carried out less than optimal (7) candidates incumbent were not pursuing a strategy of persuasion (8) black campaign carried out by the incumbent to less masiv opposing candidate was unable to drop the opposing candidate (9) incumbent candidate mapped vote (10) incumbent candidate did money politics to affect the vote (11) incumbent candidate maintained the vote strategy by relying on a successful team.
Keywords: Strategy, incumbent, election
1316021066 RESTIANI DAMAYANTIrestianidamayanti7@gmail.com2017-08-21T06:46:42Z2017-08-21T06:46:42Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/28007This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/280072017-08-21T06:46:42ZEVALUASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN DI KOTA BANDAR LAMPUNGABSTRAK
Kebijakan Pendidikan Program Bina Lingkungan diatur dalam Perda Nomor 01
tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Perwali Nomor 49 tahun
2013 tentang PPDB. Namun pada implementasinya timbul berbagai macam
permasalahan yaitu penetapan kuota penerimaan peserta didik bina lingkungan
tidak sesuai dengan perda, terjadi ketimpangan kuota penerimaan antara sekolah
favorit dan biasa, serta belum mengakomidir kebutuhan siswa miskin sehingga
kebijakan tersebut perlu dievaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan pencapaian dan faktor ketidakberhasilan pencapaian
implementasi kebijakan. Tipe penelitian adalah deskriptif kuantitatif.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 6 informan dan
menyebarkan kuesioner pada 83 respoden yang terdiri dari 28 responden Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, 22 responden guru SMPN 2 dan SMPN 22 Bandar
Lampung dan 33 responden wali murid bina lingkungan kelas VII SMPN 2 dan
SMPN 22 Bandar Lampung dengan teknik sampling jenuh yaitu sampel populasi.
Hasil penelitian menunjukan jika 68 responden masuk dalam kategori positif yang
berarti hasil evaluasi implementasi pada input, proses maupun output kebijakan
sebagian besar sudah tercapai. Salah satu pencapaian pada output kebijakan
adalah kebijakan tersebut telah efektif karena mengurangi angka putus sekolah di
Kota Bandar Lampung. Namun sebanyak 15 responden masuk dalam kategori
negatif disebabkan oleh input dari penetapan jumlah kuota penerimaan peserta
didik tidak efektif karena tidak diatur menggunakan regulasi yang jelas sehingga
terjadi tumpang tindih antara perda dan perwali. Hal tersebut menyebabkan output
pencapaian kuota penerimaan peserta didik bina lingkungan tidak efektif karena
tidak sesuai dengan perda. Selain itu, proses implementasi kebijakan tersebut
belum efektif karena banyak permasalahan yang terjadi, diantaranya yaitu
menurunnya mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung khususnya di SMPN 2
dan SMPN 22 Bandar Lampung karena motivasi dan prestasi belajar siswa bina
lingkungan yang masih rendah.
Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pendidikan, Bina Lingkungan.
ABSTRACT
Education policy program community development for Perda No 01 Th 2012
about the Realization of Education and perwali No 49 Th 2013 about the PPDB.
However, in the implementation of various kinds of problems arise, namely the
determination of the quota admissions learners community development does not
comply with the quota change,occurring imbalances between the school reception
favorite and unusual, and and yet meet the needs of poor students so that the
policy needs to be evaluated. This study aims to describe the achievement and
attainment of an unsuccessful implementation of policy. This type of research is
quantitative descriptive. Data collection was conducted through interviews with 6
informant questionnaire on 83 and spread respoden which consists of 28
respondents from the Department of Education and Culture, 22 respondents
teacher at SMPN 2 and in SMPN 22 Bandar Lampung and 33 respondents
caregivers Class VII in SMPN 2 and in SMPN 22 Bandar Lampung with saturated
sampling techniques or sampling population.
The results of the research showed if 68 respondents fall into the category of
positive which means implementation evaluation results on the input, process as
well as the output policy is largely already achieved. One of the achievements in
the output policy is the policy has reduced the numbers dropping out of school in
the city of Bandar Lampung. But as many as 15 respondents fall into the category
of negative because of the input of the number of admissions quota assignment
learners not set using a clear regulation which overlap between local regulations
and rules of the Mayor. It also results in the output quotaattainment the learners
community acceptance does not comply with the change. In addition, negative
response is also caused by the decrease in the quality of education in the city of
Bandar Lampung in SMPN 2 and in SMPN 22 Bandar Lampung because
motivation and learning achievements of students of community development
which is still low.
Keywords: Evaluation, Policy, Education, Community Development.1316021080 TIARA DHAYU PRAMESWARI tiaradhayuprameswari@gmail.com2017-08-14T04:13:45Z2017-08-14T04:13:45Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27899This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/278992017-08-14T04:13:45ZANALISIS KEBIJAKAN TOL LAUT PELABUHAN PANJANG
LAMPUNGKebijakan tol laut Panjang merupakan produk kebijakan publik sebagai
pengejawantahan Nawacita Presiden Jokowi berupa konektivitas laut secara
efektif dengan kapal yang berlayar secara rutin dan terjadwal. Tujuan kebijakan
tol laut untuk menekan disparitas harga dan kepadatan lalu lintas. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan tol laut pelabuhan
panjang terhadap aspek sosial ekonomi dan kepadatan lalu lintas. Tipe penelitian
ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di
Pelabuhan Panjang kecamatan Panjang kota Bandar Lampung yang dilaksanakan
pada April – Mei 2017 dengan teknik purposive sampling dan insidental
sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara,
observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Bentuk analisis kebijakan yang
digunakan yaitu retrospektif dengan pendekatan ex-ante dan ex-post. Hasil dari penelitian ini adalah pada aspek sosial ekonomi yaitu (1) hadirnya tol
laut Panjang – Tanjung Priok membuat masyarakat yang ingin melakukan
penyebrangan ke Jakarta mendapatkan perasaan aman dan nyaman serta
menghemat biaya pengeluaran contohnya BBM dan spare part mesin , (2) tingkat
pendapatan pedagang sekitar pelabuhan panjang meningkat dua kali lipat atau
sebesar 100%. Pada aspek kepadatan lalu lintas yaitu (1) tol laut Panjang berhasil
menurunkan tingkat kepadatan lalu lintas tengah dan lintas timur arah Bakauheni
sebesar 0,73%. (2) kondisi lalu lintas di sekitar pelabuhan bertambah ramai
dengan volume kendaraan arus lalu lintas harian sebesar 7268,5 SMP (3) terjadi
kerusakan jalan di dalam pelabuhan Panjang.
Kata kunci : Kebijakan Tol laut, Dampak , Aspek sosial ekonomi, Aspek
kepadatan lalu lintas.
THE POLICY ANALYSIS OF MARINE TOLL IN PANJANG PORT
LAMPUNG
The policy of marine toll in Panjang Port is the product of public policy as the
manifestation of Nawacita from President Jokowi that formed to effective marine
connectivity with sailing ship regularly and scheduled. The purpose of the marine
toll policy are to depress price of disparity and traffic density. The purpose of this
study is to find out and discover about the impact of marine toll policy in Panjang
Port against the aspect of social economic and traffic density. The type of this
study is descriptive with qualitative approach. The location of this study was take
place in Panjang Port, Panjang District, Bandar Lampung city that has been done
in April – May 2017 with using purposive sampling and insidental sampling
technique. This study also using data collection with deep interview, observation,
literature review, and documentation. The form of policy analysis that used in
this study is using retrospective with ex-ante and ex-post approach. The result of this study in social economic aspects shown that (1) the presence of
Panjang marine toll makes people want to cross to Jakarta with safe and
comfortable and also save the cost as example for fuel and spare part machine,
(2) the level of merchant income surrounding the port increase twice or the profit
reached 100%. In traffic density shown that (1) Panjang marine toll successed to
decrease the level of traffic density in central and cross east Bakauheni in 0,73%,
(2) the condition of traffic surround the port was getting crowded with daily
vehicle volume in amount to 7268,5 SMP, (3) there was damaged occurred inside
Panjang Port.
Keyword : Marine toll policy, impact, social economic aspect, traffic density
ascpect1216021060 JUWANDAjuanda.albahri@gmail.com2017-08-09T09:41:55Z2017-08-09T09:41:55Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27863This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/278632017-08-09T09:41:55ZKINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENINGKATAN
PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN KALIREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAHProgram pendampingan desa merupakan program yang bertujuan mempercepat
pembangunan desa. Namun, dalam pelaksanaan pendampingan desa tidak berjalan
sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan
pendampingan desa, Pendamping Lokal Desa tidak memiliki pengalaman kerja
dan pengetahuan mengenai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
Pendamping Lokal Desa juga tidak mengetahui tugas dan fungsinya. Selain itu,
Pendamping Lokal Desa tidak melaksanakan pendampingan dan hanya terfokus
pada penyusunan laporan kerjanya.
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kinerja Pendamping Lokal Desa di
Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah serta faktor yang
mempengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupaten
Lampung Tengah. Adapun metode yang peneliti gunakan yakni, metode kualitatif
deskriptif, jenis datanya data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan
menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian
dianalisis, disajikan, serta divalidasi agar menjadi suatu penelitian yang ilmiah.
Hasil dari penelitian menunjukan, kinerja pendampingan yang dilakukan oleh
Pendamping Lokal Desa belum maksimal. Pada indikator prestasi kerja
(achievement) Pendamping Lokal Desa belum memperlihatkan hasil yang positif,
karena pelaksanaan pendampingan tidak dilaksanakan dengan baik. Keahlian
(skill) dari Pendamping Lokal Desa masih sangat rendah dan tidak memiliki
pengalaman kerja. Perilaku (attitude) terkait dengan pertanggungjawaban kerja
dari Pendamping Lokal Desa tidak sesuai dengan pelaksanaan kerja yang
sesungguhnya. Kepemimpinan (Leadership) terkait dengan koordinasi bidang
pembangunan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dengan kepala desa
tidak dilaksanakan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja, pada faktor
kualitas dan kemampuan masih sangat rendah. Selanjutnya sarana pendukung
belum tersedia dalam pelaksanaan pendampingan desa.
Kata kunci: Kinerja, Pendampingan, Pembangunan.1316021048 MARIA CHRISTINAmariachristina304@gmail.com2017-08-09T08:36:49Z2017-08-09T08:36:49Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27859This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/278592017-08-09T08:36:49ZKINERJA APARATUR BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PENGENDALIAN PENDUDUKPengendalian penduduk dapat diartikan sebagai kegiatan membatasi pertumbuhan
penduduk, yaitu pada umumnya dengan cara mengurangi jumlah angka kelahiran
demi tercapainya tujuan-tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Pengendalian pertumbuhan penduduk ini dilakukan karena terjadinya suatu
pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di suatu negara. Maka dari itu, pemerintah melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Di Indonesia,
pengendalian penduduk dilakukan melalui program utama Keluarga Berencana yang ditujukan untuk mencapai tingkat kelahiran tertentu dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang seimbang melalui program-program penunjang tentang kependudukan.
Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur bidang pengendalian penduduk di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori indikator kinerja menurut Dwiyanto. Keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana sebagai instansi negara di tingkat Kabupaten atau Kota bertanggungjawab dalam mengendalikan jumlah penduduk agar seimbang,
sehingga Negara dapat mengontrol tingkat kualitas rakyat agar tidak terjadi
ledakan penduduk yang mana mengakibatkan turunnya kualitas sumber daya masyarakat. Kinerja aparatur bidang pengendalian penduduk di Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung tentang pengendalian penduduk di Kota Bandar Lampung belum ideal dilihat dari aspek
efektivitas dan efisiensi, kerja yang dilakukan oleh aparatur kurang efektif dan efisien dikarenakan job description dari aparatur yang tidak mempunyai target dan
agenda kerja.
Kata Kunci: kinerja aparatur, pengendalian penduduk.
THE WORK PERFORMANCE OF APPARATUS OF POPULATION
CONTROL DIVISION AT THE DEPARTMENT OF POPULATION
CONTROL AND FAMILY PLANNING OF BANDAR LAMPUNG
IN DEALING WITH POPULATION CONTROL
Population control can be interpreted as an activity to limit population growth, which is generally by reducing the number of births in order to achieve goals
related to population growth. This population growth control is done due to the
occurrence of a very high population growth in a country. Therefore, the government needs to control the population growth. In Indonesia, the population control has been conducted through the Family Planning program aimed at
achieving a certain birth rate with a balanced quantity and quality of human resources through the supported programs for population control.
The purpose of this research is to determine the performance of the apparatus of Population Control Division in the Department of Population Control and Family Planning of Bandar Lampung. The method used in this research was descriptive qualitative research with performance indicator theory according to Dwiyanto. The overall data in this study was obtained through in-depth interviews and documentation.
Based on the results of the research, it indicated that the Department of Population Control and Family Planning as a state institution at the district or municipal level is responsible in controlling the balance number of residents; thus, the government can control the quality of the citizens, so that it can decrease the population explosion which resulted in the declining quality of community resources. The work performance of apparatus at the Department of Population Control and Family Planning of Bandar Lampung in dealing with population control in Bandar
Lampung has not been as expected from the aspect of effectiveness and
efficiency, the work performance done by the apparatus was less effective and
efficient because the job description was lack of targets and work schedules.
Keywords: work performance of apparatus, population control.1016021094 ROBBY RUYUDHArobbyruyudha@gmail.com2017-08-09T01:47:43Z2017-08-09T01:47:43Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27821This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/278212017-08-09T01:47:43ZANALISIS STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
(Studi Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)Strategi kepemimpinan adalah Suatu rencana yang tersusun dengan rapih, yang
dimiliki pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin
rakyatnya. Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran terpilih
sebagai desa yang turut serta mengikuti evaluasi perkembangan desa melalui
seleksi tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional sehingga Desa
Hanura menjadi juara 1 ragional tingkat sumatera dalam bidang pemerintahan.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi kepemimpinan kepala desa
dalam meningkatkan pembangunan di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan
Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif,
yaitu memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sosial tertentu di Desa
Hanura melalui strategi kepemimpinan. Teknik pengumpulan data diperoleh
melalui data primer dan data sekunder, data yang dianalisis bersifat kualitatif
yakni menggambarkan dan menguraikan hasil penelitian kedalam bentuk kalimat
secara lengkap, sistematis dan dilakukan pembahasan untuk memperoleh suatu
pengertian dapat ditarik kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Hanura memiliki Sembilan
strategi yang menjadi tonggak keberhasilan dalam meningkatkan pembangunan
fisik maupun non fisik didesa. Sehingga menghasilkan Desa Hanura sebagai desa
contoh bagi desa-desa yang ada di Pesawaran tersebut.
Kata Kunci: Strategi Kepemimpinan, Pembangunan
ANALISIS STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
(Studi Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)
Leadership Strategy is a well-structured plan, which the leader possesses in
performing his duties and functions as the leader of his people. Hanura Village
Teluk Pandan Sub District Pesawaran District was selected as a participant village
to follow the evaluation of village development through the selection of District,
District, Province and National level so that Hanura Village became the 1st
champion of Sumatran ragional in the government field.
The purpose of this research is to analyze leadership strategy of village head in
improving development in Hanura Village of Teluk Pandan Sub District of
Pesawaran Regency. The research method used is descriptive type, that is giving
description or description on a certain social condition in Hanura Village through
leadership strategy. Data collection techniques obtained through primary data and
secondary data, the data analyzed is qualitative that describes and describes the
results of research into the form of a complete sentence, systematic and conducted
discussion to obtain an understanding can be drawn conclusions.
The results of this study indicate that the Head of Hanura Village has Nine
strategies that became a milestone of success in improving physical and non
physical development in the village. So as to produce Hanura Village as an
example village for the villages in Pesawaran.
Keywords: Leadership Strategy, Development1316021031 DWI TITIAWATIdwititiawati@gmail.com2017-08-08T01:56:50Z2017-08-08T01:56:50Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27793This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/277932017-08-08T01:56:50ZPERILAKU PEMILIH PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 (STUDI PADA KELURAHAN PRINGSEWU SELATAN KECAMATAN PRINGSEWU DAN DESA BULUKARTO KECAMATAN GADING REJO)Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tentunya harus dapat menjamin semua warga khususnya perempuan untuk bebas berpartisipasi sebagai pemilih. Pada konteks Pilkada Kabupaten Pringsewu tahun 2017 kandidat perempuan memperoleh suara terendah yaitu 18,59%, padahal jika dilihat dari jumlah pemilih perempuan sebesar 48,8%. Perilaku pemilih perempuan cenderung mudah terpengaruh oleh budaya patriarki, sikap apatis dan pragmatisme dalam berpolitik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pemilih perempuan dalam menentukan pilihan politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2017. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pada pendekatan sosiologis, perilaku pemilih perempuan Kelurahan Pringsewu Selatan memilih hanya mempertimbangkan latar belakang agama, sedangkan pada pemilih perempuan Desa Bulukarto dalam menentukan pilihan politiknya lebih banyak mempertimbangkan latar belakang sosiologis. Pendekatan psikologis, pemilih perempuan Kelurahan Pringsewu Selatan dalam menjatuhkan pilihan politiknya lebih berdasarkan pada ikatan emosional pemilih terhadap figur kandidat petahana, sedangkan pemilih perempuan Desa Bulukarto memilih kandidat lebih berdasarkan pada ikatan emosional terhadap hasil kerja yang dicapai oleh figur kandidat petahana. Selanjutnya Pendekatan Pilihan Rasional, pemilih perempuan Kelurahan Pringsewu Selatan memilih kandidat karena adanya kualitas kandidat yang dititikberatkan pada figur kandidat petahana, sedangkan pemilih perempuan Desa Bulukarto memilih kandidat dapat memahami dan menilai orientasi Visi dan Misi yang ditawarkan oleh kandidat yang dipilih, sementara itu dalam melihat kualitas
kandidat lebih menekankan pada keberhasilan dan prestasi yang dicapai oleh kandidat. Kata Kunci : Perilaku Pemilih, Perempuan, Pemilihan Kepala Daerah
WOMEN VOTER BEHAVIOR IN THE ELECTION OF THE HEAD OF PRINGSEWU REGENCY THE YEAR 2017 (STUDIES IN THE SOUTHERN PRINGSEWU SUB-DISTRICT OF PRINGSEWU VILLAGE AND THE VILLAGE OF BULUKARTO SUB-DISTRICT OF GADING REJO)
Implementation of regional head election must be able to guarantee all citizens, especially women to be free to participate as voters. In the context of Pringsewu District Election in 2017 female candidates get the lowest vote of 18.59%, whereas when viewed from the number of female voters at 48.8%.Women's voter behavior tends to be easily influenced by patriarchal culture, apathy and pragmatism in politics.
The purpose of this research is to find out the behavior of women voters in determining political choice in the selection of the head of the Pringsewu Regency year 2017. The method of this research is a descriptive qualitative research. Types of data used were the primary data and data obtained by method of secunder interview, observation, and study of librarianship.
The results of this research is on the sociological approach, the behavior of the female voter South Pringsewu selects only consider based on religious background, while on the women voters in the Bulukarto Village was based on sociological side in determining their political choices with considering more on sociological background. Psychological approach, women voters in the Village of South Pringsewu dropped their political choices and was more emotional bonds based on selector toward the figure of the candidate's place. While, in the Bulukarto Village women voters select candidates more based on emotional attachment toward the work achieved by the candidate's place figures. Next the Rational Choice Approach, women voters of South Pringsewu subdistrict choose candidates because of the quality of candidates that focused on the figure of the candidates, while the female voters of Bulukarto Village choose the candidate to understand and assess the orientation of Vision and Mission offered by the selected candidate while in view The quality of candidates put more emphasis on the success and achievements achieved by the candidate.
Key Words: Behavior of Voters, The Women, The Regional Head Election1316021018 AZIZA AULIA FAHMIazizaaulia38@gmail.com2017-08-08T01:31:58Z2017-08-08T01:31:58Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27792This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/277922017-08-08T01:31:58ZANALISIS FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN DESA DAN STRATEGI MENUJU DESA MANDIRI
(Studi Di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan
Kabupaten Pesawaran)
Berdasarkan data Laboratorium Desa Universitas Lampung tahun 2017, Desa Sungai Langka sudah meningkat statusnya dari desa tertinggal menjadi desa berkembang. Oleh karena itu perkembangan ini perlu dianalisis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkembangan Desa Sungai Langka dan strategi menuju desa mandiri. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini adalah, faktor-faktor yang menyebabkan Desa Sungai langka berkembang antara lain: Pertama, adanya prakarsa atau keinginan untuk maju dari masyarakat itu sendiri. Kedua, masyarakat yang memiliki kapasitas atau kemampuan. Ketiga, kepala desa yang mampu mengorganisir masyarakatnya. Berdasarkan Indeks Ketahanan Sosial, dimensi modal sosial sudah terpenuhi dengan baik. Sedangkan dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi permukiman sebagian belum terpenuhi. Berdasarkan Indeks Ketahanan Ekonomi sebagian belum terpenuhi. Berdasarkan Indeks Ketahanan lingkungan seluruhnya sudah terpenuhi. Desa Sungai Langka menerapkan strategi menuju desa mandiri dari dalam yaitu: mengoptimalkan prakarsa atau keinginan masyarakat untuk maju, mengoptimalkan kapasitas/kemampuan masyarakat, mengoptimalkan kapasitas kepala desa dalam mengorganisir. Mempermudah birokrasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun. Memperkuat SDM perangkat desa melalui pelatihan dan pembinaan serta mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan. Melakukan musyawarah desa yang diikutsertakan di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama. Menentukan usaha-usaha yang produktif di Desa Sungai Langka.
Kata kunci : Desa, Indeks Desa Membangun, Desa Mandiri.
ANALYSIS OF VILLAGE DEVELOPMENT FACTORS AND STRATEGIES TOWARDS INDEPENDENT VILLAGES
(Study In Sungai Langka Village Gedong Tataan District of
Pesawaran Regency)
Based on data from the University of Lampung Village Laboratory in 2017, Sungai Langka village has increased its status from underdeveloped villages to developing villages. Therefore this development needs to be analyzed. The purpose of this study is to determine the factors causing the development of the village of Sungai Langka and the strategy toward an independent village. This type of research is descriptive with qualitative approach. The research location is in Sungai Langka Village Gedong Tataan Sub District Pesawaran with purposive sampling technique. This study uses data collection techniques: interview, observation, and documentation.
The results of this study are, factors that cause Sungai Langka village to develop, among others: First, the existence of initiative or desire to advance from the community itself. Secondly, communities that have capacity or ability. Third, the village head is able to organize his community. Based on the Social Security Index, the social capital dimension has been met well. While the dimensions of health, education dimensions, dimensions of partial settlements have not been met. Based on the Economic Sustainability Index partially unfulfilled. Based on the Environmental Resilience Index have all been fulfilled. Sungai Langka village implements a strategy to independent villages from within: optimizing community initiatives or wishes to advance, optimizing community capacity / capacity, optimizing village head capacity in organizing. Facilitate bureaucracy and facilitate activities of a constructive nature. Strengthen village human resources through training and coaching and engage the community in development. Conducting village deliberations included in community leaders, religious leaders. Determine productive efforts at Sungai Langka village.
Keywords: Village, Village Build Index, Independent Village.
1316021041 INDRA BANGSAWANindrabangsawan1909@gmail.com2017-08-03T07:08:36Z2017-08-03T07:08:36Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27700This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/277002017-08-03T07:08:36ZEFEKTIVITAS PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN DESA SAI BUMI RUAI JURAI DALAM PENGENTASAN DESA TERTINGGAL
(Studi Kasus Desa Gedung Harapan Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan)Desa tertinggal yang ada di Provinsi Lampung berjumlah 1.302 desa. Untuk itu Pemerintah Provinsi Lampung membuat Program Gerbang Desa Saburai yang diresmikan sejak tahun 2015. Pada program ini pemerintah provinsi Lampung memberikan dana bantuan sebesar 300 juta rupiah di setiap desa penerima . Desa Gedung Harapan merupakan salah satu penerima tersebut. Akan tetapi, menurut hasil pra riset ditemukan bahwa Desa Gedung Harapan masih jauh dari desa berkembang diberbagai aspek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dari Program Gerbang Desa Saburai dalam mengentaskan Desa Tertinggal. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deksrptif kualitatif dan berfokus pada standarisasi IPD 2014 sebagai tolak ukur. Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara, studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Teknik triangulasi data sumber digunakan sebagai teknik keabsahan data.
Hasil penelitian ini adalah, dimensi pelayanan dasar segi fisik masih jauh dari kata efektif, dikarenakan belum adanya peningkatan pada indikator kesehatan maupun pendidikan. Sedangkan dari segi non fisik sudah menunjukkan peningkatan terutama pada indikator kesehatan. Dimensi kondisi infrastruktur segi fisik dan non fisik sudah mulai menunjukan hasil yang signifikan. Terbukti dari indikator penyusun yang mulai terpenuhi, seperti penerangan jalan serta pembuatan talud (siring) sebagai langkah pencegahan banjir serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap tiap kegiatan desa. Dari dimensi aksesibilitas/transportasi segi fisik sedikit mengalami peningkatan walaupun tidak pada seluruh indikator Sedangkan segi non fisik sudah menunjukkan keefektifitasannya karena mampu meningkatkan partisipasi warga terhadap kegiatan yang terkait dengan aksesibilitas desa. Dimensi Pelayanan Umum segi fisik terkait dengan indikator ketersediaan fasilitas olahraga belum terealisasi. Indikator pendukung lainnya, meliputi pelayanan administrasi yang mulai membaik, namun tidak disetiap urusan administrasi. Sedangkan dari segi non fisik sudah menunjukkan kemajuan, terlihat dari minat warga terhadap kegiatan olahraga. Pada dimensi
penyelenggaraan pemerintahan indikator penyusun yang meliputi kemandirian, seperti kelengkapan administrasi pemerintahan desa, otonomi desa dan asset/kekayaan desa, serta kualitas sumber daya manusia, seperti kualitas SDM masih perlu diperhatikan lebih lanjut.
Dari hasil Penelitian di atas, peneliti menyarankan agar segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait dengan segala hal yang dibuthkan, selain itu kepada pendamping desa untuk lebih aktif dan banyak membantu desa dalam membentuk program-program untuk peningkatkan partisipasi warga desa. Serta kepada Dinas PMD untuk segera melakukan evaluasi terhadap program ini.
Kata kunci : Efektivitas, Program Gerbang Desa Saburai, Pengentasan, Desa Tertinggal.
EFFECTIVENESS OF GERBANG DESA SAI BUMI RUWAI JURAI PROGRAM IN BACKWARD RURAL POVERTY
(Case Study of Gedung Harapan Village Jatiagung District of South Lampung Regency)
Underdeveloped village that is in Lampung Provinces is totaled 1.302. Accourding to that, The Government of Lampung Province make The Gerbang Desa Saburai Program which was estabilished since 2015. In this program The Government of Lampung Province provide relief found amounting to 300 million in each villages. Gedung Harapan Village Jatiagung District of South Lampung Regency it is one of the recipients of the fund, but based on pre-reserch it is found that Gedung Harapan Village is still far from development village moreover, the independent village. This research is to intend to know the measurment of efektivity from gerbang desa program to backward rural poverty undeveloped village. This reseacrh uses qualitative research type, that focus of this research used Standarisation of IPD 2014 as a basic foundation. Data collaction techniques used were interview techniques, the study if literature, observation and documentations. triangular data technique used as a technique of the validity of the data.
The result of this research showed that dimansions basic service is still far from the effective, because theres is no enhancement on health and education indicator. While from non pshycal side started to show enchancement especially in helath indicator. Dimensions of infrastructure condition have started to show the significant result. This is proven by the preparation od indicators that started begin to fulfilled, like the street tighting as well as the sewer set-ups as a precoutionary of flood, and can enchacement society partisipation on every village activity. From the dimansions af accessibility/transportation, they increased slightly although not in all supporting indicators. But on non phsycal side started to show its effectivness because it can enchacement society participation accessibility on village activity. Dimensions of public service relating to indicators availibility of sports facilities still has not been realized, the other supporting indicators, includes service administrations started to improve, but not in every administrative affairs. But from non pshycal side started to show progress, it can see from society interest to sport activity. On the dimansion of the organisation of
the government constituent indicator which include self-relience, such as completness of administrative village. The village autonomy and the village assests/wealth as well as the quality of human resources, such as the quality of SDM which still needs to wacht out for more.
From this research, the reseacrhers suggest to do coordination with public agencies relating to everything that needed soon, other than that to village counselor to be more active and be more helping in shaping program to enchacement society partisipation. And for Dinas PMD to do evaluation in this program soon.
Keywords: Effectiveness, Gerbang Desa Saburai Program, Alleviation, Underdevelopment Villages.1316021024 CHICI AFRIANITA SINAGAchiciafrianita@gmail.com2017-08-03T06:42:00Z2017-08-03T06:42:00Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27697This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/276972017-08-03T06:42:00ZIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAMPING DESA DI DESA BOGOREJO KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARANMelihat pembangunan yang tidak merata, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat sebuah konsep Nawacita yang salah satunya bertujuan untuk membangun desa dari pinggiran. Pemerintah Indonesia mulai memfokuskan pengembangan atau pembangunan di daerah dan desa-desa yang dilakukan secara masif dan berimbang dengan membuat kebijakan program pendamping desa.
Berkenaan dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi kebijakan program pendamping desa dan mengetahui kendala-kendala dalam implementasi kebijakan program pendamping desa di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif dari model implementasi kebijakan George C Edward III
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Kebijakan Program Pendamping Desa di Desa Bogorejo telah berjalan, namun masih ditemukan kendala-kendala seperti kurang maksimalnya komunikasi, Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dan tidak sesuai bidangnya, pendamping desa tidak hanya mendampingi satu desa, pendamping desa tidak permanen atau sistem kontrak. Diharapkan pemerintah melalui Kemendes dapat lebih intensif melalukan pelatihan kepada penamping desa, memberikan setidaknya dua sampai tiga tahun kontrak kepada pendamping desa, dan yang lebih penting pemerintah harus mengevaluasi kebijakan program pendamping desa.
Kata kunci: Kebijakan, implementasi, pembangunan, pendamping desa, desa.
IMPLEMENTATION OF POLICY VACCINE PROGRAM IN VILLAGES BOGOREJO SUB DISTRICT GEDONG REGENCY OF SUPPLEMENTARY PESAWARAN
Seeing the uneven development, President Joko Widodo (Jokowi) created a concept of Nawacita, one of which aims to build a village from the periphery. The Government of Indonesia is beginning to focus on development or development in areas and villages that are done in a massive and balanced manner by making the policy of the village escort program.
With regard to this problem, this research is aimed to find out the implementation of the policy of the village escort program and to know the obstacles in the implementation of the policy of the village escort program in Bogorejo Village, Gedong Tataan District Pesawaran Regency. The method used in this research is descriptive with qualitative analysis of policy implementation model George C Edward III
The results showed that implementation of Policy Implementation Program of Village Assistance Program in Bogorejo Village has been run, but still found obstacles such as lack of communication maximum, Insufficient Human Resources and unsuitable field, village facilitator not only accompany one village, Or contract system. It is expected that the government through Kemendes can more intensively conduct training to village counselors, providing at least two to three years of contracts to village counselors, and more importantly the government should evaluate the program policies of village counselors.
Keywords: policy, implementation, development, village counselor, village.
1316021087 YOGI NOVIANTAMAyogi.novian8@gmail.com2017-08-03T02:03:23Z2017-08-03T02:03:23Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27690This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/276902017-08-03T02:03:23ZDEMOKRATISASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU 2017
(Studi Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu dan Desa Giri Tunggal Kecamatan Pagelaran Utara)
Dalam negara demokrasi, partisipasi pemilih menjadi elemen penting demokrasi perwakilan. Persoalan yang terkait dengan partisipasi dalam Pemilu yaitu fluktuasi kehadiran pemilih ke TPS, suara tidak sah yang tinggi, gejala politik uang, misteri derajat mele politik warga, dan langkanya kesukarelaan politik. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat dan Desa Giri Tunggal pada Pilkada Pringsewu 2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan mengambil sampel yaitu masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat dan masyarakat Desa Giri Tunggal Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 99 responden.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat dan masyarakat Desa Giri Tunggal sangat berpartisipasi dalam Pilkada Pringsewu 2017. Sesuai dengan teori electrolaral activity 1) Menilai calon yang diajukan hasil persentase nya mencapai 93%, 2) Hadir dalam kegiatan sosialisasi politik tingkat partisipasinya mencapai 96%, 3) Mengajak seseorang menjadi sukarelawan tingkat partisipasinya mencapai 88,5%, 4) Memberikan suara tingkat partisipasinya mencapai 84%, 5) Menjadi tim sukses secara sukarela mencapai 59,25%, 6) Ikut aktif berkampanye secara sukarela persentase partisipasinya mencapai 96%, 7) Menyaksikan saat penghitungan suara persentase partisipasi 95,75%. Secara keseluruhan dilihat dari rata rata persentase 7 indikator tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Pringsewu Barat dan Desa Giri Tunggal dalam Pilkada Pringsewu 2017 sangat tinggi dengan persentase 87,5%.
Kata Kunci : Demokratisasi, Partisipasi Politik Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah
DEMOCRATIC ELECTION OF REGENT AND VICE REGENT IN PRINGSEWU REGENCY 2017
(A Study in Urban Village of Pringsewu Barat Sub District of Pringsewu and Giri Tunggal Village Sub District of Pagelaran Utara) )
In democratic country, the participation of elector is the main element in representative democracy. The problem which is related with the participation in Election is the fluctuation of elector’s, participation to TPS, high invalid vote, the tendendey of money politic, mistery of political literacy citizents, and the scarcity of political volunterism. The aim of this study is to know the level of political participation in urban village of Pringsewu Barat and Giri Tunggal village ini general elections of Pringsewu 2017. This research was a descriptive question research. The sample of this research were 99 responden in urban village of Pringsewu Barat and Giri Tunggal Village.
The result show that the level of people participation in West Pringsewu Sub. District Giri Tunggal was highly participated in Pringsewu Election 2017. 1) Rating the candidates who were proposed, the percentage was up to 93%, 2) attending politics socialization events, the percentage was up to 96%, 3) Asking someone to be a volunteer the percentage was up to 88,5%, 4) Voting the percentage was up to 84%, 5) Joining the succes team voluntarily the percentage was up 59,25%, 6) Joining the campaign actively the percentage was up to 96%, 7) Watching the votes counting the percentage was up to 95,75%. Overall seen from the average percentage of 7 indicators of people participation in West Pringsewu and Giri Tunggal in Pringsewu Election verry high, with the percentage was 87,5%.
Key Word : Democratization, Societies’ Political Participation, Election of Regional Cheif
1316021039 IKA KHODIJAHikaaiks@ymail.com2017-08-01T04:39:53Z2017-08-01T04:39:53Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27653This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/276532017-08-01T04:39:53ZSTRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENANGGULANGI PARKIR LIAR DI TEPI JALAN UMUM KOTA METRO(Studi pada Dinas Perhubungan Kota Metro)Masalah penelitian ini mencakup mengenai parkir liar di tepi jalan umum Kota
Metro yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya lahan parkir tepi jalan
umum yang terbatas karena adanya ketentuan untuk parkir tepi jalan umum ,
petugas parkir yang memanfaatkan lokasi parkir ilegal, kurangnya koordinasi
antar instansi terkait dan tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi Dinas
Perhubungan Kota Metro dalam menanggulangi parkir liar di tepi jalan umum
Kota Metro. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif. Penelitian ini memfokuskan kepada strategi dalam menanggulangi
parkir liar dengan menggunakan analisis SWOT.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan dalam
menanggulangi parkir liar di tepi jalan umumberupa tindakan yang sifatnya
preventif. Rekomendasi strategi yang digunakan dalam menanggulangi
parkir liar adalah meresmikan petugas parkir liar dengan memberikan lokasi
parkir baru yang letaknya strategis. Alih fungsi bangunan Sentral Makanan
Siap Saji Nuwo Intanmenjadi lokasi parkir diharapkan dapat memberikan
manfaat yang besar dalam mengatasi terbatasnya lahan parkir dan
menanggulangi munculnya parkir liar. Selain itu, pemberian izin mendirikan
bangunan juga harus disertai dengan persyaratan bahwa bangunan memiliki
cukup lahan untuk dijadikan lokasi parkir. Apabila tidak memungkinkan,
parkir basementdapat dijadikan pilihan lokasi parkir.
Kata kunci : strategi, dinas perhubungan, parkir liar, rekomendasi strategi
STRATEGY TRANSPORTATION DEPARTMENT IN REDUCING
ILLEGAL PARKING ON THE ROADSIDE OF METRO CITY
(Study at Metro Transportation Department)
By
RISKI ATIKA SARI
This research problem includes illegal parking on the sidewalks of Metro City
public roads caused by several public parking areas due to public parking streets,
parking attendants using illegal parking lots, lack of coordination between related
agencies and parking rates. It is not in accordance with the rules that have been
set.
The purpose of this research is to know and analyze Metro City Department of
Transportation strategy in handling illegal parking at Metro Street public road.
This research method using descriptive qualitative research method. This study
focuses on the strategy of handling illegal parking using SWOT analysis.
The results showed that the Department of Transportation in tackling illegal
parking on the public roadside in the form of actions that are preventive. The
strategy recommendation used in tackling illegal parking is to inaugurate illegal
parking officers by providing new, strategically located parking locations. The function of Sentral Food Ready to Serve Nuwo Intan building is expected to
provide a great benefit in overcoming the limited parking area and overcoming the
emergence of illegal parking. In addition, the granting of building permits must
also be accompanied by the requirement that the building has enough land to be
used as a parking location. If not possible, basement parking can be a choice of
parking location.
Keywords: strategy, the transportation department, illegal parking, strategy recommendations
1316021073 RISKI ATIKA SARIriskiatikasari@gmail.com2017-08-01T03:57:36Z2017-08-01T03:57:36Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27652This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/276522017-08-01T03:57:36ZPERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN INVESTASI (Studi pada Kabupaten Lampung Utara)
Perkembangan investasi suatu daerah setidaknya dipengaruhi oleh kondisi keamanan daerah tersebut serta promosi potensi investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendatangkan investasi di daerahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan untuk pengembangan investasi.
Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, lokasi penelitian berada di Kabupaten Lampung Utara dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data; wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan peran pemerintah daerah dalam menjamin ketertiban umum dan perlindungan untuk kejahatan biasa dilakukan dengan bekerjasama dengan kepolisian resor melalui pinjam pakai aset daerah, penambahan pos-pos keamanan dan pengenalan jaminan keamanan, sedangkan pada kejahatan kerah putih (white collar crime) dilakukan dengan pembentukan Tim Saber Pungli dan menekankan pengurusan perizinan tanpa melalui perantara. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan investasi dilakukan dengan memberikan keringanan pajak, mempermudah proses perizinan serta mengedepankan pengurusan perizinan yang bebas dari praktek korupsi.
Kata Kunci: Peran pemerintah daerah, jaminan keamanan dan perlindungan, minat investasi
THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN ENSURING PUBLIC ORDER AND PROTECTION (Study on Northern Lampung Regency)
The development of an area's investment is at least influenced by the security conditions of the region and the promotion of investment potentials made by the local government in bringing investment in the region. The purpose of this research is to know the role of local government in ensuring public order and protection for investment development.
This type of research is descriptive qualitative, the research location is in North Lampung regency with purposive sampling technique. This research uses data collection techniques; Interviews, observation and documentation.
The results indicate that the role of local government in ensuring public order and protection for crime is usually done by cooperating with the resort police by borrowing using local assets, adding security posts and introducing security guarantees, whereas white collar crime is done with the formation Tim Saber Pungli and emphasize licensing arrangements without going through intermediaries. The role of local government in the development of investment is done by providing tax relief, simplify the process of licensing and put forward the licensing arrangement that is free from corrupt practices.
Key words: The role of local government, security and protection guarantees, investment interest.
1316021083 TRI HENDRAtrihendra044@gmail.com2017-07-25T08:05:08Z2017-07-25T08:05:08Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27446This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/274462017-07-25T08:05:08Z
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN OBJEK WISATA
PANTAI TANJUNG SETIA KECAMATAN PESISIR SELATAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Pantai Tanjung Setia merupakan Kawasan Wisata Unggulan di Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan objek wisata pantai di Pesisir Barat harus diimbangi dengan pengelolaan yang maksimal oleh Pemerintah Daerah karena sasaran yang ingin dicapai adalah berkembangnya kontribusi pariwisata yang begitu besar agar dapat menjadi tujuan wisata yang siap bersaing ditingkat internasional. Pemerintah Daerah telah membuat kebijakan untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memiliki beberapa langkah strategis demi memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).
Penelitian ini menitikberatkan pada implementasi kebijakan pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan permasalahan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yaitu (1) standar dan tujuan, (2) sumber daya, (3) komunikasi, (4) karakteristik agen pelaksana, (5) lingkungan ekonomi, social dan politik, (6) sikap kecenderungan para pelaksana. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah terdapat masalah dan hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Setia yang belum optimal antara lain dipengaruhi oleh faktor sumber daya baik sumber daya manusia yang masih kurang dari segi kualitas dan kuantitas maupun sumber daya finansial, serta intensitas komunikasi antar agen pelaksana sehingga perlu dilakukan perbaikan terhadap faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi kebijakan pengembangan Objek Wisata Pantai Tanjung Setia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Objek Wisata
ABSTRACT
Tanjung Setia Beach is a Superior Tourism Area in Pesisir Barat Regency that has potential to be developed. Development of object tourism in Pesisir Barat Regency has to be balanced with the maximum management by the Regional Government because the target to be achieved is to development great tourism contribution in order to become a tourist destination that ready to compete in international level. Local Government has made policy for tourism development in Pesisir Barat Regency. The Government of Pesisir Barat Regency has several strategic steps to maximize the potential of Pesisir Barat Regency area as set forth in the Regional Tourism Development Master Plan (RIPPDA).
This research focuses on the implementation of object tourism development policy Tanjung Setia Beach of Pesisir Selatan District of Pesisir Barat Regency. The objectives of this research are to discribe the problems of implementation of tourism development policy using Van Metter and Van Horn theory, such as (1) Goal and Standard, (2) Resources, (3) Communication, (4) Characteristics of Implementing Agent, (5) Condition of economic, social and political, (6) Tendentional attitudes of Implementing Agent. The type of this research is descriptive research with qualitative approach.
The result of this research is that there are problems and obstacles in the implementation of Object Tourism development policy of Tanjung Setia Beach which optimal yet which influenced by the resources factor of human resources which is still less in terms of quality and quantity as well as financial resources, and the intensity of communication between implementing agencies that necessary to improve the factors which are obstacles to the implementation of Object Tourism development policy of Tanjung Setia Beach of Pesisir Selatan District of Pesisir Barat Regency.
Keywords: Policy Implementation, Object Tourism
1346021017 LUSITA ANJELINAlusitaanjelina21@gmail.com2017-07-24T08:03:02Z2017-07-24T08:03:02Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27391This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/273912017-07-24T08:03:02ZSIKAP MASYARAKAT KELURAHAN WAYDADI BARU, KECAMATAN
SUKARAME, KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP KONFLIK PERTANAHANKonflik tanah yang ada di Kelurahan Waydadi Baru terjadi karena Pemerintah
Provinsi Lampung mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik Pemprov
berdasarkan SK HPL No.01/02/03/1992 dan akan melakukan pelelangan secara
tertutup sesuai dengan SK Gubernur No. 028.3369/10/2012. Masyarakat yang
mendiami tanah di Kelurahan Waydadi Baru tidak terima, karena tanah itu adalah
tanah milik warga yang telah dihibahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Nomor BTU.3.50/3.80 tertanggal 26 Maret 1980. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui sikap masyarakat Kelurahan Waydadi Baru terhadap konflik
pertanahan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik
pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada 99 responden dengan
menggunakan sistem pengambilan acak distratifikasi dan wawancara kepada 4
informan dengan menggunakan purposive sampling di 2 lingkungan agar setiap
masyarakat dari berbagai kalangan dapat diambil sampelnya. Berdasarkan atas 3
indikator kognitif, afektif dan konatif dapat disimpulkan bahwa masyarakat
memberikan aspek negatif atau ketidaksetujuan terhadap pelepasan hak atas tanah
yang akan dilakukan pelepasan hak atas tanah dengan cara pelelangan secara
tertutup. Adapun pelepasan hak atas tanah yang dilakukan dengan cara
pelelangan secara tertutup yang dilakukan oleh Pemprov Lampung merupakan
suatu beban oleh masyarakat. Apalagi nilai harga yang dipatok terlalu tinggi dan
tidak sesuai dengan keadaan perekonomian masyarakat Kelurahan Waydadi Baru.
Kata Kunci: Konflik Pertanahan, Sikap Masyarakat, Pelelangan
ABSTRACT
The land conflict in Waydadi Baru is happened because the Lampung
Government claims that the land is theirs based on SK HPL Number.
01/02/05/1992, and they will do an auction by secured accordance with the
governor’s SK Number. 028.3369/ 10/2012. The societies of Waydadi Baru can’t
accept it, because the land is theirs which has been granted by ministry of home
affairs with Number. BTU 3.50/3.80 on March 26th 1980. This research’s purpose
is to know the societies’s attitude in Waydadi Baru, Sukarame towards release of
land rights.
The method that used in this research is descriptive quantitative. Data collection
technique in this research is to give the questionnaire to 99 respondents and do
interviews to 4 informants in 2 areas by using random distratified sampling
system, so that each society from all of circles can be sampled.
The result shows positive and negative attitudes. Based on the 3 cognitive,
affective and conative indicators, it can be concluded that the community gives
negative aspect or disagreement to the release of land rights which will be done by
the release of land right by closed auction. The release of land rights by way of a
closed auction conducted by Lampung Provincial Government is a burden by the
community. Moreover, the value of the price is set too high and not in accordance
with the economic situation of New Waydadi Urban Village.
Keywords: Land Conflicts, Public Attitudes, Auctions1316021072 RISCKY NITHA ISLAMIYATIrisckynithaislamiyati@gmail.com2017-07-20T04:27:34Z2017-07-20T04:27:34Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27323This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/273232017-07-20T04:27:34ZGAYA KEPEMIMPINAN CAMAT PEREMPUAN DALAM
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI
(Studi Kasus Kecamatan Metro Pusat Kota Metro )Kecamatan Metro Pusat dipimpin oleh seorang camat perempuan yang juga menjadi
bukti salah satu simbol keberadaan perempuan di Instansi Pemerintahan. Kecamatan
Metro Pusat saat ini menjadi contoh dari kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di
Kota Metro dikarenakan kinerja dan kedisiplinan para pegawainya. Berkenaan
dengan permasalan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui gaya
kepemimpinan camat di Kecamatan Metro Pusat serta untuk mengetahui adakah
pengaruh kepemimpinan Camat Metro Pusat dalam peningkatan kinerja pegawai di
Kecamatan Metro Pusat. Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis deskriptif kualitatif
dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh camat di
Kecamatan Metro Pusat yaitu gaya kepemimpinan feminim-transformasional serta
dapat disimpulkan bahwa dalam kepemimpinannya camat di Kecamatan Metro Pusat
membawa pengaruh pada peningkatan kinerja pegawai yang ada di Kecamatan Metro
Pusat.
Kata kunci : Gaya Kepemimpinan, Kinerja, Camat.
LEADERSHIP STYLE OF WOMAN SUBDISTRICT HEAD ON IMPROVING
EMPLOYEE’S PERFORMANCE (CASE STUDY OF CENTRAL METRO
SUBDISTRICT OF METRO CITY)
Central Metro sub-district is led by a woman which became the prove of woman
existance in governmental agencies. Central Metro sub-district became a role model
for other sub-districts in Metro city because of their employee’s performance and
discipline. Because of that matter, the aim of this study is to know the leadership style
of Central Metro sub-district head, and also to know wether there is an influence of
the head leadership in improving the performance of employees in Central Metro subdistrict.
The method of this study is a descriptive study with qualitative approach.
Technique of collecting data performed by observation, interview, and documentation.
The result of this study, based on qualitative descriptive analysis, showed that the
leadership style which used by the head of Central Metro subdistrict is Femininetransformational
leadership style, and it can be concluded that the leadership of
Central Metro sub-district head has an impact on improving the performance of
employees in Metro Central sub-district.
Keywords : Leadership Style, Permormance, Sub-district Head1316021042 IPNIKA NURFASARIipnikanurfasari00@gmail2017-07-19T08:32:41Z2017-07-19T08:32:41Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27317This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/273172017-07-19T08:32:41ZRESOLUSI KONFLIK ANTARA PERSEROAN TERBATAS BANGUN
NUSA INDAH LAMPUNG (PT. BNIL) DENGAN MASYARAKAT
SERIKAT TANI KORBAN GUSURAN BNIL (STKGB) DI KABUPATEN
TULANG BAWANG TAHUN 2016Di Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang merupakan salah satu daerah
yang rentan terjadi konflik pertanahan. Salah satunya konflik pertanahan
Perseroan Terbatas Bangun Nusa Indah Lampung (PT. BNIL) dengan masyarakat
Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) yang sudah terjadi selama 26
tahun, dan kembali muncul tahun 2016 lalu. Berkenaan dengan permasalahan
tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor penyebab konflik
tanah, dampak akibat konflik, serta solusi pemerintah daerah dalam penyelesaian
konflik. Adapun metode penelitian yang digunakan metode kualitatif deskriptif,
jenis datanya data primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan,
konflik tanah yang terjadi disebabkan oleh faktor wanprestasi yaitu perusahaan
tidak memberikan lahan plasma seluas 1.500 hektar kepada masyarakat Desa
Bujuk Agung. Selain itu faktor adanya salah satu pihak yang dirugikan, sebab
masyarakat merasa ditipu dan dirugikan oleh sikap perusahaan yang tidak
transparan. Konflik ini telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak
positif yaitu bertambahnya solidaritas in-group, membuat berbagai pihak
menyadari ada banyak masalah. Dampak negatif yaitu kerugian secara materiil,
korban jiwa, serta membawa dampak psikologis. Adapun resolusi konflik yang
telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yaitu negosiasi
dan mediasi, namun kurang maksimal, sehingga belum ada titik temu. Solusi yang
diberikan oleh pemerintah yaitu membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) diketahui
memang sudah tepat, tetapi dalam praktiknya solusi tidak dilaksanakan secara
maksimal, sehingga pada nyatanya konflik tetap tidak dapat terselesaikan, dan
bisa menimbulkan masalah baru.
Kata kunci: Konflik, faktor dan dampak konflik, solusi pemerintah daerah.
CONFLICT RESOLUTION OF LIMITED COMPANY BANGUN NUSA
INDAH LAMPUNG, (LC. BNIL) WITH THE EVICTION VICTIMS OF
FARMERS SOCIETY STATE OF BNIL (EVFSS) IN TULANG BAWANG
2016
In the province of Lampung, Tulang Bawang regency is one of the areas that are
vulnerable to occur defense conflicts. One of these conflicts of Nusa Indah
Lampung (LC. BNIL) with the eviction Victims of Farmers Society State and
BNIL (EVFSS) that has beein going on for 26 years, and reappeared 2016. With
regard to these problems, therefore this study aimed to find out which factors
cause conflict of land disputes, the impact and losses due to the conflict, material
as well as local government solutions in conflict resolution. As for the research
methods used, i.e. The qualitative descriptive method, type the primary and
secondary data is data that was retrieved by using the method of interviewing,
observation, and documentation. Then was analyzed, presented, and validated in
order to become a scientific research. The results of the research showed that
land disputes, conflicts occur was caused by tort factor i.e. The company did not
give the land covering a plasm area of 1,500 hectares to the people of Desa Bujuk
Agung village. Besides the factor of the existence of one party are harmed,
because the society feel cheated and harmed by the attitude of the company that
was not transparent. Impact due to land disputes conflicts occur covering, losses
in material loss, loss of life, as well as the psychological impact on the society. As
for the solution of the local Government of Tulang Bawang regency, namely
facilitating peace efforts, in collaboration with various public institution was
insufficient. The solution given by the local Government that is forming task force
Team since it was known indeed suitable. but in practice, the solution is not
implemented to its full potential, so that in fact the conflict still cannot be
resolved, and perhaps can be problematic.
Key words: Conflict, factor and impact of conflict, and Local Government
solution.1316021036 FINA RIA TISAriafinatisa@gmail.com2017-07-19T08:21:40Z2017-07-19T08:21:40Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27316This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/273162017-07-19T08:21:40ZGAYA KEPEMIMPINAN KETUA FRAKSI PDI-PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNGKebijakan kenaikan harga BBM yang mendadak dapat membuat rakyat tidak siap dan akan semakin terpuruk. Oleh karena itu peran seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, dalam hal ini peran ketua Fraksi PDI Perjuangan sangat penting dalam membentuk serta mengevaluasi kebijakan yang sedang atau akan diimplementasikan. Ketua fraksi harus memposisikan perannya bukan hanya sebagai perwakilan partai saja namun juga sebagai wakil rakyat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya kepemimpinan ketua fraksi PDI Perjuangan, Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi dan perannya. Jumlah sampel penelitian ini adalah 7 (tujuh orang) yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data tentang gaya kepemimpinan ketua fraksi PDI Perjuangan diambil menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan cara triangulasi.
Hasil penelitian ini adalah: (1) Keputusan dan Kebijakan ketua fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung diputuskan secara bersama-sama dengan stakeholder yang ada. (2) Ketua fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung selalu melakukan komunikasi yang baik dengan semua stakeholder yang ada dan berjalan dua arah. (3) Ketua fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung melakukan pengawasan dengan sewajarnya tidak berlebihan dilihat dari respon dari semua stakeholders yang ada. (4) Ketua fraksi PDI Perjuangan Provinsi Lampung selalu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap stakeholder yang ada. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ketua fraksi PDI Perjuangan provinsi Lampung menggunakan gaya kepemimpinan yang demokratis dalam menjalankan fungsi dan perannya.
Kata kunci: gaya kepemimpinan, ketua fraksi, PDI Perjuangan, provinsi Lampung
LEADERSHIP STYLE OF CHAIRMAN OF THE PDI-PERJUANGAN
FRACTION THE PEOPLE'S RERRESENTATIVE COUNCIL IN
LAMPUNG PROVINCE
The policy about fuel price hikes in sudden will make people unprepared and
worse off. Therefore, the role of a leader is very influential in solving the
problems that are exists. In this case the role of chairman of the PDI-P fraction is
very important in shaping and evaluating the policies that are or will be
implemented. The fraction chairman must position his role not only as a party
representative but also as a representative of the people.
The purpose of this research is to know the leadership style of PDI Perjuangan
faction chairman, Lampung Province in performing its function and role. The
number of samples of this research is 7 (seven people) selected by purposive
sampling technique. Data on leadership style of PDI Perjuangan fraction chairman
was taken using observation, interview, and documentation technique, then being
analyzed by triangulation.
The results by this research are: (1) Decision and Policy of the chairman of the
fraction of PDI Perjuangan Lampung Province be decided jointly with the existing
stakeholders. (2) Chairman of the fraction of PDI Perjuangan Lampung Province
always make a good communication with all stakeholders that exist and walk both
ways. (3) Chairman of the fraction of PDI Perjuangan in Lampung Province to
supervise with reasonable not seen by the responses from all stakeholders. (4)
Chairman of the fraction of PDI Perjuangan in Lampung Province always provide
the widest opportunity to every stakeholder. Based on the results of the research
mentioned above, it can be concluded that the chairman of the fraction of PDI
Perjuangan in Lampung province using a democratic leadership style in
performing its functions and roles.
Keyword: leadership style, fraction leader, PDI Perjuangan, Lampung province1216021121 BAGASKORO ADHI WIBOWOekaratnasari106@yahoo.com2017-07-07T08:57:40Z2017-07-07T08:57:40Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27183This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/271832017-07-07T08:57:40ZDAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN PULAU PISANG KABUPATEN PESISIR BARAT TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI KANTOR KECAMATANSejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas dari Pemerintah, maka pemekaran wilayah di anggap salah satu solusi terciptanya pelayanan publik yang efektif dan berkualitas. Karena tujuan utama pemekaran adalah untuk memperpendek rentang kendali dan pelayanan kemasyarakatan. Namun kenyataan yang terjadi pelayanan yang diberikan oleh pihak kecamatan masih kurang baik, mulai dari fasilitas sampai proses pemberian pelayanan..
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pulau Pisang setelah di mekarkan, serta Faktor pendukung dan penghambat pelayanan di Kantor Kecamatan Pulau Pisangsetelah di mekarkan.Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Teknik pengumpulan data dengan: wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian, kualitas pelayanan publik di kantor Kecamatan Pulau Pisang sudah menerapkan dimensi Tangibel, Realiability, Responsiviness, Assurance dan Emphaty. Indikator yang sudah berjalan sesuai dengan haraan diantaranya penampilan, menggunakan alat bantu, kecermatan pegawai dan kemampuan pegawai dalam menggunakan alat bantu respon pegawai menanggapi pertanyaan, permintaan dan keluhan masyarakat, kemudahan dalam proses pelayanan, penjelasan prosedur, jaminan biaya, penjelasan prosedur, menanggapi keluhan masyarakat, pegawai melayani dengan tidak diskriminatif. Akan tetapi beberapa indikator belum berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan seperti sarana dan prasarana tidak tertata dengan rapih, fasilitas masih sangat minim, kedisiplinan waktu pegawai yang sangat rendah, pegawai belum semuanya mampu menggunakan alat bantu, masih terjadi penundaan pelayanan, tidak ada standar pelayanan, ketepatan waktu pelayanan, menanggapi keluhan masyarakat, sikap kurang ramah dan sopan santun pegawai serta sikap menghargai pengguna layanan yang masih kurang. Faktor pendukung pelayanan publik kantor kecamatan pulau pisang adalah rapat koordinasi dan evaluasi, tunjangan daerah khusus atau terpencil sedangkan faktor penghambat pelayanan publik di kantor kecamatan pulau pisang adaah sumber daya aparatur, kesadaran masyarakat, keadaan alam, sarana dan prasarana.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Pemekaran
ABSTRACT
In line with the community's need for quality service from the Government, the division of the region is considered one of the solutions to the creation of effective and quality public services. Because the main purpose of redistricting is to shorten the range of control and community service. However, the fact that the services provided by the sub-district is still not good, ranging from facilities to the process of providing services.
The purpose of this research is to get description of public service quality at Pisang Island Sub-District Office after in mekarkan, as well as Supporting Factor and inhibiting service at Pisang Island District Office after in mekarkan. This type of research is descriptive research with qualitative approach. Technique of collecting data by: interview, observation and documentation.
The results of the research, the quality of public services in the District Office of Banana Island has applied dimensions Tangibel, Realiability, Responsiviness, Assurance and Emphaty. Indicators that have been running in accordance with the haran including the appearance, using tools, accuracy of employees and the ability of employees in using the response tool employees respond to questions, requests and complaints, ease of service process, explanation procedures, cost guarantees, explanation procedures, , Employees serve with no discrimination. However, some indicators have not run well in accordance with the expected facilities such as facilities and infrastructure are not organized neatly, facilities are still very low, very low time employee discipline, not all employees are able to use tools, there is still a delay service, there is no standard service , Timeliness of service, responding to community complaints, lack of friendliness and courtesy of employees and the attitude of respecting service users who are still lacking. Supporting factors of public service of banana sub-district office is coordination meeting and evaluation, special area allowance or isolated, while inhibiting factor of public service at banana sub-district office is resource of apparatus, public awareness, natural condition, facilities and infrastructure.
Keywords: Public Services, Quality of Public Services, Redistricting
1346021003 Ahmad Irfanah.irfan233@gmail.com2017-07-05T07:14:19Z2017-07-05T07:14:19Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27159This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/271592017-07-05T07:14:19ZAKUNTABILITAS DALAM REVITALISASI PENGELOLAAN
PASAR SMEP KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi di Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan kebijakan pembangunan dan
penataan kembali Pasar SMEP Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan revitalisasi pasar
ini merupakan kewenangan pihak Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan. Mengingat
adanya keterbatasan pemerintah akan APBD untuk penyediaan dana pembangunan
infrastruktur ini, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan pihak
kedua yaitu PT. Prabu Artha. Pembangunan ini telah direncanakan sejak April 2013
dengan target yang ingin dicapai adalah bangunan setinggi 8 lantai. Sejak
direncanakan pembangunan pertama hingga saat ini pembangunan kedua Pasar
SMEP belum mampu diwujudkan oleh pihak pengembang namun pemerintah masih
memberikan kesempatan dan tetap menunjuk PT. Prabu Artha sebagai pengembang
untuk menyelesaikan pembangunan Pasar SMEP.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dalam revitalisasi pengelolaan
Pasar SMEP oleh Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.
Metode kualitatif dengan pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi
sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung
tidak akuntabel dalam revitalisasi pengelolaan Pasar SMEP Kota Bandar Lampung
karena pembangunan pasar tidak terlaksana dan tidak sesuai perjanjian kerjasama
antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Prabu Artha.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Revitalisasi, Good Governance.
ABSTRACT
Government of Bandar Lampung decide policies on conctruction and reorganization
of Pasar SMEP Bandar Lampung. Market revitalization is a right of Bidang Bina
Pasar Dinas Perdagangan. Because of budget limitation, Government of Bandar Lampung cooperated with the second holder, PT. Prabu artha. Construction of Pasar SMEP was planned since April 2013 by targeting 8 floors building. Since planned
until now, conctruction and reorganization of Pasar SMEP has not been able to be realized by the developer but the government still gives opportunity to PT. Prabu
Artha to complete market development Pasar SMEP.
The aim of this research is to find out accountability for revitalization of Pasar Smep which is handled by Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.
The research uses interview, observation, and documentation to collect the data and
the data is analyzed qualitatively. The result of this research shows that Bidang Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung is not accountable for revitalization of Pasar Smep Bandar Lampung because the construction did not realize and differed with cooperation agreement between Government of Bandar Lampung and PT. Prabu Artha.
Key words: Accountability, Revitalization, Good Governance.(1316021008) Agnessia Diknas Pitalokaagnessiadiknas01@gmail.com2017-06-21T07:05:25Z2017-06-21T07:05:25Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27110This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/271102017-06-21T07:05:25ZSTRATEGI PASANGAN AHMAD NUR HIDAYAT DAN SALMA FAIZAH AMATULLAH DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
TAHUN 2016Pemira di Universitas Lampung merupakan sebuah peristiwa demokrasi untuk memilih pemimpin Badan Eksekutif Mahasiswa setiap tahunnya. Permasalahan penelitian ini adalah tingkat partisipasi politik mahasiswa Unila yang rendah sehingga kompetisi antara dua kandidat dalam pemira yaitu pasangan Ahmad Nur Hidayat dan Salma Faizah Amatullah dan Ahmad Naufal A. Caya serta wakilnya Baidowi, Sangat ketat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Political Marketing yang digunakan pasangan Ahmad Nur Hidayat dan Salma Faizah Amatullah dalam memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Universitas Lampung Periode 2016-2017. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Political Marketing yang digagas oleh Firmanzah yaitu produk, tempat, harga, dan promosi. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah teknik purposive sampling dalam penentuan informan, serta menggunakan wawancara yang mendalam untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dokumentasi, guna mendapatkan informasi berupa data dan foto yang di dapat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Produk yang digunakan pada pasangan ini adalah Visi dan Misi serta program-program yang dibawakan pada saat kampanye. Selanjutnya tempat, yang digunakan pada pasangan ini adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, dan Fakultas Teknik. hasil dari harga yang mendasari dari kemenangan pasangan ini adalah dari beberapa indikator yang di pakai seperti ekonomi, pisikologi, harga nasional Baik itu dilihat biaya yang dikeluarkan selama pemira, latar belakang atau etnis kandidat, dan prestasi kandidat. Sedangkan hasil untuk promosi adalah direct selling, ke fakultas-fakultas memperkenalkan visi dan misi, menyebarkan pamphlet, banner, dan menggunakan media sosial sebagai alat
berkampanye. Maka kesimpulan yang didapat dari 4 strategi Political Marketing yang digunakan oleh pasangan Ahmad Nur Hidayat dan Salma Faizah Amatullah. Strategi produk merupakan faktor yang paling dominan. dalam menentukan kemenangan pasangan ini. Dalam pemilihan raya tahun 2016.
Keywords : Strategi, Pemilihan, Badan Eksekutif Mahasiswa
THE STRATEGY OF AHMAD NUR HIDAYAT AND SALMA FAIZAH AMATULLAH IN PRESIDENT AND VICE PRESIDENT OF
THE STUDENT EXECUTIVE BOARD ELECTION
IN 2016
Pemira at the university of lampung is an event democracy to choose head of the students annually producing executive.The research is political participation students unila that low that competition between two candidates in pemira the couple ahmad nur hidayat and salma Faizah Amatullah and Ahmad Naufal A.Caya and his deputy Baidowi, very tight.The purpose of this research to know political marketing strategy, used couples Ahmad Nur Hidayat and Salma Faizah Amatullah in win election presidents and vice presidents, university lampung 2016-2017 period. The theory used in this study is the Political Marketing, which was conceived by Firmanzah IE product, place, price, and promotion. The researchers used a qualitative deskriftif method. With a purposive sampling techniques use Microsoft in determining the informant by using in-depth interviews and documentation, in order to obtain information in the form of data and photos are in the can. The results of this study suggests that products that are used in pairs this is the vision and mission and hosted programs on during the campaign .Next , place , used in pairs this is the faculty keguruan and science of education , the faculty of law , and the faculty of engineering . And the result of underlying price of victory this is pair of several indicators that in use as economic , pisikologi , national good price was seen expenses incurred during pemira , background or ethnic candidate , candidates and achievement .While results for the promotion of direct the selling is , heading into faculties of introducing vision and mission , spreading pamphlet , banner , and using social media campaigned as a tool. And obtained that conclusion, strategy products, and strategies espionage. Is the underlying victory. The strategy a factor most dominant.There
was also the strategy espionage in use by a team ahmad nur hidayat and salma faizah amatullah in determining the couple this .In an election pemira in 2016.
Keywords : Strategy, Election, Student Executive Board1316021064 RAINDI ZIKRIraindi.zikri@yahoo.com2017-06-21T02:36:29Z2017-06-21T02:36:29Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27092This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/270922017-06-21T02:36:29ZORIENTASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017
(Studi pada Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)
ABSTRAK
Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 yang dimenangkan oleh pasangan Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Orientasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017 di Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dari aspek orientasi kognitif, orientasi afektif, orientasi evaluatif dan faktor yang mempengaruhi orientasi politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengambil informan yaitu perempuan di Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa berdasarkan aspek Kognitif maka perempuan di Kecamatan Batu Brak mengetahui Calon Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2017, aspek Afektif menunjukan bahwa perempuan senang dengan kampanye terbuka yang dilakukan calon dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dan calon kepala daerah, aspek Evaluatif menunjukan bahwa perempuan setuju dengan pilihan politik ayah atau suami karena dalam adat istiadat lampung laki-laki adalah pemimpin keluarga. Masyarakat di Kecamatan Batu Brak dilihat dari orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif didominasi dengan Budaya Politik Subyektif hal ini dikarenakan masyarakat sudah banyak mengetahui dan sudah banyak ingin tahu tentang pilkada, namun belum memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan mengkritisi serta berpartisipasi secara mendalam terkait Pilkada Kabupaten Lampung Barat tahun 2017. Hal ini disebabkan masyarakat di Kecamatan Batu Brak masih sangat memiliki adat istiadat yang kuat sehingga kehidupan politik pun tidak lepas dari pengaruh kekuatan adat.
Kata Kunci: Orientasi Politik Perempuan, Pemilihan Kepala Daerah
ABSTRACT
The Regional Head Election in West Lampung regency held on February 15th 2017 was won by the team Parosil Mabsus and Mad Hasnurin. This research was aimed to find out The Orientation of Women Politics in Regional Head Elections in West Lampung Regency 2017 identified by the aspects of cognitive orientation, affective orientation, evaluative orientation, and factors that influenced political orientation. This research used qualitative method, which the informants themselves were the women of Batu Brak sub-district West Lampung regency.
The results indicated that according to the cognitive aspect most of women knew the candidates of regional head in West Lampung regency 2017, in the affective aspect most of the women statements were pleased by the open campaign, held by the candidates, could give positive effects to the people and the candidates of the regional head. In the evaluative aspect most of the women statements agreed with their father or husband political choice, due to the Lampung Culture, the man is the leader of the family. The people in Batu Brak sub-district observed by cognitive orientation, affective orientation, evaluative orientation were dominated by the Subjective Political Culture, this was because the people there might already know and were already curious about regional head elections, but they hadn’t have abilities to evaluate and criticize and also participate further in the regional head elections in West Lampung regency 2017. This was because the people in Batu Brak sub-district still held on to the strong culture that their politic life could not be separated from the culture influences.
Keywords : Women's Political Orientation, Regional Head Election
1316021071 RIKA MUHDAYANI PUTRI rikamuhdayanip@yahoo.co.id2017-06-20T02:33:46Z2017-06-20T02:33:46Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27048This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/270482017-06-20T02:33:46ZKINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGATASI KEMACETAN TAHUN 2016Kemacetan dan kekacauan lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi daerah perkotaan, baik Kota besar maupun Kota berkembang tidak terkecuali Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung. Berkenaan dengan permasalan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kemacetan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung menciptakan sistem transportasi kota yang baik dalam mengatasi kemacetan. Adapun metode penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Bandar Lampung Tahun 2016 belum mampu mengatasi permasalahan tersebut. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan seperti, kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan teknis
perhubungan menyebabkan lemahnya kinerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kemacetan, kurangnya kapasitas jalan yang tidak diimbangi dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, setelah itu rendahnya kesadaran masyarakat akan penjagaan fasilitas umum lalu lintas dan kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas dalam berkendara. Hal ini yang menjadi penyebab utama gagalnya setiap kebijakan yang telah diterapkan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengatasi kemacetan.
Kata kunci : Kinerja, Dinas Perhubungan, Kemacetan.
PERFORMANCE DEPARTMENT TRANSPORTATION OF BANDAR LAMPUNG CITY TO OVERCOME TRAFFIC JAM IN 2016
Traffic jams and chaos is a problem faced by city area, both of big city or developing cities are no exception Bandar Lampung city as the capital city of Lampung Province. With this problem, the purpose this research is to know the performance of the Department Transportation of Bandar Lampung City in creating a good city transportation system to overcome traffic jams. The purpose of this study is to determine the Department Transportation of Bandar Lampung city to create a good city transportation system in overcoming the congestion. The method of this research is descriptive method with qualitative approach.
The results of this research indicate that the performance of the Department of Transportation Bandar Lampung city in overcome chaos in the Bandar Lampung city in 2016 haven’t been able to solve these problems. As several factors that affect the
performance of the Department Transportation in overcome traffic jams such as, the lack of human resources with the background of technical education of transportation caused by poor performance of Department Transportation of Bandar Lampung City in overcoming traffic jam, the lack of facilities that road capacity is not matched by increase number of motorbikes in Bandar Lampung, moreover society awareness maintaining of public traffic facilities and awareness to obeying traffic regulations in driving. This is the main caused failure of policy which has been implemented by Department Transportation of Bandar Lampung city overcoming traffic jam.
Keywords : Performance, Department of Transportation, Traffic Jam.1316021056 NADIA MAUDYNA ELDARINInadia.maudyna@gmail.com2017-06-16T05:59:34Z2017-06-16T05:59:34Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26947This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/269472017-06-16T05:59:34ZPARTISIPASI POLITIK ETNIS TIONGHOA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah di daerahnya, masyarakat etnis Tionghoa di Kabupaten Pringsewu merasa masih belum yakin ataupun bingung dalam menggunakan hak politiknya, dimana dalam hal ini mereka beranggapan bahwa masih tingginya tingkat diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa, oleh karena itu peneliti akan mencoba mengungkapkan bagaimanakah intensitas partisipasi politik etnis Tionghoa dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu 2017.
Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pringsewu dengan teknik pemilihan informan secara snowball sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini adalah intensitas partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai wirausahawan di Kabupaten Pringsewu rata-rata tergolong ke dalam kategori pengamat, yaitu masyarakat etnis Tionghoa di Kabupaten Pringsewu hanya sebatas menggunakan hak pilihnya saja dalam pilkada karena hal tersebut tidak memakan banyak waktu, mereka juga masih mengikuti pemberitaan terkait pilkada pringsewu kemarin, namun belum ditemukannya masyarakat etnis Tionghoa yang menghadiri kampanye salah satu pasangan calon. Minimnya pengetahuan masyarakat etnis Tionghoa tentang politik dan kurangnya sosialisasi baik dari partai politik, pemerintah maupun masyarakat Tionghoa sendiri menjadi faktor penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik etnis Tionghoa di Kabupaten Pringsewu.
Kata kunci : Partisipasi Politik, Etnis Tionghoa, Pilkada.
POLITICAL PARTICIPATION OF TIONGHOANESS IN THE ELECTION OF DISTRICT HEAD PRINGSEWU 2017
Facing the election of regional heads in their area, Tionghoaness in Pringsewu District feel unsure or confused about their political rights, in which they assume that there is still a high level of discrimination against Tionghoaness communities, therefore researchers will try to express how the intensity of political participation Tionghoaness in the face of the Head of District Pringsewu 2017.
This type of research is descriptive with a qualitative approach. The research location is in Pringsewu Regency with technique of selecting informant was snowball sampling. This study uses data collection techniques: interview, observation and documentation.
The result of this study is the intensity of political participation of Tionghoaness community who work as entrepreneurs in Pringsewu District on average belong to the category of observer, that is, Tionghoaness community in Pringsewu Regency is limited to using their voting right in election because it does not take much time, they also still follow the news related to the election before, but not yet discovery of Tionghoaness who attended the campaign of one candidate pair. The lack of knowledge of Tionghoaness on politics and the lack of socialization of both the political parties, the government and the Tionghoaness society itself became the cause of the low level of Tionghoaness participation in Pringsewu District.
Key words : Political Participation, Tionghoaness, Election.
1346021019 MARINA SYVA PRATIWImsyva@yahoo.com2017-06-13T06:28:18Z2017-06-13T06:28:18Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26846This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/268462017-06-13T06:28:18ZGENDER DAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN (Studi kasus pada kepemimpinan Bupati Chusnunia Chalim di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016)Kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur diwarnai dengan kehadiran Chusnunia Chalim sebagai kepala daerah perempuan pertama di Provinsi Lampung bahkan untuk Pulau Sumatera. Pada awal kepemimpinannya Chusnunia sudah mendirikan rumah ramah anak untuk dapat memperhatikan hak-hak anak dilampung timur. Oleh sebabnya kepemimpinan perempuan menjadi hal yang penting untuk diteliti ditinjau dari aspek gender.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis refleksi gender dan kepemimpinan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari manfaat keterlibatan perempuan diranah publik antara lain dari segi priotitas dan dan hasil politik, praktek dan perilaku politik, respon terhadap kebutuhan perempuan, respon terhadap kebutuhan masyarakat serta dari segi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya manfaat ketika perempuan terlibat dalam ranah publik. Pertama, pada prioritas dan hasil politik, Isu sosial menjadi salah satu isu yang diangkat dalam kepemimpinan perempuan. Kedua, perubahan praktek dan perilaku politik, yaitu kecenderungan praktek nepotisme dalam artian mengangkat keluarga, sanak saudara atau teman dekat cenderung minim terjadi pada kepemimpinan perempuan. Ketiga, respon yang baik pada kebutuhan perempuan.
Keempat pemerintah yang responsif pada kebutuhan masyarakat. Kelima, demokrasi dan tata kelola pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik. Keenam, pada kepemimpinannya Chusnunia Chalim cenderung menggunakan gaya kepemimpinan transformasional.
Kata kunci: Gender, Kepemimpinan, Pemerintahan
GENDER AND THE GOVERNMENT LEADERSHIP IN DISTRICT
(Case study on the leadership of Chusnunia Chalim Regent in the District of East Lampung in 2016)
Government leadership in East Lampung Regency is portrayed by the presence of Chusnunia Chalim as the first female that becoming region head in Lampung province even for in Sumatra with programs and policies that indicated some differences between male and female leaders viewed from the gender aspect.
This study is aimed to analyze gender reflection and government leadership in district of East Lampung in terms of some aspects that occured when women are involved in the public sphere, among others in terms of priorities and political outcomes, political practices and behavior, responses to women's needs, responses to community needs in terms of democracy, and governance. This qualitative research using data collection method by interview and documentation study.
The results showed that the leadership of the government in East Lampung District experienced some changes when led by the head of the women's region. Firstly, in priorities and political outcomes, social issues become one of the issues that raised in women's leadership. Second, the change of practice and political behavior, namely the tendency of nepotism practices in prioriting family, relatives or close friends tend to be minimum in women's leadership. Third, good response to the needs of women. Fourth, government are responsive to the needs of the community. Fifth, democracy and governance are heading to the better. Sixth, in her leadership Chusnunia Chalim tends to use transformational leadership style.
Keywords: Gender, Leadership, Government1346021032 VIVI ALVIONITAvivialvionitaa@yahoo.com2017-06-07T06:16:11Z2017-06-07T06:16:11Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26769This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/267692017-06-07T06:16:11ZKINERJA APARATUR BIDANG KEBUDAYAAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM PELESTARIAN BUDAYA DAN PENINGKATAN
ARUS KUNJUNGAN WISATAWAN KE BANDAR LAMABSTRAK
Kinerja adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi kinerja aparatur
yang memiliki keterkaitan sangat erat demi tercapainya tujuan organisasi. Kinerja
aparatur tidak dapat dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi,
sehingga sumber daya yang digerakan atau dijalankan aparatur yang berperan
aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut dapat
terlaksana dengan baik apabila memperhatian kinerja aparaturnya.
Penyelenggarakan tugas dan fungsi bidang kebudayaan sudah banyak dilakukan
oleh aparatur menurut tugas dan fungsinya masing-masing, namun masih terdapat
permasalahan yang dihadapi yaitu masih terbatasnya kualitas objek wisata dan
daya tarik wisata budaya yang dapat menarik minat wisatawan yang berkunjung.
Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya promosi baik melalui media sosial, event
maupun sosialisasi kegiatan. Oleh karena itu diperlukan kinerja dari aparatur
Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung
baik dalam peningkatan, pengembangan, pengelolaan dan pembinaan menyiapkan
produk pariwisata sehingga dapat menarik minat wisatawan nasional maupun
wisatawan internasional.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengetahui Kinerja Aparatur
Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandar Lampung
dalam pelestarian budaya dan peningkatan arus kunjungan wisatawan Ke Bandar
Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif
dengan menginterprestasikan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah cara wawancara da dokumentasi
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa jumlah
wisatawan nusantara yang berkunjung ke Bandar Lampung pada tahun 2015
meningkat dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 46.50 % dan untuk wisatawan
mancanegara pada tahun 2015 meningkat sebesar 19.30 % dari tahun 2014,
dengan demikian hasil Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota BandarLampung dalam rangka peningkatan Arus Kunjungan Wisatawan Ke Bandar
Lampung yang merupakan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
telah berhasil dengan baik.
Kata Kunci: Kinerja, Aparatur1216021119 YULIANITA RIADTAMA yriadtama@yahoo.com2017-05-24T07:18:41Z2017-05-24T07:18:41Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26688This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/266882017-05-24T07:18:41ZINFLUENCE OF LEADERSHIP STYLE OF DISTRICT EMPLOYEES WORK DISCIPLINE LABUHAN QUEEN BANDAR LAMPUNG Suatu organisasi pemerintahan kecamatan agar menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisiensi, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya haruslah mengedepankan disiplin kerja pegawai. disiplin kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan suatu organisasi pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Camat terhadap disiplin pegawai di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengaruh Gaya Kepemimpinan Camat Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian Explanatory Research. Lokasi penelitian ini di lakukan di Kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung, jumlah responden penelitian ini sebanyak 29 orang, teknik penentuan responden dengan menggunakan sampel kelompok (Cluster Sample) yang merupakan pegawai kecamatan terdiri atas PNS, Honorer dan Satpol PP.
Berdasarkan hasil penelitian dengan melihat hasil uji F dengan menggunakan SPSS (Statistic Program For Social Science) dengan cara membandingakan antara Fhitung dengan Ftabel taraf signifikan yang digunakan 95 %. Didapat hasil Fhitung 26,898 > Ftabel 2,545 dengan demikian Ha diterima atau dengan kata lain gaya kepemimpinan berpengaruh secara positif terhadap disiplin kerja pegawai. pengaruh yang dihasilkan
gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja pegawai kecamatan sebesar 51,3% sisanya 48,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nilai output R sebesar 0.775 gaya kepemimpinan dengan disiplin kerja pegawai berada dalam kategori hubungan yang tinggi. Maka hal ini bermakna gaya kepemimpinan camat merupakan faktor yang menentukan pegawai berprilaku disiplin. Semakin baik dan tinggi tingkat gaya kepemimpinan camat maka akan semakin tinggi pula disiplin kerja para pegawai. Sedangkan gaya kepemimpinan yang paling berpegaruh terhadap disiplin kerja pegawai adalah gaya kepemimpinan paternalistik di Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.
Kata Kunci : Gaya Kepemipinan, Disiplin Kerja Pegawai Kecamatan Labuhan
Ratu, dan Gaya kepemimpian Paternalistik
ABSTRACT
A subdistrict governmental organization to create effective, efficient, transparent and accountable public services and get participation from the public in the administration of its government should prioritize the discipline of employees. Discipline of work is
a very important factor in order to realize the goals of a government organization. The purpose of this study is to determine the influence of the Camat on employee discipline in the District of Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung. The purpose of this study is to determine the influence of influence Leadership Style Camat Against Employee Discipline In District Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung
The research method used in this research is quantitative research approach with explanatory research type of research. The location of this research is done in Labuhan Ratu Subdistrict of Bandar Lampung city, the number of respondents of this research is 29 people, the technique of determining the respondent by using sample group (Cluster Sample) which is the subdistrict employee consist of civil servant, Honorer and Satpol PP.
Based on the results of research by looking at the results of F test by using SPSS (Statistic Program For Social Science) by way of comparison between Fhitung with Ftabel significant level used 95%. The results obtained Fhitung 26.898> Ftable 2,545 thus Ha received or in other words leadership style positively affect employee discipline. The influence of the leadership style on the discipline of the subdistrict employee is 51.3%, 48.7% is influenced by other variables that are not studied. The
output value R of 0.775 leadership style with employee work discipline is in high relation category. So this means the leadership style of the sub-district is a factor that determines the employee behave in discipline. The better and higher the leadership style of the subdistrict head, the higher the discipline of the employees. While the most influential leadership style to employee discipline is paternalistic leadership style in the District Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.
Keywords: Style Leadership, Work Discipline Employees District of Labuhan
Ratu, and paternalistic leadership style
1116021016 AZWIN MAHMUDazwinmahmud@gmail.com2017-04-28T09:19:19Z2017-04-28T09:19:19Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26469This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/264692017-04-28T09:19:19ZANALISIS KEMAMPUAN ADMINISTRASI APARATUR DESA
DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA HANURA
KABUPATEN PESAWARAN
Kemampuan Administrasi Aparatur Desa Hanura dalam hal ini sudah memiliki kemampuan teknik dan kemampuan yang bersifat manusiawi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kemampuan Administrasi Aparatur Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Hanura Kabupaten Pesawaran.
Kemampuan administrasi aparatur Desa dilihat dari dua indikator yaitu, kemampuan teknis yang meliputi kemahiran, kecepatan dan tepat waktu dalam melayani masyarakat, dan kemampuan manusiawi yang meliputi tidak membeda-bedakan, adil dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan informan yaitu perwakilan masyarakat desa hanura, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data dianalisa secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa pada indikator kemampuan teknis kemahiran, kecepatan dan tepat waktu dalam melayani masyarakat semua informan menyatakan bahwa keseluruhan aparatur Desa Hanura sudah memiliki kemampuan teknis dalam menjalankan Administrasi Desa. Pada indikator kemampuan manusiawi tidak membeda-bedakan, adil dan lebih mementingkan kepentingan masyarakat, sebagian informan mengatakan adil dengan kemampuan manusiawi aparatur Desa Hanura karena semua masyarakat merasa adil serta dinilai sudah teliti dan adil dalam pelaksanaan tertib Administrasi Desa serta sudah menjalakankannya sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kecamatan Teluk Pandan. Yang menunjukan bahwa aparatur Desa sudah mampu untuk menyelenggarakan tertib Administrasi Desa. Hal tersebut dilihat berdasarkan kemampuan aparatur Desa dalam melayani masyarakat dan sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan hasil dan proses layanan Administrasi Desa tersebut kepada Pemerintah Kecamatan Teluk Pandan.
Kata Kunci: Kemampuan Administrasi, Aparatur Desa, Pelayanan Administrasi
ABILITY ANALYSIS APPARATUS VILLAGE ADMINISTRATION IN
PUBLIC SERVICE IN THE VILLAGE HANURA
DISTRICK PESAWARAN
Village Administrative Apparatus ability Hanura in this case already has the technical capability and capacity that is human. The purpose of this study was to determine the ability of Administrative Reform of Public Services In the village In the village Hanura Pesawaran District.
The village administration capabilities apparatus viewed from two indicators, technical capabilities include proficiency, speed and timely in serving the community, and human capabilities that include not discriminate, fair and more concerned with the interests of society. This study uses qualitative research type, with informants that Village Community Representative Hanura, data was collected through interviews and documentation, then the data is analyzed qualitatively.
The results of this study indicate that the indicator technical ability finesse, speed and timely in serving the people all of the informants stated that the whole apparatus of the Village Hanura own technical abilities in running the Village Administration. On indicators human abilities do not discriminate, fair and more concerned with the interests of society, some informants say fairer with human abilities apparatus Village Hanura because all the people Mersa fair and is considered to be thorough and fair in the execution order of the administrative villages and already menjalakankannya in accordance with the guidelines given by Teluk Pandan. Which showed that the apparatus village has been able to organize orderly Village Administration. This can be seen by the capability of personnel in serving the community and the village has been able to account for the results and the process of administrative services to the Government of the village of Teluk Pandan.
Keywoord: Ability Administration, Reform Village, Administrative Services
1216021107 TECKY PRAYUDAteckyprayuda@yahoo.com2017-04-28T04:29:41Z2017-04-28T04:29:41Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26466This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/264662017-04-28T04:29:41ZPERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI GAYA KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKO WIDODO (Studi di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung)
Gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang suka keluar masuk kampung dan mendatangi rakyat atau biasa disebut dengan blusukan mendapat persepsi yang berbeda di kalangan masyarakat, ada yang mendukung gaya kepemimpinan tersebut namun tidak sedikit yang skeptis dan menganggap presiden Joko Widodo hanya melakukan pencitraan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat persepsi masyarakat mengenai gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan serta mengukur secara terperinci mengenai persepsi masyarakat mengenai gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 97 responden ada 66 responden (68%) yang memiliki persepsi positif terhadap gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo, 15 responden (15,5%) mempunyai persepsi netral dan 16 responden (16,5%) yang memiliki persepsi negatif terhadap gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal ini berarti bahwa sebagian besar masyarakat setuju dengan gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Kata kunci : persepsi, blusukan
PUBLIC PERCEPTION ABOUT THE LEADERSHIP STYLE OF PRESIDENT JOKO WIDODO
(Studied at Kampung Baru District, Bandar Lampung)
Leadership style of President Joko Widodo that comes into the village and meet the people, as known as blusukan got a different perception among the people, some people support the leadership style but not a few were skeptical and assume the president Joko Widodo only do the imaging.
The purpose of this study is to determine people's perceptions of leadership style of President Joko Widodo. This study uses descriptive methode with quantitative approach, because this research aims to depict or describe in and measure detail the public perception regarding the leadership style of President Joko Widodo.
The results of this study of 97 respondents there are 66 respondents (68%) have positive perception of the leadership style of President Joko Widodo, 15 respondents (15.5%) have neutral perception and 16 respondents (16.5%) have negative perception of the leadership style of President Joko Widodo. This indicates that most people agree with the leadership style of President Joko Widodo.
Keywords : perception, blusukan
1216021118 YOGI IRAWANyogiirawan4@gmail.com2017-04-27T08:20:27Z2017-04-27T08:20:27Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26461This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/264612017-04-27T08:20:27ZIMPLEMENTASI PEMEKARAN DESA GADING KENCANA DALAM PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKATABSTRAK
Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat ini didasarkan atas rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sehingga berdasarkan pra riset dan pengamatan peneliti sebelumnya mendapatkan hasil bahwa pemekaran Desa Gading Kencana memiliki unsur politik. Hal ini di tegaskan lagi dengan statement mayoritas masyarakat yang mengatakan ” kami bukan memekarkan diri melainkan kami dimekarkan”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Implementasi Pemekaran Desa Gading Kencana dalam Peningkatan Sosial Ekonomi Masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif yang di dasarkan pada data kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah dari Dimensi Politik terdapat intervensi politik yang kuat dari pemerintah Daerah dan elit politik masyarakat untuk memekarkan desa Gading Kencana, dimensi administrasi pemekaran desa Gading Kencana sudah memenuhi syarat administrasi. Akan tetapi kelayakan tersebut dikarenakan gabungan antara Desa Marga Kencana dan Desa Karta Sari, Dari Dimensi Kesenjangan Wilayah Pemekaran Desa Gading Kencana membuat rentang kendali Semakin Baik, serta akan Memberikan pelayanan yang lebih efektip indikator Sosial Ekonomi Masyarakat Pemekaran Desa Gading Kencana baru menunjukan peningkatan pada bidang Infrastruktur jalan raya. Akan tetapi Pemekaran tersebut Belum menunjukan adanya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan belum terdapat peningkatan pada pendapatan dan perekonomian masyarakatnya.
kata kunci : Politik, Pemekaran Desa. Sosial Ekonomi.
1316021078 SYAIFULLOHsfullah@ymail.com2017-04-27T01:48:01Z2017-04-27T01:48:01Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26429This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/264292017-04-27T01:48:01ZSTRATEGI DINAS PETERNAKAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN (Studi di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)Kecamatan Pesisir Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pesisir Barat yang sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Sebagai wilayah yang memiliki potensi kelautan tidak serta-merta menjadikan kehidupan nelayan menjadi sejahtera, banyak persoalan yang dihadapi seperti; kurangnya tempat pelelangan ikan, pabrik es, stabilitas harga, alat tangkap tradisional, infrastruktur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemberdayaan Nelayan Di Kecamatan Pesisir Tengah.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara dengan sembilan informan yang sudah ditentukan. Dengan fokus penelitian; (a) Penyadaran, (b) Pengkapasitasan dan, (c) Pendayaan.
Adapun hasil penelitian sebagai berikut:
1. Tahap penyadaran, pada tahap ini Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan telah melakukan sosialisasi kepada nelayan. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Tegal dengan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (DP2K) Kabupaten Pesisir Barat.
2. Tahap Pengkapasitasan, pada tahap ini Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan telah melakukan pelatihan terhadap masyarakat nelayan. pelatihan yang dilakukan mengusung tema pembuatan jaring gillnet, perawatan dan perbaikan mesin perahu.
3. Tahap Pendayaan, dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan diperoleh keterangan bahwa kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap nelayan. Nelayan mendapatkan pengetahuan cara perawatan dan perbaikan mesin kapal serta tambahan skill terkait cara pembuatan jaring gillnet.
Kata Kunci : Strategi, Tahapan Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan
STRATEGY OF WEST PESISIR DISTRICT’S ANIMAL HUSBANDRY, FISHERIES AND MARINE DEPARTMENT IN THE EMPOWERMENT OF FISHERMEN
(Study in Central Pesisir Subdistrict, West Pesisir District)
Central Pesisir Subdistrict is one of the districts in the West Pesisir where some community members work as fishermen. As a potential area of marine does not automatically make the lives of fishermen being prosperous, many problems faced such as; lack of fish auction, ice factory, price stability, traditional fishing equipment, infrastructure. The purpose of this study is to determine strategy of West Pesisir District’s Animal Husbandry, Fisheries And Marine Department in the empowerment of fishermen in Central Pesisir Subdistrict.
The type of research is descriptive research with qualitative approach. The collected data comes from interviews with nine informants who have been determined with the focus of research; (A) awareness, (b) capacity and, (c) Empowerment.
The research results as follows :
1. Awareness stage : at this stage The Animal Husbandry, Marine and Fisheries Department has conducted socialization to fishermen. This activity is the result of cooperation between the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries through the Agency for Human Resources Development and Empowerment. Tegal Education and Training Center for Fisheries with the Animal Husbandry Department of Fisheries and Marine West Pesisir District.
2. Capacity stage : at this stage, Animal Husbandry, Marine and Fisheries Department has conducted training for fishing communities. Training is conducted on the theme of making gillnets, maintenance and repair of boat engines.
3. Empowerment stage : from the activities that have been carried out by The Animal Husbandry, Marine and Fisheries Department obtained information that these activities have a positive impact on the fishermen. Fishermen get knowledge of how the maintenance and repair of ship engines and additional skills related to ways of making gillnets.
Keywords: strategy, empowerment stage, fishermen community1216021094 RANGGA PERDANAranggaperdana19@gmail.com2017-04-27T01:47:45Z2017-04-27T01:47:45Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26430This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/264302017-04-27T01:47:45ZIMPLEMENTASI NILAI BUDAYA KEARIPAN LOKAL LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(Studi Desa Negeri Besar Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)Desa Negeri Besar merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan yang memiliki nilai budaya kearipan lokal lampung yang terkandung dalam Piil Pesenggiri prinsip kehormatan selalu berpasangan, juluk berpasangan dengan adok, nemui dengan nyimah, nengah dengan nyappur, sakai dengan sambai. Juluk adek terprogram, keberhasilan, nemui nyimah prinsip ramah, terbuka dan saling menghargai, nengah nyappur prinsip suka bergaul, terjun dalam masyarakat, kebersamaan, kesetaraan, dan sakai sambaian prinsip kerjasama, kebersamaan.
Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui Implementasi Nilai Budaya Kearipan Lokal Lampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari hasil wawancara. Dengan fokus penelitian; (a) Juluk adok, (b) Nemui nyimah, (c) Nengah nyappur dan, (d) Sakai Sambaiyan.
Adapun hasil penelitian ini Kearipan Lokal Lampung nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya.Juluk adok identitas masyarakat lampung dikeluarganya. juluk adok ini akan terus jadi turun temurun, Nemui nyimah menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, Nengah nyappur sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan rasa toleransi yang tinggi antar sesamanya..Nengah-nyappur menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan.Sakai sambaiyan menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya.
Kata Kunci :Implementasi , Kearipan Lokal, Pemerintahan Desa.
IMPLEMENTATION OF CULTURAL VALUES LAMPUNG LOCAL WISDOM IN THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT (Study at Negeri Besar Village, Negeri Besar Sub-district, Way Kanan District)
Negeri Besar village is one village in the Negeri besar sub-district, Way Kanan district who have Lampung cultural values of local wisdom contained in Piil Pesenggiri the principle of honor always in pairs, juluk paired with adok, nemui with nyimah, nengah with nyappur, sakai with sambai. Juluk adek programmatic, success, nemui nyimah friendly principles, open and respectful, nengah nyappur principle of gregarious, go to the community, togetherness, equality, and sakai sambaian the principle of cooperation, togetherness. The purpose of this research is to know the Implementation of Cultural Values Lampung Local Wisdom in the Implementation of Village Government in the negeri besar village way kanan district. Type of this research is descriptive research with a qualitative approach. The collected data comes from the interviews. With research focus; (a) Juluk adok, (b) Nemui nyimah, (c) Nengah nyappur dan, (d) Sakai Sambaiyan.
The results of this research Lampung Local Wisdom, the values and norms applicable in a society that is believed to be true. Juluk adok identity of lampung society in the family. Juluk adok will continue to be hereditary. Nemui nyimah creating an attitude of intimacy and harmony and friendship is an obligation for a family of Lampung people in general to maintain a relationship, Nengah nyappur gregarious and friendly attitude foster the spirit of cooperation and a high tolerance with one another. Nengah nyappur describe that Lampung community members prioritizes a sense of kinship does not distinguish the tribe, religion, grade, origin and class. Sakai sambaiyan show a high sense of participation and solidarity to a variety of personal and social activities in general.
Keyword: Implementation, Local Wisdom, Village Government.1216021082 NEKROMAwan_nekroma@gmail.com2017-04-17T06:02:05Z2017-04-17T06:02:05Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26247This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/262472017-04-17T06:02:05ZSTRATEGI MARDIONO DALAM KONTESTASI PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG (PILKAKAM) MENGHADAPI CALON PETAHANA DI KAMPUNG TANJUNG SERUPA KECAMATAN PAKUAN RATU KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016Siswanto adalah Kepala Kampung Tanjung Serupa yang mencalonkan kembali pada Pemilihan Kepala Kampung Tanjung serupa. Pada umumnya petahana yang ikut kembali dalam pemilihan akan menang, karena petahana mempunyai akses dalam berbagai hal. Namun kenyataannya petahana pada Pemilihan Kepala Kampung Tanjung Serupa, petahana kalah oleh Mardiono seorang warga biasa. Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Mardiono menghadapi petahana tersebut dalam pemilihan Kepala Kampung Tanjung Serupa tahun 2016.
Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi, analisis data dilakukan dengan reduksi data, menampilkan data, triangulasi data dan mengambil kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap temuan penelitian di lapangan tentang Strategi Mardiono Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Kampung Menghadapi Calon Petahana Di Kampung Tanjung Serupa Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan Tahun 2016, maka dapat di simpulkan bahwa: pemilihan Kepala Kampung adalah faktor penting dalam menentukan masa depan Kampung mereka, karna itu masyarakat sejak awal sudah memberikan kriteria seorang calon yang akan di pilih. Yaitu terdapat strategi Mardiono dalam menghadapi calon petahana dalam pemilihan kepala Kampung tahun 2016. Dimana calon kepala Kampung Tanjung Serupa dengan mendatangi rumah-rumah warga meminta dukungan dan menawarkan program perbaikan jalan antar dusun, dan menjadikan Kampung Tanjung Serupa, aman, damai dan sejahtra bagi masyarakat Tanjung Serupa.
Kata Kunci: Strategi, Pemenangan.
MARDIONO'S STRATEGY IN WINNING THE VILLAGE HEAD ELECTION AGAINST INCUMBENT IN TANJUNG SERUPA
VILLAGE PAKUAN RATU SUB-DISTRICT,
REGENCY OF WAY KANAN IN 2016
Siswanto was the Head of Tanjung Serupa Village who participated in the election of village head of Tanjung Serupa as an incumbent. In general, the incumbent would likely to win the election since he has access to various things. But in fact, the incumbent in the Village Head Election of Tanjung Serupa was defeated by Mardiono, a candidate from ordinary residents. The purpose of this research is to find out the strategy of Mardiono in defeating the incumbent in the election of Village Head of Tanjung Serupa in 2016.
The research method was done using qualitative research with descriptive approach. The data sources were gathered from interviews and documentation, while the data analysis was done by means of data reduction, data display, triangulation and conclusions.
Based on the result and discussion of the research, it can be concluded that the strategy of Mardiono against the incumbent in the Election of Village Head of Tanjung Serupa, Pakuan Ratu Sub-district, Regency of Way Kanan in 2016 were based on several points: the election of village head was an important event in determining the future of their village, thus the community have put certain criteria of a candidate they would select. Therefore, Mardiono as one of the candidates had to defeat the incumbent in the village head election in 2016. In this straegy, the candidate of village head of Tanjung Serupa would visit each house of the village residents in order to gain supports by offering road repair, and promising Tanjung Serupa Village, safe, peaceful and prosperous.
Keywords: Strategy, Victory
1216021061 KHOIRUL ANWARkhoirulanwar@gmail.com2017-04-12T06:27:10Z2017-04-12T06:28:11Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26221This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/262212017-04-12T06:27:10ZPEMASARAN POLITIK PASANGAN AGUS ISTIQLAL DAN ERLINA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2015Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau Negara demokrasi, dan salah satu perwujudan dari demokrasi di Indonesia adalah dengan diselenggarakannya pemilu secara langsung baik pemilihan Presiden, Gubernur, maupun Bupati atau Walikota. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat terjadi persaingan yang cukup ketat antara pasangan calon, dengan selisih hanya 1.069 suara, hal ini menunjukkan pemasaran politik yang dilakukan oleh pasangan Agus Istiqlal dan Erlina cukup baik sehingga dapat memenangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaiman marketing politik yang dilakukan pasangan Agus Istiqlal dan Erlina dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang didasarkan pada data kualitatif.
Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan pendekatan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan pasangan Agus Istiqlal dan Erlina adalah Marketing politik dengan menggunakan tiga model yaitu push, pull, dan pass marketing. Ketiga model ini dilakukan pendekatan secara kekeluargaan, atau lebih tepatnya dengan cara melakukan pendekatan melalui kelompok adat dan organisasi agama yang ada, hal ini bertujuan agar kegiatan pemasaran yang dilakukan dapat lebih optimal dan strategi yang digunakan dapat lebih tepat sasaran. Selanjutnya saran yang dapat diberikan adalah pada push marketing kegiatan kampanye yang berorientasi pada pendidikan politik sebaiknya lebih ditingkatkan dan dilakukan secara berkesinambungan, untuk pull marketing janji yang telah mereka ucapkan melalui media sebaiknya ditepati, sedangkan untuk pass marketing Tim Pemenangan dituntut menindak lanjuti janji - janji yang mereka buat kepada tokoh tokoh yang telah mereka sepakati sebelumnya.
Kata Kunci: Strategi, Marketing Politik, Calon Bupati dan Wakil Bupati
MARKETING POLITICS AGUS ISTIQLAL DAN ERLINA
IN ELECTIONS REGENT AND VICE REGENT OF WEST COAST
IN 2015
The Preamble of the 1945 Constitution states that the Republic of Indonesia is a country whose sovereignty of the people or the state of democracy, and one of the manifestations of democracy in indosesia is the direct elections held on both the Presidential election, the governor, or regent or mayor. On the Election of Regent and Vice Regent of the West Coast occurred a tight competition between the candidate, by a margin of just 1,069 votes, it demonstrates political marketing is done by the Agus Istiqlal and Erlina well enough that they can win the election Regent and Vice Regent of the West Coast 2015. This study aims to identify and analyze how political marketing from Agus Istiqlal and Erlina which is a candidate for regent and vice regent in west coast district elections. This research uses descriptive method thst is based on qualitative data. The conclusion of the study is the metod used by Agus Istiqlal And Erlina teans is political marketing using three models : push, pull and pass marketing. The thord model of this approach is acimbly. Further advice can be given is on push marketing campaign oriented political education should be improved and done continuously, in order to pull marketing campaign team should do and fulfill the promise they gave at the time of campaigning notably, weheras to pas marketing team is winning demnded actions against up on the promise of a promise they made to the figures that previously agreed.
Keyword : strategy, marketing politics, regent and vice regent candidate1216021096 RIAN RINANDAriyanrinanda23@gmail.com2017-04-07T04:29:30Z2017-04-07T04:29:30Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/26167This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/261672017-04-07T04:29:30ZANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PENYESUAIAN TARIF PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PBB DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung)Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam
mengoptimalkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menempuh kebijakan
menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
hingga mencapai 300%, terutama pada wilayah atau jalan tertentu yang tingkat
pertumbuhannya pesat, tetapi faktanya justru menurunkan kepatuhan masyarakat
dalam membayarkan PBB.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan penyesuaian
tarif pajak bumi dan bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar
PBB di Kota Bandar Lampung
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, dengan mengambil informan
dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung dan wajib pajak.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis
secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan: Kebijakan penyesuaian tarif pajak bumi dan
bangunan berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
PBB di Kota Bandar Lampung. Pada satu sisi Pemerintah Kota mengharapkan
dengan diberlakukannya Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun
2013 akan meningkatkan perolehan PBB namun pada kenyatannya setelah
diberlakukannya peraturan tersebut justru menurunkan kepatuhan masyarakat.
Penerimaan PAD Kota Bandar Lampung dari sektor PBB mengalami penurunan
dari tahun 2013 yang mencapai 88,03% (sebelum diberlakukan peraturan)
dibandingkan Tahun 2014 yaitu 70,17% dan 2015 yaitu 68,05% (setelah
diberlakukan peraturan). Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
mengalami penurunan setelah kenaikan NJOP PBB, dan banyaknya keluhan dari
masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap kenaikan PBB oleh
pemerintah kota Bandar Lampung.
Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Penyesuaian Tarif, Kepatuhan
ABSTARCT
Efforts made by the Government of Bandar Lampung in optimizing local tax
revenues is by taking a policy to raise the Tax Object Selling Value of Land and
Building Tax to reach 300%, in particular in regions or specific paths that rapid
growth rate.
The purpose of this study was to analyze the impact of policy adjustment in Land
and Building Tax to the Taxpayer Compliance in Bandar Lampung
This study uses a type of qualitative research, by taking the informant of the
Regional Revenue Office Bandar Lampung and the taxpayer. Data were collected
by interview and documentation. Data were analyzed qualitatively with the stages
of data reduction, data presentation and conclusion.
The results showed: Policy adjustment of property tax rates have a negative
impact on tax compliance in paying of Land and Building Tax in Bandar
Lampung. On the one hand, the City expects the application of the Regulation
Mayor Bandar Lampung No. 4 of 2013 will increase the acquisition of the United
Nations but in reality after the enactment of these regulations actually reduce
compliance community. Bandar Lampung revenue acceptance of the Land and
Building Tax sector decreased from the year 2013 which reached 88.03% (prior to
the enforcement rules) compared to 2014 is 70.17% and in 2015 is 68.05% (after
applicable regulations). Compliance of the tax has decreased after the Land and
Building Tax rise, and the number of complaints from the public due to lack of
socialization to the rise in Land and Building Tax on Bandar Lampung.
Keywords: Impact of Policy, Tariff Adjustment, Compliance1216021073 META FITRIANI meta_fitriani@yahoo.co.id2017-03-07T07:03:21Z2017-03-07T07:03:21Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25990This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/259902017-03-07T07:03:21ZPENGARUH ALAT PERAGA KAMPANYE TERHADAP PARTISIPASI POLITIK DI KELURAHAN SUMBER REJO PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH BANDAR LAMPUNG 2015Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pemilihan menjadi salah satu tanda kesuksesan Komisi Pemilihan umum (KPU) dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Namun bentuk partisipasi Golongan Putih (Golput) masih terdapat saat pemilihan. Dengan adanya fenomena tersebut dibutuhkan gerakan untuk lebih mengkampanyekan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemilih. Penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagai media yang gratis diharapkan mampu menjangkau masyarakat guna mempengaruhi partisipasi politik dan memberikan bekal informasi serta mampu mengajak semua kalangan pemilih untuk memilih dalam menentukan kepala daerah. Penempatan APK di lokasi yang strategis di lingkungan Kelurahan Sumber Rejo menjadi hal yang menarik untuk dilihat seberapa besar pengaruhnya serta melihat sejauh mana pengaruh APK terhadap Partisipasi politik di Kelurahan Sumber Rejo Pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilakukan di TPS 5 dan 8 sebagai tempat yang terdekat dengan lokasi APK di Kelurahan Sumber Rejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian Explanatory Research dengan menggunakan teknik pengambilan sampel adalah sampling sistematis. Berdasarkan uji jalur pengaruh alat peraga kampanye melalui pengetahuan politik terhadap partisipasi politik yakni pengaruh alat peraga kampanye terhadap pengetahuan politik sebesar 13,84%, pengaruh pengetahuan politik terhadap partisipasi politik sebesar 18,40%, pengaruh tidak langsung alat peraga kampanye melalui pengetahuan politik terhadap partisipasi politik sebesar 15,95%, dan pengaruh langsung alat peraga kampanye melalui pengetahuan politik terhadap partisipasi politik sebesar 48,18%. Sedangkan pengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini adalah 51,82%. Alat peraga kampanye memiliki korelasi terhadap pengetahuan politik dan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Arah korelasi yang terjadi adalah positif artinya semakin sering masyarakat melihat alat peraga kampanye dan memberikan pengetahuan politik yang diserap pada diri seorang pemilih maka partisipasi politik masyarakat Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung cenderung pengaruhnya semakin tinggi.
Kata Kunci: Alat Peraga Kampanye, Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah.
THE EFFECT OF TOOL FIGURE CAMPAIGN AGAINST POLITICAL PARTICIPATION IN THE VILLAGES SUMBER REJO HEAD OF REGIONAL ELECTIONS IN BANDAR LAMPUNG 2015
Community participation in elections becomes one of the signs of success Commission of Elections (KPU) in organizing the local elections (elections). However, the form of participation White Group (Abstentions) there are still elections. With the phenomenon of the required movement for more campaigning and providing information needed by voters. Usage Viewer Tool Campaign (APK) as the media is free is expected to reach communities in order to influence political participation and also write the provision of information and to be able to invite all voters to vote in determining the head. APK placement in a strategic location in the village Sumber Rejo be interesting to see how big an impact as well as see how far the influence of APK on political participation in village Sumber Rejo At local elections Bandar Lampung. The study is using approach to research the applicability to the type of research Explanatory Research by using the techniques of sampling is a sampling of systematic. Based on the path of the tool of campaign through knowledge of political political participation that is the influence of the tools of campaign to the knowledge of politics at 13, 84 %, the influence of knowledge of political political participation of 18, 40 %, the influence not just the tool of campaign through knowledge of political political participation of 15, 95 %, and a direct influence the tools the campaign through knowledge of political political participation of 48, 18 %. While the influence of other variables that aren't pursuing in this study is 51, 82 %. Props campaign has a correlation to the political knowledge and influence people's political participation in Sumber Rejo village sub district of Bandar Lampung Kemiling. Direction is a positive correlation exists means that the more often people see props campaign and give political knowledge absorbed in itself a voter, political participation Sumber Rejo Village community Kemiling District of Bandar Lampung City tended to influence the higher.
Key word : the tool of the campaign, participation politics, Selection of the head of the region.
1216021117 YOGA SWASONOyogaswasono@gmail.com2017-03-07T06:34:48Z2017-03-07T06:34:48Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25994This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/259942017-03-07T06:34:48ZEFEKTIFITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KECAMATAN TELUK BETUNG TIMUR BANDAR LAMPUNGMusrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat masih belum bisa teratasi, khusunya di daerah Teluk Betung Timur. Bencana banjir yang melanda setiap tahun belum juga diatasi oleh pemerintah. Banyak usulan yang disepakati bersama dalam musrenbang hanya bisa ditampung tanpa ada tindak lanjut dan sedikit yang terealisasi.
Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Adapun Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan empat indikator menurut Ryan Nugroho dan Wrihatnolo yaitu sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, pelaksanaan musrenbang kecamatan tidak berjalan dengan efektif. Meskipun dalam indikator sitematis dan terpadu sudah efektif tetapi dalam indikator transparan dan akuntabel tidak efektif yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan musrenbang. Masih banyak usulan-usulan yang mendapat skala prioritas dalam musrenbang kecamatan yang belum juga di realisasi pembangunannya, sehingga pembangunan yang dibutuhkan masyarakat belum dapat diatasi oleh pemerintah daerah.
Kata kunci : Efektifitas Musrenbang, Perencanaan, Kecamatan Teluk Betung Timur.
ABSTRACT
Musrenbang public consultation is the main medium used by the government to prepare national and regional development plans in Indonesia. But in reality, the development needs still can not be resolved, especially in area East Betung. floods that hit every year has not been solved by the government. Many proposals were agreed in musrenbang only be accommodated without any follow-up and a few are realized.
The purpose of this study is to determine the effectiveness of planning forums in Eastern District of Teluk Betung Bandar Lampung. The type of research used is descriptive qualitative. The technique of collecting data using interviews and documentation. This research used four indicators by Ryan Nugroho and Wrihatnolo that is systematic, integrated, transparent and accountable.
The results showed that, musrenbang districts do not run effectively. Although in skewering indicators and integrated indicators have been effective but in a transparent and accountable is not effective to cause failure to make goals musrenbang. There are still a lot of proposals that receive priority in any sub musrenbang also in the realization of its development, so that the development needs of society cannot be solved by local governments.
Keywords: Effectiveness Musrenbang, Planning, Teluk Betung East.
1116021031 Ade Septia Nugrahaadhe459@gmail.com2017-03-07T04:44:23Z2017-03-07T04:44:23Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25995This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/259952017-03-07T04:44:23ZKINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLAAN GELANGGANG OLAHRAGA DALAM PEMELIHARAAN PUSAT KEGIATAN OLAH RAGA (PKOR) WAY HALIM KOTA BANDAR LAMPUNG
ABSTRAK
Berubahnya lingkungan PKOR Way Halim sebagai tempat olahraga yang nyaman menjadi kawasan perdagangan tentu membuat masyarakat kurang antusias dalam melakukan kegiatan olahraga. Kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Gelanggang Olahraga patut dipertanyakan apakah sudah dijalankan secara baik atau ada faktor lain yang membuat tempat itu kini menjadi kawasan perdagangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Gelanggang Olahraga dalam memelihara dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam kegiatan olahraga Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Gelanggang Olahraga masih belum baik dalam melakukan pemeliharaan maupun dalam pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari aspek produktifitas, kualitas pelayanan, responsivitas dan akuntabilitas dimana pada empat aspek indikator ini UPTD tidak bekerja secara maksimal termasuk kurang disiplinnya para pegawai dan bentuk pelayanan yang kurang maksimal ditemukan pada empat indikator ini, sedangkan indikator responsibilitas masih diupayakan secara baik oleh UPTD dalam merespon masyarakat, meski memiliki kendala dalam penyediaan dan pendanaan tentunya.
Kata Kunci : Produktifitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibility, dan Akuntabilitas
ABSTRACT
The The changing environment PKOR Way Halim as a sport that's comfortable being trade area would make people less enthusiastic in sports activities. Performance Technical Implementation Unit (UPTD) Management of Sports is questionable whether it is run properly or there are other factors that make the place it is now a trade area.
This study aimed to describe the performance of the Technical Implementation Unit Office of Sports Management in maintaining and providing services to the community in sports activities Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation.
The results of this study indicate that the performance of the Technical Implementation Unit Office of Sports Management is still not good at doing maintenance and in service. It can be seen from the aspect of productivity, quality of service, responsiveness and accountability where the four aspects of this indicator UPTD do not work optimally, including lack of discipline of employees and the type of services that is less than the maximum found on four of these indicators, while the indicator responsibility still be pursued in good by UPTD in responding to the community, despite the constraints in the provision and funding of course.
Keywords: Productivity, Quality of Service, Responsiveness, Responsibility, and Accountability
1116021083 PRAYOGA ADI PUTRA yogaadiputra23@gmail.com2017-03-03T06:38:59Z2017-03-03T06:38:59Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25945This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/259452017-03-03T06:38:59ZPERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
PEKON GADINGREJO TIMUR KECAMATAN GADING REJO
KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PEKON
TAHUN 2013-2019ABSTRAK
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan suatu Lembaga atau
wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa
dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di
bidang pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon adalah
satu-satunya dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat
arah kebijakan terkait prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pekon.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan LPM Pekon
Gadingrejo Timur dalam penyusunan RPJM-Pekon tahun 2013-2019, dengan 3
(tiga) indikator tugas dan fungsi dari LPM sendiri, antara lain : memberdayakan
masyarakat desa dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif,
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, serta penampungan dan
penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
Okta Purnama
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif,
artinya penelitian dengan mengelola data dan fakta yang ada untuk selanjutnya
peneliti analisis yang berkaitan dengan peran LPM Pekon Gadingrejo Timur
dalam penyusunan RPJM-Pekon tahun 2013-2019. Sumber data berasal dari hasil
wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LPM Pekon Gadingrejo Timur
berperan aktif dalam penyusunan RPJM Pekon tahun 2013-2019 meski kurang
maksimal dikarenakan beberapa faktor, yaitu : minimnya sumberdaya pengurus
yang aktif, kurangnya koordinasi internal LPM, kurang teragendakan sosialisasi
dari LPM ke masyarakat terkait penyerapan aspirasi pembangunan, dan tidak ada
tunjangan operasional yang dianggarkan oleh Pemerintah Pekon untuk LPM.
Kata kunci : peranan, LPM, RPJM
ABSTRACT
Institute for Community Empowerment (LPM) is an institution or a container that
is formed on the initiative of the community as partners in accommodating the
village government and realize the aspirations and needs of the community in the
field of development. Medium Term Development Plan Village is the only one
planning document for the period of 6 (six) annual contains the policy direction
related priorities, programs, activities and needs the village. The problem in this
research is how the role of LPM East Gadingrejo Village in the preparation of its
medium term development plan village years 2013-2019, with three (3) indicators
of the duties and functions of the LPM itself, among other things: empowering
rural communities in participatory development plan, implement and control
development, as well as storage and distribution of community aspirations for
development.
Okta Purnama
The method used is qualitative descriptive approach, meaning research by
managing the data and facts for subsequent analysis researcher with regard to the
role of LPM East Gadingrejo Village in the preparation of its medium term
development plan village years 2013-2019. Source of data derived from
interviews and documentation. Data analysis was performed with data reduction,
data presentation and conclusion.
The results of this study indicate that the LPM East Gadingrejo Village active role
in RPJM of Village years 2013-2019 despite the lack of maxi mal due to several
factors, namely: the lack of an active management of resources, a lack of internal
coordination LPM, LPM lacking in the agenda of socialization of society related
to absorption development aspirations, and no operational allowances budgeted by
the Government Village for LPM.
Keywords: role, LPM, RPJM(1016021081) SKRIPSI OKTA PURNAMA purnamaokta92@gmail.com2017-03-02T07:34:22Z2017-03-02T07:34:22Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25931This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/259312017-03-02T07:34:22ZKINERJA APARATUR PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DALAM PENGAWASAN TERHADAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Inspektorat Kota Bandar Lampung)
Kinerja Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kota Bandar Lampung merupakan hasil kerja atau prestasi kerja yang berhasil dicapai dari kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Bandar Lampung. Kegiatan pengawasan tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk mengawal pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah agar tidak menyimpang dari aturan yang telah ditentukan. semakin efektif pengawasan yang dilakukan APIP, maka akan sedikit tindak penyelewengan di setiap SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Namun hingga saat ini masih sering terjadi kasus-kasus penyelewengan yang merugikan anggaran daerah, hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan APIP masih lemah. Penelitian ini ingin mendeskripsikan kinerja APIP dalam pengawasan terhadap SKPD di Kota Bandar Lampung guna menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindak penyelewengan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja APIP dalam pengawasan terhadap SKPD belum optimal. Hal ini disebabkan karena masih terhadapat kasus yang menyebabkan kerugian daerah belum selesai ditangani, kemampuan dan pengetahuan kerja aparatur pengawas yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, belum memadainya untuk pelaksanaan diklat bagi seluruh aparatur pengawas, masih kurangnya inisiatif yang dilakukan oleh APIP, belum memadainya sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan serta budaya kerja yang ada dilingkungan kerja APIP masi kurang disiplin
kata kunci : Kinerja, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP),
Pengawasan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
THE WORK PERFORMANCE OF GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISORY APPARATUS (APIP) IN SUPERVISING
REGIONAL WORK UNITS (SKPD) IN THE GOVERNMENT
OF BANDAR LAMPUNG
(A Study In Bandar Lampung Inspectorate)
The performance of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) of Bandar Lampung is the result of work performance achieved from their supervisory activities of the regional work units (SKPD) in the Government of Bandar Lampung. The surveillance activities play a very important role to oversee the implementation of government administration and regional development in order to minimize deviation from the existing rules. The more effective the supervision is, the less corruption case will happen in every SKPD in the local government of Bandar Lampung. However, some frequent cases of fraud that is detrimental to the local budget remain unsolved, this indicates that the surveillance conducted by APIP is still weak. This research aims to describe the performance of APIP and oversight the sectors in the city of Bandar Lampung to create a clean governance from the acts of corruption. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. The data collection techniques were done through interview, observation and documentation. The data were analyzed using data reduction, data presentation, triangulation of data and conclusion.
The results showed that the performance of APIP in the supervision of SKPD has not been optimalized yet. This was because some cases which caused the loss of regional income remain unsolved, the ability and knowledge of the supervisor personnel were not in accordance with the field work, the inadequate implementation of education and training for all supervisor personnel, the lack of initiative by APIP, the inadequate means of mobility to supervise and also the lack of work culture's discipline in the work environment of APIP.
Keywords: performance, government internal supervisory apparatus (APIP), supervision, regional work units (SKPD)
1216021111 WAHID NUR ROHMANwahidnurrohman@gmail.com2017-03-01T07:01:28Z2017-03-01T07:01:28Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25888This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/258882017-03-01T07:01:28ZSTRATEGI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI
LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR
PEMERINTAH TAHUN 2015Masalah dalam penelitian ini adalah ada gejala rendahnya kinerja Aparatur
pemerintahan di Provinsi Lampung. Gejala ini dapat dilihat dari Prilaku aparatur
yang belum baik dan belum sesuai dengan harapan seperti masih ada pegawai
yang kurang mampu menjalankan tugas dan tanggungjawab sehingga dalam
menyelesaikan pekerjaan tidak tepat waktu walaupun selesai hasilnya tidak
maksimal. Gejala lain mengenai disiplin, terutama disiplin waktu masih terdapat
pegawai yang datang ke kantor terlambat begitu juga saat pulang kantor lebih dulu
sebelum waktunya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Strategi Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Propinsi
Lampung. penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis
penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitianya di
kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Adapun jenis data yang
digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara wawancara dan dokumentasi.
Dalam meningkatkan kinerja aparatur pegawai negeri sipil tahun 2015, Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah menggunakan empat strategi yaitu
strategi organisasi, strategi program, strategi pendukung sumber daya, strategi
kelembagaan. Untuk strategi organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung menggunakan Visi dan Misi sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja
pegawai. Untuk strategi program Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
merumuskan dua tujuan program yaitu: Meningkatkan kompetensi aparatur untuk
melaksanakan tugas jabatan secara profesional bertanggungjawab dan penuh
pengabdian serta Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur.
Kemudian pada strategi pendukung sumber daya Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung menyediakan fasilitas kerja yang lengkap dan modern serta
melakukan berbagai pelatihan dan pembinaan keterampilan dan mentalitas
pegawai. Sedangkan pada strategi kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung secara terus menerus melakukan pengembangan kemampuan
dan kompetensi pegawai serta melakukan evaluasi kemampuan dan kompetensi.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung secara langsung menjalankan keempat
strategi tersebut dengan baik dan telah menunjukkan hasil yang signifikan
terhadap peningkatan kinerja pegawai. Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis
menyarankan agar kiranya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung tahun
2015-2019 selain mampu menjalankan juga harus mampu mempertahankan
strategi-strategi tersebut dalam jangka panjang.
Kata Kunci: Strategi-strategi, Kinerja, Sumber Daya Manusia
abstract
The problem in this study are no symptoms of the poor performance of
government apparatus in Lampung Province. These symptoms can be seen from
the behavior of the apparatus that has not been good and has not been in line with
expectations as there are employees who are less capable of performing their
duties and responsibilities so that in completing the work is not finished on time
even though the results are not optimal. Other symptoms of the discipline,
especially discipline when there are employees who come to work late so was the
first time home office prematurely.
The purpose of this study is to Know Strategies Regional Personnel Agency
(BKD) in Improving Performance of Government Apparatus Lampung Province.
the author uses qualitative research methods to the type of research that is in use is
descriptive qualitative. Location penelitianya office Regional Employment Board
of Lampung Province. The type of data used are primary and secondary data. Data
collected by interview and documentation.
In improving the performance of the apparatus of civil servants in 2015, Regional
Employment Board of Lampung Province has been using four strategies, namely
the organization's strategy, program strategy, the strategy of supporting resources,
institutional strategy. For organizational strategy Regional Employment Board of
Lampung Province using the vision and mission as a reference in improving
employee performance. For program strategy Regional Employment Board of
Lampung Province formulated two objectives of the program are: Increase the
competence of personnel to carry out tasks in a professional office responsible and
dedicated and Improving the capacity and quality of service personnel. Then in
supporting strategies resources Regional Employment Board of Lampung
Province provide employment facilities are complete and modern as well as
conduct various training and coaching skills and mentality of employees. While
the institutional strategy Regional Employment Board of Lampung Province
continuously develop the skills and competencies of employees as well as
evaluating the ability and competence.
Based on the research results, it can be concluded that the Regional Employment
Board of Lampung Province directly run fourth with a good strategy and has
shown significant results to increased employee performance. Based on that
conclusion, the writer suggested that presumably Regional Employment Board of
Lampung Province in 2015-2019 besides being able to run also should be able to
maintain such strategies in the long term.
Keywords: Strategies, Performance, Human Resources
STRATEGI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)(1116021093) Rio Anggar Dennyrioanggardenny777@gmail.com2017-03-01T06:46:56Z2017-03-01T06:46:56Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25905This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/259052017-03-01T06:46:56ZPERSEPSI MASYARAKAT DESA KURUNGAN NYAWA TERHADAP POLITIK UANG PADA PILKADA PESAWARAN 2015Politik uang merupakan tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat lainnya agar mereka yang telah mendapatkan uang itu agar mengikuti keinginan orang yang memliki kepentingan tersebut. Politik uang pada pilkada pesawaran 2015 secara umum disebabkan oleh latarbelakang ekonomi masyarakat yang masih rendah, bentuk politik uang berupa pemberian sembako, media promosi dan fasilitas umum pada masyarakat serta berdampak pada objek eksploitas ipolitik pihak yang memiliki kekuasaan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan persepsi masyarakat desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran terhadap politik uang pada pilkada pesawaran 2015 melalui tiga aspek yaitu Penyebab politik uang, bentuk politik uang, dan dampak politik uang. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang dideskriptifkan, teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa pada aspek Kognitif, hampir seluruh informan menyatakan bahwa masyarakat sudah mengetahui tentang politik uang yang terjadi pada saat Pilkada Pesawaran tahun 2015. Pada aspek Afektif, seluruh informan menyatakan bahwa hampir setiap masyarakat memandang positif politik uang yang terjadi dengan, anggapan hal tersebut merupakan pendapatan tambahan bagi mereka. Pada aspek Konatif, sebagian besar informan menyatakan bahwa masyarakat yang menerima uang pemberian cenderung akan milih calon yang menggunakan politik uang tersebut.
Kata Kunci :Persepsi, PolitikUang, Pemilihan Kepala Daerah
PERCEPTION CONFINEMENT VILLAGE LIFE OF MONEY POLITICS ELECTIONS IN 2015 PESAWARAN
Money politics is an act of deviation from the campaign shaped in a way to give money to the investigator or other community that they have earned that money in order to follow the desires of those who possess these interests. Political money on Pesawaran 2015 election was generally caused by the economic background of the community is still low, the political form of money for the provision of food, media promotion and public facilities in the community as well as the impact on the political exploitation of the object that has the power.
The purpose of this study was to determine and describe the rural community's perception confinement Lives Gedong subdistrict Tataan Pesawaran District to money politics in the election Pesawaran 2015 by three aspects: the cause of political money, the form of money politics and political impact uang.Penelitian using qualitative research method dideskriptifkan , data collection techniques based on interviews, observation, and documentation.
The results of this study indicate that the cognitive aspect, almost all informants noted that people already know about the politics of money that occurred during the elections Pesawaran 2015. Affective aspects, throughout the informant stated that virtually every society a positive view of political money is going to, assuming it is an additional income for them. In the aspect of Conative, most informants stated that the people who received the Award money will tend to choose political candidates using the money.
Keywords: Perception, Money Politics, Regional Head Election
1216021059 JUNE RENALDU HERMAWANjunirenaldu95@gmail.com2017-02-27T02:33:14Z2017-02-27T02:33:14Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25764This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/257642017-02-27T02:33:14ZEVALUASI KEBIJAKAN PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNGABSTRAK Pertumbuhan minimarket di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya meningkat 20 (dua puluh) persen, dengan jumlah pertumbuhan tersebut dikhawatirkan akan mematikan warung tradisional. Untuk membangun sebuah minimarket telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Pembangunan Minimarket. Namun kebijakan ini belum dapat mengendalikan jumlah pertumbuhan minimarket yang semakin menjamur. Oleh karena itu kebijakan ini perlu dievaluasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Kota Bandar Lampung dengan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini adalah pada aspek technical feasibility telah tercapai secara tujuan namun masih lemah dalam penindakan pelanggaran sehingga belum memuaskan kelompok sasaran. Selanjutnya pada aspek economic dan financial possibility sudah terlaksana dengan baik pada sisi pembuatan namun masih lemah dalam penindakan sehingga menimbulkan hasil yang buruk bagi kelompok sasaran. Pada aspek political viability kebijakan ini tidak melanggar peraturan-peraturan sebelumnya. Namun, kebijakan ini tidak diterima oleh pedagang warung tradisional, karena kebijakan ini kurang memperhatikan kelompok sasaran. Pengusaha minimarket banyak yang tidak menjalankan kebijakan ini sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu pedagang warung tradisional kurang membutuhkan kebijakan ini karena mereka tidak dilibatkan dalam kebijakan tersebut. Selanjutnya aspek administrative operability pemerintah telah mengimplementasi dan mengawasi kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan saling bekerjasama dengan instansi-instansi lain.
Kata kunci : Evaluasi, Kebijakan Persyaratan dan Penataan, Minimarket.
ABSTRACT The Minimarkets growing in Bandar Lampung every year growth ranged 20 (twenty) percent, with the growing amount of it threatened to shut off traditional stalls. In building a minimarket was Mayor Regulation No. 11 Year 2012 on the Terms and Arrangement of Minimarket. But this policy can’t limit the number of minimarkets burgeoning growth. Therefore, this policy needs to being evaluate. The purpose of this study was to evaluate the Mayor Regulation No. 11 Year 2012 on Terms and Arrangement Minimarket. Type of research is descriptive with qualitative approach. The location of research at Bandar Lampung with purposive sampling technique. This study uses data collection techniques: interviews, observation and documentation.
The result of this research is the aspect of technical feasibility has been achieved but there is still a lot of interest constraints in its oversight so not satisfaction target group. Furthermore, the aspect of economic and financial possibility has been performing well on the manufacturing side, but still weak in supervision, causing poor outcomes for the target group. After the aspect of political viability of this policy does not violate the regulations beforehand. However, this policy was not accepted by traders traditional stalls, as these policies do not attention the values of social economy. Employers minimarket many do not implement this policy in accordance with the established by the government. So traders traditional stalls less need for this policy because they are not involved in the policy. Then the aspects of administrative operability the government has been implementing and survise this policy in accordance with applicable regulations and mutual cooperation with other agencies.
Keywords: Evaluation, Policy of Term and Arrangement, Minimarket.(1316021070) Rifky Febrihanuddinrifkyfebri1@gmail.com2017-02-23T06:21:11Z2017-02-23T06:21:11Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25672This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/256722017-02-23T06:21:11ZNETRALITAS DAN INDEPENDENSI SURAT KABAR HARIAN LAMPUNG POST DAN RADAR LAMPUNG DALAM PEMBERITAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan media massa agar bersifat netral dan independen dalam pemberitaan kampanye Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015. Realitas menunjukkan bahwa media massa pada pemilihan kepala daerah cenderung bias kepentingan politik dan memihak kepada kepentingan politik tertentu. Tujuanpenelitian ini untuk melihat netralitas dan independensi surat kabar harian Lampung Post dan Radar Lampung dalam pemberitaan pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2015.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi karena sifatnya yang obyektif sehingga tepat digunakan untuk melihat perbandingan dari kedua media. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua surat kabar harian tersebut menunjukkan adanya kecenderungan tidak netral dan independen. Berita politik seputar pemilihan kepala daerah pada Surat Kabar Harian Lampung Post sebanyak 70 berita dan Surat Kabar Radar Lampung sebanyak 62 berita yang diteliti. Berdasarkan enam indikator yang digunakan, yaitu personalisasi pada Lampung Post sebanyak 52,8% dan Radar Lampung sebanyak 70,96%. Sensasionalismepada Lampung Post sebanyak 32,8% dan Radar Lampung sebanyak 62,9%.Stereotypepada Lampung Post sebanyak 40% dan Radar Lampung sebanyak 46,7%. Juctaposition/linkages pada Lampung Post sebanyak 18,57% dan Radar Lampung sebanyak 29,032%. Selain itu,keberimbangan dan akurasi terdapat 98,5% pada Lampung Post dan 95,16% di Radar Lampung. Sementara pada kategori pemisahan fakta dan opini, kedua surat kabar menunjukkan tidak ada percampuran fakta dan opini yaitu sebanyak 0%.Berdasarkan hasil koding menunjukkan Lampung Post lebih baikdibandingkan Radar Lampung dalammenerapkannetralitasdanindependensi.
Kata kunci: Netralitas dan independensi, Pemberitaan pemilihan walikota.
NEUTRALITY AND INDEPENDENCY OF DAILY NEWSPAPERS LAMPUNG POST AND RADAR LAMPUNG IN REPORTING MAJOR ELECTION
IN BANDAR LAMPUNGIN 2015
This research is based on the demands of mass media to become neutral and independent in reporting local election campaigns in 2015. Reality showed that during the local elections period mass media tend to be biased by political interests and support some specific political interests. The goal in this research is to see the neutrality and independency of daily newspapers Lampung Post and Radar Lampung in reporting Major Elections in Bandar Lampung in 2015. The analysis method used in this research is content analysis because of the objective characteristic which is suitable to be used to see the comparison of both medias. The result showed that both daily newspapers tend to be used see the comparison of both media. There are 70 political news in Lampung Post and 62 political news in Radar Lampung that was observed in this research. Based on six indicators used in this research, there are 52,8% personalization in Lampung Post and 70,96% personalization in Radar Lampung, 32.8% sensationalism in Lampung Post and 62,9% sensationalism in Radar Lampung, 40% stereotype in Lampung Post and 46.7% stereotype in Radar Lampung, 18,57% juctaposition/linkages in Lampung Post and 29,032% juctaposition/linkages in Radar Lampung. Meanwhile, there are 98,5% balancy and accuracy in Lampung Post and 95,16% in Radar Lampung. Beside that, in separation of fact and opinion category both of newspapers showed that there are 0% mixing of fact and opinion during reporting local election campaigns in 2015. Based on the data showed that Lampung Post is better than Radar Lampung in applying the neautrality and independency.
Keywords: Neutrality and independency, major election reports.
1216021097 RIZKA FAJRIANTIfaidaazmi0303@gmail.com2017-02-21T04:53:20Z2017-02-21T04:53:20Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25647This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/256472017-02-21T04:53:20ZSTRATEGI PEMENANGAN HERMAN HN-YUSUF KOHAR DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA-WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PERIODE 2016-2021Pemilihan kepala daerah merupakan media masyarakat untuk menyalurkan hak
pilihnya untuk memilih calon kepala daerah terbaik sesuai harapannya. Bandar
Lampung pada tahun 2015 menyelenggarakan pilkada. Pilkada Bandar Lampung
diikuti oleh tiga pasangan calon. Hal yang menarik untuk diteliti yaitu pencalonan
kembali walikota petahana Herman HN. Herman yang pada pemilihan tahun 2010
memperoleh suara terbanyak, tentunya tidak terlepas dari strategi yang baik. Oleh
karena itu, pada pilkada Bandar Lampung tahun 2015, penulis melakukan
penelitian terkait strategi pemenangan Herman-Yusuf Kohar, yang merupakan
bagian penting dari pemenangan. Penelitian ini menggunakan tujuh indikator
menurut Firmanzah yang meliputi profil calon, jaringan, media, tokoh, program,
keluarga dan uang. Tipe penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif. Metode
pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, profil calon dipromosikan melalui
brosur dan baliho yang berisi visi, misi dan program yang ditawarkan. Jaringan
yang dibangun oleh tim yaitu jaringan organisasi dan jaringan partai. Media yang
digunakan untuk promosi yaitu media cetak, elektronik dan media sosial. Tokoh
yang digunakan yaitu tokoh agama, masyarakat, dan adat. Program yang
ditawarkan yaitu program bina lingkungan dan pembangunan infrastruktur. Untuk
meyakinkan keluarga dilakukan dengan dialog. Uang dalam kegiatan kampanye
dikelola oleh tim sehingga teratur dan tim mampu mencegah politik uang. Ketiga
kandidat sudah menerapkan tujuh indikator menurut Firmanzah, namun hanya
Herman yang mampu menunjukkan contoh konkrit dalam indikator program
seperti program biling dan pembangunan flyover.
Kata Kunci: Strategi Pemenangan, Pemilihan Kepala Daerah
ABSTRACT
The local elections is the public media to channel their right to vote to choose the best
suitable candidates for regional head hopes. Bandar Lampung in 2015 conducting elections.
Local head election of Bandar Lampung, followed by three pairs of candidates. It is
interesting to study in the research that the renomination of incumbent mayor Herman HN.
Herman HN that the elections of 2010 obtained a majority vote, of course, not in spite of a
good strategy. Therefore, on the Bandar Lampung head local election in 2015, the researcher
conducted a research on the winning strategy of Herman HN-Yusuf Kohar, which is an
important part of winning. This research uses seven indicators according Firmanzah covering
candidate profiles, network, media, leaders, programs, family and money. This type of
research is descriptive qualitative. Data collection methods used were interviews, observation
and documentation.
The results of this research show that, the profile candidates are promoted through brochures
and billboards containing the vision, mission and programs offered. The networks built by a
team that is the network of equality Yusuf Kohar work with employers and top network
organization and Herman HN-Yusuf Kohar that both administrators PDI-P and the
Democratic Party. Media used for promotion, namely print, electronic and social media.
Figures used by the team include religious leaders, community, indigenous and youth. The
program offered a program of environmental development and infrastructure development.
To convince the family done by socialization and dialogue. Money in the campaign activities
are managed by a team that regular money management and team were able to prevent
money politics. All three candidates have applied seven indicators according Firmanzah, but
only Herman were able to show a concrete program by indicators such as billing program and
flyover.
Keywords: Winning Strategies, the Regional Head Election 1116021031 DIO BALERIdio_baleri2yahoo.com78888888888882017-02-21T03:09:11Z2017-02-21T03:09:11Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25638This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/256382017-02-21T03:09:11ZDAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN TOKO SWALAYAN TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMURUMKM merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang tetap bertahan disaat Indonesia mengalami krisis ekonomi dan keuangan, UMKM mampu membuat Indonesia bertahan dan bangkit dari keterpurukan dan kesuliatan. Toko Modern seperti Indomaret dan Alfamart telah memasuki wilayah-wilayah Indonesia termasuk di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Kebijakan Perizinan Usaha Toko Swalayan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merupakan peraturan mengenai Kegiatan Industri dan Perdagangan. Berjalanya Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Daerah telah menimbulkan dampak yang positif dan negatif dalam kehidupan UMKM.
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Dampak Kebijakan Perizinan usaha Toko Swalayan terhadap UMKM, yang dilaksanakan di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif yang menggambarkan dan mendeskripsikan mengenai dampak kebijakan perizinan yang terkait dengan kehidupan UMKM di Kecamatan Sekampung Udik. Data dalam penelitian ini melalui proses wawancara, dokumentasi dan observasi.
Hasil penelitian ini adalah dampak kebijakan yang diharapkan dengan adanya perizinan usaha di Kecamatan Sekampung Udik ialah UMKM dapat menjual barang produksinya ke Indomaret dan Alfamart. Dampak kebijakan yang tidak diharapkan yaitu dengan hadirnya Indomaret dan Alfamart di Kecamatan Sekampung Udik ialah penurunan omset UMKM, Peluang usaha yang menurun dan meningkatnya pengangguran didalam UMKM. Dampak kebijakan yang terjadi pada kondisi sekarang ataupun kondisi yang akan datang yaitu dimasa yang akan datang diduga pendirian Indomaret dan Alfamart akan semakin berkembang dan UMKM akan semakin tersingkir dan untuk kondisi sekarang ini pertumbuhan Indomaret dan Alfamart cukup berkembang pesat sehingga UMKM mengalami kerugian.
Kata Kunci : Kebijakan, Perizinan, Swalayan,UMKM
THE EXTERNALITIES OF MINIMARKET LICENSING POLICY TOWARDS MICRO, SMALL DAN MEDIUM ENRERPRISES IN KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UMKM a micro small and medium that survive when Indonesia crisis economic and fanancial, UMKM able to make Indonesia survive and arise from the downturn and difficulties. Store Modern like Indomaret and Alfamart has entered regions Indonesia including in the Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Policy licensing attempt minimarket made by the local Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur is regulation of the activities of the industry and trade. The Passege of the policy made by the local government has impact positive and negative in life UMKM.
This research is aimed fo find out the exsternalities of minimarket licensing policy towards UMKM, which had been held in Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. The method used in this research was descriptive qualitative that illustrate and describe the impact of licensing policies associated with the life of UMKM in districts compatriot hick. Data in this research through interviews, documentation and observasi.
The results of this study is the impact of measures is expected by the licensing business Kecamatan Sekampung Udik, UMKM are able to sell goods production to Indomaret or Alfamart. The impact of measures is not expected that the presence of Indomaret or Alfamart in Kecamatan Sekampung Udik is a decrease in turnover of UMKM, business opportunities are declining and rising unemployment in UMKM. The impact of policy occurred in the current conditions or conditions that will come in the future, namely the establishment or Indomaret or Alfamart will be growing dan UMKM will be eliminated and for the current state and growth Indomaret and Alfamart growing rapidly enough so that UMKM suffer losses.
Keywords: Policy,Licensing,Supermarket,UMKM
1216021021 AYU OKTAVIANIayuoktaviani041093@gmail.com2017-02-10T02:31:29Z2017-02-10T02:31:29Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25528This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/255282017-02-10T02:31:29ZDAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN BUKIT CAMANG BANDAR LAMPUNGIsu pembangunan dan kelestarian lingkungan selalu dipandang sebagai dua kutub yang saling berlawanan, seperti halnya yang terjadi pada Bukit Camang. Bukit Camang merupakan kawasan HPL. Pada kawasan HPL seharusnya tidak boleh ada aktivitas pertambangan karena izin yang diberikan hanya untuk pembangunan perumahan. Namun, yang terjadi pada Bukit Camang diindikasikan sebagai pertambangan ilegal yang berdampak terhadap menurunnya fungsi bukit sebagai daerah resapan.
Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kebijakan perizinan pertambangan di Bukit Camang, dan untuk mengetahui dampak kebijakan perizinan perumahan dan aktivitas pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dilihat dari aspek ekonomi politik. Adapun penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksplanatori dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.
Hasil penelitian mengungkapkan fakta penelitian bahwa masalah pertambangan sangat erat kaitannya dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah (Pusat, Provisi, dan Kabupaten/Kota). Pada kasus pertambangan di Bukit Camang ditemukan fakta bahwa pertambangan di Bukit Camang tidak memiliki izin namun terus beroperasi selama berpuluh-puluh tahun. Hal ini disebabkan oleh lemahnya prosedur perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah pemberi izin. Selanjutnya dalam pengelolaan pertambangan di Bukit Camang dipengaruhi oleh rent seeking, yaitu pengalihan hak milik Bukit Camang menjadi milik pribadi untuk menangkap keuntungan secara pribadi juga.
Kata kunci: Kebijakan, Perizinan Pertambangan, Dampak
IMPACT OF MINING PERMIT POLICY TO ENVIRONMENT DAMAGE OF CAMANG HILL BANDAR LAMPUNG
Development and environmental sustainability issue is always seeing as two polar opposites, as were the case in Camang Hill. Camang Hill is a HPL area. In the HPL area should not be any mining activity because the permit that have been given is only for residence development. However, that happened in Camang Hill was indicated as ilegal mining activities that resulting damage to the decreasing hill’s fuction as a catchment area.
The aim of this research are to describe mining permit policy in Camang Hill, and to know residence development permit policy impact and minig activities to the environment damage from politcal economy’s aspect. Moreover this research is decriptive explanatory research with qualitative approach. Whereas collecting data’s method of this research are structured interview.
This research shows that mining’s problem is related close by distribution of authority between Government (Central, Province, and Regency/City). At mining case in Camang Hill, was found the fact that mining in Camang Hill haven’t had licence but still working by the decade. It was becaused by the weak permission procedure and control which is done by the relevant Government. Furthermore in mining management at Camang Hill is influenced by rent seeking, that is transfer of property right to be private property to catch benefit for it self.
Keywords: Policy, Mining Permit, Impact1216021100 RIZKY ARIE KURNIAWAN rizkyariekurniawan@gmail.com2017-01-24T01:55:13Z2017-01-24T01:55:13Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/25174This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/251742017-01-24T01:55:13ZKONFLIK TAPAL BATAS ANTARA KABUPATEN MESUJI DAN KABUPATEN TULANG BAWANG
BORDER CONFLICT BETWEENMESUJI DISTRICT WITH TULANG BAWANG DISTRICTSalah satu sengketa perbatasan wilayah antar daerah yang menarik untuk diteliti adalah konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang. Bupati Tulang Bawang (Tuba) mengkedepankan aspek hukum dalam penyelesaian polemik tapal batas antara Kabupaten Tuba dan Kabupaten Mesuji. Secara aturan sudah jelas, bahwa wilayah Rawajitu Timur masuk bagian dari Kabupaten Tulang Bawang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif berlandasan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam menginterprestasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap fenomena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang adalah perbedaan kepentingan atau tujuan, perbedaan individual, perbedaan nilai dan keyakinan dan keterbatasan sumberdaya. Sengketa yang terjadi menjadi tanggung jawab dari kedua daerah yang berselisih untuk dapat menyelesaikannya. Konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang meluas dan berkembang karena Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang tidak mampu menyelesaikan sengketa tapal batas yang ada sehingga pemerintah provinsi menyelesaikan masalah tersebut pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik tapal batas adalah pihak pihak kepolisian Pemerintah Kabupaten Mesuji dan Pihak Kabupaten Tulang Bawang yang dimediasikan oleh pihak Provinsi Lampung. Konflik tapal batas antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang belum ada solusi karena masih dalam penyelesaian oleh pemerintah Provinsi Lampung.
Kata Kunci: Konflik, Tapal Batas
One of the disputed border region between regions that are interesting to study the boundary conflict between Mesuji district and Tulang Bawang. Regent Tulang Bawang (Tuba) highlighting the legal aspects of the settlement of the boundary between the District polemic Tuba and Mesuji district. By the rules are clear, that the region of Eastern Rawajitu enter part of Tulang Bawang.. This type of research used in this research is descriptive research. Analysis of the data on the qualitative research that is grounded in the use of information in a complete and profound in interpreting data on the variables, non-quantitative nature and are intended to perform in-depth exploration and does not extend to the phenomenon. The results showed that the cause of the conflict boundary between Mesuji district and Tulang Bawang is the difference of interests or goals, individual differences, differences in values and beliefs and the limited resources. Disputes which happens to be the responsibility of both regions to the dispute to complete. Conflict boundary between Mesuji District and Tulang Bawang widespread and growing because Mesuji District and Tulang Bawang unable to resolve disputes boundaries that exist so that the provincial government to resolve the issue the parties involved in the conflict settlement boundary is policemen department the district government Mesuji and Tulang Bawang parties mediated by the province of Lampung. Conflict boundary between Mesuji district and Tulang Bawang there is no solution because it is still in the settlement by the government of Lampung Province.
Keywords: Conflict, Boundary
Muhammad Solichinaseposh@gmail.com