Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T00:36:12ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2022-04-19T03:58:43Z2022-04-19T03:58:43Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59363This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593632022-04-19T03:58:43ZFUNGSI PENGAWASAN DPRD PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
(STUDI TENTANG OPTIMALISASI PENDAPATAN SEKTOR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN TAHUN 2018)DPRD memiliki fungsi pengawasan dalam berjalannya sebuah program atau peraturan yang
telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap
peraturan dan pelaksana kegiatan. DPRD sebagai lembaga eksternal dari BPPRD memiliki
fungsi pengawasan terhadap kinerja BPPRD khusunya pendapatan sektor pajak bumi dan
bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD pada BPPRD
di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan purposive sampling
sebanyak tujuh orang, yaitu tiga orang anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dua orang
pegawai BPPRD dan dua orang ahli pajak. Hasil penelitian ini adalah: (1) Fungsi pengawasan
DPRD pada BPPRD dengan menggunakan tipe pengawasan input, output dan perilaku (2)
Pengawasan DPRD pada BPPRD dilakukan secara tidak langsung (3) Fungsi pengawasan
DPRD pada BPPRD tentang pajak bumi dan bangunan melalui tiga proses yaitu menetapkan
alat ukur, mengadakan penilaian dan tindakan koreksi. Berdasarkan hasil tersebut
Pengawasan DPRD pada BPPRD lemah dikarenakan oleh pengawasan yang dilakukan baik
input dan perilaku tidak sepenuhnya dilakukan, bentuk pengawasan yang dilakukan DPRD
bersifat tidak langsung, pada proses pengawasan DPRD tidak menetapkan waktu pengawasan
sebagai standar fisik pengawasan dan tindakan koreksi yang berupa saran dan rekomendasi
tidak tepat sasaran.
Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pajak Daerah.
The Regional Legislative has a supervisory function in the course of a program or regulation
that has been determined to prevent irregularities. The supervision function is carried out on
the regulations and implemention activities.The Regional Legislative as an external agency
from the BPPRD has a supervisory function on the performance of the BPPRD especially in
the revenue from the Property Tax Sector. This study aims to determine the supervision
function of the Regional Legislative on BPPRD in Bandar Lampung. This research used a
qualitative method with a descriptive approach. The technique of determining informants in
this study used purposive sampling of seven people, namely three members of the Regional
Legislatives of Bandar Lampung, two BPPRD employees and two tax experts. The results of
this study were: (1) The RegionalLegislative supervision function on BPPRD used
supervision type of input, output and behavior (2) The Regional Legislative supervision on
BPPRD was carried out indirectly (3) The Regional Legislative supervision function on
BPPRD on Property Tax went through three processes, namely setting measurement tools,
conducting assessment, and implementing corrective action. Based on results, The Regional
Legislative supervision on the BPPRD is weak due to supervision carried out both input and
behavior was not fully carried out, the form of supervision carried out by The Regional
Legislative was indirect, in the Regional Legislative supervision process did not set the time
of supervision as a physical standard of supervision. The result also revealed that corrective
action in the form of suggestion and recommendation do not reach the target.
Kata Kunci : Supervision fuction, The Legislatives, Local tax.1516021029 Irda Yustina-2022-04-14T04:54:11Z2022-04-14T04:54:11Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59319This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593192022-04-14T04:54:11ZIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN GAJAH LIAR DI
TAMAN NASIONAL WAY KAMBASKonflik gajah liar dan manusia terjadi karena adanya penyempitan habitat,
tumpang tindih pemanfaatan lahan dan adanya kesukaan gajah terhadap tanaman
yang dikelola masyarakat telah menyebabkan banyak kerusakan lahan perkebunan
masyarakat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor : P.48 /Menhut–II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan
Konflik antara Manusia dan Satwa Liar dan Balai Taman Nasional Way Kambas
sebagai pelaksana teknis dari kebijakan tersebut telah mengeluarkan Standard
Operational Procedures dalam pelaksanaan penanggulangan konflik gajah liar
dan manusia, karena hingga saat ini konflik gajah liar dan manusia masih terjadi.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan
penanggulangan gajah liar dan Kendala-kendala dalam Implementasi kebijakan
penanggulangan gajah liar di Taman Nasional Way Kambas. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, berfokus pada model
implementasi kebijakan diantaranya ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan,
sumber-sumber kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi dan
lingkungan ekonomi, sosial dan politik, menggunakan teknik pengumpulan data
dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa implementasi kebijakan penanggulangan gajah liar di Taman Nasional
Way Kambas pada tahap sebelum gangguan gajah liar terjadi belum terlaksana
dengan baik karena terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan secara
menyeluruh, tahap saat gangguan gajah liar terjadi sudah berjalan dengan baik dan
tahapan setelah gangguan gajah liar terjadi sudah berjalan dengan baik. Secara
keseluruhan hasil implementasi kebijakan menunjukan bahwa konflik gajah- manusia mengalami penurunan disetiap tahunnya, namun dalam pelaksanaannya
masih ditemukan kendala-kendala seperti Belum adanya OPD (organisasi
perangkat daerah) yang berwenang untuk berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan
Provinsi dan Faktor cuaca yang tidak Menentu (Musim Hujan).
Kata Kunci: Kebijakan, implementasi, penanggulangan gajah liar
Wild elephant and human conflicts occur because of habitat narrowing,
overlapping land use and the presence of elephant preferences for plants managed
by the community has caused a lot of damage to community plantation land. The
government issued a policy through the Minister of Forestry Regulation Number:
P.48 / Menhut-II / 2008 concerning Guidelines for Addressing Conflicts between
Humans and Wildlife and Way Kambas National Park Hall as the technical
implementers of the policy issued Standard Operational Procedures in
implementing wild elephant conflict prevention and humans, because until now
conflicts between wild and human elephants still occur. The purpose of this study
was to find out how the implementation of wild elephant control policies and
constraints in the implementation of the policy of controlling wild elephants in
Way Kambas National Park. The research method used is descriptive qualitative
method, focusing on policy implementation models including basic measures and
policy objectives, policy sources, characteristics of implementing agents,
communication, dispositions and the economic, social and political environment,
using data collection techniques with interviews, documentation and observation.
The results showed that the implementation of the policy of controlling wild
elephants in Way Kambas National Park at the stage before the disturbance of
wild elephants had not been carried out properly because there were several
activities that had not been carried out thoroughly, the stage when wild elephant
disturbances had taken place and the stages after elephant disruption wild
happened well. Overall the results of the implementation of the policy show that
human-elephant conflict has decreased every year, but in its implementation there
are still obstacles such as the absence of an OPD (regional apparatus organization)
which is authorized to coordinate with the Provincial Forest Service and uncertain
weather factors (Rainy Season )
Keywords: Policy, implementation, prevention wild elephant
1416021023 Bayu Yustisianto Ekapaksi-2022-04-14T04:52:28Z2022-04-14T04:52:28Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59361This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593612022-04-14T04:52:28ZPERAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN REVITALISASI PUSAT
KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA (PKOR) WAY HALIMSaat ini masyarakat cenderung menyampaikan aspirasi melalui media sosial
karena jika secara langsung aspirasi terkadang tidak ditindaklanjuti oleh
pemerintah. Tidak sedikit masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui
media sosial terkait PKOR Way Halim, sehingga perlu diketahui terkait peran
masyarakat melalui media sosial dan implikasinya terhadap kebijakan revitalisasi
PKOR Way Halim. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran masyakat melalui
media sosial dan kecendrungan aplikasi media sosial yang digunakan masyarakat
dalam menyampaikan aspirasinya, untuk mengetahui relevansi dari aspirasi
masyarakat di media sosial dan untuk mengetahui implikasi aspirasi masyarakat di
media sosial terhadap kebijakan revitalisasi PKOR Way Halim. Jenis penelitian
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di
PKOR Way Halim. Informan yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta.
Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil
penelitian adalah (1) Masyarakat dinyatakan berperan dalam kebijakan revitalisasi
PKOR Way Halim karena aspirasi masyarakat di media sosial memenuhi empat
indikator peran serta masyarakat yaitu, sebagai kebijakan, sebagai strategi,
sebagai alat komunikasi dan sebagai alat penyelesaian sengketa. Namun, tidak
berperan sebagai terapi karena indikator peran masyarakat sebagai terapi tidak
terpenuhi (2) Aspirasi masyarakat di media sosial sebelum revitalisasi cenderung
menggunakan aplikasi google+ dan saat revitalisasi menggunakan aplikasi
instagram yang disampaikan oleh generasi millenial dan pihak swasta (3) Aspirasi
masyarakat di media sosial sebelum revitalisasi berimplikasi pada keputusan
merevitalisasi PKOR Way Halim, sedangkan aspirasi masyarakaat saat revitalisasi
berimplikasi pada pelaksanaan teknis dari revitalisasi PKOR Way Halim.
Kata Kunci: PKOR Way Halim, Peran Masyarakat, Media Sosial, dan
Kebijakan Revitalisasi
Nowadays, the community tends to express their aspiration through social media
because if it is directly spoken, they are sometimes not followed up by the
government. There are many people expressing their aspirations through social
media related to PKOR Way Halim, it is therefore needed to be known regarding
the role of the community through social media and its implications for PKOR
Way Halim's revitalization policy. The objective of this research is to identify the
role of the community through social media and the tendency of social media
applications used by the public in expressing their aspirations, to find out the
relevance of community aspirations in social media and to find out the
implications of community aspirations in social media for PKOR Way Halim
revitalization policy. This type of research is a descriptive study with a qualitative
approach. The research locations were at PKOR Way Halim. Informants, namely
government, community, and private sectors. The data were collected through
interviews, observation, and documentation. The results of the study are (1) It is
found out that the community plays its role in PKOR Way Halim revitalization
policy since the aspirations of the community in social media has fulfilled the four
indicators of community participation namely, as a policy, as a strategy, as a
communication tool and as a dispute resolution medium. However, it does not
play a role as a therapy because the community's role indicator as therapy is not
fulfilled (2) Community aspirations in social media before revitalization tend to
use the Google+ application and during the revitalization was delivered through
Instagram conveyed by millennial generation and private parties (3) Public
aspirations on social media prior to revitalization have implications for the
decision to revitalize the Way Halim PKOR, while community aspirations during
revitalization have implications for the technical implementation of the
revitalization of PKOR Way Halim.
Keywords: PKOR Way Halim, Role Of Community, Social Media, and
Revitalization Policy
1516021026 IGA AWALIA-2022-04-14T04:51:03Z2022-04-14T04:51:03Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59358This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593582022-04-14T04:51:03ZANALISIS IMPLEMENTASI COMMUNITY BASED TOURISM
(Studi Pada Objek Wisata Lereng Pangonan Desa Fajaresuk
Kabupaten Pringsewu)
Community based tourism that involves local communities in its application so
that the surrounding community can receive benefits from the existence of
attractions. This study aims to describe and analyze the implementation of
community based tourism in Fajaresuk Village can provide benefits to the
surrounding community such as reducing unemployment and increasing the
income of the village and surrounding communities in Fajaresuk Village. The
research method used is a type of descriptive research with a qualitative approach.
Data collection techniques used were interviews, observation and documentation.
The results showed that the implementation of community based tourism in
Lereng Pangonan tourism object was included in the good category,
unemployment in Fajaresuk Village had decreased, village income increased and
the surrounding community had jobs and additional income. This is indicated by
aspects Natural and cultural resources in the Lereng Pangonan attraction are well
utilized, existing community organizations are in accordance with the principles
of community based tourism, Fajaresuk Village community is involved in the
development of tourism and Fajaresuk Village community receives benefits from
the Lereng Pangonan tourism object, but the management aspects that are applied
in the Lereng Pangonan attraction are not maximal and there is no education
provision for tourism to the people of Fajaresuk Village.
Keyword: Unemployment, Fajaresuk Village, Community based tourism
Community based tourism merupakan pariwisata berbasis masyarakat yang
melibatkan masyarakat lokal dalam penerapannya agar masyarakat sekitar dapat
menerima manfaat dari adanya objek wisata. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis implementasi community based tourism di
Desa Fajaresuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar seperti
mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan desa maupun
masyarakat sekitar di Desa Fajaresuk. Metode penelitian yang digunakan adalah
tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data
yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa implementasi community based tourism di objek wisata
Lereng Pangonan sudah termasuk dalam kategori baik, pengangguran yang ada di
Desa Fajaresuk sudah berkurang, pendapatan desa bertambah serta masyarakat
sekitar mempunyai pekerjaan serta penghasilan tambahan. Hal ini ditandai dengan
aspek sumber daya alam dan budaya di objek wisata Lereng Pangonan sudah
dimanfaatkan dengan baik, organisasi-organisasi masyarakat yang ada sudah
sesuai dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat, masyarakat Desa Fajaresuk
dilibatkan dalam pembangunan pariwisata serta masyarakat Desa Fajaresuk
menerima manfaat dari adanya objek wisata Lereng Pangonan, tetapi aspek
manajemen yang diterapkan di objek wisata Lereng Pangonan belum maksimal
serta belum adanya pemberian edukasi tentang pariwisata kepada masyarakat
Desa Fajaresuk.
Kata kunci: Pengangguran, Desa Fajaresuk, Community based tourism1516021028 Esa Tamara Putri-2022-04-13T07:24:53Z2022-04-13T07:24:53Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59359This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593592022-04-13T07:24:53ZPENGARUH PERILAKU KHALAYAK MEDIA TELEVISI TERHADAP
KECENDERUNGAN MEMILIH PADA PILPRES 2019
(Studi di Tiyuh Mekar Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang
Bawang Barat)
Penelitian yang dilakukan di Tiyuh Mekar Jaya bertujuan untuk mengetahui perilaku
khalayak media televisi dalam melihat tayangan televisi dan pengaruhnya terhadap
kecenderungan memilih pada pilpres 2019. Penelitian ini merupakan penelitian
eksploratori dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer adapun teknik pengumpulan data penelitian ini
menggunakan kuesioner dan studi kepustakaan. Untuk mengukur pengaruh media
televisi terhadap kecenderungan memilih pada penelitian ini menggunakan uji regresi
linear sederhana. Hasil penelitan menyatakan bahwa kondisi khalayak media televisi di
Tiyuh Mekar Jaya cenderung tinggi dengan presentase 56%. Demikian dengan kondisi
perilaku memilih masyarakat di Tiyuh Mekar Jaya juga berada dalam kategori tinggi
yaitu 48%. Hasil uji pengaruh dengan menggunakan uji regresi linear sederhana
menunjukkan bahwa variabel perilaku khalayak media televisi secara parsial memiliki
pengaruh positif dan tidak signifikan dengan T tabel<T hitung dengan nilai
1,29043<5,314 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 persen. Perilaku khalayak
media televisi memiliki pengaruh positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi
pengaruh dari perilaku khalayak media televisi maka akan semakin meningkatkan
kecenderungan memilih.
Kata Kunci: Khalayak, Perilaku Memilih, Pemilihan Presiden.
The aims of the research at Tiyuh Mekar Jaya conducted to determine the behavior of
television audiences in viewing television shows and the influence on voting tendency
in the 2019 of presidential election. This research is an exploratory study using a
quantitative approach. The type of data used in this study is primary data while the data
collection techniques of this study used questionnaires and literature studies. To
measure the influence of television media on the tendency to choose in this study using
a simple linear regression test. The results of the study state that the conditions of the
television audience in Tiyuh Mekar Jaya tend to be high with a percentage of 56%.
Thus with the condition of the behavior of choosing the people in Tiyuh Mekar Jaya
also in the high category of 48%. The results of the influence test using simple linear
regression test showed that the behavior variable of the television partially had a
positive and not significant effect with the T table <T count with a value of 1.29043
<5.314 with a significance level of 0,000 percent. The behavior of television audiences
has a positive effect indicating that the higher the influence of the behavior of the
audience television will further increase the tendency to choose.
Keywords: Audience, Voting Behavior, Presidential Election.
1516021060 FEYGY ZEYNUVIETA-2022-04-13T07:17:32Z2022-04-13T07:17:32Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59349This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593492022-04-13T07:17:32ZSIKAP MASYARAKAT TERHADAP KETIDAKHARMONISAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
( Studi di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung )
Herman HN and M. Yusuf Kohar are the Mayor and Vice Mayor of Bandar
Lampung city for the period of 2016-2021. In leading the region, Herman HN and
M. Yusuf Kohar are proven disharmony. Therefore, the research aims at
determining the attitude of community toward the disharmony relation between
mayor and vice mayor of Bandar Lampung city. Attitude of community, in this
case, is measured from three domain i.e., cognitive, affective, and conative. This
research uses quantitative descriptive methods. The results showed that 67% of
respondents knew (cognitive aspects) the disharmony between the Mayor and
Vice Mayor of Bandar Lampung, 100% of respondents disagreed (affective
aspect) of disharmony between the Mayor and Vice Mayor of Bandar Lampung,
and 74% of respondents still supported (conative aspects) of government despite
the disharmony between the Mayor and Vice Mayor of Bandar Lampung.
Keywords: Disharmony, Community, Attitude.
Herman HN dan M. Yusuf Kohar adalah pasangan Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Bandar Lampung periode 2016-2021. Herman HN dan
Muhammad Yusuf Kohar dalam memimpin daerah terbukti tidak bersinergi
dengan baik atau terjadi ketidakharmonisan. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap ketidakharmonisan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandar Lampung. Sikap
masyarakat tersebut dilihat dari tiga komponen; kognitif, afektif, dan
konatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil
penelitian menunjukkan 67% responden mengetahui (aspek kognitif)
ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar
Lampung, 100% responden tidak setuju (aspek afektif) terhadap
ketidakharmonisan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar
Lampung, dan 74% responden tetap mendukung (aspek konatif)
pemerintahan walaupun terjadi ketidakharmonisan antara Wali Kota dan
Wakil Wali Kota Bandar Lampung.
Kata Kunci : Ketidakharmonisan, Masyarakat, Sikap.1516021080 Erica Putri Hermala-2022-04-13T07:05:56Z2022-04-13T07:05:56Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59328This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593282022-04-13T07:05:56ZORIENTASI POLITIK MASYARAKAT KECAMATAN GISTING
TERHADAP CALON BUPATI TANGGAMUS
(Studi Terhadap Pencalonan Dewi Handajani Pada Pemilihan Kepala Daerah
Tahun 2018)Regional head elections for Tanggamus Regency in 2018 were won by candidates
with family backgrounds involved in legal cases. The purpose of this study was to
analyze the political orientation of the Gisting Subdistrict community towards
prospective Tanggamus regents in the regional elections in 2018. This research uses
quantitative descriptive research, by taking a sample of people in Gisting Subdistrict
that was taken 100 people randomly selected using the formula t-yamane. Data
obtained through questionnaires, interviews and documentation. The results of this
study indicate that the political orientation of the Gisting Subdistrict community
towards the Tanggamus regent candidates in the 2018 regional head election on
cognitive aspects, namely by the percentage of very know about nomination,
socialization, background and leadership abilities of Dewi Handajani by 36%. The
percentage of know is 54%, and the percentage of not knowing is 10% with an
average score of cognitive aspects of 2.26. In the affective aspect with a very happy
percentage of vision and mission, nomination, and political candidates namely Dewi
Handajani by 38%, happy percentage of 50%, and unhappy percentage of 12% with
an average score of affective aspects of 2.26. And on the evaluative aspect the
percentage was very supportive of the program, and the ability to implement the
program by Dewi Handajani was 26%, the percentage of support was 63%, and the
percentage did not support 11% with an average score of evaluative aspects of 2.15.
Keywords: Political Orientation, Community, Regional Head Election
Pemilihan kepala daerah Kabupaten Tanggamus tahun 2018 dimenangkan oleh calon
yang memiliki latar belakang keluarga tersangkut kasus hukum. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menganalisis orientasi politik masyarakat Kecamatan Gisting terhadap
calon bupati Tanggamus pada pemilihan kepala daerah tahun 2018. Penelitian ini
menggunakan tipe penelitian deskriptif kuantitatif, dengan mengambil sampel
masyarakat di Kecamatan Gisting yang berjumlah 100 orang yang dipilih secara
random menggunakan rumus t-yamane. Data diperoleh melalui kuesioner, wawancara
dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa orientasi politik
masyarakat Kecamatan Gisting terhadap calon bupati Tanggamus pada pemilihan
kepala daerah tahun 2018 pada aspek kognitif yaitu dengan persentase sangat tahu
terhadap pencalonan, sosialisasi, latar belakang dan kemampuan kepemimpinan Dewi
Handajani sebesar 36%, persentase tahu sebesar 54%, serta persentase tidak tahu
sebesar 10% dengan skor rata-rata dari aspek kognitif sebesar 2,26. Pada aspek
afektif dengan persentase sangat senang terhadap visi dan misi, pencalonan, serta
kandidat politik yaitu Dewi Handajani sebesar 38%, persentase senang sebesar 50%,
serta persentase tidak senang sebesar 12% dengan skor rata-rata dari aspek afektif
sebesar 2,26. Dan pada aspek evaluatif persentase sangat mendukung terhadap
program, dan kemampuan melaksanakan program oleh Dewi Handajani sebesar 26%, persentase mendukung sebesar 63%, serta persentase tidak mendukung sebesar 11%
dengan skor rata-rata dari aspek evaluatif sebesar 2,15. Kata Kunci : Orientasi Politik, Masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah
1416021043 ELYTA-2022-04-13T07:02:52Z2022-04-13T07:02:52Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59323This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593232022-04-13T07:02:52ZEVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN RUMAH SAKIT KELILING
DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan Provinsi Lampung membuat
inovasi kebijakan rumah sakit keliling untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan
bagi masyarakat di daerah otonomi baru, rawan bencana, dan daerah terpencil.
Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu daerah otonomi baru yang
menjadi sasaran kebijakan rumah sakit keliling, salah satunya di Kelurahan
Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Terjadi penurunan jumlah
kunjungan pasien rumah sakit keliling dari tahun 2013-2017 setiap rumah sakit
keliling melakukan kunjungan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hasil Evaluasi
Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Keliling Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Tipe
penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan menurut William N.
Dunn meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, kesamaan, dan
ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi kebijakan rumah sakit keliling
memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan indikator efektivitas karena
mendekatkan akses pelayanan kesehatan. Indikator efisiensi sudah optimal dalam
pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Indikator
kecukupan sudah optimal karena rumah sakit keliling telah menyediakan empat
pelayanan spesialistik dasar. Responsivitas dari masyarakat sangat antusias pada saat
rumah sakit keliling melakukan kunjungan. Kesamaan yaitu rumah sakit keliling
memberikan manfaat secara merata kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan
kesehatan rumah sakit keliling dan ketepatan dalam implementasi kebijakan rumah
sakit keliling sudah tepat sasaran.
Kata Kunci : Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan, Rumah Sakit Keliling
Lampung Provincial Government through Lampung Provincial Health Office made
an innovative mobile clinic policy to bring access to health services for people in new
autonomous regions, prone to disasters, and remote areas. Tulang Bawang Barat
Regency is one of the new autonomous regions which has become the target of
mobile clinic policies, one of which is in Panaragan Jaya Subdistrict Tulang Bawang
Tengah District. There was a decrease in the number of mobile clinic patient visits
from 2013-2017 every mobile clinic visited. The purpose of the study was to find out
the results of Evaluation Mobile Clinic Services Policy Lampung Provincial Health
Office. The type of research is qualitative descriptive. Data collection techniques used
were interviews and documentation. The theory used according to William N. Dunn
includes effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness, similarity, and accuracy.
The results of the study show that the evaluation of the mobile clinic policy has been
provided benefits to the community in accordance with the indicators of effectiveness
because it brings access to health services closer. Indicators of efficiency are optimal
in fulfilling human resources, facilities and infrastructure as well as the budget. The
indicator of adequacy is optimal because mobile clinic have provided four basic
specialist services. Responsiveness from the community was very enthusiastic when
the mobile clinic visited. The similarity is that the mobile clinic provides benefits
evenly to the people who get mobile clinic health services and the accuracy in
implementing the mobile clinic policy is right on target.
Keywords: Public Policy, Policy Evaluation, Mobile Clinic
1516021035 DINA MEI FITRIANA-2022-04-13T02:12:00Z2022-04-13T02:12:00Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59528This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/595282022-04-13T02:12:00ZEFEKTIVITAS KEBIJAKAN TATA NIAGA BERAS DALAM
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
(Studi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2017)Kebijakan tata niaga beras di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur
dengan berbagai strategi turunannya belum dapat dilaksanakan secara efektif
untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan
tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU
Timur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017. Tipe penelitian menggunakan tipe
penelitian kualitatif. Analisis data pada penelitian yang bersifat kualitatif
berlandasan pada penggunaan keterangan secara lengkap dan mendalam dalam
menginterprestasikan data tentang variabel, bersifat non-kuantitatif dan
dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi mendalam dan tidak meluas terhadap
fenomena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi efektifitas kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan
kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan tahun
2017 antara lain kejelasan tujuan program, sasaran program dan unit kerja sudah
efektif sesuai dengan Teori Efektifitas Kebijakan dari Dunn (2003:610).
Sedangkan faktor penghambat efektifitas kebijakan tata niaga beras dalam
peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera
Selatan adalah kejelasan strategi pencapaian tujuan program belum efektif dan
belum ada tindak lanjutnya, perumusan kebijakan program yang belum mantap
dan kurang berpihak pada petani, penyusunan program yang kurang tepat dan
perlu penyempurnaan, penyediaan sarana dan prasarana kurang lengkap dan
jikapun ada masih minim, operasional program belum efektif, masih banyak
kendala dan kekurangannya, fungsional program belum efektif dilaksanakan,
tujuan program belum efektif dimana kesejahteraan petani belum tercapai secara
maksimal dan efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program dan
harus ada penambahan SDM pelaksana sesuai dengan Teori Efektifitas Kebijakan
dari Dunn (2003:610). Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa
kebijakan tata niaga beras dalam peningkatan kesejahteraan petani belum efektif
karena banyaknya instrumen yang tidak terpenuhi.
Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Tata Niaga Beras, Kesejahteraan Petani
The policy on the trade of rice in the East Ogan Komering Ulu (OKU) Regency
with various derivative strategies cannot be applied to significantly improve
farmers' welfare. The purpose of this study was to study the factors that influence
the rice trade policy policy in improving the welfare of farmers in OKU District of
South Sumatra Province in 2017. The type of research uses a type of qualitative
research. Data analysis in research involving qualitative data usage and analysis in
interpreting data about variables, non-quantitative and support for conducting indepth and non-extensive tracing of phenomena. The results showed that the
factors that influence the effectiveness of the rice trade system policy in
improving the welfare of farmers in East OKU District of South Sumatra Province
in 2017 include the clarity of the objectives of the program, target programs and
effective work units in accordance with Dunn's Policy Effectiveness Theory
(2003: 610 ) While the inhibiting factor for the effectiveness of the rice trade
system policy in improving the welfare of farmers in OKU Regency, South
Sumatra Province, is the clarity of strategies for achieving program objectives that
have not been effective and there has been no follow-up, formulation of program
policies that have not been solid and less in favor of farmers, inappropriate and
need improvement, the provision of facilities and infrastructure is incomplete and
if there are still minimal, operational programs have not been effective, there are
still many plans and shortcomings, functional programs have not been effective,
program objectives have not been effective and there must be implementing HR
approval in accordance with the Policy Effectiveness Theory of Dunn (2003:
610). Based on these findings it can be decided that the rice trade policy policy in
improving farmers' welfare has not been effective because of a number of
instruments that have not been fulfilled.
Keywords: Policy Effectiveness, Rice Trading, Farmer Welfare1516021001 WIDIA NOVITA LUKITASARI.WA-2022-04-13T02:11:33Z2022-04-13T02:11:33Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59527This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/595272022-04-13T02:11:33ZANALISIS KEBIJAKAN IMPOR BERAS TERHADAP KONDISI
PANEN PETANI DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAHKebijakan impor beras saat ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada saat petani akan
memasuki masa panen. Kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat
menimbulkan pro dan kontra saat ini sebab Provinsi Lampung sendiri masih
mempunyai Surplus sebesar 30.313 ton beras pada tahun 2018 dan pada akhir 2017
sebesar 100.486 ton beras dan dikatakan aman untuk tidak impor beras. Tetapi
Pemerintah Pusat masih mengimpor beras ke Provinsi Lampung, Hal ini
mengakibatkan penolakan yang terjadi pada petani saat ini yang ditimbulkan akibat
kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui pemerintah mengambil kebijakan impor beras pada saat petani
memasuki masa panen dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi
petani saat ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif,
berfokus pada model analisis kebijakan Suharto (2010:102-118). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kebijakan impor beras dilakukan oleh Pemerintah Pusat bukan
dari Pemerintah daerah, kebijakan impor beras dilakukan oleh Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia. Penyebab terjadinya impor beras dikarenakan stok
beras tidak mencukupi sampai bulan juli 2018 dan pemerintah pusat ingin
menstabilkan harga beras yang ada di dalam negeri. Upaya-upaya yang dilakukan
oleh pemerintah saat ini dalam melindungi Petani seperti membuat regulasi terhadap
gabah yang dibuat dalam Peraturan Daerah nomer 7 tahun 2017 pasal 5 nomer 2
menyatakan bahwa hasil pertanian berupa gabah dilarang untuk didistribusikan ke
luar daerah. Dalam mencegahnya kerugikan dari Petani Pemerintah Daerah membuat
pengembangan model lumbung pangan masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam
meningkatkan kesejahteraan petani seperti menaikkan harga gabah sebesar 10%
kepada petani agar petani menjual hasil berasnya kepada pemerintah. Kata Kunci: Analisis,Kebijakan, Impor Beras
The rice import policy is currently carried out by the Central Government when
farmers will enter the harvest period. The rice import policy carried out by the Central
Government raises the pros and cons at this time because Lampung Province itself
still has a surplus of 30,313 tons of rice in 2018 and at the end of 2017 it was 100,486
tons of rice and said to be safe not to import rice. But the Central Government is still
importing rice to the Lampung Province, this has resulted in the rejection that has
occurred to the farmers at this time which was caused by the rice import policy
carried out by the Central Government. The purpose of this study is to know the
government is taking a policy of importing rice when farmers enter the harvest period
and what is done by the government in protecting farmers today. The research
method used is descriptive qualitative method, focusing on Suharto's policy analysis
model (2010: 102-118). The results of the study indicate that the rice import policy
was carried out by the Central Government rather than the Regional Government, the
rice import policy was carried out by the Ministry of Trade of the Republic of
Indonesia. The cause of rice imports is due to insufficient rice stocks until July 2018
and the central government wants to stabilize the price of rice in the country. The
efforts made by the current government in protecting farmers such as making
regulations on grain made in Regional Regulation number 7 of 2017 article 5 number
2 state that agricultural products in the form of grain are prohibited to be distributed
outside the region. In preventing harm from Local Government Farmers, the
development of community and regional government food storage models in
improving farmers' welfare, such as increasing the price of grain by 10% to farmers
so that farmers sell their rice to the government.
Keywords: Analysis, Policy, Import of Rice1416021115 YOGA PRATAMA-2022-04-13T02:11:02Z2022-04-13T02:11:02Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59526This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/595262022-04-13T02:11:02ZPARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
EKOWISATA DESA MARGASARI KECAMATAN LABUHAN
MARINGGAI KABUPATEN LAMPUNG TIMURKabupaten Lampung Timur memiliki objek wisata yang sangat banyak dan
potensial, salah satunya yang menarik diteliti adalah pariwisata di Desa Margasari
Kecamatan Labuhan Maringgai. Pengembangan ekowisata di Desa Margasari
menggunakan konsep Partisipasi Masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan
ekowisata di Desa Margasari. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh menggunakan data sumber wawancara,
observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi
masyarakat dalam pengembangan ekowisata, yang pertama, partisipais
masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan meski tidak semua
masyarakat ikut terlibat dalam pengembangan pariwisata, misalnya dalam
musyawarah akan diadakannya festival memancing, upaya meningkatkan
wisatawan dan mengenalkan potensi wisata. Kedua, partisipasi dalam
pelaksanaanya, masyarakat dilibatkan namun belum sepenuhnya. Ketiga,
partisipasi pemanfaatan hasil dengan adanya ekowisata Lampung Mangrove
Center (LMC) yang diterima masyarakat yaitu berupa peningkatan pendapatan,
misalnya menjual makanan, operator kapal, dan sofenir, namun masyarakat lebih
giat berdagang di hari libur atau waktu libur hari raya saja. Keempat, partisipasi
evaluasi dalam ekowisata pengelola sudah melakukan evaluasi tetapi belum
dilaksanakan secara optimal, terkendala minat masyarakat, jadi pengembangan
ekowisata belum berjalan sesuai dengan perencanaan.
Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Ekowisata, Hutan Mangrove
East Lampung Regency has a lot of torism objects and potential, one of which is
interesting to study is tourism in Margasari Village, Laring Maringgai District.
The development of ecouturism in Margasari Village uses the concpt of
community participation. Therefore this study aims to determine community
participation in the development of tourism in the village of Margasari. This
research method uses interviews, obsevation and documentation. The results of
the study showed that community participation in the development of ecotourism,
which first, community participation was involved in tourism development, for
example in the holding of a fishing festivals, efforts to increase tourists and
introduce tourism potential. Secondly, participation in its implementation, the
community is involved but is not fully. Third, participation in the utilization of the
ecotourism of the mangrove center lampung which is received by the community
in the form of increased income for example selling food, boat operators, and
sofenir, but the community is more active in trading on holidays. Fourth,
evaluation participation in ecotourism managers have conducted evaluation but
have not been carried out optimally, constrained by community interest, so the
development of ecotourism has not proceeded according ti planning.
Keywoard : Society Participation, ecouturism development, Mangrove Forest
Ecotourism.
1516021031 VINA NARU LITA-2022-04-13T02:10:33Z2022-04-13T02:10:33Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59525This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/595252022-04-13T02:10:33ZPOLA KADERISASI DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI
AMANAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNGThis study aimed at describing pattern of regeneration that occurred through
elements including process of selection, process of education, process of binding,
and process of escorting which were applied in the regeneration pattern of Partai
Amanat Nasional (PAN). The case study were carried out on application of the
regeneration pattern by PAN Provincial Director Council of Lampung Province
The study was designed in qualitative form. The data collection used in-depth
interview technique. The determination of informant employed purposive
sampling by selecting party board directly involved in the regeneration process as
well as some party members outside the management. The Information was then
analyzed to draw inferences in accordance with reality in the field by methods of
data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification.
The findings evidently revealed that (1) the application of regeneration pattern by
PAN Provincial Director Council of Lampung Province was still not optimal; (2)
the overlapping of authority occured in carrying out formal education processes
between Provincial Director Council and Regional Director Council which
resulted in delay of formal education process in form of LKAM which should be
held by PAN Provincial Director Council of Lampung Province at least once a
year; and (3) the escorting process was still weak since the criminal acts of
corruption were still committed by cadres as regional heads.
Keywords: Regeneration, Political Parties, PAN Provincial Director Council
of Lampung Province
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pola kaderisasi yang terjadi melalui
unsur-unsur diantaranya proses pilih, proses didik, proses ikat dan proses
pengawalan yang digunakan pada pola kaderisasi Partai Amanat Nasional (PAN).
Stadi kasus dilakukan pada penerapan pola kaderisasi oleh Dewan Pimpinan
Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Lampung.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan
teknik wawancara mendalam. Penentuan informan secara purposive sampling
dengan memilih pengurus partai yang terlibat langsung pada proses kaderisasi
serta beberapa anggota partai diluar pengurus. Informasi dianalisis guna menarik
kesimpulan yang sesuai dengan realitas di lapangan dengan metode reduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Pertama, penerapan pola kaderisasi oleh
DPW PAN Provinsi Lampung masih kurang maksimal. Kedua, terjadinya
tumpang tindih kewenangan dalam menyelenggarakan proses didik secara formal
antara DPW dan DPD yang mengakibatkan terhambatnya proses didik secara
formal berupa LKAM yang seharusnya diselenggarakan oleh DPW PAN Provinsi
Lampung minimal satu tahun sekali. Ketiga, proses pengawalan masih dirasa
kurang karena terjadinya tindak pidana korupsi oleh kader sebagai kepala daerah.
Kata Kunci: Kaderisasi, Partai Politik, DPW Partai Amanat Nasional
Provinsi Lampung1216021110 Vico Bagja Lukito-2022-04-13T02:09:38Z2022-04-13T02:09:38Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59522This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/595222022-04-13T02:09:38ZSTRATEGI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM
PENGEMBANGAN PRESTASI ATLET
(Studi Pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi Lampung)Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) adalah sebuah program yang diberikan
oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah guna memberikan wadah bagi para
atlet ditingkat pelajar untuk meraih prestasi dibidang non akademik, yaitu prestasi
olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung melakukan strategi-strategi
guna mengembangkan prestasi para atlet pelajar. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui strategi apa saja yang digunakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Lampung dalam mengembangkan prestasi atlet pelajar. Tipe penelitian ini
menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini memfokuskan pada
empat indikator yaitu melalui strategi organisasi, strategi program, strategi sumber
daya, dan strategi kelembagaan. Hasil penelitian ini ialah Dinas Pemuda dan
Olahraga Provinsi Lampung (Dispora) sudah menjalankan strategi sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Negara. Strategi yang
dijalankan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga terstruktur melalui mekanisme program
pengelolaan atlet dan pelatih Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP). Strategi
yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang memiliki pengaruh besar
terhadap pengembangan prestasi atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP)
adalah strategi program.
Kata Kunci: Strategi, Prestasi, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP)
Student Education and Training Center (PPLP) is a program provided by the Central
Government to the Regional Government to provide a place for athletes who are rated
students to gain achievements in non-academic fields, namely sports achievements.
The Lampung Provincial Youth and Sports Service undertakes strategies to develop
the achievements of student athletes. The purpose of this study is to study what
strategies are used by the Department of Youth and Sports of Lampung Province in
developing student athlete achievements. This type of research uses descriptive
qualitative research type, with data collection techniques through interviews,
documentation and observation. This research focuses on four indicators namely
through organizational strategy, strategic programs, resource strategies, and
institutional strategies. The results of this study are the Lampung Province Youth and
Sports Agency (Dispora) that has implemented a strategy that is in accordance with
those set by the Central Government or the State. The strategy implemented by the
Department of Youth and Sports is structured through training programs for athletes
and trainers of the Student Education and Training Center (PPLP). The strategy
carried out by the Youth and Sports Service which has a great influence on the
development of athlete achievement in the center of Student Education dan Training
Center (PPLP) is the program strategy.
Keywords: Strategy, Achievement, Student Education and Training Center
(PPLP)1516021150 TITA MAULIDYA-2022-04-13T02:01:23Z2022-04-13T02:01:23Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59490This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594902022-04-13T02:01:23ZPERILAKU PEMILIH RELAWAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019Perempuan adalah sosok yang memiliki peran strategis dalam keluarga, terlibat
dalam organisasi perempuan, dan tingkat partisipasi perempuan di Kota Bandar
Lampung lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada Pemilihan Presiden Republik
Indonesia tahun 2019 banyak ditemukan relawan politik yang berpartisipasi
secara sukarela, sehingga keberadaannya dianggap lebih menguntungkan karena
memiliki jangkauan yang lebih luas dan fungsi mobilisasi yang lebih massif.
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perilaku pemilih dominan relawan
perempuan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan 02 pada
Pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Metode penelitian adalah
penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan
sekunder yang diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi. Hasil
penelitian yang menggunakan teori pendekatan perilaku pemilih Adman Nursal
menunjukkan bahwa relawan perempuan 01 dan 02 mempertimbangkan
karakteristik sosial dan pengelompokkan sosial pada pendekatan sosiologis,
identifikasi kandidat pada pendekatan psikologis, orientasi visi dan misi serta
orientasi kandidat pada pendekatan rasional, dan pada pendekatan marketing
relawan perempuan 01 dan 02 mempertimbangkan isu dan kebijakan politik,
perasaan emosional, citra kandidat, peristiwa mutakhir, dan relawan perempuan
01 tidak mempertimbangkan citra sosial sedangkan relawan perempuan 02
mempertimbangkan, serta relawan perempuan 01 dan 02 tidak
mempertimbangkan peristiwa personal dan faktor-faktor epistemik. Simpulan dari
penelitian yang menunjukkan pendekatan perilaku pemilih dominan adalah
pendekatan psikologis pada indikator identifikasi kandidat dan pendekatan
rasional pada indikator orientasi visi dan misi.
Kata kunci : Perilaku Pemilih, Relawan Perempuan, Pemilihan Presiden
Women have a strategic role in their family, involve in women’s organizations,
and the level of women’s participation in Bandar Lampung is higher than men. On
the presidential election of Republic of Indonesia in 2019, it is found that there are
many political volunteers who participate voluntarily, so their existence is
considered to be more profitable because it has wider scope and more massive
mobilization functions. The aim of this research is to investigate the dominant
voter of female volunteers behavior for presidential and vice presidential
candidates serial numbers 01 and 02 on the presidential election of Republic of
Indonesia in 2019. The method of this research is descriptive qualitative research.
The types of data used are primary and secondary data obtained through interview
and documentation. The results of this research using Adman Nursal’s voter
behavior approach theory show that female vounteers from 01 and 02 candidates
consider social characteristics and social-grouping in the sociological approach,
identification of candidates in psychological approach, vision and mission
orientation and candidates orientation in rational approach, and on the women
volunteer marketing approach from 01 and 02 candidates consider political issues
and policies, emotional feelings, candidates image, current events, and female
volunteers of candidate 01 do not consider social image while female volunteers
of candidate 02 consider it, and female volunteers of those candidates do not
contemplate personal events and epistemic factors. It can be concluded that the
approach of dominant voter behavior is psychological approach to candidate
identification indicators and rational approach to vision and mission orientation
indicators.
Keywords: Behavior Voter, Female Volunteer, Presidential Election
1516021039 SEKAR ARUM MAHESWARI-2022-04-13T01:59:30Z2022-04-13T01:59:30Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59483This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594832022-04-13T01:59:30ZPELAKSANAAN FUNGSI ARTIKULASI DAN AGREGASI
KEPENTINGAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
(Studi di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi artikulasi dan
agregasi kepentingan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat di Pekon
Sukarame Kecamatan Belalau mengenai pembangunan jalan dan pengadaan listrik
yang ada di Pekon Sukarame. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan studi kasus. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah
Purposive sehingga informan dalam penelitain ini berjumlah lima orang, yaitu
Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, Peratin Pekon Sukarame, Pemangku
Pahiton Pekon Sukarame, ketua organisasi pemuda Pekon Sukarame, dan wakil
ketua organisasi pemuda Pekon Sukarame. Hasil penelitian ini adalah: (1)
Pelaksanaan artikulasi kepentingan mengenai pembangunan jalan dan pengadaan
listrik dilaksanakan melalui cara manifest dan latent atau secara langsung dan tidak
langsung. Masyarakat Pekon Sukarame menyampaikan tuntutan secara langsung
kepada anggota DPRD pada saat musrenbang dan secara tidak langsung melalui
proposal. (2) pelaksanaan agregasi kepentingan anggota DPRD Kabupaten
Lampung Barat mengenai pembangunan jalan dan pengadaan listrik di Pekon
Sukarame dilakukan melalui proses kompromi atau pragmatic bargaining, anggota
DPRD mengadakan proses kompromi anggaran dengan badan anggaran untuk
memperoleh suatu keputusan.
Kata kunci :Artikulasi Kepentingan, Agregasi Kepentingan, Anggota DPRD.
This research aims to determine the implementation of articulation and aggregation
function of the interests of the People's Representative Council of West Lampung
District at Pekon Sukarame in Belalau district on road construction and
procurement of electricity in Pekon Sukarame. This research uses qualitative
methods with a case study approach. The technique of determining the informant
in this study is Purposive so that the informant in this study amounted to five people,
namely members of the House of Representatives of the District of West Lampung
Regency, Peratin Pekon Sukarame, stakeholder Pahiton Pekon Sukarame, chairman
Youth organization Pekon Sukarame, and vice-Chairman of the youth organization
Pekon Sukarame. The results of this research are: (1) The implementation of
articulation interests regarding road construction and power procurement is carried
out through manifest and latent means or directly and indirectly. The Pekon
Sukarame Society conveyed the demands directly to members of the regional House
of Representatives at the time of the Musrenbang and indirectly through the
proposal. (2) The implementation of the interests of the People's Representative
Council of West Lampung Regency on road construction and power procurement
in Pekon Sukarame is conducted through a compromise or pragmatic collective, a
member of the House of Representatives The people of the region held a budget
compromise process with the budget body to obtain a decision.
Keywords: Articulation of Interest, Aggregation of Interest, Members of the
Regional People's Representative Council.
1516021008 Santini-2022-04-13T01:59:04Z2022-04-13T01:59:04Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59480This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594802022-04-13T01:59:04ZSTRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN STATUS
DESA MENUJU DESA MANDIRI
(Studi Desa Danura kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran)The village of Hanura is one of the villages with Independent status in the
province of Lampung previously Village developed on the basis of the regulation
of the Minister of regional development of the village and Left about Index Village
build. Before getting the predicate rapidly developed in the year 2016 and the
predicate is the best village in the year 2018 the present nationwide. To achieve
the independence of the village, the village Government Hanura placing
numerous attempts in the form of strategies in improving the status of the village,
thus becoming one of the independent village in the province of Lampung.
This research aims to know the strategies that the Government of the village of
Hanura to village self-sufficient. The method used is descriptive qualitative, using
in-depth interviews, observation, documentation.
The research results showed that the strategy undertaken by the Government of
the village of Hanura uses 1). The strategy of the Organization in the formulation
of the vision and mission as well as the objectives of the Organization, 2). The
strategy of the program to meet the needs of the community and alleviate the
problem that its implications can be felt community, 3). The strategy of supporting
resources as a factor supporting the success of the program, as well as 4).
Institutional strategies in improving the ability of the Government to implement
the initiatives of the village of strategies that have been designed. Strategies the
run-oriented on increasing social resilience index, index of economic resilience
and endurance environment index in the index Build Village.
Keywords: Village, Strategy, The index of the village building
Desa Hanura merupakan salah satu Desa dengan status Mandiri di Provinsi
Lampung yang sebelumnya Desa berkembang berdasarkan Peraturan Menteri
Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Indeks Desa Membangun.
Sebelumnya mendapatkan predikat cepat berkembang pada tahun 2016 dan
predikat desa terbaik pada tahun 2018 ditingkat Nasional. Untuk mencapai
kemandirian desa, Pemerintah Desa Hanura melalukan berbagai upaya berupa
strategi-strategi dalam meningkatkan status desa, sehingga menjadi salah satu
desa mandiri di Provinsi Lampung.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Pemerintah
Desa Hanura dalam meningkatkan status desa menuju desa mandiri. Metode yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan wawancara
mendalam, observasi, dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Hanura menggunakan 1). Strategi organisasi dalam perumusan visi misi serta
tujuan organisasi, 2). Strategi program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
dan mengentaskan masalah yang implikasi nya dapat dirasakan masyarakat, 3).
Strategi pendukung sumber daya sebagai faktor pendukung keberhasilan program,
serta; 4). Strategi kelembagaan dalam meningkatkan kemampuan Pemerintah
Desa untuk melaksanakan inisiatif strategi yang telah dirancang. Strategi-strategi
yang dijalankan tersebut berorientasi pada peningkatan indeks ketahanan sosial,
indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan dalam Indeks Desa
Membangun.
Kata Kunci : Desa, Strategi, Indeks Desa Membangun
1216021098 RIZKI HENDARJI PUTRA-2022-04-13T01:58:07Z2022-04-13T01:58:07Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59478This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594782022-04-13T01:58:07ZTINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN
ADMINISTRASI DESA
(Studi Kasus Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan)Good public services are services that are able to provide satisfaction to the
public. This satisfaction can be realized if services provided in accordance with
the standards set. The purpose of this research is to know the level of satisfaction
of the public against the administrative service of the village in the village of Way
Galih Tanjung Bintang Galih Lampung Selatan. This research use 14 Community
Satisfaction Index (IKM) based on the decree of the minister of administrative
reform Number KEP/25/M.PAN/2/2004. This research uses descriptive
quantitative methods with the use of a detailed questionnaire, interview and
documentation as a tool or instrument of research. Results of the study showed the
levels of satisfaction of the public against the administrative service of the village
in the village of Way Galih Tanjung Bintang Lampung Selatan included in the
category of "satisfied", with the conversion value of IKM 74.25. Speed of service
indicator is the element with the value of the highest of IKM 91.75 conversion are
at the level of "very satisfied". While the service procedure is the indicator of the
elements with the lowest values of 61.25 IKM conversion are at the level of "not
satisfied".The fairness indicator of service costs and certainty of service cost
indicators is the lowest element after the service procedure element with the fair
value of IKM conversion service cost of 66.25 and certainty of service costs of
63.25, both located on the level of satisfaction of "satisfied". The recommendation
of this research is that the Village Government should re-socialize related to
service procedures, the fairness of service costs and the certainty of service costs.
Keyswords: Public Service, Village Administration , Public Satisfaction
Index
Pelayanan publik yang baik adalah pelayanan yang mampu memberikan kepuasan
kepada masyarakat. Kepuasan ini dapat terwujud apabila pelayanan yang
diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
administrasi desa di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Lampung
Selatan. Penelitian ini menggunakan 14 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
berdasarkan Ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif
dengan menggunakan kuisioner, wawancara dan dokumentasi sebagai alat atau
instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan administrasi desa di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung
Bintang Lampung Selatan termasuk dalam kategori “Puas”, dengan nilai Konversi
IKM sebesar 74.25. Indikator kecepatan pelayanan merupakan unsur dengan nilai
konversi IKM tertinggi sebesar 91.75 berada pada tingkat “Sangat Puas”. Sedangkan indikator prosedur pelayanan merupakan unsur dengan nilai konversi
IKM terendah sebesar 61.25 berada pada tingkat “Tidak Puas”. Indikator
kewajaran biaya pelayanan dan indikator kepastian biaya pelayanan merupakan
unsur terendah setelah unsur prosedur pelayanan dengan nilai konversi IKM
kewajaran biaya pelayanan sebesar 66.25 dan kepastian biaya pelayanan sebesar
63.25, keduanya berada pada tingkat kepuasan “Puas”. Rekomendasi dari
penelitian ini adalah Pemerintah Desa hendaknya mensosialisasikan kembali
terkait prosedur pelayanan, kewajaran biaya dan kepastian biaya pelayanan.
Kata Kunci: Pelayanan Publik, Administrasi Desa, Indeks Kepuasan
Masyarakat
1316021090 Rinata Septiani Putri-2022-04-13T01:56:19Z2022-04-13T01:56:19Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59473This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594732022-04-13T01:56:19ZANALISIS FAKTOR TAX PAYER DALAM PEMUNGUTAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Kasus Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten
Lampung Selatan)Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan
merupakan desa yang mengalami penurunan jumlah penerimaan pajak dari tahun
2016 – 2017. Oleh karena itu peneliti meneliti faktor tax payer dalam pemungutan
pajak di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang, dengan menggunakan
teori Pengaruh Pendapatan Pajak dari Fuad Bawazier (2011) salah satunya yaitu
Faktor Tax Payer. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis faktor
Tax Payer dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Sukanegara
Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan
tipe penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai metode
penelitiannya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indikator pertama yaitu, Pengetahuan
wajib pajak dari sub-indikator tentang peraturan pembayaran wajib pajak, fungsi
PBB untuk pembiayaan Negara, pengetahuan tentang pengertian dan manfaat
PBB masih sangat rendah sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan pajak.
Indikator kedua, Indikator kesadaran wajib pajak bahwa wajib pajak masih belum
menyadari tentang pajak bukanlah upeti, belum menyadari pentingnya membayar
pajak dan pentingnya saling mengingatkan untuk membayar pajak. Indikator
terakhir, Indikator tindakan, hasil dari indikator tindakan wajib pajak yaitu tentang
segera membayar pajak jika sudah menerima SPPT oleh petugas, banyaknya
tunggakan yang dimiliki dan meningatkan diri sendiri, keluarga dan tetangga
tentang pentingnya membayar pajak masih sangat rendah, sehingga dapat
disimpulkan tindakan wajib pajak di Desa Sukanegara masih sangat rendah.
Kata kunci : Pemungutan Pajak, PBB dan Tax Payer.
Sukanegara village Tanjung Bintang subdistrict Lampung Selatan district is
villages that decrease tax revenues from year 2016 – 2017. hence researchers
examine factor tax payer through taxation of Sukanegara village Tanjung Bintang,
using the influence of tax revenue theory by Fuad Bawazier (2011) one of them is
of Tax Payer. The purpose of this research is to find analysis pf tax payer for
taxation land and building in Sukanegara Village Tanjung Bintang sub district
Lampung Selatan district by using diskriptif type of research with a qualitative
approach as a method of this research.
This research result indicates that the first indicators which is compolsory
knowledge tax from all indicators about the rules of paying taxes is. The function
of LBTT to finance the country. The Knowledge about comprehension and the
benefits of taxes LBTT distill very low as to cause low income of tax revenue
Second indicator, tax payer awareness indicators, that tax payer still haven't
realize that tax is not offerings, still haven't realize the importance of paying taxes
and the importance to remind each other to pay taxes. The last indicators, the resul
of the act of indicator which was about to pay taxes quickly when receive SPPT
by the authorities The Number of arrears owned and increase itself, family and
neighbours about the importance of paying taxes is still very low.
Key Word : Taxation, LBTT and Tax Payer. 1346021028 Rini Setiawati-2022-04-13T01:54:31Z2022-04-13T01:54:31Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59470This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594702022-04-13T01:54:31ZKINERJA APARATUR DINAS PERDAGANGAN DALAM
MELAKUKAN PENERTIBANPEDAGANG KAKI Penertiban PKL sudah diupayakan sejak tahun 2010 di Kota Metro sampai saat ini
belum teratasi dengan baik. Penertiban sudah dilakukan kembali, namun pada
kenyataan nya PKL masih banyak yang berdagang di taman merdeka. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui belum berhasil nya Aparatur Dinas Perdagangan
dalam penertiban PKL di Taman Merdeka.Penelitian ini menggunakan teori
Kinerja menurut Mahsun, terdapat empat indikator yaitu Input, Proses, Output,dan
Outcomes. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja
Aparatur belum sepenuh nya berjalan dengan baik, karena adanya Kinerja yang
kurang pada beberapa Indikator. Pada Indikator Input yaitu Indikator Input
(Masukan) yang meliputi lemah nya kebijakan akibat tidak memuat sanksi
terhadap PKL. Pada Indikator Process (Proses) pengawasan kegiatan penertiban
hanya dilakukan sekali dalam setahun.Kemudian Indikator Output (Keluaran)
yaitu hasil jumlah PKL yang tidak mengalami penurunan, justru bertambah. Hanya pada satu indikator Outcomes (Hasil) telah dilakukan sosialisasi kepada
PKL walaupun belum menghasilkan kesadaran PKL untuk tidak berdagang di
Taman Merdeka.
Kata Kunci : Kinerja, Penertiban, Dan Pedagang Kaki Lima
Street-vendors disciplining has already been attempted since 2010 in Metro City
until this recent time is not resolved properly. The disciplining has been processed
again, but in fact there is still a lot of street vendors that operated at Merdeka
Park. The purpose of this research was to find out the ineffectiveness of trade
services' civil servants in disciplining the street vendors at Merdeka Park. This
research used performance theories according to Mahsun, there are four
indicators; inputs, processes, outputs, and outcomes. Therefore, this research uses
a descriptive research method by applying qualitative approach. The results
showed that the performance of the civil servants is not worked properly yet, due
to less of performance on several indicators. On the input indicator; indicator
input which includes its weak policy as the result of the policy is not contained
within sanctions towards the street vendors. On the indicator of indicator
processes, the monitoring activities of the discipline is only done once in a year.
Later on, the output indicator as the result of the number of the street vendors is
not decreased, it eventually increased. There was only one of the outcomes
indicators which has done, a socialization has been given to the street vendors
although it was not successful yet to make them aware to not operated at Merdeka
Park in any further.
Keywords: Performance, Disciplining, And Street-vendors
1346021027 Riki Mahdalena-2022-04-13T01:52:44Z2022-04-13T01:52:44Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59467This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594672022-04-13T01:52:44ZSTRATEGI DINAS PERIKANAN KABUPATEN TANGGAMUS DALAM
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYANAs a result of the revocation of subsidy premiums insurances of fisherman in the
second period of participation, in 2018 there was a drastic decline in insurance
program participants. The purpose of this study was to analyze the
implementation of the strategy of department fisheries tanggamus district in the
program premiums insurances of fisherman using implementation model from
George Edward III be composed of communication, attitudes, resources and
bureaucratic structures. The research method used was descriptive based on
qualitative data analysis with informants from Department Fisheries Tanggamus
District , fishermen at Pasar Madang Village, HNSI (Indonesian Fishermen
Association), Kota Agung sub-district and PT. Asuransi Jasa Indonesia Bandar
Lampung Branch. The results of this study are strategy of department fisheries
tanggamus district in the program premiums insurances of fisherman stopping
subsidies for Premium Insurance of Fishermen in the second period after
participation concluded that the program was not on target. Small fishermen not
respond to the Premium Insurance of Fishermen, but large-income fishermen
actually respond quickly to Premium Insurance of Fishermen. Large-income
fishermen benefit more from independent fishermen insurance, but large-income
fishermen cannot afford to follow up on independent fishing insurance programs.
The results of the implementation model of George Edward III, in the
implementation strategy of department fisheries tanggamus district in the program
premiums insurances of fisherman of fishermen, by revoking subsidies were not
successful implementation. Of the four variables, only one variable is fulfilled,
namely the bureaucratic structure variable. Meanwhile, according to Edward, the
implementation of the policy will succeed if four variables are fulfilled.
Keywords: Fisherman Insurance, Fisherman Protection, policy
implementation
Akibat dari pencabutan subsidi premi asuransi nelayan pada periode kedua
keikutsertaannya, pada tahun 2018 terjadi penurunan drastis peserta program
asuransi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Strategi Dinas
Perikanan Kabupaten Tanggamus Dalam Implementasi Program Bantuan Premi
Asuransi Nelayan dengan menggunakan model implementasi George Edward III
yang tediri atas komunikasi, sikap, sumberdaya dan struktur birokrasi. Metode
penelitian yang digunakan adalah deskriptif didasarkan pada analisis data
kualitatif dengan informan pihak Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus,
nelayan Desa Pasar Madang, HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)
kecamatan Kota Agung dan pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Bandar
Lampung. Hasil penelitian ini Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus
Dalam Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan dengan memberhentikannya
subsidi Bantuan Premi Asuransi Nelayan pada periode kedua setelah
keikutsertaan disimpulkan bahwa program tersebut tidak tepat sasaran. Nelayan
kecil tidak merespon program bantuan premi asuransi nelayan ini akan tetapi
nelayan dengan penghasilan yang besar justru yang merespon dengan cepat
program bantuan premi asuransi nelayan. Nelayan dengan penghasilan besar lebih
diuntungkan dalam asuransi nelayan mandiri akan tetapi nelayan dengan
penghasilan yang besar tidak mampu mengikuti lanjutan program asuransi
nelayan mandiri. Hasil mengenai model implementasi kebijakan George Edward
III, Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus dalam pelaksanaan program
bantuan premi asuransi nelayan, dengan melakukan pencabutan subsidi tidak
berhasil pengimplementasiannya. Dari empat variabel hanya satu variabel yang
terpenuhi yaitu variabel struktur birokrasi. Sedangkan menurut Edward
implementasi kebijakan akan berhasil apabila dari empat variabel dapat terpenuhi.
Kata Kunci: Asuransi Nelayan, Perlindungan Nelayan, Implementasi
Kebijakan
1516021004 Riesa Aprilia-2022-04-13T01:51:02Z2022-04-13T01:51:03Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59449This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594492022-04-13T01:51:02ZFAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI REDUCE REUSE DAN
RECYCLE (3R) DALAM PROGRAM PENGURANGAN SAMPAH
DI KOTA BANDAR LAMPUNGPola konsumsi yang semakin modern memberikan kontribusi jenis sampah yang
semakin beragam, salah satunya sampah plastik dan sterofoam yang berbahaya dan
sulit diurai oleh proses alam. Pengelolaan sampah pada tingkat rumaah tangga dan
tempat pembuangan sementara (TPS) dengan konsep reduce reuse dan recycle
bertujuan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya, mengurangi pencemaran
lingkungan, memberikan manfaat kepada masyarakat, serta dapat mengubah perilaku
masyarakat terhadap sampah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor
penghambat implementasi reduce, reuse, dan recycle dalam program pengurangan
sampah di Kota Bandar Lampung terutama di lokasi yang telah memiliki bank
sampah yaitu di Kecamatan Kemiling, Panjang, dan Teluk Betung Timur. Tipe
penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data
meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori
yang dikemukakan oleh Hovland (1953), terdapat tiga indikator utama yaitu stimulus
organism dan respons. Hasil penelitian menunjukan bahwa keikutsertaan masyarakat
dalam pemilahan sampah sejak dari sumbernya yaitu rumah tangga masih belum
dilakukan. Pemilahan dengan cara reduce,reuse, dan recycle baru dilakukan di bank
sampah namun belum di tingkat rumah tangga. Bank sampah tersebut belum terdapat
di setiap Kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan 3R di bank
sampah yang ada juga belum dilakukan secara maksimal seperti di Kecamatan Teluk
Betung Timur yang memiliki alat lengkap namun tidak ada sumber daya manusia
yang dapat mengoprasikannya. Tidak adanya dukungan kebijakan dan sumber daya
manusia terlatih serta kurangnya sarana prasarana menjadi faktor penghambat
implementasi reduce, reuse, dan recycle. Faktor dukungan kebijakan sebagai faktor
utama dalam implementasi 3R terbukti dalam penelitian ini sebagai penghambat
implementasi sampah di Bandar Lampung.
Kata Kunci: Implementasi, Program 3R, Sampah, Partisipasi Masyarakat
An increasingly modern consumption pattern contributes to an increasingly diverse
type of waste, one of which is plastic and sterofoam waste which is dangerous and
difficult to decompose by natural processes. Waste management at the household
level and temporary landfills (TPS) with the concept of reduce reuse and recycle
aims to reduce waste from its source, reduce environmental pollution, provide
benefits to the community, and can change people's behavior towards waste. The
purpose of this study was to determine the inhibiting factors of the implementation of
reduce, reuse, and recycle in the waste reduction program in Bandar Lampung,
especially in locations that already have waste banks, namely in the Districts of
Kemiling, Panjang, and Teluk Betung Timur. This type of research uses descriptive
qualitative data collection techniques including interviews, observation and
documentation. This study uses a theory put forward by Hovland (1953), there are
three main indicators namely organism stimulus and response. The results showed
that community participation in sorting waste from the source, namely households,
has not yet been carried out. Sorting by way of reduce, reuse, and recycle is only
done at the garbage bank but not at the household level. The garbage bank is not yet
available in every sub-district in Bandar Lampung City. The implementation of the
3Rs at the existing garbage bank has also not been carried out to the fullest as in the
East Betung Subdistrict which has complete equipment but no human resources can
operate it. The lack of policy support and trained human resources and the lack of
infrastructure are factors that hinder the implementation of reduce, reuse, and
recycle. Policy support factor as the main factor in the implementation of 3R is
proven in this study as a barrier to the implementation of waste in Bandar Lampung.
Keywords: Implementation, 3R Program, Waste, Community Participation
1516021079 Richo Riansyah-2022-04-13T01:50:31Z2022-04-13T01:50:31Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59448This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594482022-04-13T01:50:31ZEVALUASI PENGELOLAAN PARKIR DI PASAR TENGAH KOTA
BANDAR LAMPUNGMasyarakat Bandar Lampung Mengeluhkan pembayaran tarif parkir ganda di
Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Pembayaran tarif parkir ganda disebabkan
banyaknya oknum parkir bayangan di sekitar Pasar Tengah. Tujuan penelitian ini
untuk mengevaluasi Pengelolaan Parkir Dipasar Tengah Kota Bandar Lampung.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, dan
observasi. Hasil penelitian ini ialah Evaluasi pengelolaan parkir di Pasar Tengah
Kota Bandar Lampung menujukan bahwa pengelolaan parkir tidak berjalan
dengan baik serta Dinas Perhubungan kurang Peduli akan juru parkir yang ada di
Pasar Tengah. Perencanaan parkir dipasar tengah tidak adanya stantar operasional
prosedur sehingga menjadi kendala bagi juru parkir untuk mengelola parkir. Pada
saat pelaksanaan Dinas perhubungan Kurang mengawisi para juru parkir di Pasar
Tengah sehingga banyak juru parkir liar yang ikut mengelola Pasar Tengah yang
menyebabkan parkir di Pasar Tengah tidak tertata dengan rapi. Paska pelaksanaan
penguna jasa parkir tidak puas dengan sistem yang dibuat oleh Dinas
Perhubungan dikarnakan banyak kecurangan di dalam pengelolaan parkir dan
tidak ramahnya juru parkir yang berada di Pasar Tengah.
Kata kunci : Pengelolaan Parkir
Bandar Lampung Community Complains about the payment of double parking
rates in Pasar Tengah, Bandar Lampung City. Payment of multiple parking rates is
due to the number of shadow parking lots around Pasar Tengah. The purpose of
this study was to evaluate the Central Market Parking Management of Bandar
Lampung City. This study uses a descriptive type of research with a qualitative
approach. Data collection is done through interviews, document studies, and
observations.
The results of this study are evaluation of parking management in Pasar Tengah
Bandar Lampung City indicating that parking management is not going well and
the Transportation Agency is less concerned about parking attendants in the
Central Market. Parking planning in the market is in the absence of operational
procedures so it is an obstacle for parking attendants to manage parking. During
the implementation of the Transportation Agency Less guarded the parking
attendants at Pasar Tengah so that many illegal parking attendants who
participated in managing the Pasar Tengah caused parking in the Pasar Tengah to
be neatly arranged. After the implementation of the parking service user is not
satisfied with the system made by the Department of Transportation because there
is a lot of fraud in parking management and the inability of parking attendants in
the Central Market.
Keywords: Parking Management
1416021091 Ratih Retno Aji-2022-04-13T01:50:04Z2022-04-13T01:50:04Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59446This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594462022-04-13T01:50:04ZFAKTOR PENYEBAB PENURUNAN PARTISIPASI
PEMILIH PADA PILGUB
LAMPUNG 2018
(Studi Pada Kecamatan Gading Rejo Dan Ambarawa
Kabupaten Pringsewu)Penelitian partisipasi pemilih ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi penurunan partisipasi masyarakat dalam pilgub Lampung di Kabupaten
Pringsewu, khususnya pada Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa yang mengalami
penurunan partisipasi secara signifikan diantara kecamatan yang ada pada pilgub 2014 ke
pilgub 2018. Penyelenggaraan momen pilkada yang di nantikan memberikan harapan kepada
penyelenggara pilkada agar masyarakat antusias dalam berpartispasi, dimana penyelenggara
pemilu mengadakan sosialisasi di pasar dan di tempat-tempat lainnya agar masyarakat dapat
memberikan hak suaranya dalam pilkada 2018 yang akan diselenggarakan, akan tetapi di
daerah Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa sendiri mengalami penurunan pada pilgub
2018 dari pilgub 2014 sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif dengan informan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, masyarakat
kecamatan, dan komisioner KPU Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan teknik
wawancara dan dokumentasi, kemudian hasil wawancara diolah oleh peneliti sehingga dapat
memperoleh hasil yang relevan dengan beberapa teori yang dikemukakan para ahli. Hasil
penelitian ini menjelaskan bahwa faktor penuruan partisipasi masyarakat dalam pilgub di
Kecamatan Gading Rejo dan Ambarawa adalah karena beberapa faktor yaitu; pertama adalah
kondisi geografis, seperti banyak masyarakat Kecamatan yang keluar daerah untuk bekerja
sehingga tidak dapat mengikuti momen pilkada yang diselenggarakan, kedua adalah
dikarenakan perbedaan momen pemilu, pemilih sangat dipengaruhi oleh momen pemilihan
legislatif yang dikenal memiliki keterikatan emosional secara langsung dengan pemilih,
sedangkan pilgub sangat jarang masyarakat memiliki kedekatan emosional dengan
kandididat, dan yang ketiga adalah karena adanya politik yang penuh ranah kotor, korup, dan
perubutan kursi belaka, hal demikian dapat menyebabkan masyarakat kecewa yang
menyebabkan enggan untuk mengikuti pemilihan yang diselenggarakan. Ketiga faktor inilah
yang paling dominan menyebabkan angka partisipasi menurun.
Kata Kunci: Partisipasi, Pilkada
This voter participation study aims to determine the factors that can influence the decline in
community participation in the Lampung governor election in Pringsewu District, especially
in Gading Rejo and Ambarawa Subdistricts which have decreased participation significantly
among the sub-districts in the 2014 regional election to the 2018 regional election. the hope is
to give hope to the organizers of the elections so that the community will be enthusiastic in
participating, where the election organizers hold socialization in the market and in other
places so that people can give their voting rights in the 2018 regional election which will be
held, but in the Gading Rejo and Ambarawa District decreased in the 2018 election from the
previous 2014 gubernatorial election. The research method used was qualitative descriptive
with religious leaders, community leaders, youth leaders, sub-district community leaders, and
Pringsewu Regency KPU commissioners. This study uses interview techniques and
documentation, then the results of interviews are processed by researchers so that they can
obtain relevant results with several theories put forward by experts. The results of this study
explain that the factor of reducing community participation in the elections in Gading Rejo
and Ambarawa Districts is due to several factors, namely; The first is geographical
conditions, such as many Sub-Districts who leave the area to work so they cannot attend the
moment of regional elections held, second is due to differences in election moments, voters
are strongly influenced by the moment of legislative elections which are known to have direct
emotional attachment to voters, while the election is very rarely do people have emotional
closeness with kandididat, and the third is because of politics that are full of dirty, corrupt,
and merely changing seats, this can cause people to be disappointed which causes reluctance
to take part in the elections held. These three factors are the most dominant causes of
declining participation rates.
Keywords: Participation, Election1416021090 RAMA RAMADHON-2022-04-13T01:48:42Z2022-04-13T01:48:42Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59441This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594412022-04-13T01:48:42ZIMPLEMENTASI REKRUTMEN POLITIK PARTAI
GERAKAN INDONESIA RAYA
The success or failure of a political party can be measured by its success in the
process of implementing recruitment he developed. The manifestation of the
continuity of political parties is the emergence of cadres who have the capability
and commitment to the dynamics of political parties for the future. The Gerindra
Party can be said to be new in the politics of Indonesia and the City of Bandar
Lampung in particular, but the Gerindra Party has been able to realize cadres who
have capability and commitment.
In this study using qualitative descriptive research method Liliy Romli'
Recruitment theory. First, how is the implementation of recruitment and
regeneration process of the Gerindra Party in Bandar Lampung City ? Second,
what are the inhibiting factors for Gerindra Party recruitment in Bandar Lampung
City ? The results of this study are first, the Recruitment Process carried out by
the DPC of the Gerindra Party is open both in recruiting party members and
public office. Second, the concept of recruiting the Bandar Lampung Branch of
the Gerindra Party Board to rely more on informal Political Education to foster a
family atmosphere that can provide comfort in the provision of material and
discussion of the latest issues. and education are the average high school
graduates.
Keywords: Implementation, Recruitment, Political Recruitment
Sukses atau tidaknya sebuah partai politik dapat diukur dari kesuksesannya dalam
proses implementasi rekrutmen yang dikembangkannya. Wujud dari keberlanjutan
partai politik adalah munculnya kader-kader yang memiliki kapabilitas dan
komitmen terhadap dinamika partai politik untuk masa depan. Partai Gerindra
dapat dikatakan baru dalam perpolitikan Indonesia dan Kota Bandar Lampung
khususnya, akan tetapi Partai Gerindra sudah mampu mewujudkan kader-kader
yang memiliki kapabilitas dan komitmen.
Dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian kualitatif deskriptif teori
Rekruitmen Liliy Romli. Pertama, Bagaimana Implementasi rekrutmen dan
proses kaderisasi Partai Gerindra di Kota Bandar Lampung?. Kedua, apakah
faktor penghambat rekrutmen Partai Gerindra di Kota Bandar Lampung?. Adapun
hasil dari penelitian ini adalah pertama, Proses Rekruitmen yang dilakukan oleh
DPC Partai Gerindra bersifat terbuka baik dalam merekrut anggota partai ataupun
jabatan publik. Kedua, konsep rekrutmen Dewan Pimpinan Cabang Partai
Gerindra Kota Bandar Lampung lebih mengandalkan Pendidikan Politik secara
informal untuk menumbuhkan suasana kekeluargaan yang dapat memberikan
kenyamanan dalam pemberian materi dan pembahasan isu terkini, Suasana
tersebut diperlukan karena mayoritas anggota DPC partai Gerindra Kota Bandar
Lampung berlatar belakang pekerjaan swasta dan pendidikan yang rata-rata
lulusan sekolah menengah atas.
Kata Kunci : Implementasi ,Rekrutmen , Rekrutmen Politik1216021091 OKTANINA BR SEMBIRING-2022-04-13T01:48:15Z2022-04-13T01:48:15Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59439This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594392022-04-13T01:48:15ZANALISIS PEMIKIRAN POLITIK FEMINISME DALAM SERIAL
DRAMA THE KING TWO HEARTSPenghapusan kesenjangan gender di dunia masih menghadapi tantangan besar
berupa pola pikir masyarakat dan perempuan sendiri yang telah terbiasa dengan
budaya patriarki. Kampanye Feminisme telah dilakukan melalui berbagai media,
salah satunya adalah media audio-visual. Media audio-visual memiliki pengaruh
yang besar dalam mengkonstruksi pola pikir masyarakat khususnya perempuan.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap konten-konten
pemikiran politik feminisme dalam Serial Drama The King Two Hearts melalui
penokohan Kim Hang-Ah. Serial Drama The King Two Hearts dipilih karena
minat perempuan Indonesia yang cukup tinggi terhadap serial drama produksi
Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan teori semiotika dengan metode
penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini mencatat terdapat tiga aspek
penting yang menjadi gambaran pemikiran poitik feminisme yang terdapat dalam
Serial Drama The King Two Hearts, yaitu : 1) Penggambaran tokoh Kim Hang-Ah
yang rasional, kuat secara fisik dan mental, berintelektual dan percaya diri serta
memiliki jabatan yang tinggi di ranah publik; 2) Kemampuan pengambilan
keputusan Kim Hang-Ah yang berlaku sebagai subyek, rasional dan berorientasi
pada kebaikan bersama; 3) Kim Hang-Ah mampu melakukan dominasi terhadap
pihak lain serta bersedia didominasi demi kepentingan bersama. Selain itu, serial
drama ini juga turut serta dalam kampanye feminisme dalam melawan budaya
patriarki melaui konten-konten yang disajikannya. Aliran pemikiran politik dalam
serial drama The King Two Hearts adalah Feminisme Post-modern.
Kata Kunci : Pemikiran Politik, Feminisme, Serial Drama, The King Two
Hearts.
The abolition of gender inequalities in the world still faces many challenges as in
the form of people’s and women mindset who are habituated to patriarchal
culture. Feminism campaigns have been done through various media, one of
which is audio-visual media. The audio-visual media has a big influence in
constructing the mindset of the community, especially women. This study aims to
analyze the content of feminist political thought in an audio-visual media. This
research describes the feminist political thinking contained in The King Two
Hearts Drama Series through the characterization of Kim Hang-Ah. The King
Two Hearts Drama Series was chosen because of the high interest of Indonesian
women in the South Korean drama series. This study using the theory of semiotics
with descriptive qualitative research methods. The study found that three are
important aspects that illustrate the feminist political thinking in The King Two
Hearts Drama Series, those are: 1) The rational, strong physically and mentally,
inteligence and a high self-confident portrayed by Kim Hang-Ah; 2) Kim HangAh's decision-making ability as a subject, rational and common good oriented; 3)
Kim Hang-Ah's ability to dominate others and willing to be dominated for
common good. In addition, this drama series also participates in the campaign of
feminism against patriarchal culture through the content it presents. The kind of
political thought in the drama series The King Two Hearts is Post-modern
Feminism.
Keywords: Political Thought, Feminism, Drama Series, The King Two
Hearts.1516021105 Putri Wahyu Amar Pratiwi-2022-04-13T01:45:04Z2022-04-13T01:45:04Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59436This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594362022-04-13T01:45:04ZEFEKTIVITAS PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN
MALADMINISTRASI
(Studi Pada Ombudsman Provinsi Lampung Periode 2013-2018)Ombudsman memiliki peran penting sebagai pengawas penyelenggara pelayanan
publik sesuai dengan UU No.37 Tahun 2008. Ombudsman memiliki tanggung
jawab dalam mengawasi pelayanan publik terutama dalam bidang penyelesaian
dan pencegahan secara efektif. Ombudsman Provinsi Lampung mengalami
permasalahan dalam menangani laporan masuk dan jumlah penyelesaian laporan
maladminisrasi dalam tahun 2013 hingga tahun 2018 yang fluktuatif disebabkan
oleh adanya kekosongan masa jabatan dan waktu penyelesaian yang kurang
optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas penyelesaian dan
pencegahan maladministrasi di Provinsi Lampung periode 2013-2018. Tipe
penelitian yang digunakan adalah deskriptif didasarkan pada analisis data
kualitatif. Peneliti memfokuskan pada variabel produktivitas, kemampuan
adaptasi, kepuasan kerja, dan pencarian sumber daya yang dihimpun dengan cara
melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini pada
variabel produktivitas sudah efektif dalam penyelesaian dan pencegahan
maladministrasi. Pada penyelesaian laporan sudah terselesesaikan selama periode
2013-2018. Dan pada pencegahan maladministrasi Ombudsman mempunyai
kegiatan pencegahan, setiap tahunnya kegiatan bertambah dan hal ini
meminimalisir terjadinya maladministrasi yang ada di Provinsi lampung. Pada
variabel kemampuan adaptasi sudah efektif dapat diihat upaya ombudsman
meningkatkan kompetensi untuk menunjang efektifitas Ombudsman. Pada
variabel kepuasan kerja sudah efektif dilihat dari kemampuan ombudsman dalam
mensejaterahkan pegawainya. Hasil pencarian sumber daya menunjukan belum
efektif karena sumber daya yang bekerja belum mencukupi. Ombudsman Provinsi
Lampung dilihat dari konsep yang digunakan dapat dikatakan efektif dalam
penyelesaian dan pencegahan maladministrasi.
Kata Kunci: Penyelesaian, Pencegahan, Maladministrasi, Ombudsman
Ombudsman has an important role as the supervisor of public service providers in
accordance with Law No. 37 of 2008. Ombudsman has a responsibility in
overseeing public services, especially in the area of settlement and prevention
effectively. Ombudsman of Lampung Province experienced problems in handling
incoming reports and the amount of completion of the fluctuating
maladminization report in 2013 to 2018 due to the absence of a term of office and
less than optimal settlement time. This study aims to see the effectiveness of the
settlement and prevention of maladministration in Lampung Province in the
period 2013-2018. The type of research used is descriptive based on qualitative
data analysis. Researchers focus on variables of productivity, adaptability, job
satisfaction, and finding resources collected by conducting interviews,
observation, and documentation. The results of this study on productivity
variables have been effective in resolving and preventing maladministration. On
completion the report has been completed during the 2013-2018 period. And on
the prevention of maladministration the Ombudsman has preventive activities,
every year activities increase and this minimizes the occurrence of
maladministration in Lampung Province. The variable adaptation ability has been
effective, it can be seen the ombudsman's efforts to improve competence to
support the effectiveness of the Ombudsman. The variable job satisfaction has
been effectively seen from the ability of the ombudsman to organize their
employees. The variable job satisfaction has been effectively seen from the ability
of the ombudsman to organize their employees. The results of the search for
resources indicate that it is not effective because the resources that work are not
sufficient. The Ombudsman of Lampung Province viewed from the concept used
can be said to be effective in resolving and preventing maladministration.
Keywords: Settlement, Prevention, Maladministration, Ombudsman
1516021124 NURHALIZA-2022-04-13T01:42:50Z2022-04-13T01:42:50Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59431This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594312022-04-13T01:42:50ZEFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM GERAKAN DESA IKUT
SEJAHTERA (GADIS) DI KECAMATAN NEGERI KATON
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017Program GaDIS bertujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat
sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan menciptakan lapangan kerja melalui
berbagai kegiatan usaha yang dikelola BUMDes, namun hal tersebut belum
tercapai di Kecamatan Negeri Katon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui efektivitas pelaksanaan program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon
tahun 2017. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitiatif, dengan menggunakan
metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan
bahwa Desa Karang Rejo, Desa Poncokresno, Desa Sinar Bandung dan Desa
Purworejo sebagai pelaksanaan program GaDIS di Kecamatan Negeri Katon
periode 2017 sudah efektif, karena lebih banyak indikator efektivitas yang
terpenuhi seperti pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya
tujuan dan perubahan nyata. Hanya Desa Sinar Bandung dan Purworejo yang
belum memenuhi indikator tercapainya tujuan, dari 11 kegiatan unit usaha, 6 unit
usahanya sudah efektif seperti usaha simpan pinjam dan produksi kerajinan tapis
di Desa Karang Rejo, produksi kripik / kelanting dan ternak kambing di Desa
Poncokresno, simpan pinjam dana usaha di Desa Sinar Bandung dan sewa tarup di
Desa Purworejo.
Kata Kunci : Efektivitas, Program GaDIS
GaDIS program aims to empower the community so that it can improve living
standards and create jobs through various business activities managed by
BUMDes, but this has not been achieved in the District of Negeri Katon. The
purpose of this study was to determine the effectiveness of the implementation of
the GaDIS program in the District of Negeri Katon in 2017. This type of research
is descriptive qualitative, using the method of interview, observation and
documentation. The results of this study indicate that Karang Rejo Village,
Poncokresno Village, Sinar Bandung Village and Purworejo Village as the
implementation of the GaDIS program in the Negeri Katon Subdistrict for the
2017 period have been effective, because more indicators of effectiveness are
fulfilled such as understanding programs, on target, on time, achieving goals and
real change. Only Sinar Bandung and Purworejo villages have not fulfilled the
indicators for achieving the objectives, out of 11 business unit activities, 6
business units have been effective such as savings and loan business and filter
craft production in Karang Rejo Village, production of chips / goats and goats in
Poncokresno Village, savings and loans business funds in Sinar Bandung Village
and rent tarups in Purworejo Village.
Keyword : Effectiveness, GaDIS Program
1516021033 Nur Indah-2022-04-13T01:41:53Z2022-04-13T01:41:53Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59430This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594302022-04-13T01:41:53ZFUNGSI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
(Studi Di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar
Lampung)
Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan terutama di kawasan
perkotaan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor baik pada
kondisi fisik lingkungan maupun kondisi non-fisik lingkungan. Salah satu
program pemerintah dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh yaitu
penyelenggaraan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Namun, pengelolaan
program tersebut di Kelurahan Way Lunik belum berjalan dengan baik, sehingga
masih menimbulkan kesan kumuh di kelurahan tersebut. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan fungsi manajemen pemerintahan dalam
pengelolaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Way Lunik Kecamatan
Panjang Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan
observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar dan
komponen program tidak diterapkan dalam pelaksanaan program KOTAKU.
Berdasarkan teori yang digunakan yaitu fungsi manajemen pemerintahan, pada
aspek perencanaan pemerintahan pencapaian tujuan program tidak tercapai secara
optimal dan tidak menerapkan prinsip partisipatif, pada aspek perencanaan lebih
dominan dilakukan oleh pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat maupun
stakeholder. Aspek pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, kurangnya
keaktifan dari kelembagaan masyarakat sebagai pelaksana program dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Aspek penggerak
penggunaan sumber-sumber pemerintahan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat
dalam mengikuti pengembangan kapasitas masyarakat dan sulitnya komunikasi
antara pemerintah dan masyarakat dikarenakan sulitnya menyamakan waktu
dalam mengadakan pertemuan. Aspek pengawasan atau pengendalian
pemerintahan dalam program KOTAKU sudah cukup baik, namun tidak adanya
pengawasan lanjutan dari pemerintah terhadap infrastruktur yang sudah
diperbaiki, menjadi salah satu indikasi dari buruknya fungsi manajemen
pemerintahan dalam program KOTAKU.
Kata Kunci: Permukiman Kumuh, Kota Tanpa Kumuh, Manajemen
Pemerintahan
Slums was one of the problems, especially in urban areas. The problem was
caused by many factors both in the physical condition of the environment and
non-physical conditions of the environment. One of the government programs in
overcoming the problems of slums is the implementation of the City without
Slums Program (KOTAKU). However, the management of the program in Way
Lunik Kelurahan has not been going well, so it still gives the impression of being
a slum in the village. The purpose of this study is to describe the function of
government management in the management of the City without Slums program
in the Way Lunik Subdistrict, Panjang District, Bandar Lampung City. This study
uses a qualitative approach to the method of collecting data through interviews,
documentation, and observation. The results showed that the basic principles and
components of the program were not applied in the implementation of the
KOTAKU program. Based on the theory used, that is the function of government
management, in the aspect of government planning the achievement of program
goals is not achieved optimally and does not apply participatory principles, the
planning aspect is more dominantly carried out by the government and does not
involve the community or stakeholders. Aspects of organizing government
resources, lack of activeness from community institutions as program
implementers in carrying out their main tasks and functions. The driving force in
the use of government resources is the lack of community participation in
participating in community capacity building and the difficulty of communication
between the government and the community due to the difficulty of equalizing
time in holding meetings. The aspects of government oversight or control in the
KOTAKU program are already quite good, but the absence of continued
supervision from the government on improved infrastructure is one indication of
the poor functioning of government management in the KOTAKU program.
Keywords: Slums, City without Slums, Government Management1516021016 Nurul Era Fatmawati-2022-04-13T01:40:22Z2022-04-13T01:40:22Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59426This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594262022-04-13T01:40:22ZAKUNTABILITAS PENDAMPING SOSIAL DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
(Studi Kasus di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)
The Family Hope Program (PKH) Social Assistant as a central tool in the regions
should show the best accountability in the region. However, the fact is that there is
a violation of honesty in the form of cutting aid funds that should not have been
carried out by PKH facilitators in accordance with ministerial regulation No. 1 of
2018. Indications of problems related to accountability that occur in the region are
still categorized as general if PKH inaccuracies occur in the main elements
honesty accountability will be fatal. Then it is necessary to measure so that the
level of legal accountability, honesty, process, and program can also be known by
the public, especially the implementing parties and beneficiaries in the Kalirejo
sub-district. This is in accordance with the objectives to be achieved in this study,
namely to determine the measurement of accountability of social assistants in the
implementation of family planning programs in Kalirejo District, Central
Lampung Regency. The method of this study is quantitative descriptive with data
sources involving social companion respondents and PKH beneficiary families
(KPM) in Kalirejo sub-district. Data collection used in the form of questionnaires
or questionnaires indicated on 95 respondents. The measure of the research is
conformity with the regulations and the companion SOP of PKH. The results of
this study are regarding the measurement of what percentage of accountability
shows that the accompanying respondents for the answers are considered to be
less accountable with scores reaching 60%. Whereas for KPM respondents or the
community answered with a score of 86.6% with the category of answers being
less accountable due to the indicators, obedience to the law, honesty, suitability of
the process and the accuracy of the program were still not fulfilled. The research
in Kalirejo District was carried out with a total of 17 villages that are still
relatively advanced.
Keywords: Accountability, Family Hope Programs (PKH), Measurement
Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai perangkat pusat di
daerah hendaknya menunjukkan akuntabilitas yang sebaik mungkin di daerah.
Namun faktanya terindikasi adanya pelanggaran akuntabilitas dari segi kejujuran
berupa pemotongan dana bantuan yang seharusnya tidak dilakukan oleh
pendamping PKH sesuai dengan peraturan menteri no 1 tahun 2018. Indikasi
masalah terkait akuntabilitas yang terjadi di daerah masih tergolong pada kategori
umum jika ketidakakuntabelan PKH terjadi pada unsur utamanya yaitu
akuntabilitas kejujuran justru akan berakibat fatal. Maka perlu adanya pengukuran
agar tingkat akuntabilitas hukum, kejujuran, proses, dan pogram juga dapat
diketahui oleh halayak umum kususnya pihak pelaksana dan penerima manfaat di
Kecamatan Kalirejo. Hal ini sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam
penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengukuran akuntabilitas pendamping sosial
dalam pelaksanaan program keluarga harapan Di Kecamatan Kalirejo Kabupaten
Lampung Tengah. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan
sumber data yang melibatkan responden pendamping sosial dan keluarga
penerima manfaat (KPM) PKH di kecamatan Kalirejo. Pengumpulan data yang
digunakan berupa angket atau kuesioner ditunjukkan pada 95 responden lalu.
Tolak ukur dari penelitian yaitu kesesuaian dengan peraturan serta SOP
pendamping PKH. Hasil penelitian ini yaitu mengenai pengukuran berapa persen
akuntabilitas menunjukan bahwa responden pendamping untuk jawaban dinilai
kurang akuntabel dengan skor mencapai 60%. Sedangkan untuk responden KPM
atau masyarakat menjawab dengan skor 86.6% dengan kategori jawaban kurang
akuntabel dikarenakan pada indikator, ketaatan akan hukum, kejujuran,
kesesuaian proses dan ketepatan program masih kurang terpenuhi. Penelitian
dilakukan di Kecamatan Kalirejo dengan jumlah desa sebanyak 17 desa yang
masih tergolong maju.
Kata Kunci : Akuntabilitas, Program Keluarga Harapan, pendamping PKH
Pengukuran.
1516021042 Novita Anggraeni-2022-04-13T01:38:46Z2022-04-13T01:38:46Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59423This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594232022-04-13T01:38:46ZEVALUASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN RUANG MENYUSUI
(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Bandar Lampung)Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 7
mewajibkan pengurus tempat kerja menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui,
tetapi pada kenyataannya tidak semua tempat bekerja menyediakan ruang
menyusui, dari 23 dinas di Kota Bandar Lampung terdapat 19 dinas yang tidak
menyediakan ruang menyusui. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengevaluasi kebijakan penyediaan ruang menyusui pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian
ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan kriteria
evaluasi menurut Bardach yaitu technical feasibility, economic and financial
possibility, political viability dan administrative operability. Teknik pengumpulan
data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian
berdasarkan kriteria evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan ruang
menyusui tidak efektif. Hal tersebut terlihat dari hanya satu sub indikator yang
menunjukkan efektif, yaitu pada indikator political viability dengan sub indikator
kebutuhan kelompok sasaran, sedangkan pada indikator technical feasibility
dengan sub indikator kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) ruang
menyusui, indikator economic and financial possibility dengan sub indikator
ketersediaan dana dan usaha-usaha yang dilakukan, indikator political viability
dengan sub indikator respon kelompok sasaran, dan indikator administrative
operability dengan sub indikator peraturan yang berlaku, dukungan instansi terkait
dan jumlah staf yang cukup menunjukkan hasil yang tidak efektif.
Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Ruang Menyusui
Based on Lampung Province Regional Regulation Number 17 of 2014 Article 7
requires workplace administrators to provide special facilities for breastfeeding,
but in reality not all workplaces provide breastfeeding rooms,from 23 offices in
Bandar Lampung City there are 19 offices that do not provide breastfeeding
rooms. The purpose of this research is to evaluate the policy of providing
breastfeeding room at The Investment Service And One Door Integrated Service
In Bandar Lampung City. This type of research is descriptive with a qualitative
approach and uses Bardach evaluation criteria, namely technical feasibility,
economic and financial possibility, political viability and administrative
operability. The technique of collecting data uses interviews, observation and
documentation. The results of the research based on evaluation criteria indicate
that the policy of providing breastfeeding rooms is not effective. It can be seen
from only one sub-indicator that shows effectiveness, namely on political viability
indicators with sub-indicators of target group needs, while on technical feasibility
indicators with clarity on breastfeeding Standard Operation Procedure (SOP) sub�indicators, economic and financial possibility indicators with sub-indicators of
fund availability and effort efforts made, political viability indicators with the
target group's response sub indicators, and administrative operability indicators
with applicable regulatory sub-indicators, support from relevant agencies and
sufficient numbers of staff showed ineffective results.
Keyword: Evaluation, Policy, Breastfeeding Room
1416021077 NIA NOVITA PUTRIANSYAH-2022-04-13T01:37:36Z2022-04-13T01:37:36Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59421This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594212022-04-13T01:37:36ZPERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM
MELINDUNGI ANAK KORBAN KEKERASAN
(Studi Kabupaten Tulang Bawang Barat)
Kabupaten Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan kekerasan terhadap
anak dibanding Kabupaten lain sehingga terdapat permasalahan pada peran
pemerintah, masyarakat dan swasta. Tujuan penelitian ini mengetahui peran
Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat dalam melindungi anak
korban kekerasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Tulang Bawang
Barat. Peneliti mengumpulkan data dengan metode wawancara, observasi dan
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga
Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melindungi anak
korban kekerasan belum berperan dengan optimal. Hal ini dilihat dari tiga peran
yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang
Barat, yaitu: 1) peran penyeimbang, dilakukan dalam bentuk upaya melakukan
advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, namun tidak diselesaikan
secara kelembagaan atau dengan kata lain tidak ada koordinasi dalam tubuh
lembaga. 2) peran pemberdayaan, dilakukan dalam bentuk kunjungan-kunjungan
ke sekolah-sekolah mitra, dan penyampaian pengetahuan tentang kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak melalui radio talkshow,
namun sosialisasi terkait penguatan kelembagaannya belum dilakukan. 3) lembaga
perantara, peran sebagai lembaga perantara dilakukan dalam bentuk melakukan
koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi, Dinas PPPA Provinsi, P2TP2A Provinsi,
Dinas Kesehatan dan panti-panti rehabilitas belum maksimal karena LPA Tulang
Bawang Barat belum terorganisir dengan baik.
Kata Kunci: Peran dan Perlindungan Anak
Tulang Bawang Barat Regency experienced an increase in violence against
children compared to other districts so that there were problems in the role of the
government, society and private sector. The purpose of this study was to
determine the role of the West Tulang Bawang Child Protection Agency in
protecting child victims of violence. This type of research is a descriptive study
with a qualitative approach and the research location is in Tulang Bawang Barat
District. Researcher collect data by interview method, observation and
documentation. The results of this study show that the role of Institutions
Protection Child districts Bone West in protecting children victims of violence
has not yet played an optimal role. This is seen from the three roles performed by
LPA Tubaba, namely: 1) countervailling power, carried out in form effort do
advocacy and accompaniment implementation rights child , but it was not
resolved institutionally or in other words there was no coordination in the body of
the institution. 2) empowerment, carried out in the form of visits to schools
partner, and delivery knowledge about awareness society to importance protection
children through radio talkshow, but socialization regarding institutional
strengthening has not been done. 3) intermediaries instution, The role of
intermediaries is done in the form of me to do coordination with Service Social
Province, Department of Provincial PPA, P2TP2A Provincial Health Office and
parlors rehabilitation has not been maximized because the West Tulang Bawang
LPA has not been well organized .
Keywords: Role and Child Protection1516021020 Nabilla Prilsilia-2022-04-13T01:36:36Z2022-04-13T01:36:36Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59420This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594202022-04-13T01:36:36ZEVALUASI ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BANDAR LAMPUNGMasalah umum yang dihadapi oleh perkotaan di Indonesia, termasuk Bandar
Lampung adalah pembuangan sampah padat dan ketersediaan tempat pembuangan
akhir. Pada berita media cetak dan media online menyebutkan bahwa minimnya
fasilitas penampung sampah di Bandar Lampung membuat banyak sampah yang
berserakan di pinggir jalan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan
implementasi dan mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam
pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung sehingga dapat diketahui faktor�faktor pendukung maupun penghambatnya. Pelaksanaan impementasi kebijakan
dilakukan dengan menggunakan indikator isi kebijakan dan konteks
implementasi. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun
2015 tentang pengolahan persampahan yang disebutkan antara lain, kebijakan
pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya dengan pola
meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya 3R (reduce, reuse,
recycle) dan mengembangkan sistem insentif dan disinsentif. Faktor pendukung
dalam kebijakan pengelolaan sampah adalah adanya kerja sama antara dinas
terkait dengan berbagai pihak dalam mengelola sampah, sedangkan yang menjadi
penghambat adalah kepatuhan masyarakat akan kebijakan pengelolaan sampah ini
masih kurang sehingga masih banyak masyarakat yang membuang sampah
sembarangan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah di Kota
Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik.
Kata Kunci : Kebijakan, Pengelolaan Sampah
A common problem faced by cities in Indonesia, including Bandar Lampung is
solid waste disposal and the availability of landfills. In print and online media
news mentioned that the lack of garbage collection facilities in Bandar Lampung
makes a lot of garbage scattered on the roadside. This study aims to describe the
implementation and evaluate the implementation of government policies in waste
management in the city of Bandar Lampung so that the supporting and inhibiting
factors can be identified. The implementation of policy implementation is carried
out using indicators of policy content and implementation context. In the Bandar
Lampung City regional regulation on waste processing mentioned, among others,
the policy to reduce waste as much as possible starts from the source with a
pattern of increasing understanding to the public about 3R (reduce, reuse, recycle)
efforts and developing an incentive and disincentive system. Supporting factors in
waste management policies are the cooperation between the relevant agencies
with various parties in managing waste, while the obstacle is that community
compliance with this waste management policy is still lacking so there are still
many people who litter. Then it can be concluded that waste management in
Bandar Lampung City has run quite well.
Keywords: Policy, Waste Management
1416021067 MIRANDA OKTAVIA-2022-04-13T01:33:21Z2022-04-13T01:33:21Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59412This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594122022-04-13T01:33:21ZKINERJA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG
MENANGANI PELANGGARAN PEMILIHAN GUBENUR TAHUN 2018Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu,
bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu memiliki
wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima
laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau
laporan kepada instansi yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung
menangani pelanggaran Pemilihan Gubernur tahun 2018. Metode yang digunakan
dala penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif untuk
menggambarkan suatu gejala-gejala sosial atau berusaha mendeskripsikan
fenomena sosial tertentu secara terperinci.Teknik Pengumpulan Data dalam
penelitian ini adalah wawancara bersama Informan, Iskardo P Panggar, Fatikhatul
Khoiriyah, dan M. Soleh ada Observasi dan juga Dokumentasi. Hasil dari
penelitian ini adalah, adanya 3 pelanggaran yang terjadi pada pemilihan gubernur
tahun 2018 yaitu, kode etik , administrasi dan pidana pemilu, dugaan pelanggaran
yang masuk atau terlapor adalah 527 kasus salah satunya ditemukan pelanggaran
kode etik sebanyak 3 laporan dan/atau temuan yang berasal dari laporan
masyarakat tentang adanya kecurangan dalam pemilukada 2018 yang dilakukan
oleh pasangan calon nomor urut 3, dan melibatkan KPU dan Bawaslu, namun hal
tersebut tidak dapat dibuktikan melalui mahkamah konstitusi penyelenggaraan
pemilu. Dalam pelanggaran administrasi, Pilgub Lampung, paslon Ridho-Bachtiar
terdapat sekitar tujuh pelanggaran, Herman-Sutono 44 pelanggaran, Arinal-Nunik
19 pelanggaran, dan Mustafa-Jajuli sebanyak enam pelanggaran administrasi. Sedangkan dalam pelanggaran tindak pidana, Bawaslu menemukan sebanyak 12
pelanggaran untuk pasangan Herman-Sutono, 10 pelanggaran untuk paslon nomor
urut empat Mustafa-Ahmad Jajuli. Lalu, sembilan pelanggaran untuk pasangan
Ridho-Bachtiar dan Arinal-Chusnunia. Kata Kunci : Kinerja, Badan Pengawas Pemilu, Pelanggaran Pemiilu
The Election Supervisory Board (Bawaslu) as an EMB, tasked with supervising
the administration of elections has the authority to oversee the implementation of
the stages of the election, receive reports of alleged electoral violations, and
follow up findings or reports to the competent authorities. This study aims to
determine the performance of the Election Supervisory Board (Bawaslu) of
Lampung Province in dealing with violations of the Governor's Election in 2018.
The method used in this study is to use descriptive methods to describe a social
phenomenon or try to describe certain social phenomena in detail. Data collection
techniques in this study were interviews with informants, Iskardo P Panggar,
Fatikhatul Khoiriyah, and M. Soleh there were observations and also
documentation. The results of this study are, there are 3 violations that occurred in
the 2018 governor election, namely, code of ethics, administration and criminal
election, alleged violations that entered or reported were 527 cases one of which
was found violations of the code of ethics 3 violations that occurred in the 2018
governor election, namely, code of ethics, administration and criminal election,
found violations of 3 codes of ethics and / or findings derived from public reports
about cheating in the 2018 post-conflict local election by candidate pair number 3, and involving the KPU and Bawaslu, but this cannot be proven through
constitutional court holding elections. In administrative violations, the Lampung
Pilgub, Ridho-Bachtiar candidate there were about seven violations, 44 Herman- Sutono violations, 19 violations Arinal-Nunik, and six Mustafa-Jajuli violations.
While in violation of criminal acts, Bawaslu found 12 violations for Herman- Sutono's pair, 10 violations for candidate number four Mustafa-Ahmad Jajuli.
Then, nine violations for Ridho-Bachtiar and Arinal-Chusnunia's partners.
Keywords: Performance, Election Supervisory Agency, Election Violations1416021075 MUHAMAD IQBAL-2022-04-13T01:29:40Z2022-04-13T01:29:40Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59403This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594032022-04-13T01:29:40ZPROSES REKRUITMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF KOTA
BANDAR LAMPUNG ( STUDI KASUS DI PARTAI AMANAT
NASIONAL) TAHUN 2019Menghadapi pemilu legislatif 2019 DPD PAN Kota Bandar Lampung harus
menyiapkan caleg terbaiknya untuk didaftarkan ke KPU. Proses rekruitmen, pola
rekruitmen, dan kriteria caleg harus dimaksimalkan oleh DPD PAN untuk
memperoleh hasil terbaik pada pemilu 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui proses rekruitmen calon anggota legislatif di DPD PAN Kota Bandar
Lampung. Teori yang digunakan adalah rekruitmen politik menurut Rush dan
Althoff dan kriteria memilih calon anggota legislatif menurut Richard.S Katz dan
William Crotty. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di kantor DPD PAN Kota Bandar Lampung. Informan pada
penelitian ini adalah Wahyu Lesmono sebagai ketua DPD PAN Kota Bandar
Lampung, Hendarsyah sebagai wakil ketua, dan Gustian Aziz sebagai ketua tim
KPPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa DPD PAN memberikan
kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mendaftar sebagai caleg, baik
dari internal partai maupun eksternal partai. Dari daftar 50 caleg yang telah
ditetapkan, 19 orang merupakan kader partai dan 31 orang berstatus sebagai
nonkader. DPD PAN mencalonkan kembali 8 caleg incumbent dengan rincian 6
caleg berasal dari PAN dan 2 caleg pindahan dari partai lain yang pada pemilu
2019 mendatang mencalonkan diri dari Partai Amanat Nasional.
Kata kunci : Pola rekruitmen, Proses rekruitmen calon anggota legislatif.
Facing the 2019 legislative election, DPD PAN, Bandar Lampung City must
prepare the best candidates to be registered to the KPU. The recruitment process,
recruitment pattern, and criteria for candidates must be maximized by the PAN
DPD to obtain the best results in the 2019 election. The purpose of this study is to
find out the recruitment process for legislative candidates in the DPD PAN of
Bandar Lampung. The theory used is politics recruitment by Rush and Althoff and
criteria for choosing legislative candidates by Richard Katz and William Crotty.
The type of research used is descriptive qualitative. The research location was in
the DPD PAN office in Bandar Lampung City. The informants in this study were
Wahyu Lesmono as chairman of DPD PAN of City Bandar Lampung, Hendarsyah
as deputy chairman, and Gustian Aziz as the head of the KPPD team. Data
collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The
results showed that the DPD PAN provided equal opportunities to the public to
register as candidates, both from internal parties and external parties. From the 50
list of candidates, 19 were party cadres and 31 were non-cadres. The DPD PAN
re-nominated 8 incumbent candidates with the details of 6 candidates coming
from PAN and 2 transfer candidates from other parties who in the upcoming 2019
election ran for the National Mandate Party.
Keywords: Pattern of recruitment, process of recruiting legislative
candidates.1116021064 Marendra Ramadani-2022-04-13T01:28:46Z2022-04-13T01:28:46Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59402This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/594022022-04-13T01:28:46ZANALISIS KEGAGALAN KADERISASI PARTAI GERINDRA PADA
PEMILIHAN LEGISLATIF LAMPUNG 2019Partai Gerindra telah melakukan pendidikan politik kepada para kadernya dan
para calon legislatifnya untuk pemilihan legislatif 2019. Partai Gerindra
merupakan partai yang paling banyak mencalonkan mantan narapidana koruptor
pada pemilihan legislatif 2019 yang salah satunya berasal dari provinsi Lampung.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menganalisa
kaderisasi partai Gerindra pada pemilihan legislatif Lampung 2019. Tipe
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melibatkan pengurus DPW Partai
Gerindra Provinsi Lampung, kader partai beserta caleg yang diusung oleh partai,
pengamat politik Universitas Lampung, KPU Provinsi Lampung serta Bawaslu
Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini adalah partai Gerindra gagal dalam
melakukan kaderisasi di partai jika dilihat dari pertama, dari segi kognitif partai
Gerindra tidak gagal karena telah melakukan pendidikan politik dengan baik dan
dari segi afektif partai Gerindra tidak gagal karena partai telah melakukan Rapat
Kerja Daerah secara rutin untuk menambah wawasan bagi para kader sedangkan
dari segi psikomotor partai Gerindra gagal karena masuknya non kader di dalam
partai dan banyak kader yang memutuskan keluar dari partai. Kedua, dari segi
pelaku kaderisasi partai Gerindra gagal karena adanya kader yang berpindah
partai dengan masuknya mantan narapidana korupsi dan partai Gerindra tidak
melihat rekam jejak kader untuk maju dalam pemilihan legislatif 2019 serta dari
segi sasaran kaderisasi partai Gerindra dalam melakukan pendidikan politik masih
belum tepat pada sasaran sehingga hal tersebut yang menyebabkan kader yang
berpindah partai. Ketiga, dari segi model kaderisasi partai Gerindra hanya
mementingkan kebutuhan internal partai untuk mencari massa sebanyak�banyaknya.
Kata kunci: Kaderisasi, Partai Politik, Pemilihan Legislatif
The Gerindra Party have done political education for its cadres and legislative
candidates for the 2019 legislative elections. The Gerindra Party is the party that
nominates most corrupt former prisoners in the 2019 legislative elections, one of
which comes from the province of Lampung. The purpose of this study was to
find out how to analyze the regeneration of the Gerindra party in the Lampung
2019 legislative elections. This type of research is qualitative descriptive by
involving the management of the Gerindra Party in Lampung Province, party
cadres and candidates who are carried by the party, political observers at the
University of Lampung, Lampung Province KPU and Lampung Province
Bawaslu. The results of this study were that the Gerindra party failed to regenerate
in the party when viewed from the first, in terms of cognitive Gerindra party did
not fail because it had carried out political education well and from the affective
side of the Gerindra party did not fail because the party had regular Regional
Work Meetings to add insight for cadres while in the psychomotor terms the
Gerindra party failed because the entry of non cadres in the party and many cadres
decided to leave the party. Secondly, in terms of cadre regeneration the Gerindra
party failed because there were cadres who moved the party with the entry of
former corruption prisoners and the Gerindra party did not see cadre track records
to advance in the 2019 legislative elections and in terms of the regeneration target
of the Gerindra party in conducting political education it was still not on target so
that this causes the cadres to switch parties. Third, in terms of the regeneration
model, the Gerindra party only emphasizes the internal needs of the party to seek
as many masses as possible.
Key Words: Regeneration, Political Party, Legislative Elecetion
1516021045 Merita Andriani-2022-04-13T01:25:52Z2022-04-13T01:25:52Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59398This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593982022-04-13T01:25:52ZPEMBELIAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG
TAHUN 2018
(Studi kasus di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)Pembelian suara terjadi dalam Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018. Pemilihan
Gubernur Lampung tahun 2018 menempati posisi kedua dalam jumlah laporan kasus
pembelian suara terbanyak yang terjadi dalam pilkada serentak tahun 2018. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk, pola, dan strategi pembelian suara
yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 menggunakan teori
bentuk pembelian suara dari Aspinall dan Sukmajati serta teori pola dan strategi
pembelian suara dari Rifa’i. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelian suara terjadi di dua pekon
yaitu Singosari dan Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
Pembelian suara yang terjadi di Pekon Singosari berupa pemberian uang, pemberian
barang serta pemberian alat olahraga. Di Pekon Sinar Betung ditemukan pemberian
uang yang berasal dari pasangan calon gubernur nomor urut 3 yaitu Arinal Djunaidi
dan Chusnunia Salim. Bentuk pembelian suara (vote buying) yang terjadi adalah
pemberian uang dan pemberian barang. Pola pembelian suara yang terjadi adalah
pembelian suara menjelang pemilihan dengan mekanisme dari satu rumah ke rumah
lain (door to door). Strategi penyebaran uang yang berasal dari pengusaha dilakukan
oleh tim sukses calon dengan mekanisme berasal dari pengusaha kemudian dibagikan
kepada koalisi partai pendukung Arinal-Nunik, kemudian dibagikan kepada pengurus
partai lalu dibagikan kepada tokoh masyarakat yang memiliki peran di dalam
masyarakat yaitu mantan kepala pekon dan lurah, kemudian dibagikan kepada
masyarakat yang dapat membagikan kepada masyarakat lain.
Kata kunci: Pemilihan Gubernur, Pembelian Suara, Bentuk, Pola, Strategi
Vote buying in the of Lampung election in 2018. The election of the Governor of
Lampung in 2018 was ranked second in the number of the highest number of vote
buying reports that occurred in the simultaneous local election in 2018. This study
aims to find out how the form, pattern, and strategy of vote buying that occurred in
the Governor of Lampung election in 2018 using the theory of the form of vote
buying from Aspinall and Sukmajati as well as the pattern theory and vote buying
strategy from Rifa'i. The research method used was qualitative research. The results
of the study showed that vote purchases occurred in two groups, namely Singosari
and Sinar Betung, Talang Padang District, Tanggamus District. Vote buying that
occurred in Pekon Singosari found an envelope containing money, the provision of
goods and the provision of sports equipment. In the Sinar Betung neighborhood there
were 300 envelopes found in envelopes. In Pekon Sinar Betung envelopes were found
from candidate number 3 governors, Arinal Djunaidi and Chusnunia Salim. The form
of vote buying that occurs is giving money and the provision of goods. The pattern of
vote buying that occurs is vote-buying ahead of election with the mechanism from
door to door. The strategy for disseminating money from businessmen then given to
the support coalition pair number 3, then disseminated through the success team to
the head of Pekon, then the head of Pekon shared with the former head of Pekon,
state civil servants (ASN) supporters of candidates, party volunteers and residents of
Pekon others, then shared with the public.
Keywords: Governor Election, Vote Buying, Form, Patterns, Strategy
1516021091 M. Arif Kurniadi-2022-04-13T01:22:43Z2022-04-13T01:22:43Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59395This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593952022-04-13T01:22:43ZPELAYANAN PUBLIK TERPADU DALAM BIDANG PERIZINAN
MELALUI ELECTRONIC GOVERNMENT
MUHAMMAD
JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PUBLIK TERPADU DALAM BIDANG PERIZINAN
ELECTRONIC GOVERNMENT DI KOTA METROProviding face-to-face services raises problems such as inefficient time, greater
costs and provides a loophole for illegal levies, therefore the Metro City
Government innovates integrated public service delivery in the licensing sector
through electronic government. Integrated public service in the licensing sector
through electronic government aims to realize good governance in an effort to
minimize the practice of illegal levies that may occur in service manually. The
type of research used is descriptive based on qualitative data analysis. The
researcher focused on aspects of support, capacity, value, transparency,
effectiveness and efficiency collected by conducting interviews, observation, and
documentation.The results of the research on the aspects of support are running
well in the provision of infrastructure, but in allocating inadequate quantity of
human resources, it can be seen from the lack of staff, especially in the Bidang
Pengaduan. The capacity aspect from the financial side is inadequate because the
E-Perizinan server is done by renting to hosting services, while in terms of
increasing apparatus competency, it has been done through workshops. The
results of the value element indicate that E-Perizinan provides benefits to the
community and organizers in the form of easy licensing applications. The result of
the principle of Transparency is the disclosure of information and preventing
corruption through CCTV. E-Perizinan makes service more effective and efficient
but field surveys are still carried out offline
Keyword : Public Service, License, Electronic Government, Good
Governance
Pemberian pelayanan secara tatap muka menimbulkan permasalahan seperti
waktu yang tidak efisien, biaya yang lebih besar dan memberikan celah pungutan
liar, oleh karena itu Pemerintah Kota Metro melakukan inovasi penyelenggaraan
pelayanan publik terpadu dalam bidang perizinan melalui electronic government.
Pelayanan publik terpadu dalam bidang perizinan melalui electronic government
bertujuan untuk mewujudkan good governance sebagai upaya meminimalisir
praktik pungutan liar yang mungkin terjadi pada pelayanan secara manual. Tipe
penelitian yang digunakan adalah deskriptif didasarkan pada analisis data
kualitatif. Peneliti memfokuskan pada aspek support, capacity, value,
transparansi, efektivitas dan efisiensi yang dihimpun dengan cara melakukan
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian pada aspek support
berjalan dengan baik dalam penyediaan infrastruktur tetapi dalam pengalokasian
sumber daya manusia secara kuantitas belum memadai terlihat dari kekurangan
jumlah staf khususnya di bidang pengaduan pelayanan. Aspek capacity dari sisi
finansial belum memadai karena server E-Perizinan dilakukan dengan menyewa
kepada jasa hosting, sedangkan dari sisi peningkatan kompetensi aparatur telah
dilakukan melalui workshop. Hasil elemen value menunjukkan bahwa E-Perizinan
memberikan manfaat bagi masyarakat dan penyelenggara berupa kemudahan
permohonan perizinan. Hasil prinsip Transparansi adalah keterbukaan informasi
dan mencegah korupsi melalui cctv. E-Perizinan menjadikan pelayanan lebih
efektif dan efisien akan tetapi survey lapangan masih dilakukan secara offline
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Perizinan, Electronic Government, Good
Governance
1516021082 Muhammad Aviv Adhitya Putra Pratama-2022-04-13T01:19:58Z2022-04-13T01:19:58Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59391This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593912022-04-13T01:19:58ZEVALUASI PELAKSANAAN DANA DESA (DD) PERIODE 2017
(Studi Desa Negeri Agung Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur)
This study aims to conduct an Evaluation of the Implementation of Village Funds
in the Village of the Great Country, needed to find out relating to transparency
and effectiveness of development. This research method is descriptive
research. The types of data used are primary data and secondary data. Primary
data is the result of interviews with research informants and the results of
observations made by researchers. Secondary data in the form of reports and
official documents. The results of the study show that Village Fund management
through planning that prior to the implementation of the Village Fund program
planning has implemented the concept of participatory rural community
development as evidenced by the application of the principles of participatory,
responsive, transparency. for learning the resources of rural communities in
order to realize the empowerment of rural communities through the
Musrenbangdes forum. Evaluation when implemented through the implementation
of the principle of accountability at this stage is still limited to physical
accountability, while the administration side is still not fully
implemented. Evaluation after the policy is prioritized for the accountability of the
Village Fund both technically and administratively is good, but in terms of
financial administration accountability the competence of the human resources of
the management is the main obstacle, so it still requires assistance from the
Regional Government apparatus for adjusting changes to the rules every year.
Keywords: Evaluation, Implementation of Village Funds
Penlitian ini bertujuan untuk melakukan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa di Desa Negeri
Agung, di perlukan untuk mengetahui berkaitan dengan tranparansi dan efektifitas
pembangunan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan
adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan informan
penelitian dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder berupa laporan dan
dokumen-dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukan pengelolaan Dana Desa melalui
perencanaan bahwa evaluasi sebelum dilaksanakan yaitu melalui perencanaan program Dana
Desa telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan
dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber
daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui
forum Musrenbangdes. Evaluasi pada saat dilaksanakan melalui pelaksanaan penerapan
prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi
administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Evaluasi setelah
kebijakan diutamakan untuk pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun
administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan
kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih
memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah guna penyesuaian perubahan
aturan setiap tahun.
Kata kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Dana Desa
1216021066 M. HEZBY FAUZAN-2022-04-13T01:19:30Z2022-04-13T01:19:30Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59390This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593902022-04-13T01:19:30ZPROSES REKRUITMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF KOTA
BANDAR LAMPUNG ( STUDI KASUS DI PARTAI AMANAT
NASIONAL) TAHUN 2019Menghadapi pemilu legislatif 2019 DPD PAN Kota Bandar Lampung harus
menyiapkan caleg terbaiknya untuk didaftarkan ke KPU. Proses rekruitmen, pola
rekruitmen, dan kriteria caleg harus dimaksimalkan oleh DPD PAN untuk
memperoleh hasil terbaik pada pemilu 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui proses rekruitmen calon anggota legislatif di DPD PAN Kota Bandar
Lampung. Teori yang digunakan adalah rekruitmen politik menurut Rush dan
Althoff dan kriteria memilih calon anggota legislatif menurut Richard.S Katz dan
William Crotty. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di kantor DPD PAN Kota Bandar Lampung. Informan pada
penelitian ini adalah Wahyu Lesmono sebagai ketua DPD PAN Kota Bandar
Lampung, Hendarsyah sebagai wakil ketua, dan Gustian Aziz sebagai ketua tim
KPPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa DPD PAN memberikan
kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mendaftar sebagai caleg, baik
dari internal partai maupun eksternal partai. Dari daftar 50 caleg yang telah
ditetapkan, 19 orang merupakan kader partai dan 31 orang berstatus sebagai
nonkader. DPD PAN mencalonkan kembali 8 caleg incumbent dengan rincian 6
caleg berasal dari PAN dan 2 caleg pindahan dari partai lain yang pada pemilu
2019 mendatang mencalonkan diri dari Partai Amanat Nasional.
Kata kunci : Pola rekruitmen, Proses rekruitmen calon anggota legislatif
Facing the 2019 legislative election, DPD PAN, Bandar Lampung City must
prepare the best candidates to be registered to the KPU. The recruitment process,
recruitment pattern, and criteria for candidates must be maximized by the PAN
DPD to obtain the best results in the 2019 election. The purpose of this study is to
find out the recruitment process for legislative candidates in the DPD PAN of
Bandar Lampung. The theory used is politics recruitment by Rush and Althoff and
criteria for choosing legislative candidates by Richard Katz and William Crotty.
The type of research used is descriptive qualitative. The research location was in
the DPD PAN office in Bandar Lampung City. The informants in this study were
Wahyu Lesmono as chairman of DPD PAN of City Bandar Lampung, Hendarsyah
as deputy chairman, and Gustian Aziz as the head of the KPPD team. Data
collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The
results showed that the DPD PAN provided equal opportunities to the public to
register as candidates, both from internal parties and external parties. From the 50
list of candidates, 19 were party cadres and 31 were non-cadres. The DPD PAN
re-nominated 8 incumbent candidates with the details of 6 candidates coming
from PAN and 2 transfer candidates from other parties who in the upcoming 2019
election ran for the National Mandate Party.
Keywords: Pattern of recruitment, process of recruiting legislative
candidates.1116021064 Marendra Ramadani-2022-04-13T01:17:40Z2022-04-13T01:17:40Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59384This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593842022-04-13T01:17:40ZSTRATEGI PENDANAAN KAMPANYE PARTAI POLITIK UNTUK
PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM
(Studi Pemilihan Calon Legislatif Provinsi Lampung Tahun 2019 pada PDI
Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS)The budget of legislative election is very needed. To get adequate fund of campaign,
it needs to use budgeting strategy. The purpose of this study is to know the strategy
of budgeting campaign in parties of PDI Perjuangan, Gerindra and PKS. This study
uses the theory of Jonathan Hopkin (2004) about the budgeting strategy of events
in politic party is coming from the elite party, external party, clientalistic and cartel.
This study uses a descriptive type of qualitative approach, involving Cadre of PDI
Perjuangan, Cadre of Gerindra and Cadre of PKS, member of KPU and member of
Bawaslu as the informants. The results of this study shows that the campaign
activities carried out by PDI Perjuangan, Gerindra Party, and PKS are door to door
campaign activities, party campaigns, and installation of campaign props. The
campaign activity requires adequate funding so the party uses a campaign funding
strategy to be able to carry out every activity they have planned. The campaign
funding strategy carried out by PDI Perjuangan comes from elite, clientelistic and
cartel funding. The Gerindra Party uses funding strategies from clientelistic and
cartels. PKS uses funding strategies that come from elites, clientelists and cartels.
Keyword : Legislative Election Lampung, Politic Party, BDana kampanye dalam pemilihan legislatif sangat dibutuhkan. Untuk memperoleh
dana kampanye yang memadai, maka diperlukan strategi pendanaan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pendanaan kampanye pada PDI
Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS. Dengan menggunakan teori dari Jonathan
Hopkin (2004) tentang strategi pembiayaan kegiatan partai politik yaitu berasal
dari elit partai, eksternal partai, klientalistik/klientalisme, dan kartel. Tipe
penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melibatkan
kader PDI Perjuangan, kader Partai Gerindra, kader PKS, anggota KPU dan
anggota Bawaslu sebagai narasumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
kegiatan kampanye yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan
PKS adalah kegiatan kampanye yang bersifat door to door, kampanye partai, dan
pemasangan alat peraga kampanye. Kegiatan kampanye tersebut membutuhkan
dana yang memadai sehingga partai menggunakan strategi pendanaan kampanye
untuk dapat menjalankan setiap kegiatan yang telah mereka rencanakan. Strategi
pendanaan kampanye yang dilakukan oleh PDI Perjuangan berasal dari
pendanaan elit, klientalistik dan kartel. Partai Gerindra menggunakan strategi
pendanaan yang berasal dari klientalistik dan kartel. PKS menggunakan strategi
pendanaan yang berasal dari elit, klientalistik dan kartel.
Kata kunci: Pileg Lampung, Partai Politik, Strategi Pendanaan
udgeting Strategy
STRATEGI PENDANAAN KAMPANYE PARTAI POLITIK UNTUK
PEMENANGAN CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM
(Studi Pemilihan Calon Legislatif Provinsi Lampung Tahun 2019 pada PDI
Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS)1516021087 M. FAJAR NOVRIANSYAH-2022-04-13T01:14:22Z2022-04-13T01:14:22Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59377This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593772022-04-13T01:14:22ZMODEL REKRUTMEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DALAM PENCALONAN ANGGOTA DPRD
(Studi pada Pemilihan Umum 2019 di Kota Bandar lampung )
Presepsi masarakat di lihat dari tingkat kepercayaan kepada partai politik saat ini
cenderung oligarki dan tertutup, partai politik yang asal comot dalam memilih
calon anggota legislatif akan berimplikasi korupsi, banyak latar belakang calon
anggota DPRD itu hanya bermodalkan kekayaan, actor terkenal, dan birokrat,
maka pada realitasnya para politisi ini memikirkan kepentingan pribadi. harus di
tegaskan pada partai politik sebagai wadah pemegang kekuasan yang mempunyai
peran penting dalam pengkaderan yang selektif dan terbuka, tendensinya partai
politik akan membina parakadernya untuk selalu memegang teguh integritas sesuai
dengan visi dan misi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptis. Jenis data yang di gunakan adalah
data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan
informan penelitian dan hasil observasi yang di lakukan oleh peneliti.data
sekunder berupa laporan dan dokumen dokumen resmi. Instrumen penelitian
adalah penelitian sendiri yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu
berupa pedoman wawancara dan observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan
keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.
Hasil dalam pembahasan ini adalah partai politik PKS dalam merekrut calon
anggota dewan harus mengikuti ujian dan latian,contohnya FGD (forum diskusi
grup) lalu TOP (training orentasi parti) dan TPPD (tim pemenanggan pemilu
daerah) dan mengadakan pengajian rutin dengan masarakat yang di isi oleh kader
PKS dalam proses pembentukan kader sudah menjadi konsumsi yang baik bagi
kader pks, ini dapat menimbulkan hal yang positif bagi calon anggota legislatif
karna tidak hanya memetingkan dunia saja tapi juga akhirat pada akhirnya
eksistensi partai politik PKS tetap terjaga yang mernjunjung tinggi marwah islam.
Kata Kunci : pemilu 2019, rekrutmen politik, study partai PKS
Public perception seen from the level of trust in political parties currently tends to
be oligarchic and closed, political parties whose origins in choosing legislative
candidates will have implications for corruption, many backgrounds of DPRD
candidates are only based on wealth, well-known actors, and bureaucrats, so in in
reality these politicians think of personal interests. it must be stressed to political
parties as a place of power holders who have an important role in the selective
and open cadre, the tendency of political parties will foster paracaders to always
uphold integrity in accordance with the vision and mission.
This type of research is descriptive research. The type of data used is primary data
and secondary data. Primary data in the form of interviews with research
informants and observations made by researchers. Secondary data in the form of
reports and official documents. The research instrument is the research itself
which in its implementation uses tools such as interview and observation
guidelines, and documentation. The technique for checking the validity of the data
uses source triangulation.
The results of this discussion are PKS political parties in recruiting candidates for
council members must take examinations and examinations, for example FGD
(group discussion forum) then TOP (party orientation training) and TPPD
(regional election management team) and hold regular studies with the content of
the community. by PKS cadres in the process of forming cadres has become a
good consumption for pks cadres, this can lead to positive things for candidates
for legislative members because it does not only concern the world but also the
afterlife in the end the existence of PKS political parties remains awake that
upholds the morale of Islam.
Keywords: 2019 elections, political recruitment, PKS party study
1216021065 LUTHFI IMAM MUTTAQIN-2022-04-13T01:13:03Z2022-04-13T01:13:03Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59375This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593752022-04-13T01:13:03ZIMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Masalah sengketa tanah yang sering terjadi dimasyarakat karena belum meratanya
bukti surat kepemilikan tanah yang sah dimiliki oleh masyarakat. Karena itu,
pemerintah pada tahun 2016 membuat kebijakan tentang percepatan persertifikatan
tanah secara masal dan gratis yang dibiayai oleh pemerintah. Kebijakan ini disebut
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tujuannya yaitu mensertifikatkan
seluruh bidang tanah yang belum memiliki sertifikat dan mencegah sengketa dan
konflik pertanahan serta meningkatkan perekonomian. Penelitian ini dilakukan untuk
melihat keberhasilan implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap
(PTSL) di Kabupaten Lampung Tengah, penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan
pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Tengah yang
ditinjau dari teori Goerge C Edward dengan melihat empat indikator yaitu :
komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Secara menyeluruh sudah
berjalan sesuai target namun kebijakan ini kurang tepat sasaran dan belum optimal
karena ada masih terdapat kendala-kendala seperti pengukuran dan pengentrian.
Kata kunci : Kebijakan Publik, Implementasi, Sertifikasi Tanah.
The problem of land disputes that often occurs in the community because there is no
equitable proof of legal ownership documents owned by the community. Therefore,
the government in 2016 made a policy on accelerating land certification for free and
mass, which was funded by the government. This policy is called Complete
Systematic Land Registration (PTSL) whose purpose is to certify all land parcels that
do not yet have certificates and prevent land disputes and conflicts. This study was
conducted to see the successful implementation of a complete systematic land
registration policy (PTSL) in Central Lampung Regency, this study uses descriptive
qualitative research methods. From the results of the study showed that a complete
systematic land registration policy (PTSL) in Central Lampung Regency, reviewed
from the theory of Goerge C Edward by looking at four indicators, namely:
communication, resources, disposition and bureaucratic structure Overall had been
running according to the target but not optimal because there were still There are
constraints such as measurement and entry.
Keywords : Public Policy, Implementation, Certification of land1216021062 LINA AGUSTI RASISKA-2022-04-13T01:12:26Z2022-04-13T01:12:26Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59374This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593742022-04-13T01:12:26ZNETWORKING INSTITUTIONALISM DALAM OPTIMALISASI
KEBIJAKAN PRO GENDER OLEH KAUKUS PEREMPUAN
PARLEMEN LAMPUNGDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memiliki 12 orang
anggota perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen diharapkan dapat
memperjuangkan kebijakan pro gender. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui networking institutionalism dalam optimalisasi kebijakan pro gender
oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah networking institutionalism. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif-kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kaukus
Perempuan Parlemen Lampung, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
Lampung serta pengamat politik Universitas Lampung. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam optimalisasi kebijakan pro gender oleh anggota
perempuan parlemen yang juga merupakan anggota Kaukus Perempuan Parlemen
Lampung telah berjejaring dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), akademisi,
media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, DPRD Provinsi Lampung dan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
Anggaran Kaukus Perempuan Parlemen Lampung melekat di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Kaukus
Perempuan Parlemen Lampung melaksanakan kegiatan dan Dinas Pemberdayaan
Perempuan melakukan monitoring melalui Laporan PertanggungJawaban kegiatan
yang dilakukan oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung. Kaukus Perempuan
Parlemen tidak memaksimalkan perannya sebagai perwakilan perempuan di
parlemen dalam mengupayakan kebutuhan-kebutuhan perempuan dengan
mengusulkan Peraturan Daerah yang pro gender. Hambatan dalam Kaukus
Perempuan Parlemen secara internal belum dapat berkumpul secara berkala
karena terkendala oleh waktu.
Kata kunci : Networking Institutionalism, kebijakan pro gender, Kaukus
Perempuan Parlemen Lampung
The Regional Representatives Council (DPRD) of Lampung Province has 12
female members. Women's representation in parliament is expected to fight for
pro-gender policies. The purpose of this study was to determine networking
institutionalism in the optimization of pro-gender policies by the Lampung
Women's Parliament Caucus. The theory used in this study is networking
institutionalism. This study used descriptive qualitative method. Informants in this
study were the Lampung Parliament Women's Caucus, Social Service, Education
Agency, Health Service, Women's Empowerment Service and Child Protection of
Lampung Province and political observers at the University of Lampung. The
results showed that in the optimization of pro-gender policies by parliamentary
female members who were also members of the Lampung Parliament Women's
Caucus, they had networked with the General Election Commission (KPU),
academics, mass media, Non-Governmental Organizations, Regional Apparatus
Organizations, Lampung Province DPRD and Dinas Women's Empowerment and
Child Protection of the Lampung Province. Budget of the Lampung Parliament
Women's Caucus is attached to the Women's Empowerment and Child Protection
Office of Lampung Province. The Women's Caucus of the Lampung Parliament
carried out the activity and the Women's Empowerment Service monitored
through the Accountability Report of the activities carried out by the Lampung
Women's Caucus. Women's Caucus Parliament has not maximized its role as a
representative of women in parliament in seeking women's needs by proposing
pro-gender regional regulations. Constraints in the Women's Caucus Parliament
internally has not been able to gather regularly because it is constrained by time.
Keywords: Networking Institutionalism, pro gender policy, Lampung Women's
Caucus
1516021003 KHAIRUNNISA MAULIDA-2022-04-13T01:06:26Z2022-04-13T01:06:26Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59365This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/593652022-04-13T01:06:26ZTATA KELOLA BADAN USAHA MILIK PEKON MANDIRI BERSATU
DI PEKON GISTING BAWAH KECAMATAN GISTING KABUPATEN
TANGGAMUSBadan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu mendapatkan predikat sebagai BUM
Des terbaik kategori berkembang se-Indonesia pada tahun 2016. BUM Pekon
Mandiri Bersatu memiliki program cukup banyak. Tujuan dari penelitian untuk
mengetahui tata kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu di Pekon
Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan
konsep manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan
pengawasan, serta konsep good corporate governance yang meliputi transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Tipe
penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, serta menggunakan
purposive sampling dalam menentukan informan penelitian dilengkapi dengan
dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukan tata kelola BUM Pekon
Mandiri Bersatu dilakukan dengan mengkombinasikan antara konsep manajemen
dan konsep good corporate governance. Perencanaan dilakukan dengan adanya
penetapan tujuan, prosedur dan program. Pengorganisasian dilakukan dengan
penetapan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab. Pengarahan
dilakukan dengan pemberian bimbingan, saran antar anggota BUM Pekon dan
pemberian perintah dari atasan. Pengawasan dilakukan dengan penetapan alat
ukur, melakukan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan. Transparansi
dilakukan dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
melalui bertanya kepada pengelola atau datang langsung ke kantor BUM Pekon.
Akuntabilitas dilakukan dengan adanya tanggung jawab dari petugas operasional.
Responsibilitas dilakukan dengan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga serta membentuk kegiatan berdasarkan kepentingan lingkungan dan
masyarakat. Independensi dilakukan dengan tidak adanya kepentingan pihak lain
dan dominasi setiap anggota. Kewajaran dan kesetaraan dilakukan dengan
melibatkan unsur desa dalam pengambilan keputusan serta berkontribusi pada
pendapatan asli pekon sebagai pemenuhan hak pemilik modal.
Kata kunci: Tata Kelola, BUM Pekon Mandiri Bersatu
Business belonging to the village Mandiri Bersatu get the title as the best BUM
Des in the growing category in Indonesia in 2016. BUM Pekon Mandiri Bersatu
have a lot of programs. Research objectives to find out of governance business
belonging to the village Mandiri Bersatu in village Gisting Bawah sub-district
Gisting district Tanggamus by using management concepts which include
planning, organizing, directing and monitoring and the concept of good corporate
governance which includes transparency, accountability, responsibility,
independence, fairness and equality. Type of research uses a qualitative
descriptive approach, and using purposive sampling in determining research
informants equipped with documentation and observation. The results of the study
show that the governance of BUM Pekon Mandiri Bersatu is done by combining
management concepts and the concept of good corporate governance.
Planning is done by establishing goals, procedures and programs. Organizing is
done by establishing tasks and functions, authority and responsibility.
Direction is done by giving guidance, advice from members of BUM Pekon and
giving orders from superiors. Monitoring carried out by determining the
measuring instrument, making an assessment and making corrective actions.
Transparency is carried out with the availability of information that can be
accessed by the public through asking managers or coming directly to BUM
Pekon office. Accountability is carried out with the responsibility of operational
officers. Responsibility is carried out by complying with the articles of association
and by-laws and forming activities based on the interests of the environment and
society. Independence is carried out in the absence of the interests of other parties
and the dominance of each member. Fairness and equality are carried out by
involving village elements in decision making and contributing to the village's
original income as the fulfillment of the rights of capital owners.
Keywords: Governance, BUM Pekon Mandiri Bersatu
1516021047 Ismi Marifah-2022-04-13T00:50:16Z2022-04-13T00:50:16Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59523This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/595232022-04-13T00:50:16ZPERSEPSI PEDAGANG DAN MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN
PERIZINAN MINIMARKET
(Studi Di Dusun Menur Desa Banjar Rejo Kecamatan Batang Hari
Kabupaten Lampung Timur)This research is motivated by the increasingly intense competition of
retail business, especially grocery stores, which is characterized by the
emergence of many minimarkets in recent years.The purpose of this
study is to find out the Grocers and Society’s Perceptions of the
Minimarket Licensing Policy (Study in Menur Hamlet, Banjar Rejo
Village, Batang Hari Sub-district, East Lampung District). The theory
used in this study is the perception theory which includes three
indicators, namely cognitive, affective, and conation. The method of this
study is quantitative descriptive by using a single table and cross
tabulation analysis. The technique of data collection is done by giving
questionnaires and conducting interviews with several informants. The
results of this study are the cognitive components of traders 87.5% know
and cognitive people do not know which reaches 98.5%. Affective
components of traders do not agree 87% and the attitude of the
community agrees to reach 97.1%. The component of merchant
conversions is not good, reaching 75% and community conversions say
good, reaching 81.5%. Based on the results of the study it can be
concluded that the overall indicators of cognitive, affective, and conative
perceptions can be concluded that 16 respondents are high knowledge
traders, but their attitudes and judgments are negative regarding the
existence of minimarkets, with these conclusions it can be said that the
perception value is negative. On the contrary 70 respondents of the
knowledge community are low but their attitudes and judgments are
positive towards the presence of minimarkets, with this conclusion it can
be said that the perception value is positive.
Keywords: Perception, Cognitive, Affective, Traditional Grocery,
Society, Minimarket
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin ketatnya persaingan di
bidang bisnis eceran khususnya toko kelontong yang ditandai dengan
banyak bermunculannya minimarket dalam beberapa tahun belakangan
ini. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui Persepsi Pedagang Dan Masyarakat Terhadap Kebijakan
Perizinan Minimarket (Studi Di Dusun Menur Desa Banjar Rejo
Kecamatan Batang Hari Kabupaten Lampung Timur). Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori persepsi yang meliputi tiga
indikator yaitu kognitif, afektif, dan konasi. Metode dalam penelitian ini
yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan tabel tunggal dan
analisis dengan mengunakan tabulasi silang. Teknik pengumpulan data
dengan memberikan kuisioner dan melakukan wawancara dengan
beberapa informan. Hasil penelitian ini yaitu Komponen kognitif
pedagang 87.5% tahu dan kognitif masyarakat tidak tahu yaitu mencapai
98.5%. Komponen afektif pedagang tidak setuju 87% dan sikap
masyarakat setuju mencapai 97.1%. Komponen konasi pedagang tidak
baik mencapai 75% dan konasi dari masyarakat menyatakan baik,
mencapai 81.5%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
keseluruhan indikator persepsi kognitif, afektif, dan konasi dapat
disimpulkan bahwa 16 responden pedagang pengetahuannya tinggi,
akan tetapi sikap dan penilaiannya negative mengenai keberadaan
minimarket, dengan kesimpulan tersebut dapat dikatakan nilai
persepsinya negative. Sebaliknya 70 responden masyarakat
pengetahuannya rendah akan tetapi sikap dan penilainnya positif
terhadap keberadaan minimarket, dengan kesimpulan tersebut dapat
dikatakan nilai persepsinya positif.
Kata kunci: Persepsi, Kognitif, Afektif, Pedagang Warung
Tradisional, Masyarakat, Minimarket1416021110 ULFA PUTRI ANDANI-2022-04-13T00:49:20Z2022-04-13T00:49:20Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59521This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/595212022-04-13T00:49:20ZHUBUNGAN GAYA KEPEMIMPINAN FEMINIM CAMAT PEREMPUAN
DENGAN KINERJA PEGAWAI DI KECAMATAN PASIR SAKTI
KABUPATEN LAMPUNG TIMURPasir Sakti Subdistrict is led by a female sub-district head who is also a proof of
the presence of women in Government Agencies and Pasir Sub-District head who
have achievements in their work and are able to improve employee performance.
Pasir Sakti District is currently an example of other sub-districts in Lampung
Province due to the performance of its employees. Regarding the issue, the
research method used is descriptive quantitative analysis by studying employee
statements about the Feminist Leadership Style supported by secondary data and
theoretical studies. The population will be used as objects in this study are all
employees of Kecamatan Pasir sakti, East Lampung Regency. The sample in this
study were 34 people in Pasir Sakti District, East Lampung Regency. The purpose
of this study was to examine the relationship of feminine leadership styles,
namely charismatic, democratic, and low level of engagement with employee
performance. The results of the study are there is a correlation between the
variable X Feminim leadership style with variable Y Employee Performance with
a correlation coefficient of 0.658 or 43.296% which means positive value, the
result is a relationship between variable X with Y is a moderate relationship
because the value of 0.658 or 43.296% is at the interval 0.30-0.49 Based on this
study there is a correlation coefficient (rs count) then compared to spearman table
(rs table) with sig value (2 tailed) is 0, provided that if rs count> rs table with a
ratio of 0.659> 0 , 32 thus Ha is accepted Ho is rejected.
Keywords: leadership style, performance, sub-district head
Kecamatan Pasir Sakti dipimpin oleh seorang camat perempuan yang juga
menjadi bukti salah satu simbol keberadaan perempuan di Instansi Pemerintahan
dan Camat Pasir memiliki prestasi atas kerjanya dan mampu meningkatkan
kinerja pegawai. Kecamatan Pasir Sakti saat ini menjadi contoh dari kecamatan�kecamatan lainnya yang ada di Provinsi Lampung dikarenakan kinerja para
pegawainya. Berkenaan dengan permasalan tersebut, metode penelitian yang
digunakan bersifat analisis deskriptif kuantitaif dengan mempelajari pernyataan
pegawai tentang Gaya Kepemimpinan Feminim yang didukung oleh data
sekunder dan kajian teoritis. Populasi akan dijadikan objek dalam penelitian ini
adalah seluruh pegawai Kecamatan Kecamatan Pasir sakti Kabupaten Lampung
Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah 34 orang Kecamatan Pasir Sakti
Kabupaten Lampung Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji Hubungan
Gaya Kepemimpinan Feminim yaitu berkarisma, demokrasi, dan tingkat kegoisan
yang rendah dengan kinerja pegawai. Hasil Penelitian yaitu terdapat korelasi
antara variabel X gaya kepemimpinan Feminim dengan variabel Y Kinerja
Pegawai dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0.658 atau 43,296% yang artinya
bernilai positif maka hasilnya adalah hubungan antara varibel X dengan Y adalah
hubungan Moderat karena nilai 0,658 atau 43,296% berada pada interval 0,30-
0,49 Berdasarkan penelitian ini terdapat nilai koefisien korelasi (rs hitung) lalu
dibandingkan dengan spearman tabel (rs tabel) dengan nilai sig (2 tailed) adalah 0,
dengan ketentuan jika rs hitung > rs tabel dengan perbandingan 0,659 > 0,32
maka dengan demikian Ha diterima Ho ditolak.
Kata Kunci : gaya kepemimpinan, kinerja, camat1512021109 TIOLINA GULTOM-2022-04-13T00:48:49Z2022-04-13T00:48:49Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59520This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/595202022-04-13T00:48:49ZSTRATEGI PEMERINTAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MENANGANI TUNAWISMA PSIKOTIKPsychotic relepase sufferers who get lost from home and psychotic homeless
people from other regions becomes a social problem in the City of Bandar
Lampung that needs to be addressed. This aims to study determine the strategies
and the weaknesses of the Bandar Lampung City government in dealing with the
psychotic homelessness. This research used qualitative desktiptive research
methods. This study try to find that the strategy of handling psychotic
homelessness was carried out through two efforts as follows these points: (1) Try
to handling and carried out by rehabilitating psychotic homeless people at the
Aulia Rahma Bandar Lampung Foundation and looking for the psychotic educator
families to be able to carry out psychotic treatment at the Lampung Provincial
Psychiatric Mental Hospital using BPJS Health Services. Some families of
psychotic sufferers who must be approved with contributions BPJS decide to
continue to treat psychotic patients themselves. (2) Prevention efforts are carried
out by the Bandar Lampung City Social Service and the Aulia Rahma Bandar
Lampung Foundation by supporting families of psychotic sufferers who have
found a connection through them to continue rehabilitating psychotic patients in
the foundation. The Bandar Lampung City Civil Service Police Unit made an
efforts to prevent the rise of psychotic homelessness by providing approved
reporting services for psychotic homeless via the text messages supported by
online media tribunlampung.co.id but doesn’t include telephone numbers that can
be contacted.
Keywords : Strategy, Handling Effort, Psychotics Homeless.
Penderita psikotik relepase yang tersesat dari rumahnya dan tunawisma psikotik
buangan dari daearah lain menjadi suatu permasalahan sosial di Kota Bandar
Lampung yang perlu ditangani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi
dan kelemahan strategi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menangani
tunawisma psikotik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa strategi penanganan tunawisma
psikotik dilakukan melalui dua upaya, yakni sebagai berikut : (1) Upaya
penanganan dilakukan dengan merehabilitasi tunawisma psikotik di Yayasan
Aulia Rahma Bandar Lampung serta mengupayakan pada keluarga pendertia
psikotik agar dapat melakukan pengobatan pada penderita psikotik di Rumah Sakit
Jiwa Kurungan Nyawa Provinsi Lampung dengan menggunakan layanan
kesehatan BPJS. Sebagian keluarga penderita psikotik yang merasa keberatan
dengan iuran BPJS perbulannya memutuskan untuk tetap merawat penderita
psikotik sendiri. (2) Upaya pencegahan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandar
Lampung dan Yayasan Aulia Rahma Bandar Lampung dengan cara menyarankan
kepada keluarga penderita psikotik yang telah menemukan keluarganya melalui
mereka untuk tetap merehabilitasi penderita psikotik di yayasan. Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Bandar Lampung melakukan upaya pencegahan maraknya
tunawisma psikotik dengan memberikan layanan pelaporan keberadaan
tunawisma psikotik melalui pesan singkat yang dipublikasikan oleh media online
tribunlampung.co.id namun tidak mencantumkan nomor telepon yang dapat
dihubungi.
Kata Kunci: Strategi, Penanganan, Tunawisma Psikotik.
1416021109 TIKA WURIANTI-2022-04-13T00:48:22Z2022-04-13T00:48:22Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59519This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/595192022-04-13T00:48:22ZANTARHUBUNGAN KOGNISI, AFEKSI, DAN KONASI APARATUR
SIPIL NEGARA TERHADAP KEBIJAKAN TEOLOGIK ISLAM BUPATI
LAMPUNG SELATAN (Studi Di Dinas Perhubungan dan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa)The State Civil Apparatus as a public Islamic theological policy of the Regent of
South Lampung in the form of congregational prayer, itikaf and compulsory zakat
as a spiritual and mental improvement program based on pre-survey there are
some who ignore some of these policies such as prayer in congregation, if it is left
feared the achievement of the objectives of mental improvement policy is not
achieved. Therefore the purpose of this study is to find out cognition, affection
and conation as well as the relationship between cognition (knowledge), affection
(feeling) and konasi (action) of the State Civil Apparatus towards Islamic
theological policy of the Regent of South Lampung regarding the background of
policies, content of policies, policy processes, policy practices, and policy lessons.
This type of research uses descriptive quantitative 3 variables followed by
explanative between 3 variables with primary data sources through people,
documents and objects with questionnaires, observation and documentation as
data collection techniques and assessment benchmarks are know or not know,
agree or disagree and good or not good. This study found that from the three
cognitive, affective and conative components of the State Civil Apparatus towards
theological theology policy of the Regent of South Lampung, the results were
obtained that the State Civil Apparatus knew the Regent's Islamic theological
policy, then had affection (feeling) that agreed, and good conation (action) . In its
relationship there is a relationship between the three aspects. The existence of the
results and conclusions in accordance with the composition of the Civil Apparatus
of the South Lampung Regency with a majority of Muslims and is expected to
achieve the objectives of the vision and mission and the Long-term Development
Plan of the South Lampung Regency.
Keywords: State Civil Apparatus, Islamic Theological Policy, Prayers, Itikaf,
Employee Zakat Requirements.
Aparatur Sipil Negara sebagai publik kebijakan teologik islam Bupati Lampung
Selatan berupa shalat berjamaah, itikaf serta wajib zakat sebagai program
perbaikan spiritual dan mental berdasarkan pra survey ada beberapa yang
mengabaikan beberapa kebijakan tersebut seperti shalat berjamaah, jika dibiarkan
dikhawatirkan ketercapaian tujuan kebijakan perbaikan mental tidak tercapai.
Maka dari itu lah tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kognisi, afeksi
dan konasi serta hubungan antar kognisi (pengetahuan), afeksi (perasaan) dan
konasi (tindakan) Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan teologik islam Bupati
Lampung Selatan mengenai latar belakang kebijakan, isi kebijakan, proses
kebijakan, pengamalan kebijakan, dan hikmah kebijakan. Tipe penelitian ini
menggunakan deskriftif kuantitatif 3 variabel dilanjutkan eksplanatif antar 3
variabel dengan sumber data primer melalui orang, dokumen dan benda dengan
kuesioner, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data serta
tolak ukur penilaian ialah tahu atau tidak tahu, setuju atau tidak setuju dan baik
atau tidak baik. Penleitian ini menemukan bahwa dari tiga komponen kognitif,
afektif dan konatif Aparatur Sipil Negara terhadap kebijakan teologik islam
Bupati Lampung Selatan diperoleh hasil bahwa Aparatur Sipil Negara mengetahui
kebijakan teologik islam Bupati, lalu mempunyai afeksi (perasaan) yang setuju,
serta konasi (tindakan) yang baik. Dalam hubungannya terdapat hubungan antar
ke tiga aspek tersebut. Keberadaan hasil dan kesimpulan sesuai dengan komposisi
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lampung Selatan dengan mayoritas beragama
Islam dan diharapkan dapat mencapai tujuan visi misi dan Rancangan
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Kebijakan Teologik Islam, Shalat, Itikaf,
Wajib Zakat Pegawai.
1416021106 SYAHRUL FATAH-2022-04-13T00:47:49Z2022-04-13T00:47:49Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59518This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/595182022-04-13T00:47:49ZTRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PEKON
SIMPANGKANANPengelolaan keuangan yang transparan akan memudahkan masyarakat untuk
mendapatkan informasi tentang penyelengaraan pemerintah desa salah satunya
terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Salah satu permasalahan yang
muncul yaitu Kepala pekon dianggap tidak transparan dikarenakan masyarakat
tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan Alokasi Dana Desa,
Sehingga lembaga pekon melakukan protes terhadap kepala pekon agar berlaku
transparan kepada lembaga pekon dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui transparansi pengelolaan keuangan pekon. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan
data primer dan skunder penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi
dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepala Pekon
Simpangkanan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak transparan. Hal
tersebut dikarenakan Kepala Pekon Simpangkanan tidak terbuka kepada
masyarakat terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kepala pekon juga
tidak memberikan informasi terkait dengan laporan akhir penggunaan keuangan
pekon kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui terkait
pengunaan akhir anggaran dana yang ada.
Kata Kunci : Kepala Pekon, Transparansi, Pengelolaan Alokasi Dana Desa
The transparency of financial management can help the community to gain
information about the organization of village governmet. One of them is related to
village fund allocation. However, the village head is considered as not transparent
since the village official and the community are not involved in the decision
making process about management of village fund allocations. As a result, the
community did a protest to the village head. This research is aimed to investigate
the transparency of village head in managing the village funds. This research is
expected to enrich the knowledge about the management of village fund
allocation. The method used in this research is descriptive with the qualitative
approach. The interview, observation, and documentation were used to collect the
primary data and secondary data. The result of this research showed that the
village head is not transparent in managing the village fund allocations. It is
because the village government of Simpangkanan is not free to share the
informations related to management of village fund allocations. The village head
also does not give the informations regarding to the final report of fund allocation,
so the community is do not know the management of the village fund.
Keyword : Village Head, Transparency, Management of Village Fund
Allocations1516021009 SRI MULYANINGSIH-2022-04-13T00:46:58Z2022-04-13T00:46:58Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59517This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/595172022-04-13T00:46:58ZFUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN
(Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)This study aimed to determined the function of the DPRD in the implementation of the
Budget and to find out the supporting factors and obstacles to the functioning of the DPRD
on the implementation of the Budget in the District of West Tulang Bawang. Sources of
information in this study were members of the DPRD, Head of Bappeda, Head of BPKAD,
Irban IV Inspectorate, community leaders and academics with a total of 13 peoples in West
Tulang Bawang District. The time of the study was conducted from September 2018 to
January 2019
Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation with
qualitative data analysis. The results of this study are: 1) The function of legislation, budget functions,
and the oversight function of the DPRD on the implementation of the Budget in West Tulang Bawang
District has been effective. 2) a. Supporting factors: There is a legal umbrella and partnership
relationship, the DPRD has a commitment to support accountable and credible budgets, the DPRD has
the authority to form Regional Regulations, involve the community, provide complaints and criticism,
SKPD supports transparency in supporting the budget and provides LSM and Inspectorate support. b.
Inhibiting factors: low community participation in participating in the Musrenbang and recess so that
the priority of community needs is not channeled, in addition there is a bargaining position in the
APBD discussion, which means a draft Regional Regulation on Regional Budgets submitted by
Regional Governments, usually has a relatively very short deadline, making it difficult for the Board
to carry out evaluations, in detail regarding the draft Concept of Regional Regulations concerning
Regional Budgets submitted by the Regional Government.
Key Words: DPRD, Legislation, Budget, Supervision and APBD
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran dan
mengetahui faktor pendukung dan penghambat fungsi DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran
di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah anggota
DPRD, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Irban IV Inspektorat, tokoh mayarakat dan
akademisi berjumlah 13 orang di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Waktu penelitian
dilaksanakan pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi dengan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD terhadap terhadap pelaksanaan
Anggaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat telah berjalan efektif. 2) a. Faktor pendukung:
Adanya payung hukum dan hubungan kemitraan, DPRD memiliki komitmen untuk
menciptakan anggaran ayang akuntabel dan kredibel, DPRD memegang kekuasaan
membentuk Peraturan Daerah, melibatkan publik, menyediakan kontak pengaduan kritik dan
saran, SKPD telah bersikap transparan dalam mengelola anggaran serta adanya dukungan
LSM dan Inspektorat b. Faktor penghambat: rendahnya partisipasi masyarakat dalam
mengikuti Musrenbang dan reses sehingga prioritas kebutuhan masyarakat kurang
tersalurkan, selain itu adanya tawar-menawar dalam pembahasan APBD, artinya draft
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, biasanya
memiliki batas waktu yang relatif sangat pendek, sehingga sulit bagi Dewan untuk
melakukan evaluasi, secara rinci terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
yang diajukan oleh Pemerintah Daerah
Kata Kunci: DPRD, Legislasi, Anggaran, Pengawasan dan APBD
1416021086 AHMAD SAFTA ADRIAN-2022-04-13T00:45:04Z2022-04-13T00:45:04Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59514This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/595142022-04-13T00:45:04ZINTEGRITAS KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)The village head as the organizer of the village administration, must have an attitude
of integrity towards a commitmen that is clean form corrupt practices. But in practice
there were many cases of corruption in the village head, especially in Lampung
Province which caused negative public sentiments towards officials. The purpose of
this study is to determine the application of the value of the village head integrity in
the management of village fund. By using Hendrajatno Dan Budi Rahardja theory
about the value of integrity. This research was conducted in Gunung Rejo village,
Way Ratai Subdistrict, Pesawaran District was selected as a Village the 1st champion
of Sumatran ragional in the government field. This type of research is a descriptive
approach involving the Gunung Rejo Village Apparatus and village communities.
The result of this study indicate that the village head of gunung rejo has great
integrity because in village fund management the village head has applied the six
indicators of integrity values wisely in accordance wits the legal ordes. So the
positive impact is perceived in particular welfare of development and development
empowerment. So that the stages of palnning, impementation and accountability of
village fund reports went very well. Positive impact felt especially in the welfare of
development and empowerment of the village, and can make the village of Gunung
Rejo as an example village for the villages in Pesawaran.
Keywords: Value Of Integrity, Management Of Village Funds.
Kepala Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa, harus memiliki sikap
Integritas terhadap sebuah komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang
bersih dari praktik korupsi. Namun pada praktiknya banyak terdapat kasus korupsi
dana desa oleh Kepala Desa khususnya di Provinsi Lampung sehingga menimbulkan
sentimen negatif masyarakat terhadap para pejabat. Tujuan penelitian ini yaitu
pengujian aspek integritas kepala desa dalam pengelolaan dana desa untuk melakukan
suatu perubahan agar membangun desa mandiri terwujud. Dengan menggunakan teori
Hendrajatno dan Budi Rahardja mengenai nilai integritas. Penelitian ini dilakukan di
Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran yang terpilih
sebagai Desa Juara 1 Ragional Tingkat Sumatera dalam bidang pemerintahan. Tipe
penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melibatkan para Aparatur
Desa Gunung Rejo dan masyarakat desa. Hasil penelitian ini menunjakan bahwa
Kepala Desa Gunung Rejo sangat berintegritas hal ini dikarenakan dalam pengelolaan
dana desa Kepala Desa telah menerapkan ke enam indikator nilai integritas secara
bijak sesuai dengan tatanan hukum. Sehingga tahapan perencanaan, pelaksanaan dan
pertanggung jawaban laporan dana desa berjalan sangat baik. Dampak positif yang di
rasakan oleh masyarakat mengenai dana desa terbilang sangat sungguh dirasakan
khususnya dalam kesejahteraan pembangunan dan pemberdayaan desa, serta dapat
menjadikan Desa Gunung Rejo sebagai desa contoh bagi desa lainnya yang ada di
Kabupaten Pesawaran tersebut.
Kata Kunci: Nilai integritas, pengelolaan dana desa1516021096 Siti Khoiriah Assriyani-2022-04-13T00:44:25Z2022-04-13T00:44:25Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/59513This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/595132022-04-13T00:44:25ZKINERJA BALAI PELAYANAN PENEMPATAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA LAMPUNG
(Studi Dalam Mengelola Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Pada Tahun
2017)Lampung Province occupies the sixth place as the sending area for Indonesian
Migrant Workers (TKI) abroad, but the protection of Indonesian migrant workers
has not been well implemented, this is evidenced by the many unresolved cases of
TKIs (TKIB). With regard to these problems, this research is aimed at finding out
the performance of the Lampung BP3TKI as the agency responsible for the
placement and protection of migrant workers in handling TKIB. The research
method used is the type of descriptive research with a qualitative approach. The
results showed that, the performance of Lampung's BP3TKI in managing the 2017
TKIB had not been able to overcome the problems of Indonesian migrant workers.
Problems were problematic because the indicators of responsiveness,
responsibility and accountability were not implemented well. The context of
responsiveness is not going well because it has not seen any proactive steps from
Lampung's BP3TKI to optimize data collection on TKIB, the context of
responsiveness is proven by the lack of optimal coordination with law
enforcement in dealing with problems experienced by TKIB. Context of
Accountability, policy Working together with institutions in the context of TKIB
assistance to the homes of migrant workers. The facilities are well implemented.
However, Lampung's BP3TKI needs to improve communication and coordination
with relevant agencies so that there is no dualism of authority in facilitating the
return of TKIB. The author advises BP3TKI Lampung to hold a meeting with the
Lampung Provincial Social Service and the Manpower and Transmigration Office
of Lampung Province in order to discuss and resolve the issue of dualism of
authority that occurred in facilitating the return of TKIB, empowerment of Full
Migrant Workers, and handling complaints of migrant workers.
Key Words:Performance, BP3TKI Lampung, TKIB
Provinsi Lampung menempati posisi ke enam terbesar sebagai daerah pengirim
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, namun perlindungan terhadap TKI
belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus
TKI Bermasalah (TKIB) yang belum terselesaikan. Berkenaan dengan
permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukkan untuk mengetahui Kinerja
BP3TKI Lampung selaku instansi yang bertanggung jawab dalam penempatan
dan perlindungan TKI dalam menangani TKIB. Metode penelitian yang
digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa, Kinerja BP3TKI Lampung dalam mengelola
TKIB Tahun 2017 belum mampu mengatasi permasalahan TKI Bermasalah
dengan baik karena indikator responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas tidak
terlaksana dengan baik. Konteks responsivitas tidak berjalan dengan baik karena
belum terlihat adanya langkah proaktif dari BP3TKI Lampung untuk
mengoptimalkan pendataan terhadap TKIB, Konteks responbilitas dibuktikan
dengan belum optimalnya koordinasi dengan penegak hukum dalam menangani
masalah yang dialami Oleh TKIB. Konteks Akuntabilitas, kebijakan Bekerjasama
dengan intansi dalam rangka pendampingan TKIB sampai ke rumah TKI.
Fasilitasnya sudah terlaksana dengan baik. Namun, BP3TKI Lampung perlu
meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar tidak terjadi
adanya dualisme kewenangan dalam memfasilitasi pemulangan TKIB. Penulis
menyarankan BP3TKI Lampung sebaiknya mengadakan pertemuan dengan Dinas
Sosial Provinsi Lampung dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Lampung dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan dualisme
kewenangan yang terjadi dalam fasilitasi pemulangan TKIB, pemberdayaan TKI
Purna, serta penanganan pengaduan masalah TKI.
Kata Kunci : Kinerja, BP3TKI Lampung, dan TKIB
1416021099 SHERLY MEIRIZA PUTRI-