Digital Library: No conditions. Results ordered -Date Deposited. 2024-03-29T10:40:03ZEPrintshttp://digilib.unila.ac.id/images/sitelogo.pnghttp://digilib.unila.ac.id/2018-10-15T06:41:56Z2018-10-15T06:41:56Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/33722This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/337222018-10-15T06:41:56ZPERAN THE UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA)
DALAM KEBIJAKAN KONTROL POPULASI DI TIONGKOK, 2011-2015Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran the United Nations
Population Fund (UNFPA) dalam kebijakan kontrol populasi yang dilakukan oleh
Tiongkok melalui dua program utama Country Program for Action Plan (CPAP)
2011-2015. Kerangka analitis yang digunakan adalah teori populasi, teori peranan,
dan konsep keluarga berencana. Sementara data utama yang digunakan dalam
penelitian ini berasal dari laporan dan artikel resmi yang dikeluarkan oleh
pemerintah Tiongkok dan UNFPA, serta dokumen CPAP UNFPA-Tiongkok
tahun 2011-2015. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam
penelitian ini, penulis melihat bahwa kebijakan kontrol populasi di Tiongkok
digunakan sebagai langkah preventif dalam mengoptimalkan penekanan
pertumbuhan penduduk agar tetap stabil. Melalui analisis peranan organisasi
internasional, penulis berargumen bahwa UNFPA, sebagai organisasi bantuan
internasional dalam bidang populasi dan pembangunan, memiliki peranan penting
dalam keberhasilan Tiongkok meningkatkan kualitas layanan kesehatan seksual,
hak reproduksi, dan pembangunan berkelanjutan di negaranya. Peran UNFPA di
Tiongkok ini telah dijalankan sesuai dengan tugas dan mandatnya serta berhasil
menjadi bagian penting dari keberhasilan Tiongkok meningkatkan kebijakan
kontrol populasinya berdasarkan fungsi dan tujuannya. Penelitian ini menemukan
peranan UNFPA ada dalam hal pemberian bantuan teknis, advokasi, pelatihan
pengembangan kapasitas, pemanfaatan data penelitian, dan lain sebagainya. Hasil
penelitian ini memperlihatkan bahwa peranan yang dijalankan oleh UNFPA
dominan sebagai instrumen, namun tidak signifikan dijalankan sebagai arena, dan
tidak bertindak sebagai aktor independen dalam pelaksanaan program CPAP
2011-2015 di Tiongkok. Penelitian ini menyarankan agar UNFPA tetap
melanjutkan bantuannya kepada Tiongkok terkait program lanjutan dari isu
populasi disana.
Kata kunci: IGO, the United Nations Population Fund, kebijakan kontrol
populasi, Tiongkok, peran organisasi, program aksi.
ABSTRACT
This research aims to know the role of United Nations Population Fund
(UNFPA) in the population control policy conducted by the People’s Republic of
China (PRC), through two main programs of Country Program for Action Plan
(CPAP) 2011-2015. The analytical framework used in this research are population
theory, role theory, and family planning concept. Meanwhile, the main data of this
research are based on the official report and articles issued by the Chinese
government and UNFPA, and also the document of UNFPA-PRC Country
Program for Action Plan, 2011-2015. The method of this research is qualitativedescriptive.
In this research, author sees that the population control policy
conducted by the PRC was used as a preventive step in optimizing the suppression
of population growth rates in PRC in order to keep it stable. Through the analysis
of international organization, the author argues that UNFPA, as an international
aid organization in the sector of population and development, had a significant
role in PRC’s success in improving the quality of sexual health services,
reproductive rights, and the sustainable development of the country. The roles of
UNFPA in the PRC had been conducted suitable with its duties and mandates, and
also had successfully been significant in the PRC’s success in improving the
population control policy based of its function and goals. This research finds that
the roles of UNFPA had been done in giving technical support, advocacy, training
capacity building, utilizing research data, etc. The result of this research shows
that the role, played by UNFPA, had been dominant as instrument, but not
significant as arena, and not at all as independent actor in the implementation of
CPAP’s program 2011-2015 in PRC. This research also advises that UNFPA
should keep continuing its support to PRC related to advanced program about
population issues there.
Key words: IGO, the United Nations Population Fund, population control policy,
the People’s Republic of China (PRC), role of organization, action
plan.1416071044 M ADAM MALIK muhammadamalik96@gmail.com2018-10-03T03:25:03Z2018-10-03T03:25:03Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/33286This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/332862018-10-03T03:25:03ZPERAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENDUKUNG
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN PADA PEMILU
PRESIDEN AFGHANISTAN TAHUN 2014Penjaminan hak politik perempuan di Afghanistan telah diberikan pasca Taliban,
namun persentase hak pilih perempuan dalam pemilihan umum mengalami
penurunan dari 2004 hingga 2010. Tahun 2014 Afghanistan menyelenggarakan
pemilu, serta dengan menjadi anggota United Nations Women tahun 2010 maka
peneliti bertujuan untuk mengetahui peran UN Women dalam mendukung
peningkatan partisipasi perempuan pada pemilu presiden Afghanistan tahun 2014.
Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu feminisme liberal,
peranan organisasi internasional menurut Clive Archer dan partisipasi politik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan UN Women
berdasarkan program dan perannya sebagai organisasi internasional mendukung
terjadinya peningkatan dalam hak pilih tahun 2014. Terdapat tiga hal utama yang
dilakukan UN Women untuk melaksanakan programnya yaitu: bantuan dana,
perlindungan hukum serta bekerjasama dengan mitra lokal. Berdasarkan perannya
sebagai instrumen, UN Women digunakan Afghanistan untuk menunjukkan
kepada dunia internasional bahwa negaranya mendukung kemerdekaan HAM dan
kesejahteraan rakyat sesuai konstitusinya. Sebagai arena, Afghanistan
memanfaatkan UN Women sebagai wadah melalui forum internasional untuk
mendapatkan dukungan dari komunitas internasional berupa bantuan dana dan
keamanan. Sebagai aktor independen, UN Women di Afghanistan memiliki tiga
pilar dan programnya sendiri. Walaupun menurut Clive Archer sebagai aktor
independen organisasi internasional tidak terikat, dalam menjalankan programnya
UN Women tetap melakukan kerjasama dengan mitra lokal, kementrian dalam
negeri dan komisi pemilihan independen.
Kata Kunci: UN Women, Afghanistan, Partisipasi Politik Perempuan, Organisasi
Internasional
ABSTRACT
The guarantees of women's political rights in Afghanistan have been given after
the Taliban, but the percentage of women voting rights in general elections
decreased from 2004 to 2010. In 2014 Afghanistan held elections, and by
becoming a member of the United Nations Women in 2010 the researcher aim to
find out the role of the UN Women in supporting women participation in the
Afghan presidential election in 2014. Theories and concepts used in this study are
liberal feminism, the role of international organizations according to Clive
Archer and political participation. The results of this study indicate that the role
of UN Women based on the program and its role as an international organization
supports an increase in women’s vote in 2014. There are three main things that
UN Women do to implement the program, namely: financial assistance, legal
protection and collaboration with local partners. Based on its role as an
instrument, UN Women used Afghanistan to show the international community
that its country supports human rights independence and people's welfare in
accordance with its constitution. As an arena, Afghanistan uses UN Women as a
forum through international forums to get support from the international
community in the form of financial assistance and security. As an independent
actor, UN Women in Afghanistan has three pillars and its own program. Although
according to Clive Archer as an independent actor of unrestricted international
organizations, in carrying out its program, UN Women continues to collaborate
with local partners, the Ministry of Home Affairs and the Independent Election
Commission.
Keywords: UN Women, Afghanistan, Women's Political Participation,
International Organizations1316071004 ANTONIUS YUDI KRISTIYANTOantoniusyudi1995@gmail.com2018-09-26T07:55:55Z2018-09-26T07:55:55Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/33209This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/332092018-09-26T07:55:55ZKEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENGATASI
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA,
2005-2014Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kebijakan luar negeri
Indonesia dalam mengatasi illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing
di wilayah perairan Indonesia selama kurun waktu 2005-2014. Kebijakan luar
negeri ini dijalankan akibat illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing
di wilayah perairan Indonesia memberikan dampak kerugian bagi kepentingan
nasional Indonesia. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
teori kebijakan luar negeri, konsep kepentingan nasional, konsep illegal fishing,
serta konsep extra ordinary crime.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif; teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan
dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini
ialah teknik analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode 2005 hingga 2014
kebijakan luar negeri Indonesia dalam mengatasi illegal fishing oleh kapal-kapal
asing di wilayah perairan Indonesia dijalankan atas dasar kepemimpinan rezim
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memfungsikan posisinya
sebagai pembuat kebijakan lewat perannya sebagai kepala negara dan sekaligus
kepala pemerintahan. Kebijakan selanjutnya dijalankan melalui nation state level,
dengan menggerakan berbagai institusi/kementrian yang ada, di antaranya ialah
angkatan bersenjata khususnya (TNI-AL), Polri, dan institusi lainnya. Kebijakan
yang terakhir adalah dalam konteks systematic level; para stakeholder Indonesia
berupaya menangani illegal fishing melalui forum/konsorsium internasional yaitu
The World Ocean Conference (WOC) tahun 2009 yang dihadiri oleh delegasi dari
berbagai negara dunia sehingga dapat menjadi diplomasi dalam memperjuangkan
kedaulatan wilayah perairan Indonesia.
Kata Kunci: Kebijakan luar negeri Indonesia, illegal fishing, wilayah
perairan Indonesia
abstract
The purpose of this research is to elaborate Indonesian foreign policy to
counter illegal fishing conducted by foreign vessels on Indonesian sea territory in
the period of 2005-2014. This foreign policy had been carried out due to illegal
fishing by foreign vessels in Indonesian sea territory which had a negative impact
for Indonesian national interest. Analytical framework used in this research
concluded foreign policy theories, concepts of nation interest, illegal fishing, and
extra ordinary crime.
This research uses descriptive qualitative research method. Data collection
technique used in this research are the study of literature documents and archival
records. Analysis technique used in this research is qualitative data.
The results of this study indicates that, in the period of 2005-2014,
Indonesian foreign policy had been used officially to counter illegal fishing done
by foreign vessels on the Indonesian sea territory under President Susilo Bambang
Yudhoyono’s (SBY) regime by utilizing his potition as policy maker through his
role as both national leader and goverment leader. Next policy was run through
national state level, by the movement of various institution or ministry, such as
Indonesian Navy Military Forces, the Indonesian National Police, and other
institutions. Last policy was at in systematic level context. Indonesian
stakeholders have been trying to counter illegal fishing through
forum/international consortium called The World Ocean Conference (WOC) in
2009, attended by delegates from countries in the world. It had been and will be a
diplomatic effort to early protect Indonesian sea territory.
Keyword : Indonesia foreign policy, illegal fishing, Indonesia sea area1316071034 MITHA DWI UTARI mithamitong@gmail.com2018-09-03T05:03:41Z2018-09-03T05:03:41Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/33093This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/330932018-09-03T05:03:41ZGLOBALISASI NILAI-NILAI POSFEMINISME DAN
AMERICAN DREAMS DALAM TAYANGAN MISS UNIVERSE 2015Nilai-nilai yang diusung penyelenggara ajang Miss Universe terkadang
kontras dengan kondisi dunia dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai budaya
beberapa negara. Tetapi negara-negara tersebut justru rutin berpartisipasi dan
tayangan dari ajang tersebut bahkan lebih populer dari ajang lain khususnya di
tahun 2015. Oleh karena, itu penelitian ini bertujuan membongkar nilai-nilai yang
terkandung dalam tayangan Miss Universe 2015 dan menjelaskan globalisasinya.
Landasan konseptual yang relevan digunakan yaitu globalisasi dan globalisasi
budaya; teks dan media; semiotika; hierarcy of effect model; citra dan nilai; ide,
identitas, dan ideologi; posfeminisme; dan American Dreams. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif studi budaya, yang menganalisis secara
eksploratif dengan dua tahap; yang didukung data-data dari artikel maupun report
dan wawancara dengan finalis Miss Universe 2015. Penelitian ini menemukan
bahwa tayangan Miss Universe 2015 mengandung nilai-nilai posfeminisme dan
American Dreams yang globalisasinya dilakukan melalui tiga jalur yaitu tiga aktor
yang masing-masing melakukan tiga tahap konstruksi seperti penyebaran ide,
pembentukan identitas, dan pergeseran ideologi. Media merupakan aktor utama
yang didukung oleh Miss Universe beserta para finalis, dan semakin diperkuat
oleh organisasi Miss Universe. Nilai-nilai tersebut di satu sisi adalah citra yang
merefleksikan kondisi dunia, namun di lain sisi adalah citra yang dikonstruksi.
Globalisasi tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat dunia dan
perlahan merubah tatanan dunia. Globalisasi ini pada akhirnya akan menciptakan
budaya masyarakat yang cenderung homogen, meski terdapat kemungkinan juga
akan terciptanya budaya heterogen ataupun hibrid.
Kata kunci : Globalisasi Budaya, Miss Universe, Media, Teks, Semiotika,
Nilai-Nilai, Posfeminisme, American Dreams.
ABSTRACT
The values that carried by the organizers of Miss Universe pageant sometimes
contrast with the conditions of the world and even conflict with the cultural values
of some countries. But these countries actually regularly participate and the show
of the pageant be the most popular than other pageants, especially in 2015.
Therefore, this research aims to break down the values that contained in the Miss
Universe show 2015 and explain its globalization. The relevant conceptual
foundation is globalization and cultural globalization; text and media; semiotics;
hierarcy of effect model; image and value; ideas, identities, and ideologies;
postfeminism; and American Dreams. This research use a qualitative approach of
cultural studies, which analyzes exploratively in two stages; supported by data
from articles and reports and interviews with finalists of Miss Universe 2015. This
reserach found that Miss Universe show 2015 contained values of postfeminism
and American Dreams which globalization was carried out through three lines,
namely three actors who each carried out three stages of construction such as the
spread of ideas, identity formation, and ideological friction. Media is the main
actor supported by Miss Universe and the finalists, and more strengthened by
Miss Universe organization. These values on the one hand are images that reflect
conditions of the world, but on the other hand are constructed images.
Globalization aims to build awareness of the world societies and slowly change
the world order. This globalization will ultimately create a homogeneous societies
culture, although there is also the possibility of heterogeneous or hybrid culture.
Keywords : Cultural Globalization, Miss Universe, Media, Text, Semiotic,
Values, Postfeminism, American Dreams.1416071068 Rima Silviana Azizahrimasilza@gmail.com2018-08-24T01:42:59Z2018-08-24T01:42:59Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/33004This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/330042018-08-24T01:42:59ZRespon Meksiko dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis di
Amerika Utara, 2011-2015Penelitian ini dilakukan dengan untuk melihat ancaman yang muncul dari
perubahan lingkungan strategis di Kawasan Amerika Utara yang memunculkan
indikasi bahwa Meksiko melakukan peningkatan pada lini pertahanan negaranya.
Tujuan kedua adalah untuk melihat jenis respon yang dilakukan oleh Meksiko
dalam menghadapi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data
sekunder yang utamanya berasal dari IISS, SIPRI, dan UNROCA. Dengan
menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan dengan mengacu pada
konsep lingkungan strategis dan konsep balance of threat, penulis melihat bahwa
dalam kurun waktu 2011-2015, proksimitas geografis dan kekuatan offensif
merupakan sumber ancaman yang muncul di Kawasan Amerika Utara. Untuk
merespon ancaman tersebut, Meksiko dalam bidang keamanan melakukan
bandwagoning terhadap AS dan Kanada karena baik dari bidang pemenuhan
agregat kekuatan dan kekuatan offensif yang dimiliki oleh Meksiko belum bisa
menandingi, bahkan menyamai AS dan Kanada. Selanjutnya, diketahui respon
Meksiko pada power negara yang mengancam adalah melakukan swaggering
yang dimaksudnya untuk menunjukkan kekuatan negara demi mempertahankan
status quo negara.
Kata kunci: lingkungan strategis, Meksiko, Kawasan Amerika Utara
abstract
The study was conducted with the aim of looking at the threats that arise from
strategic environmental changes in the North American Region that given rised to
an indication that Mexico was upgrading its country's defense. The second
objective is to look at the kind of response made by Mexico in the face. The data
used in this study is a type of secondary data which mainly comes from IISS,
SIPRI, and UNROCA. By using qualitative descriptive research methods and the
concepts of strategic environment and balance of threat, the author argues that
within the period of 2011-2015, geographical proximity and offensive forces were
the source of threats that arise in the North American Region. In respond to these
threats, in term of security, Mexico took bandwagoning against the U.S. and
Canada because both of the aggregate fulfillment areas of Mexico's strength and
offensive power had not been able to match the US and Canada. Furthermore, it is
known that Mexico's response to the state‟s power that threatenwas„to swagger‟. It
also means that Mexio tried to maintain its status quo.
Keywords: strategic environment, Mexico, North America Region1416071079 THERESIA CASSANDRA SAKA V theresiacassandrasv@gmail.com2018-08-23T08:49:24Z2018-08-23T08:49:24Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32996This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/329962018-08-23T08:49:24ZINISIASI ASEAN DALAM MENINGKATKAN INTEGRASI
EKONOMI PADA KELOMPOK NEGARA CLMV (CAMBODIA, LAOS, MYANMAR,
DAN VIETNAM)ASEAN merupakan institusi di kawasan Asia Tenggara, didalamnya
terdapat dua kelompok yaitu kelompok ASEAN6 dan kelompok CLMV. Keduanya
dibedakan berdasarkan ketergabungan dalam institusi dan juga kesenjangan
perekonomian. Kesenjangan perekonomian dapat dilihat berdasarkan rendahnya
tingkat integrasi ekonomi. Tingkat integrasi ekonomi dapat diukur melalui income
gap yaitu berupa GDP setiap negara, serta perbedaan standar perdagangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inisiasi ASEAN dalam
meningkatkan integrasi ekonomi pada kelompok negara CLMV, inisiasi yang
dilakukan ASEAN yaitu melalui Initiative for ASEAN Integration (IAI). Dimana
inisiasi ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan
meningkatkan integrasi ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.
Penelitian ini menghasilkan analisa bahwa integrasi ekonomi pada kelompok negara
CLMV pasca diterapkannya kebijakan IAI mengalami peningkatan sebesar
37,1%,yang dihitung berdasarkan rerata gabungan investasi dan perdagangan. Yang
terdiri dari 9,8% peningkatan dalam investasi, dimana ASEAN sebaai fasilitator
berhasil menarik investor asing ke CLMV. Dan 27,3% total perdagangan CLMV
meningkat, sehingga inisiasi IAI berhasil memberikan bantuan berupa pelatihan dan
pemberian dana, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah, dari komoditas
pertanian menjadi industri. Bentuk sistem intenasional yang anarki mempermudah
terbentuknya kerjasama sehingga menjadikan peran institusi semakin optimal.
Kata kunci : ASEAN, CLMV, Integrasi Ekonomi, Institusi, dan IAI.
abstract
ASEAN is an institution in Southeast Asia, in it there are two groups, ASEAN6
groups and groups of CLMV. Both are distinguished based on ketergabungan in the
institution and also the gap in the economy. Gaps in the economy can be seen based on
the low level of economic integration. The level of economic integration can be measured
through the income gap that is in the form of GDP of each country, as well as the
difference in the standard of the trade.
This research aims to describe the initiation of ASEAN in boosting economic
integration in the CLMV group, the initiation of an ASEAN that is done through the
Initiative for ASEAN Integration (IAI). Where this initiative aims to reduce the gap of
development and enhance economic integration. This research is descriptive research.
This research resulted in an analysis that the economic integration in the group policy
applied to a post-war CLMV IAI experienced an increase of 37,1%, calculated based on
average a combined investment and trade. Consisting of a 9.8% increase in investment, of
which ASEAN as facilitator attracted foreign investors to the CLMV. And 27.3% of the
total trade of the CLMV increases, so that the initiation of IAI managed to provide
assistance in the form of training and the granting of funds, so as to increase the added
value, from agricultural commodities into the industry. The form of an international
system that facilitate the formation of anarchy cooperation so as to make the institutional
role of the more optimal.
Keywords: ASEAN, CLMV, economic integration, institutional, and IAI1416071021 CHINDY FARA AMERALDA chindyfaraameralda17@gmail.com2018-08-23T04:34:21Z2018-08-23T04:34:21Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/32989This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/329892018-08-23T04:34:21ZKEPENTINGAN AUSTRALIA MENGAKTIFKAN KEMBALI PERUNDINGAN INDONESIA- AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA) TAHUN 2016Australia dan Indonesia merupakan dua negara bertetangga yang melakukan kerja sama di bidang ekonomi. Salah satu bentuk kerja sama ekonomi yang dilakukan adalah perundingan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada tahun 2012. Perundingan tersebut mengalami pemberhentian sementara sejak pertengahan tahun 2013- 2015. Di tahun 2013-2015, Australia-Indonesia mengalami ketegangan diplomatik serta hubungan ekonomi yang bersifat fluktuatif. Setelah mengalami puncak ketegangan diplomatik pada tahun 2015, Pemerintah Australia mengajak Pemerintah Indonesia untuk mengaktifkan kembali perundingan IACEPA pada tahun 2016.
Penelitian ini mencoba untuk menganalisa kepentingan Australia dalam mengaktifkan kembali IA-CEPA pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan teori liberalisme, konsep kepentingan nasional, dan konsep interdependensi ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaktifan kembali IACEPA menjadi strategi Australia untuk normalisasi hubungan dengan Indonesia setalah terjadi fluktuasi konflik di tahun 2013-2015.
Australia berhasil mewujudkan kepentingan ekonomi setelah mengaktifkan IACEPA 2016. Kepentingan ekonomi Australia adalah mencapai surplus perdagangan dengan meningkatnya nilai ekspor, memperoleh produk dan jasa impor unggul dengan biaya murah, serta meningkatkan investasi yang berujung pada akuisisi hak pengelolaan perusahaan tambang di Indonesia.
Kata Kunci: IACEPA, Australia, Liberalisme, Kepentingan Nasional, Interdependensi Ekonomi
ABSTRACT
Australia and Indonesia are two neighboring countries that cooperate in the economic field. One of the forms of economic co-operation is the Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) in 2012. The talks have been dismissed in mid-2013- 2015. In 2013-2015, Australia-Indonesia experiences diplomatic tensions as well as relations a fluctuating economy. After experiencing the peak of diplomatic tension in 2015, the Government of Australia invited the Government of Indonesia to reactivate IACEPA negotiations in 2016.
This study attempts to analyze Australia's interest in reactivating IA-CEPA in 2016. This study uses liberalism theory, the concept of national interest and the concept of economic interdependence. The type of research used is qualitative descriptive. The results of this study indicate that the reactivation of IACEPA into an Australian strategy for normalizing relations with Indonesia after conflict fluctuation in 2013-2015 and strengthening the ties of economic interdependence with Indonesia.
Australia has succeeded in realizing economic interests after activating IACEPA 2016. The economic interests are such as achieving a trade surplus which is indicated by high export value, obtaining superior imported products and services at low cost, and increasing investment which resulted in the acquisition of Indonesian mining company's rights.
Keywords: IACEPA, Australia, Liberalism, National Intetersts, Economic Interdependence1416071049 MARIAH RAMANDISYAHmariahramandisyah@gmail.com2018-04-26T04:09:12Z2018-04-26T04:09:12Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/31229This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/312292018-04-26T04:09:12ZASEAN TOURISM STRATEGIC PLAN (ATSP) 2016-2025 DALAM
MENDORONG DAYA SAING PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA ASEANSektor pariwisata merupakan sektor penting bagi integrasi komunitas
ekonomi ASEAN. ASEAN membuat ASEAN Tourism Forum (ATF) dan
menghasilkan ASEAN Tourism Strtegic Plan (ATSP) sebagai arahan strategis
untuk menunjang daya saing pariwisata kawasan. Penelitian ini bertujuan
menganalisis kontribusi yang diberikan dengan dibentuknya ATSP dalam
meningkatkan daya saing pariwisata yang implikasinya pada pembangunan
ekonomi di negara-negara ASEAN. Konsep dan teori yang digunakan yaitu
pariwisata, daya saing pariwisata, pariwisata bagi pembangunan ekonomi dan
kerjasama internasional. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif
kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif statistik.
Penelitian ini menggunakan data primer dari WEF, WTTC, Worldbank, serta data
primer dari situs-situs resmi lainnya.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bahwa ATSP menjadi langkah
maju bagi negara-negara ASEAN untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dan
menciptakan harmonisasi pariwisata dimana masing-masing negara ASEAN
memiliki potensi daya saing pariwisata yang berbeda-beda untuk dapat saling
bekerjasama satu sama lain dengan berbagai arahan dan standar pariwisata
sehingga menekan adanya konflik antar negara. Sebagian besar rencana aksi dan
program yang ada ditujukan untuk mengembangkan potensi daya saing pariwisata
pada faktor infrastruktur dan faktor peraturan pariwisata dan kondisi pariwisata
yang mendukung. Kedua faktor tersebut juga nyatanya merupakan faktor yang
memiliki keterkaitan terhadap kontribusi pariwisata terhadap pembangunan
ekonomi serta faktor-faktor tersebut juga merupakan faktor yang memiliki
kesenjangan besar diantara negara-negara ASEAN.
Sementara faktor sumber daya alam dan budaya serta lingkungan kondusif
nyatanya bukan menjadi tolak ukur, akan tetapi kedua faktor tersebut juga dapat
menjadi nilai tambah bagi negara dalam melakukan bergaining position dengan
negara-negara lain.
Kata kunci : ATSP, Daya saing Pariwisata, Pembangunan Ekonomi.
abstract
Tourism sector is an important sector for the integration of the ASEAN
economic community. ASEAN makes ASEAN Tourism Forum (ATF) and
produces ASEAN Tourism Strtegic Plan (ATSP) as a strategic direction to
support regional tourism competitiveness. This study aims to analyze the
contribution given by the establishment of ATSP in improving the
competitiveness of tourism which implication on economic development in
ASEAN countries. Concepts and theories used are tourism, tourism
competitiveness, tourism for economic development and international
cooperation. This study uses quantitative descriptive research type. Data analysis
technique used is descriptive statistic. This study uses primary data from WEF,
WTTC, Worldbank, as well as primary data from other official sites.
The results of this study show that ATSP is a step forward for ASEAN
countries to fulfill their national interests and create harmonization of tourism
where each ASEAN country has different tourism competitiveness potency to be
able to cooperate with each other with various direction and tourism standards that
suppress inter-state conflicts. Most of the existing action plans and programs are
aimed at developing the potential for tourism competitiveness on infrastructure
factors and regulatory factors of tourism and supporting tourism conditions. Both
factors are also facts that have a linkage to the contribution of tourism to
economic development as well as those factors are also factors that have big gaps
among ASEAN countries.
While natural resources and cultural factors and the environment is not
conducive to be a benchmark, but these two factors can also be an added value for
the state in doing bergaining position with other countries.
Keywords: ATSP, Tourism competitiveness, Economic development.1316071029 M. REZA RENALDY m_reza_renaldy070595@yahoo.co.id2018-04-16T09:01:51Z2018-04-16T09:01:51Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/30981This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/309812018-04-16T09:01:51ZKEPENTINGAN BRAZIL RUSIA INDIA DAN CHINA (BRIC) DALAM PERLUASAN KERJA SAMA EKONOMI KE AFRIKA SELATANBRIC merupakan akronim dari: Brazil, Rusia, India, dan China yang diprediksi oleh Jim O’Neill akan mengalahkan Amerika Serikat dan Negara Besar lainnya pada tahun 2050. Eksistensi BRIC yang membawa tujuan untuk melakukan restrukturisasi sistem internasional dan keadilan bagi negara berkembang membuat para analis menilai terdapat 6 negara yang tepat untuk bergabung dengan BRIC, diantaranya: Indonesia, Korea Selatan, Meksiko, Nigeria, Turki, dan Afrika Selatan yang dipilih oleh China selaku ketua BRIC. Bergabungnya Afrika Selatan dalam kerja sama BRICS menimbulkan berbagai pro dan kontra hadir akibat keputusan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepentingan BRIC menjadikan Afrika Selatan sebagai anggota baru dan keunggulan Afrika Selatan dibandingkan dengan negara lain. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode penelitian menggunakan pengambilan data primer dan sekunder. Penelitian ini menghasilkan bahwa bergabungnya Afrika Selatan menjadi anggota baru karena kepentingan ekonomi yaitu memiliki sumber daya alam yang melimpah, lingkungan ekonomi yang inklusif, mata uang yang stabil, lembaga keuangan yang kuat, dan kepentingan politik BRIC dalam sistem internasional untuk melakukan distribusi kekuatan dengan Amerika Serikat di Afrika dan sistem internasional. Afrika Selatan memiliki 4 keunggulan dibandingkan dengan negara lain yaitu: anggota G20, hubungan strategis dengan anggota BRIC, perwakilan Benua Afrika, dan Mata Uang yang stabil dibandingkan dengan kelima negara lainnya.
Kata kunci: BRIC, BRICS, Afrika Selatan, Rising Power, Kepentingan Ekonomi Politik, Perluasan Keanggotaan.
ABSTRACT
BRIC is an acronym of four countries: Brazil, Russia, India, and China predicted by Jim O'Neill will defeat the United States and other Great Countries by 2050. The existence of BRIC which brings the goal of restructuring the international system and equity for developing countries has made analysts believe that there are 6 countries that are right to join BRIC, including: Indonesia, South Korea, Mexico, Nigeria, Turkey and South Africa selected by China chairman of BRIC. The joining of South Africa in the BRICS cooperation brings together the pros and cons of the decision.
This study aims to describe the interests of BRIC to make South Africa as a new member and the superiority of South Africa compared to other countries. This research is a descriptive research. The research method uses primary and secondary data collection. This research resulted in the joining of South Africa into a new member because the economic interests of having abundant natural resources, an inclusive economic environment, stable currencies, strong financial institutions, and BRIC's political interests in the international system for power distribution with the United States in Africa and the international system. South African have 4 advantages: G20 members, strategic relationships with BRIC members, African continent representatives and stable currencies compared to the other five countries .
Keywords: BRIC, BRICS, South Africa, Rising Power, Economic Political Interest, Membership Expansion.
1316071051 MUHAMMAD SUPRANI muhammadsupran@gmail.com2017-08-04T08:06:57Z2017-08-04T08:06:57Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27727This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/277272017-08-04T08:06:57ZPERAN NEW MEDIA DALAM PENYEBARAN KOREAN WAVE PADA TAHUN 2012-2016Korea Selatan merupakan salah satu negara yang dianggap berhasil dalam mempromosikan produk budaya yang dimilikinya. Korea Selatan menggunakan produk budaya dalam Korean Wave sebagai sumber soft power negaranya karena popularitasnya yang tinggi hingga ke negara-negara di Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Penyebaran produk budaya dalam Korean Wave yang sampai ke negara-negara tersebut tidak terlepas dari keberadaan new media. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai peran new media dalam menyebarkan produk budaya dalam Korean Wave seperti K-drama dan K-pop. Pembahasan mengenai topik ini dibatasi dari tahun 2012 hingga 2016. Penelitian ini menggunakan konsep new media, soft power, dan globalisasi budaya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa new media telah membantu dalam menyebarkan Korean Wave ke beberapa negara di dunia sehingga Korean Wave muncul sebagai popular culture dan membentuk global village.
Kata Kunci: New Media, Korean Wave, Popular Culture, Global Village
THE ROLE OF NEW MEDIA IN THE SPREADING OF KOREAN WAVE IN 2012-2016 BY LAPRILLA EL PRIMAYONDRI South Korea is one of the successful countries in promoting their cultural products. South Korea use cultural products from Korean Wave as the source of their soft power due to it’s high popularity within countries in Asia, Europe, and North America. The spread of Korean Wave to those countries can not be separated from the existence of new media. In this research, author use qualitative descriptive research type and the technique of data collection through literature study. This research aims to discuss the role of new media in spreading the cultural product in Korean Wave such as K-drama and K-pop. The explanation of this topic will be limited from 2012 to 2016. This research uses new media concept, soft power concept, and globalization of culture concept. The results show that new media has helped in spreading the Korean Wave to several countries in the world so that Korean Wave emerged as a popular culture and formed a global village.
Keyword: New Media, Korean Wave, Popular Culture, Global Village1316071027 LAPRILLA EL PRIMAYONDRIlaprillaelp@yahoo.com2014-05-09T07:56:00Z2014-05-09T07:56:00Zhttp://digilib.unila.ac.id/id/eprint/1530This item is in the repository with the URL: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/15302014-05-09T07:56:00ZHUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN DIRI DALAM BERKOMUNIKASI DENGAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL DI SEKOLAH PADA SISWA KELAS VII SMP TUNAS HARAPAN BANDAR LAMPUNG TAHUN AJARAN 2012/2013Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan komunikasi interpersonal. Permasalahan penelitian “apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan komunikasi interpersonal. Metode penelitian adalah korelasional dengan rumus product Moment Pearson. Sampel penelitian yaitu 47 siswa kelas VII SMP Tunas Harapan Bandar Lampung Tahun Ajaran 2012/2013. Teknik pengumpulan data adalah skala komunikasi interpersonal dan skala kepercayaan diri.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan komunikasi interpersonal, ditunjukkan dari hasil perhitungan diperoleh data r hitung=0.979 dan r tabel=0.288. r hitung > r tabel, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan komunikasi interpersonal.
Kesimpulan penelitian adalah ada hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dalam berkomunikasi dengan komunikasi interpersonal di sekolah pada siswa kelas VII SMP Tunas Harapan Bandar Lampung Tahun 2012/2013. Saran yang diberikan adalah (1) Kepada siswa diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dengan yakin terhadap diri sendiri. (2) Kepada konselor sekolah diharapkan untuk memahami permasalahan siswa mengenai kepercayaan diri dan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. (3) Kepada peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan yang lebih luas dengan mengambil variabel-variabel lain yang mempengaruhi komunikasi interpersonal siswa diantaranya persepsi interpersonal, atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal.
Kata kunci : Bimbingan dan Konseling, Kepercayaan Diri dalam Berkomunikasi, Komunikasi InterpersonalAmilia Ratih Dewanti Alm) Yohanes Rachmad