PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Ahadi Fajrin Prasetya, 1322011004 (2015) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG PARTISIPATIF DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (6Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (84Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DEPAN.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (12Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR MENGESAHKAN.pdf

Download (3521Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR MENYETUJUI.pdf

Download (3476Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PERNYATAAN.pdf

Download (3133Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (60Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (105Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SAN WACANA.pdf

Download (108Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (233Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (191Kb) | Preview
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (167Kb)
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (11Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (20Kb) | Preview

Abstrak

ABSTRACT The objective of this research was to find out why the Village Representative Board (BPD) was not yet able to draft participative village regulations in East Lampung district. This was a qualitative research with normative and empirical jurisdiction approaches with literary study, statute approach, case approach and historical approach. Data were collected with literary study. The results showed that the role of Village Representative Board (BPD) n drafting village regulation has been exercised in participative way but not optimal because some factors. The village regulation should be drafted by BPD, but the village regulation was initiated and drafted by Head of Village. BPD lack of knowledge related to their tasks and functions in village legislation, mechanism and process of making participative village regulation, and BPD was less optimal in making synergy with public related to participative village regulation making. The rights of public in Bojong village has been participative in making village regulation but not optimal as it was regulated Article 96 of Act number 12 in 2011 about legislation related to public participation rights. The making of village regulation in Bojong so far was conducted with village public deliberation by public figures as public representatives of each sub villages to deliver public aspiration in making village regulation in Bojong village. Interview results with chairman of BPD in Bojong village suggested that village deliberation in making village regulation was only a formality, because majority of participants such as public figures, religion figures, youth figures, and members of BPD almost always agreed with any draft of village regulation proposed by village government. Keywords: Village Representative Board (BPD), village regulation, participative ABSTRAK Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui mengapa BPD belum dapat mewujudkan pembentukan peraturan desa yang partisipatif di kabupaten lampung timur. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan melalui studi kepustakaan (library research), undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan historis (historical approach). Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran BPD dalam mewujudkan pembentukan Perdes sudah berjalan secara partisipatif namun belum secara optimal dikarenakan beberapa hal, yaitu perdes yang seharusnya dirancang oleh BPD yang terjadi adalah Perdes tersebut diprakarsai dan dirancang oleh Kades; minimnya pengetahuan dari BPD terkait tugas dan fungsi BPD dalam peraturan perundang-undangan; minimnya pengetahuan BPD terkait proses dan mekanisme pembentukan Perdes yang partisipatif; dan BPD kurang optimal bersinergi dengan masyarakat terkait pembentukan Perdes yang partisipatif. Hak masyarakat desa Bojong, dalam pembentukan Perdes sudah berjalan partisipatif tetapi belum optimal, dikarenakan selama ini hak partisipatif masyarakat desa Bojong belum berjalan sepenuhnya seperti yang diatur oleh Pasal 96 UU 12 Tahun 2011 terkait hak partisipasi masyarakat. Pembentukan Perdes Bojong selama ini hanya dilakukan musyawarah desa, dengan diwakilkan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang dipercayai masyarakat setiap masing-masing dusun untuk mewakili masyarakat menyampaikan masukan dan aspirasi masyarakat desa dalam pembentukan Perdes Bojong. Musyawarah desa dalam pembentukan Perdes hanya sekedar formalitas saja, dikarenakan mayoritas undangan yang hadir seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota BPD menyetujui hasil rancangan Perdes yang diajukan pemerintah desa. Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa, dan Partisipatif.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Magister Hukum S2
Depositing User: 6869173 . Digilib
Date Deposited: 05 Jun 2015 02:54
Last Modified: 05 Jun 2015 02:54
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/10094

Actions (login required)

View Item View Item