Sjamsu Shiddiq Djauhari, SAVITRY AYU ASTARY (2011) KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENATAAN LALU LINTAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
cover.pdf - Published Version Download (52Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRACT.pdf - Published Version Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf - Published Version Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Persetujuan dan pengesahan.pdf - Published Version Download (42Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf - Published Version Download (70Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf - Published Version Download (84Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf - Published Version Download (113Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf - Published Version Download (54Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (177Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf - Published Version Download (11Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (52Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (693Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Kemacetan lalu lintas merupakan masalah yang dihadapi daerah perkotaan, tidak terkecuali Kota Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung. Terkonsentrasinya aktivitas di pusat kota, hampir bersamanya waktu masyarakat kota dalam memulai dan mengakhiri berbagai aktivitas, tidak sebandingnya kapasitas jalan dan jumlah kendaraan yang melintas di kawasan pusat kota, tingkat hambatan samping yang tinggi seperti pejalan kaki, aktivitas keluar masuk parkir kendaraan, pedagang kaki lima (PKL), gerobak, becak. Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan yang kompleks oleh karena itu perlu dilakukan perencanaan yang matang dalam hal menciptakan lalu lintas yang lancar bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan, maka dalam hal ini diperlukan peran pemerintah daerah untuk membuat perencanaan yang matang melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas dan meningkatkan infrastruktur yang ada. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam penataan lalu lintas di Kota Bandar Lampung dan apa sajakah faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam penataan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar dari pihak-pihak yang terkait. Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Dan prosedur pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, mengklasifikasikan data, dan menempatkan secara sistematis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat berdasarkan keterangan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam penataan lalu lintas di kota Bandar Lampung tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, yaitu Merencanakan pengaturan lalu lintas di jalan kota termasuk jalan propinsi dan jalan nasional di wilayah Kota Bandar Lampung dan merencanakan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL). Faktor penghambat pelaksanaan kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam penataan lalu lintas di Kota Bandar Lampung adalah terbatasnya dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, masih kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di Dinas Perhubungan yang memiliki kualifikasi dibidang transportasi, kurangnya koordinasi yang baik antar instansi yang mengelola masalah transportasi, ditambah tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam menaati rambu-rambu lalu lintas yang telah di pasang masih kurang, dan juga hambatan samping yang tinggi yang menggunakan badan jalan ikut menjadi penghambat dalam penataan lalu lintas.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > > KZ Law of Nations |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | A.Md Cahya Anima Putra . |
| Date Deposited: | 08 Jan 2014 05:20 |
| Terakhir diubah: | 08 Jan 2014 05:20 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/101 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
