IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI KANTOR PAJAK PRATAMA TANJUNG KARANG BANDAR LAMPUNG)

Farah Mardhatila, 1116041027 (2015) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI KANTOR PAJAK PRATAMA TANJUNG KARANG BANDAR LAMPUNG). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (83Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (7Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (22Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MENYETUJUI.pdf

Download (129Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MENGESAHKAN.pdf

Download (109Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SURAT PERNYATAAN.pdf

Download (148Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (19Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (20Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR BAGAN.pdf

Download (4Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR GAMBAR.pdf

Download (11Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR TABEL.pdf

Download (12Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (101Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (179Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (110Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (457Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (417Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB VI.pdf

Download (19Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (15Kb) | Preview

Abstrak

ABSTRAK IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI KANTOR PAJAK PRATAMA TANJUNG KARANG BANDAR LAMPUNG) Di Indonesia UMKM memainkan peran sebagai katup pengaman perekonomian nasional, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi. Kenyataan tersebut membuat Pemerintah memberi ruang bagi UMKM untuk berkembang. Maka dari itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kemudian pada tahun yang sama dikeluarkan Undang-Undang yang mengatur Pajak Penghasilan, yaitu UU No. 36 Tahun 2008. Pada Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 disebutkan bahwa Wajib Pajak badan UMKM mendapatkan pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 25%. Pada bulan Juli tahun 2013 pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu PP No.46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas bruto tertentu sebagai revisi dari UU No.36 Tahun 2008, dengan demikian pemberian fasilitas pada pasal 31E UU No.36 tidak diberlakukan lagi. PP46 ini bertujuan memberikan kemudahan pengadministrasian bagi Wajib Pajak UMKM, karena tarif pajak bersifat final, yaitu 1% dari peredaran bruto tertentu. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang tidak luput dari sasaran kebijakan PP46, namun sampai saat ini masih banyak UMKM yang tidak tahu akan adanya peraturan baru tersebut. Padahal PP46 banyak memberikan kemudahan bagi para wajib pajak UMKM. Penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan implementasi PP46 dalam upaya memberikan kemudahan pengadministrasian bagi Wajib Pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. Dalam mengungkapkan permasalahan ini, peneliti menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh George Edward III dan beberapa teori penunjang lainnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ditemukan bahwa implementasi PP46 di Kota Bandar Lampung belum berjalan maksimal karena sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP Tanjung Karang belum konsisten dan merata ke seluruh UMKM yang terdaftar di KPP Tanjung Karang. Selain itu masih ditemukan beberapa hambatan, yaitu masih kurangnya jumlah SDM untuk melaksanakan kebijakan, belum ada SOP khusus yang mengatur pelaksanaan PP46 serta adanya beberapa pelaku UMKM yang menolak untuk melaksanakan PP46. Untuk itu diperlukan perbaikan dan sosialisasi yang lebih luas lagi agar semakin banyak UMKM yang mengetahui tentang Kebijakan PP46 beserta manfaatnya sehingga mau melaksanakan PP46 serta faktor penghambat implementasi PP46 di Kota Bandar Lampung dapat diminimalisir. Kata kunci : Implementasi, PP46, UMKM ABSTRACT IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 46 YEAR 2013 ON INCOME TAX (CASE STUDY ON UMKM LISTED IN OFFICE TAX PRATAMA CAPE CORAL Bandar Lampung) In Indonesia, UMKM play a role as a safety valve of the national economy, as well as being dinamisator economic growth. The fact that makes government gives space for UMKM to thrive. Therefore, was issued Law No. 20 of 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises. Later that same year issued Law governing Income Tax, Law No. 36 Year 2008. In Article 31e of Law No. 36 of 2008 mentioned that the corporate taxpayer UMKM get the provision of facilities such as the reduction of tariffs by 25%. In July of 2013 the government issued new regulations which PP 46 of 2013 on Income Tax for certain gross as the revision of Law No.36 of 2008, thus providing facilities to Article 31e of Law 36 does not apply anymore. PP46 is aimed at providing ease of administration for taxpayers UMKM, because tax rates are final, ie 1% of gross turnover particular. Bandar Lampung is one town that does not escape from PP46 policy goals, but until now there are many UMKM are not aware of the new regulations. Though many PP46 provides convenience for taxpayers UMKM. This study focuses on the problems of implementation PP46 in an effort to provide ease of administration for taxpayers UMKM in the city of Bandar Lampung. In expressing this issue, the researchers used a model developed by George implementation of Edward III and some other supporting theories. This type of research is descriptive qualitative approach. In the study found that implementation of the PP46 in Bandar Lampung not running optimally due to socialization by the KPP Cape Coral has not been consistent and equitable to all UMKM registered in the KPP Tanjung Karang. In addition they found several obstacles, namely the lack of HR to implement the policy, there has been no specific SOP governing the implementation of the PP46 and the existence of some UMKM that refuse to implement the PP46. For that needed improvement and wider dissemination so that more UMKM are aware of the policies and their benefits PP46 so willing to carry out the implementation of the PP46 and PP46 inhibiting factor in Bandar Lampung can be minimized. Keywords: Implementation, PP46, UMKM

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: H Ilmu Sosial = Social Sciences > HJ Public Finance
J Political Science > JS Local government Municipal government
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Administrasi Publik
Depositing User: 0508910 . Digilib
Date Deposited: 15 Jun 2015 08:39
Last Modified: 03 Apr 2018 03:31
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/10252

Actions (login required)

View Item View Item