Titie Syahnaz Natalia, 1322011043 (2015) ANALISIS TENTANG KREDITOR SEPARATIS SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (7Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (11Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (19Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DEPAN.pdf Download (44Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (88Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENGESAHKAN.pdf Download (4Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENYETUJUI.pdf Download (5Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (3034Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (100Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (178Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (21Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SAN WACANA.pdf Download (61Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (255Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (275Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB III.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (223Kb) |
|
|
File PDF
BAB IV.pdf Download (86Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (92Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama oleh karenanya mereka mempunyai hak yang sama pula atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besar kecilnya tagihan mereka masing-masing. Namun dalam hukum kepailitan, mengenal pengeculian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan (salah satunya hak tanggungan). Dalam Pasal 21 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, jika debitor pailit, maka untuk memperoleh pelunasan atas piutangnya kreditor separatis pemegang hak tanggungan berhak menjual sendiri secara langsung benda yang dijadikan jaminan hak tanggungan, Namun hak kreditor pemegang hak tanggungan menjadi lemah jika terjadi kepailitan karena berlaku Pasal 56 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menangguhkan hak tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana wewenang kreditor separatis dalam eksekusi hak tanggungan berkenaan dengan kepailitan dan bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dalam eksekusi hak tanggungan debitor. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian adalah kajian deskriptif analitis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil pengolahan data dianalisis, dilakukan pembahasan untuk diambil kesimpulan secara kualitatif sebagai jawaban permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab kreditor separatis mempunyai kewenangan eksklusif dalam kepailitan adalah untuk kepastian hukum atas jaminan pengembalian kredit yang telah diberikan kepada debitor, karena jika tidak ada kepastian hukum dananya akan kembali maka tidak akan ada lembaga (individu maupun badan hukum) yang mau meminjamkan dananya kepada debitor. Hak-hak kreditor pemegang hak tanggungan berupa parate eksekusi dan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan telah dibatasi oleh Undang-Undang Kepailitan. Kata Kunci: Kreditor Separatis, Hak Tanggungan, Kepailitan ABSTRACT Basically the legal positions of creditors are equal, so that they will have equal rights on the execution properties of bankruptcy according to amount of their respective collectibles. However, in bankruptcy law, has exceptions for creditors who hold property guaranty rights (one of them is guaranty right). The Article 21 of Act number 4 in 1996 about guaranty right, whenever debtors are bankrupt, to obtain collectibles of debts, the separate creditors as the holders of guaranty rights have the rights to sell by themselves and directly the properties being guaranties in guaranty rights. However, the rights of the holders of guaranty rights become weak when bankruptcy occurs because Article 56 Clause 1 of Act number 37 in 2004 states that the bankruptcy will delay the rights for 90 (ninety) days. Based on this, the problems in this research were how did the authorities of separate creditors in executing guaranty rights dealing with bankruptcy and how did the legal consequences of bankruptcy to creditors as holders of guaranty rights in executing guaranty rights of debtors. This was a descriptive and normative law research. Data were collected from primary, secondary, and tertiary law materials. Data were analyzed and discussed to draw conclusions qualitatively to answer the research problems. The results showed that the causes why separate creditors had exclusive authorities upon bankruptcy was that to provide legal security upon guaranty to return credits had been granted to debtors, because without legal security on the credits, there would be no institutions (both individual or legal entity) willing to provide credits to debtors. Creditor rights as holders of guaranty rights were in form of parate eksekusi and execution based on execution power to the Certificate of Guaranty rights which was limited by Act of bankruptcy. Keywords: separate creditors, guaranty right, bankruptcy.
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | > HF Commerce > KZ Law of Nations |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 4725596 . Digilib |
| Date Deposited: | 26 Jun 2015 07:05 |
| Terakhir diubah: | 26 Jun 2015 07:05 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/10456 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
