Implementasi Perluasan dan Pemerataan Akses Layanan Pendidikan (Bina Lingkungan Sekolah Menengah Atas) di Kota Bandar Lampung

M. Adi Gunawan, 0916041010 (2015) Implementasi Perluasan dan Pemerataan Akses Layanan Pendidikan (Bina Lingkungan Sekolah Menengah Atas) di Kota Bandar Lampung. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK IND.pdf

Download (7Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRACT ING.pdf

Download (48Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (22Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSETUJUAN.pdf

Download (14Mb) | Preview
[img]
Preview
Text
PENGESAHAN.pdf

Download (13Mb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERNYATAAN.pdf

Download (12Mb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (56Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (31Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (68Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (31Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR TABEL.pdf

Download (4Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR GAMBAR.pdf

Download (4Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (95Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (133Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (90Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (131Kb) | Preview
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (500Kb)
[img]
Preview
Text
BAB VI.pdf

Download (68Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (12Kb) | Preview

Abstrak

ABSTRAK Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang tidak luput dari sasaran kebijakan dalam pembangunan pendidikan. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan khususnya di Kota Bandar Lampung yaitu dengan cara membuat atau merancang kebijakan Bina Lingkungan Sekolah. Kebijakan Bina Lingkungan Sekolah ini merupakan langkah yang di ambil Pemerintah Kota yangbertujuan untuk penyamarataan bagi seluruh masyarakat terutama bagi masyarakat miskin agar mereka dapat mengenyam pendidikan yang layak. Penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan implementasi kebijakan Bina Lingkungan Sekolah dan Kota Bandar Lampung. Untuk mengungkap permasalahan ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik C. Edward III. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Pelaksanaan kebijakan Bina Lingkungan Sekolah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) masih belum berjalan baik atau maksimal karena substansi pokok dari kebijakan ini yaitu konsistensi,Standart Operating Prosedure(SOP) untuk petunjuk teknis tahun 2015 sampai saat ini masih belum turun. Hal seputih ini mesti di tanggapi secara serius dalam pelaksanaannya, dimana konsistensi baik itu masalah kuota kadang kali membuat bingung bagi pelaksana di lapangan danStandart Operating Prosedure(SOP) sebagai pedoman pelaksana kegiatan mestinya dibuat/dikeluarkan dengan cepat dan jangan sampai keterlambatanStandart Operating Prosedure(SOP) turun menyebabkan kebingungan pelaksana. Untuk itu perlu adanya perbaikan dan komitmen jelas agar dalam pelaksanaan kebijakan ini untuk ke depannya berjalan sistematis sesuai prosedur dalam mencapai tujuan. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Bina Lingkungan Sekolah, Sekolah Menengah Atas (SMA). ABSTRACT Bandar Lampung is one target city of the education policies development. Government policies in addressing the problems of education, especially in the city of Bandar Lampung is by making or designing the Community Development School. School Community Development Policy is a step that taken by the Government to equalize the whole community, especially for the poor so that they can get the proper ducation. This research focuses on issues of policy implementation and Development of Schools and Bandar Lampung city. To disclose this problem, researcher used the theory of public policy implementation by C. Edward III. This research is a descriptive study with a qualitative method approach. Implementation of Community Development Policy Secondary High School (SMA) is still not going well or maximum because the main substance of this policy is the consistency, Standart Operating Prosedure(SOP) for technical guidance in 2015 is still have not been issued. In this clear issue must beseriously in its implementation, which was the consistency of quota problem sometimes create confusion for implementers for realization and Standart Operating Prosedure (SOP) as guidelines for implementing the activities should be made / released quickly and avoid its delay because it can cause confusion for the implementers. For that reason, we need an improvement and a clear commitment for the implementation of this policy so it can run systematically according to the procedure in achieving objective in the future. Keywords : Implementation, Community Development Policy School, High School.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
L Education > L Education (General) = Pendidikan
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Administrasi Publik
Depositing User: 3998265 . Digilib
Date Deposited: 03 Jul 2015 02:03
Last Modified: 03 Jul 2015 02:03
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/10766

Actions (login required)

View Item View Item