PERIZINAN PENEBANGAN POHON PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

SANDY ARIEF PERESTROIKA, 0642011359 (2015) PERIZINAN PENEBANGAN POHON PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (13Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (6Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (28Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DEPAN.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MENYETUJUI.pdf

Download (626Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MENGESAHKAN.pdf

Download (563Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (22Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (5Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (20Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SANWACANA.pdf

Download (11Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (24Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (54Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (20Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (80Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (13Kb) | Preview

Abstrak

Pohon pada wilayah perkotaan merupakan suatu sumber hayati yang sangat penting sehingga dapat dilihat karena kawasan perkotaan seperti Kota Bandar Lampung yang bukan daerah pertanian mengharuskan diadakan suatu system penghijauan tersendiri. Keberadaan pohon adalah sebagai salah satu sumber ekologi, socisl, budaya, ekonomi dan etika yang sangat penting menunjang wilayah perkotaan, maka sangatlah penting untuk mengetur perihal ketertiban pelaksanaan penebangan pohon itu termasuk izin melakukan penebangan pohon. Permasalahan dalam penelitian ini adalah suatu syarat dan prosedur penebangan pohon yang dilakukan oleh masyrakat sudah sesuai dengan peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Rtribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dan sangsi administratif terhadap penyalahgunaan penebangan pohon dapat berjalan sesuai peraturan daerah No.21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah? Perizinan amat sekalanya karena berneka ragamnya jenis izin yang di keluarkan sesuai dengan kedudukan masing-masing instansi pemerintahanitu sendiri. Tetapi secara umum masalah perizinan tersebut merupakan pekerjaan pemerintah dalam bentuk nyata (konkret) yang di wujudkan dalam perbuatan mengeluarkan ketetapan yang mempunyai ciri konkret yaitu nyata mengatur orang tertentu sebagai pemohon izin untuk memenuhi ketentuan yang di tetapkan pemerintah agar seseorang tersebut dapat diberi izin. Kata kunci : Perizinan, Penbangan Pohon

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: Robidin
Date Deposited: 30 Oct 2015 09:04
Last Modified: 30 Oct 2015 09:04
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/14305

Actions (login required)

View Item View Item