PERIZINAN PENEBANGAN POHON PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

SANDY ARIEF PERESTROIKA, 0642011359 (2015) PERIZINAN PENEBANGAN POHON PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
File PDF
ABSTRACT.pdf

Download (13Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
ABSTRAK.pdf

Download (6Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
COVER DALAM.pdf

Download (28Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
COVER DEPAN.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MENYETUJUI.pdf

Download (626Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MENGESAHKAN.pdf

Download (563Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
MOTO.pdf

Download (22Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR ISI.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (5Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf

Download (20Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
SANWACANA.pdf

Download (11Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB I.pdf

Download (24Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB II.pdf

Download (54Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
BAB III.pdf

Download (20Kb) | Preview
[img] File PDF
BAB IV.pdf
Restricted to Hanya pengguna terdaftar

Download (80Kb)
[img]
Preview
File PDF
BAB V.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (13Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pohon pada wilayah perkotaan merupakan suatu sumber hayati yang sangat penting sehingga dapat dilihat karena kawasan perkotaan seperti Kota Bandar Lampung yang bukan daerah pertanian mengharuskan diadakan suatu system penghijauan tersendiri. Keberadaan pohon adalah sebagai salah satu sumber ekologi, socisl, budaya, ekonomi dan etika yang sangat penting menunjang wilayah perkotaan, maka sangatlah penting untuk mengetur perihal ketertiban pelaksanaan penebangan pohon itu termasuk izin melakukan penebangan pohon. Permasalahan dalam penelitian ini adalah suatu syarat dan prosedur penebangan pohon yang dilakukan oleh masyrakat sudah sesuai dengan peraturan Daerah No. 21 Tahun 2002 tentang Rtribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dan sangsi administratif terhadap penyalahgunaan penebangan pohon dapat berjalan sesuai peraturan daerah No.21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah? Perizinan amat sekalanya karena berneka ragamnya jenis izin yang di keluarkan sesuai dengan kedudukan masing-masing instansi pemerintahanitu sendiri. Tetapi secara umum masalah perizinan tersebut merupakan pekerjaan pemerintah dalam bentuk nyata (konkret) yang di wujudkan dalam perbuatan mengeluarkan ketetapan yang mempunyai ciri konkret yaitu nyata mengatur orang tertentu sebagai pemohon izin untuk memenuhi ketentuan yang di tetapkan pemerintah agar seseorang tersebut dapat diberi izin. Kata kunci : Perizinan, Penbangan Pohon

Jenis Karya Akhir: Skripsi
Subyek: > JS Local government Municipal government
> KZ Law of Nations
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Pengguna Deposit: Robidin
Date Deposited: 30 Oct 2015 09:04
Terakhir diubah: 30 Oct 2015 09:04
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/14305

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir Lihat Karya Akhir