PERAN PEGAWAI PENGAWAS DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN OUTSOURCING DI BANDAR LAMPUNG

0612011241, RIZKA AMALIA WINOTO (2010) PERAN PEGAWAI PENGAWAS DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN OUTSOURCING DI BANDAR LAMPUNG. Digital Library.

[img]
Preview
Text
1. ABSTRAK.pdf

Download (73Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
2. COVER.pdf

Download (49Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
3. COVER DALAM.pdf

Download (55Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
4. Halaman Persetujuan.pdf

Download (56Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
4. Halaman Persetujuan.pdf

Download (56Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
5. Halaman Pengesahan.pdf

Download (47Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
6. MOTTO.pdf

Download (45Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
7. Daftar Riwayat Hidup.pdf

Download (67Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
8. SANWACANA.pdf

Download (106Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
9. DAFTAR ISI.pdf

Download (74Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
10. DAFTAR TABEL.pdf

Download (42Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (135Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (174Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (104Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (182Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (95Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (73Kb) | Preview

Abstrak

Pemanfaatan tenaga kerja outsourcing yang semakin marak belakangan ini banyak membuat kesejahteraan buruh terabaikan sehingga banyak menimbulkan persoalan. Pada kenyataan sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (PKWT), upah lebih rendah, jaminan sosial yang kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya jaminan keselamatan kerja, serta tidak adanya jaminan pengembangan karir dan lain-lain sehingga dapat dikatakan bahwa praktek outsourcing merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan pengusaha terhadap pekerja/buruh yang akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya hubungan industrial. Menyadari akan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap buruh dengan cara melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap perusahaan-perusahaan outsourcing. Pengawasan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari sistem perlindunga tenaga kerja merupakan suatu sistem yang berlaku secara universal dan bersifat independen guna mewujudkan keadilan sosial melalui penerapan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakan peran pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi perusahaan outsourcing di Bandar Lampung serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor penghambat maupun pendukung dalam melaksanakan pengawasan. Rizka Amalia Winoto Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari data primer yang didapatkan secara langsung dari subyek penelitian yaitu pegawai pengawas tenaga kerja dan data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier atau penunjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan atau nara sumber yang berkompeten dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan studi kepustakaan, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap praktek outsourcing di Kota Bandar Lampung belum berjalan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan belum berjalan secara optimal, karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan dalam mengawasi jalannya suatu praktek outsourcing terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya antara lain, keterbatasan waktu untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan perusahaan, jumlah personil pengawas ketenagakerjaaan yang masih kurang, minimnya pengetahuan pengusaha terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan banyaknya pengusaha yang enggan perusahannya dimasuki oleh pegawai pengawas dalam rangka pemeriksaan.

Tipe Karya Ilmiah: Artikel
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: tik7 . Unila
Date Deposited: 25 Jan 2016 07:05
Last Modified: 25 Jan 2016 07:05
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19661

Actions (login required)

View Item View Item