0612011241, RIZKA AMALIA WINOTO (2010) PERAN PEGAWAI PENGAWAS DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN OUTSOURCING DI BANDAR LAMPUNG. Digital Library.
|
File PDF
1. ABSTRAK.pdf Download (73Kb) | Preview |
|
|
File PDF
2. COVER.pdf Download (49Kb) | Preview |
|
|
File PDF
3. COVER DALAM.pdf Download (55Kb) | Preview |
|
|
File PDF
4. Halaman Persetujuan.pdf Download (56Kb) | Preview |
|
|
File PDF
4. Halaman Persetujuan.pdf Download (56Kb) | Preview |
|
|
File PDF
5. Halaman Pengesahan.pdf Download (47Kb) | Preview |
|
|
File PDF
6. MOTTO.pdf Download (45Kb) | Preview |
|
|
File PDF
7. Daftar Riwayat Hidup.pdf Download (67Kb) | Preview |
|
|
File PDF
8. SANWACANA.pdf Download (106Kb) | Preview |
|
|
File PDF
9. DAFTAR ISI.pdf Download (74Kb) | Preview |
|
|
File PDF
10. DAFTAR TABEL.pdf Download (42Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (135Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (174Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (104Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (182Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (95Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (73Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Pemanfaatan tenaga kerja outsourcing yang semakin marak belakangan ini banyak membuat kesejahteraan buruh terabaikan sehingga banyak menimbulkan persoalan. Pada kenyataan sehari-hari outsourcing selama ini diakui lebih banyak merugikan pekerja/buruh, karena hubungan kerja selalu dalam bentuk tidak tetap/kontrak (PKWT), upah lebih rendah, jaminan sosial yang kalaupun ada hanya sebatas minimal, tidak adanya jaminan keselamatan kerja, serta tidak adanya jaminan pengembangan karir dan lain-lain sehingga dapat dikatakan bahwa praktek outsourcing merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan pengusaha terhadap pekerja/buruh yang akan menyengsarakan pekerja/buruh dan membuat kaburnya hubungan industrial. Menyadari akan hal tersebut, maka dibutuhkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap buruh dengan cara melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap perusahaan-perusahaan outsourcing. Pengawasan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari sistem perlindunga tenaga kerja merupakan suatu sistem yang berlaku secara universal dan bersifat independen guna mewujudkan keadilan sosial melalui penerapan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakan peran pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi perusahaan outsourcing di Bandar Lampung serta apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor penghambat maupun pendukung dalam melaksanakan pengawasan. Rizka Amalia Winoto Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari data primer yang didapatkan secara langsung dari subyek penelitian yaitu pegawai pengawas tenaga kerja dan data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier atau penunjang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan atau nara sumber yang berkompeten dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan studi kepustakaan, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap praktek outsourcing di Kota Bandar Lampung belum berjalan secara optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan belum berjalan secara optimal, karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan dalam mengawasi jalannya suatu praktek outsourcing terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya antara lain, keterbatasan waktu untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan perusahaan, jumlah personil pengawas ketenagakerjaaan yang masih kurang, minimnya pengetahuan pengusaha terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, dan banyaknya pengusaha yang enggan perusahannya dimasuki oleh pegawai pengawas dalam rangka pemeriksaan.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | tik7 . Unila |
| Date Deposited: | 25 Jan 2016 07:05 |
| Terakhir diubah: | 25 Jan 2016 07:05 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19661 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
