PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

Saikun, ENDI PURNOMO (2014) PENDAFTARAN TANAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text COVER DALAM.pdf Download (12kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (20kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (242kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PENGESAHAN .pdf Download (300kB) | Preview
Preview	Text LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (285kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (50kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (304kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (325kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (131kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (378kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (171kB) | Preview

Abstract

Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat di Indonesia diakui secara tegas dalam konstitusi negara kita. Pasal 19 UUPA mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan: Pendaftar Tanah terhadap Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dapat dilakukan, setelah ada Perda tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat yang didasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pakar hukum adat, masyarakat adat yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi yang terkait. Sampai dengan saat ini, di Provinsi Lampung belum terdapat Perda tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat untuk dapat dilakukan Pendaftaran Tanah. Sementara di sisi lain, peraturan tentang penyelesaian masalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat bersifat fakultatif dan substansinya anjuran bagi Pemda untuk melaksanakan kewenangan Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayat. Akhirnya disarankan kepada Pemda Kabupaten/Kota atau Provinsi Lampung segera melakukan penelitian tentang keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Ulayatnya yang hasilnya dituangkan dalam Perda dan kepada Pemerintah Pusat segera menerbitkan peraturan Pendaftaran Tanah Ulayat yang lebih lengkap yang dapat memberikan fungsi kepastian, bermanfaat, dan keadilan. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Tanah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Hukum Pidana > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Depositing User:	A.Md Cahya Anima Putra .
Date Deposited:	14 Jul 2014 03:22
Last Modified:	14 Jul 2014 03:22
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/2278

Actions (login required)

View Item