Shinta Desy Anjani, 1422011074 (2016) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN MENGGUNAKAN KONSEP HUKUM PROGRESIF (STUDI KASUS PADA POLSEK NATAR). Other thesis, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRAK (ABSTRACT).pdf Download (49Kb) | Preview |
|
|
File PDF
TESIS FULL.pdf Download (1354Kb) | Preview |
|
|
File PDF
TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1083Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa istri atau anak yang menurut konstruksi sosial sebagian masyarakat dianggap sebagai warga kelas dua. Pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT pada umumnya bersifat kaku. Kebanyakan aparat penegak hukum mereduksi pemahaman bahwa menegakkan hukum diartikan sama dengan menegakkan undang-undang. Pemahaman ini membawa implikasi bahwa hukum (undang-undang) menjadi pusat perhatian. Padahal, masalah penegakkan hukum tidak dapat hanya dilihat dari kaca mata undang-undang saja, tetapi harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah penanganan dan kendala yang dihadapi polisi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pada Polsek Natar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan melihat kenyataan yang ada. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana khusus pada perkara KDRT pada tahap penyidikan di Polsek Natar dilakukan dengan menerapkan hukum progresif. Penyidik mencoba keluar dari ajaran legalistik positivistik yang selama ini selalu mengejar kepastian hukum. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan berupa tidak adanya aturan hukum yang mengatur proses mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana, dan sikap penyimpangan diskresi yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian serta aparat penegak hukum yang selalu berpegang pada asas legalistik formal menyebabkan penyidik mengenyampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan yang ada di masyarakat. Akhirnya penulis memberi saran kepada seluruh penyidik Polri yang berada diseluruh jajarannya agar selalu mengedepankan hukum progresif dalam melakukan langkah-langkah penyidikan khususnya untuk perkara KDRT dan pembentukan aturan yang mengatur batasan-batasan penerapan hukum progresif melalui mediasi penal dalam melakukan tindakannya. Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penyidik, Konsep Hukum Progresif ABSTRACT Violence in the household usually fell on his wife or child who according to the social construction of some communities is considered as a class two. In the implementation of the law enforcement against perpetrators of criminal acts of domestic violence in general is stiff. Most law enforcement officials reduced the understanding that upholding the law is similar to enforce the law. Understanding this has implications that the law the center of attention. In fact, the law enforcement can’t just be seen from a glass eye of law, but it should be seen as a whole by involving all the elements that there is some kind of moral, behavior, and culture. The problem in this thesis is how law enforcement and constraints facing the police in the case of domestic violence in the Natar Police. The method used in this research is done with legal normative, namely, by actually doing an analysis of the problem through the approach towards the principles of law and refers to the norms of law contained in the legislation. Furthermore, the juridical empirical is done by way of conducting field research by looking at the fact that there is. The results, and discussions showed that the completion of the criminal case Domestic violence on the stage of the investigation in the police is performed by applying legal progressive. Investigators trying to get out of of school legalistic positivistic in pursuit of legal certainty. But in practice there are obstacles of the rule of law that govern the process of mediation penal in the criminal case, and the attitude of the diskresi by individual member of the police and law enforcement officers who are always clinging to the principle of legalistic the formal cause of the investigator at the expense of a sense of justice and the benefits in the community. Finally the author gave advice to the rest of the police who are in the entire staff to always put forward legal progressive in measures of investigation especially for the case domestic violence and the establishment of the rules that govern the limits of the implementation of the legal progressive through mediation penal in his actions. keyword : Domestic Violence, The Investigator, Legal Progressive
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Other) |
|---|---|
| Subyek: | > KZ Law of Nations |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 9409148 . Digilib |
| Date Deposited: | 16 Aug 2016 07:19 |
| Terakhir diubah: | 16 Aug 2016 07:19 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/23449 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
