BANDAR LAMPUNG GOVERNMENT AUTHORITY ON PUBLIC TRANSPORTATION ROUTE PERMISSION KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA

Paksi Seto, 1012011242 (2014) BANDAR LAMPUNG GOVERNMENT AUTHORITY ON PUBLIC TRANSPORTATION ROUTE PERMISSION KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM IZIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA. fakultas hukum, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (95Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER LUAR.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (185Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (182Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (44Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (105Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (70Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (124Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (236Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (50Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (191Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (40Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (13Kb) | Preview

Abstrak

The high number of public transportation on Bandar Lampung triggers the local state to specially supervise the management of working. Government authority on supervising the route permission is one of the way to control the growth of public transportation. The policy mention by communication ministry on Number 35, 2003 regarding the existence of public transportation said that the government is obligated to provide proper transportation for its society especially those in area of Bandar Lampung, thus the government manage public transportation as a solution to be well used by every aspect of society. The problem in this research : (1) How is the monitoring of Bandar Lampung local state policy toward public transportation route permission? (2) What kind of sanction given by Bandar Lampung communication department toward the public transportation which disobeys the rule? The method of this research is normative empiric approach. The data used are primer and secondary data. The data manages through data selection process, classification, systematization, the analyzed through descriptive qualitative way. The result and discussion of this research shows that: 1. The supervision done by the communication department of Bandar Lampung local state through the way of law justification and filter of public transportation was not equal to the regulation mention on UU no 22, 2009 regarding traffic and public transportation. (2) Sanction for public transportation which disobeys the route permission will have warning letter by the department of communication, Bandar Lampung local state then having higher sanction such as evaluation up to arresting the car and withdrawal the route permission. Suggestion for this research (1) the communication department of Bandar Lampung is expected to be more cooperated with P3ABL to reduce the misunderstanding of information and P3ABL shall be more coordinating to every public transportation owner and driver for the sake of building better cooperation and confidence during transporting. (2) The Public transportation owner and driver shall be more sensitive toward the regulation which manages the permission of the route to minimize the trespass and mistake. Keywords: Route permission, Supervision, Sanction Banyaknya Angkutan kota di Bandar Lampung yang beroperasi membuat pemerintah kota Bandar Lampung mengupayakan untuk terus memberi pengawasan secara khusus bagi angkutan umum ini. Kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap izin trayek merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan tingkat pertumbuhan angkutan umum. Kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum, maka Pemerintah wajib menyediakan angkutan orang dijalan raya yang layak, aman dan nyaman bagi masyarakat khususnya di Kota Bandar Lampung, untuk itu pemerintah mengatur angkutan kota sebagai moda transportasi yang bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pengawasan kebijakan pemerintah kota Bandar Lampung terhadap izin trayek angkutan kota? (2) Apakah sanksi yang diberikan Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung terhadap angkutan kota yang melakukan pelanggaran peraturan izin trayek? Metode penelitian menggunakan pendekatan secara normatif empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data diolah melalui proses seleksi data, klasifikasi, dan sistematisasi, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukan: (1) pengawasan yang dilakukan Pihak Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam rangka penegakan Hukum dan sebagai filterisasi bagi mikrolet yang tidak sesuai dengan regulasi yang ditentukan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) sanksi bagi angkutan kota yang melanggar izin trayek langkah awalnya diberikan surat teguran oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Kemudian memberikan tindakan sesuai pelanggaran yang dilakukan mulai dari penilangan sampai pada penahanan kendaraan dan pencabutan izin trayek angkutan. Saran dalam penelitian ini (1) Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung lebih bekerjasama lagi dengan P3ABL agar tidak terjadi kesalah pahaman informasi yang ingin disosialisasikan, dan P3ABL harus lebih mengkoordinir semua pemilik dan pengemudi mikrolet yang beroperasi supaya tercipta kerjasama baik dan menciptakan kenyamanan bertransportasi. (2) Para pemilik dan pengemudi angkutan kota sebaiknya lebih cerdas dan peka terhadap regulasi yang mengatur tentang izin trayek sehingga tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Kata Kunci: Izin trayek, Pengawasan, Sanksi

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: 222547 . Digilib
Date Deposited: 29 Sep 2014 02:01
Last Modified: 29 Sep 2014 02:01
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/3568

Actions (login required)

View Item View Item