PEMAHAMAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Pringsewu)

Agus, Yus Amri (2011) PEMAHAMAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Pringsewu). Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
Yus Anen_Cover.pdf

Download (375Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
Yus Anen_Abstract.pdf

Download (64Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
Yus Anen_Abstrak.pdf

Download (84Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
Yus Anen_Bab I-V.pdf

Download (768Kb) | Preview

Abstrak

Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh keterlibatan dan sinergi tiga aktor utama yaitu aparatur pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur pemerintah merupakan salah satu aktor penting yang memegang kendali proses berlangsungnya governance. Keterlibatan aparatur pemerintah dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan antara lain oleh pemahaman terhadap konsep tata pemerintahan yang baik serta pengamalannya yang sangat terkait dengan birokrasi dan manajemen birokrasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai pemahaman aparatur Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat di Kabupaten Pringsewu berkenaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Tipe penelitian ini tergolong ke dalam tipe penelitian “survei deskriptif”, dengan pendekatan kuantitatif. Survei deskriptif adalah untuk melukiskan hal-hal yang mengandung fakta-fakta, klasifikasi, dan pengukuran. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif artinya data-data yang diperoleh di lapangan akan disajikan dalam bentuk angka-angka. Alat analisis yang dipakai adalah rata-rata (Mean), prosentase, ranking, dan tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik termasuk dalam kategori “kurang paham”. Masih kurangnya pemahaman aparatur Pemerintah Daerah kabupaten Pringsewu terhadap prinsip-prinsip good governance secara kognitif (pengetahuan) yang mencakup kemampuan untuk berpikir, mengetahui dan memecahkan masalah seperti pengetahuan komprehensif, aplikatif, analisis, dan pengetahuan evaluatif. Mereka lebih memahami prinsip tersebut secara afektif-aplikatif. Akibatnya mereka hanya memiliki pemahaman yang parsial terhadap keberadaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik tersebut. Pemahaman secara kognitif lebih banyak diperoleh setelah mereka menjadi seorang public service, yaitu melalui pendidikan dan latihan kepemimpinan. Akibat dari kekurangpahaman atau bahkan ketidakpahaman terhadap prinsip-prinsip good governance mempengaruhi pula kualitas pemahaman pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) personil instansi daerah yang mengakibatkan ketidakjelasan alur kerja terutama dalam hal ini adalah fungsi pelayanan sebagai fungsi utama pemerintahan. Kata Kunci: Pemahaman, Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Program Studi: Fakultas ISIP > Prodi Magister Ilmu Pemerintahan
Depositing User: S.I.Kom. Endah Kurniasari
Date Deposited: 15 Jan 2014 08:04
Last Modified: 15 Jan 2014 08:04
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/445

Actions (login required)

View Item View Item