ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG NOMOR 16/G/2009/PTUN/BL TENTANG SENGKETA SERTIFIKAT GANDA

EMELDA SARI, 1012011328 (2014) ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG NOMOR 16/G/2009/PTUN/BL TENTANG SENGKETA SERTIFIKAT GANDA. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (19Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (16Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (72Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf

Download (81Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (72Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (15Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (6Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (5Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
SAN WACANA.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (31Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (62Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (13Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (92Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (11Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (6Kb) | Preview

Abstrak

abstrak indonesia Sertifikat pada dasarnya merupakan akta otentik yang menunjukkan kepemilikan tanah secara sah, tetapi pada kenyataannya terdapat sertifikat ganda yang berdampak pada terjadinya sengketa dalam kehidupan masyarakat, sehingga salah satu pihak yang terlebih dahulu memiliki sertifikat mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan dan pihak lain yang memiliki sertifikat di kemudian hari. Permasalahan penelitian ini dirumuskan: (1) Apakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2009/PTUN/BL tentang Sengketa Sertifikat Ganda? (2) Apakah akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2009/PTUN/BL terhadap masalah sertifikat ganda? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2009/PTUN/BL tentang Sengketa Sertifikat Ganda adalah objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Tergugat (BPN Kota Bandar Lampung) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 9500/kp.B tanggal 26 April 2004 seluas 302 M2, atas nama tergugat II Intervensi, Surat Ukur Nomor 288/ Kampung Baru/2004 tanggal 27 April 2007. Pelanggaran hukum pertanahan dapat berupa pelanggaran dalam pembuatan data fisik dan data yuridis, misalnya perusakan patok tanda batas tanah dan mengubahnya pada tempat yang lain, memberikan data palsu yang berkaitan dengan keberadaan tanah, dan dilakukan oleh beberapa orang yang terkait, seperti kepala desa, lurah, camat dan orang yang memohon hak. (2) Akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 16/G/2009/PTUN/BL terhadap masalah sertifikat ganda adalah Tergugat harus melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 9500/kp.B tanggal 26 April 2004 batal demi hukum, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif dalam rangka menciptakan kepastian hukum. Emelda Sari Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Para petugas BPN sebagai instansi yang berwenang, dalam hal penerbitan sertifikat hak-hak atas tanah, juga perlu terlebih dahulu memeriksa rekaman data fisik dan data yuridis dalam buku tanah, supaya penerbitan sertifikat tidak tumpang tindih atau terdapat dua sertifikat atau lebih di atas satu bidang tanah. (2) Kepada masyarakat disarankan untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam melaksanakan jual beli tanah, hal ini dapat direalisasikan dengan cara melakukan pengecekan secara langsung sertifikat tanah yang dimilikinya ke kantor BPN untuk memastikan tidak adanya sertifikat ganda atas tanah tersebut. Melalui upaya ini diharapkan perkara sertifikat ganda atas sebidang tanah dapat diminimalisasi dan masyarakat lebih yakin atas keabsahan sertifikat tanah yang dimilikinya. abstrak inggris Certificate is an authentic deed showing ownership of the land legally, but in fact there are double certificates that have an impact on the occurrence of the dispute, so one of the first party has filed a certificate to the Head of the Land Office and other parties who have a certificate at a later date. The research problem was formulated: (1) What are basic consideration of the judges in the State Court Administration of Bandar Lampung decision No. 16 / G / 2009 / PTUN / BL on Dispute Dual Certificate? (2) What is the legal effect of the ruling of the State Administrative Tribunal of Bandar Lampung No. 16 / G / 2009 / PTUN / BL to issue double certificates? This study used a normative and empirical approaches. Collection procedures conducted with library research and field studies. The procedure of data processing is done through the process of examining the data, data classification, data preparation and data selection. Descriptive data were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that: (1) Basic consideration of the judges in the State Court Administration of Bandar Lampung decision No. 16 / G / 2009 / PTUN / BL Dual Certificate of dispute is the object of dispute and void or invalid filed by Plaintiff is Defendant Decision (Bandar Lampung BPN) Certificate of Ownership form No. 9500 / kp.B dated April 26, 2004 covering an area of 302 m2, on behalf of the second defendant Intervention, Measurement Letter No. 288 / Kampung Baru / 2004 dated 27 April 2007 land law violation may be breaches in manufacture of physical data and juridical data, such as the destruction of boundary markers and turn it on the other, provide false data relating to the presence of soil, and performed by some of people with related, such as village heads, village heads, district and those who invoke the right. (2) The legal consequences of the State Court Administration of Bandar Lampung decision No. 16 / G / 2009 / PTUN / BL to issue double certificates are Defendants shall implement the court decision binding the Certificate of Ownership No. 9500 / kp.B date April 26, 2004 null and void, the official concerned shall attempt a forced payment of a sum of money in the form of forced and or administrative sanctions in order to create legal certainty. Emelda Sari Suggestions in this study are: (1) The officers BPN as an authorized agency, in the case of the issuance of certificates of land rights, is also necessary to first examine the record of the physical data and juridical data in the land book, so that the issuance of the certificate of non-overlapping or contained two or more certificates above the ground plane. (2) To the public are advised to be more careful and cautious in carrying out the sale and purchase of land, this can be realized by directly checking its land certificate to the BPN office to ensure there is no double certificates to the land. Through this effort is expected to double over the certificate case a piece of land can be minimized and people are more confident of the validity of the certificate of its ground.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: Farid Hambali Prihantoro, A.Md.
Date Deposited: 31 Oct 2014 09:05
Last Modified: 31 Oct 2014 09:05
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5131

Actions (login required)

View Item View Item