PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTIM PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIFITAS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG

ABIZAR ALGHIFARI, 0742011005 (2013) PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTIM PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIFITAS KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (6Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (6Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (17Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN MENYETUJUI.pdf

Download (135Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf

Download (127Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (52Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (22Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (28Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (18Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (137Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (13Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (141Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (10Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (9Kb) | Preview

Abstrak

abstrak b.indonesia Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perwujudan good governance (pemerintahan yang baik) merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai salah satu unsur manajemen pemerintah, disamping perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan, pengawasan memegang peranan penting untuk terciptanya kinerja pemerintah yang baik. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Pasal 24 tentang pengawasan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas Internal pemerintah daerah. Inspektorat Kota Bandar Lampung selaku pengawas internal pemerintah kota memiliki tugas, fungsi, serta sistem pengawasan dalam melaksanakan keberadaannya sebagai lembaga pengawasan. Agar tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik maka sistem pengawasan yang berlaku haruslah efektif. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan sistim pengawasan terhadap efektifitas kinerja pegawai negeri sipil di Inspektorat Kota Bandar Lampung serta faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif empiris, yaitu identifikasi dan deskripsi hukum positif. Tidak saja mengacu pada norma-norma hukum secara normatif, tetapi juga melihat implementasi di lapangan secara empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa sistem kebijakan pengawasan Inspektorat Kota Bandar Lampung telah berhasil efektif meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil di Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Meskipun demikian, masih terdapat faktor penghambat yang berupa kurangnya tenaga berkeahlian, lemahnya koordinasi, minimnya dana, sarana dan prasarana, serta lemahnya kesadaran untuk melaksanakan tindak lanjut hasil temuan pengawasan. abstrack b.inggris In execution of area autonomy, materialization of governance good ( good governance ) representing commendation which must be executed by good local government of provinsi and also sub-province/town. As one of the governmental management element, beside planning,organization,executor, observation play a part important for the creation of good governmental performance. According to Number 8 year 2005 section 24 about observation and regulation of republic government of Indonesia number 79 year 2005 about guidance of construction and observation of management of local government, please express that inspectorate sub-province / town represent internal supervisor government officer of local government. Inspectorate town port float as internal supervisor of government of town have duty, function, and also observation system in executing its existence as observation institute. To be function and duty can walk better hence observation system going into effect shall be effective. Approach which is used in this research is approach of law of normative empirical, that is identifying and positive law deskripsi. Not even relate at norms punish by normative, but also see implementation in field empirically. Problem of this research that is how execution of observation systems to performance effectivically public servant of civil in inspectorate town port float and alsa factors what is become resistor in its execution. Pursuant to result of solution and research can know that system policy of observation of inspectorate town port float have succeeded effective improve performance public servant of civil in inspectorate town port float in executing duty and his function. Nevertheless, still there are resistor factor which in the form of lack of energy have membership, weak of coordination him, its minim of fund, facilities and basic facilities and also weaken awareness him to execute follow-up result of observation finding.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: J Political Science > JS Local government Municipal government
Hukum Pidana >
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: Farid Hambali Prihantoro, S.I.Pust.
Date Deposited: 07 Nov 2014 06:31
Last Modified: 16 Apr 2015 06:30
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/5155

Actions (login required)

View Item View Item