POLITIK HUKUM UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

NISSA YULVINA, 1222011028 (2014) POLITIK HUKUM UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. Masters thesis, Universitas Lampung.

[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (47Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (83Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DALAM.pdf

Download (18Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DEPAN.pdf

Download (84Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (11Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR TABEL.pdf

Download (4Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
KATA PENGANTAR.pdf

Download (5Mb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR MENGESAHKAN.pdf

Download (5Mb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR MENYETUJUI.pdf

Download (5Mb) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PERNYATAAN.pdf

Download (3064Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
MOTO.pdf

Download (91Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
PERSEMBAHAN.pdf

Download (108Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf

Download (145Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (180Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (222Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (129Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (348Kb)
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (87Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (87Kb) | Preview

Abstrak

Ledakan pensiun, kesejahteraan pegawai dan pensiun yang belum layak, serta rendahnya kualitas layanan publik mengakibatkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tidak dapat lagi memenuhi tuntutan global sehingga mendorong terlahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah politik hukum dari UU ASN. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Data yang digunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil yang didapat yaitu UU ASN mengatur 11 substansi tentang manajemen kepegawaian dan terdapat tujuh substansi utama yang berbeda dengan UU sebelumnya. Pembahasannya yaitu mengenai rekrutmen, pengembangan pegawai, penempatan dalam jabatan dan promosi, kompensasi/kesejahteraan, manajemen kinerja, penegakan disiplin dan etika, serta pensiun. Simpulan dari penelitian ini UU ASN memandang sumber daya manusia adalah unsur terpenting sebuah organisasi oleh sebab itu dalam pengadaan, penempatan, promosi, dan remunerasi pegawai ASN harus dilakukan berdasarkan asas “merit” yang menempatkan “the right person” on the “the right job” secara obyektif. UU ASN memiliki arah kebijakan untuk membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, dan menjadi unsur perekat persatuan dan kesatuan NKRI. Saran yang diberikan yaitu harus dilakukan sosialisasi dan pengawasan yang ketat terhadap UU ASN ini Kata kunci : Politik hukum, Aparatur Sipil Negara Explosion retirement, employee welfare and pensions that have not feasible, and the low quality of public services resulted in Act No. 43 of 1999 on the Principles of Civil Service can no longer meet the global demands that encourage the founding of Law No. 5 of 2014 On State Civil Apparatus (ASN). This study aimed to analyze whether the political law of Law ASN. The method used is a normative legal research with law approach and concept. The data used secondary data with primary legal materials, secondary, and tertiary using qualitative analysis. The result is Law ASN set 11 substances on the management of personnel and there are seven different main substance with the previous law. The discussion is about recruitment, employee development, placement in the office and promotion, compensation / welfare, performance management, discipline and ethics, as well as retirement. The conclusions of this study looked at the ASN law of human resources is the most important element of an organization and therefore in the procurement, placement, promotion, and employee remuneration ASN must be based on the principle of "merit" that puts "the right person" on the "the right job" objectively. Law ASN has ASN policy direction to build integrity, professional, neutral and free from political interference, net of corrupt practices, and the elements of the unity of Homeland adhesive. The advice given was to be done socialization and rigorous oversight of these ASN Law. Keywords: legal Politics, Civil Administrative State

Tipe Karya Ilmiah: Tesis (Masters)
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Depositing User: 4110255 . Digilib
Date Deposited: 24 Dec 2014 02:08
Last Modified: 24 Dec 2014 02:08
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/6119

Actions (login required)

View Item View Item