RESTRUKTURISASI PERATURAN DI LUAR HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HIERARKHI STUFENBAU THEORY DI INDONESIA

REISA MALIDA, 2022011045 (2022) RESTRUKTURISASI PERATURAN DI LUAR HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HIERARKHI STUFENBAU THEORY DI INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (138Kb) | Preview
	File PDF (TESIS FULL) TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1051Kb)
Preview	File PDF (TESIS FULLTANPA PEMBAHASAN) TESIS FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (872Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan peraturan di luar hierarki peraturan perundang-undangan ditinjau dari perspektif Stufenbau Theory Hans Kelsen, serta menganalisis restrukturisasi hierarki melalui redefinisi jenis dan reposisi hierarki peraturan di luar hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal reserch) dengan pendekatan pperundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: Pertama, berdasarkan perspektif Stufenbau Theory, kedudukan peraturan perundang-undangan di luar hierarki yang sudah diatur dalam UU 12/2011 berada pada hierarki Kelompok IV yaitu verordnung dan autonome satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom). Kedua, berdasarkan redefinisi jenis dan reposisi hierarki diusulkan restrukturisasi terhadap peraturan di luar hierarki peraturan perundang-undangan dengan kedudukan sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden, Peraturan DPR, Peraturan DPD, Peraturan MK, Peraturan MA dan Peraturan BPK; (6) Peraturan Menteri, Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Bank Indonesia, (dan badan, lembaga, atau komisi setingkat lainnya yang dibentuk dengan Undang-Undang); (7) Peraturan Daerah Provinsi; (8) Peraturan Gubernur; (9) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (10) Peraturan Bupati/Walikota, (11) Peraturan Kepala Desa. Kata Kunci : restrukturisasi, harmonisasi, steufenbau theory, hierarki peraturan perundang-undangan.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 342 Hukum tata negara:
Program Studi:	Pascasarjana Fakultas Pertanian dan Pascasarjana > Pascasarjana
Pengguna Deposit:	2301145422 . Digilib
Date Deposited:	02 Jan 2023 03:00
Terakhir diubah:	02 Jan 2023 03:00
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/68106

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir