RESTRUKTURISASI PERATURAN DI LUAR HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HIERARKHI STUFENBAU THEORY DI INDONESIA

REISA MALIDA, 2022011045 (2022) RESTRUKTURISASI PERATURAN DI LUAR HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HIERARKHI STUFENBAU THEORY DI INDONESIA. Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (141kB) | Preview
	Text (TESIS FULL) TESIS FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (TESIS FULLTANPA PEMBAHASAN) TESIS FULL TANPA PEMBAHASAN.pdf Download (893kB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kedudukan peraturan di luar hierarki peraturan perundang-undangan ditinjau dari perspektif Stufenbau Theory Hans Kelsen, serta menganalisis restrukturisasi hierarki melalui redefinisi jenis dan reposisi hierarki peraturan di luar hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan metode penelitian hukum yuridis normatif (normative legal reserch) dengan pendekatan pperundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa: Pertama, berdasarkan perspektif Stufenbau Theory, kedudukan peraturan perundang-undangan di luar hierarki yang sudah diatur dalam UU 12/2011 berada pada hierarki Kelompok IV yaitu verordnung dan autonome satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom). Kedua, berdasarkan redefinisi jenis dan reposisi hierarki diusulkan restrukturisasi terhadap peraturan di luar hierarki peraturan perundang-undangan dengan kedudukan sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden, Peraturan DPR, Peraturan DPD, Peraturan MK, Peraturan MA dan Peraturan BPK; (6) Peraturan Menteri, Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Bank Indonesia, (dan badan, lembaga, atau komisi setingkat lainnya yang dibentuk dengan Undang-Undang); (7) Peraturan Daerah Provinsi; (8) Peraturan Gubernur; (9) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; (10) Peraturan Bupati/Walikota, (11) Peraturan Kepala Desa. Kata Kunci : restrukturisasi, harmonisasi, steufenbau theory, hierarki peraturan perundang-undangan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	?? 342 ??
Divisions:	?? pasca_sarjana ??
Depositing User:	2301145422 . Digilib
Date Deposited:	02 Jan 2023 03:00
Last Modified:	02 Jan 2023 03:00
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/68106

Actions (login required)

View Item