KEBIJAKAN PENYALURAN KREDIT KERAKYATAN KEPADA USAHA PRODUKTIF DI KOTA BANDAR LAMPUNG

HARSYA , BILLY FEBRO (2023) KEBIJAKAN PENYALURAN KREDIT KERAKYATAN KEPADA USAHA PRODUKTIF DI KOTA BANDAR LAMPUNG. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (33kB) | Preview
	Text 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text 3. SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pelaku usaha produktif dalam menjalankan usahadihadapkan pada kendala keterbatasan modal usaha, oleh karena itu Pemerintah Kota Bandar Lampung memberlakukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan Kepada Usaha Produktif Kota Bandar Lampung sebagai upaya mendorong pertumbuhan usaha produktif. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan penyaluran kredit kerakyatan kepada usaha produktif di Kota Bandar Lampung? (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat kebijakan penyaluran kredit kerakyatan kepada usaha produktif di Kota Bandar Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi pustaka.Pengolahan data meliputi tahapan seleksi data, klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan: (1)Pelaksanaan kebijakan penyaluran kredit kerakyatan kepada usaha produktifberdasarkanPeraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Operasional Penyaluran Kredit Ekonomi Kerakyatan Kepada Usaha Produktif Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dengan kegiatansebagai berikut:(a) Mekanisme penyaluran pinjaman kredit kerakyatan kepada usaha produktif, (b)monitoring dan evaluasi pinjaman kredit kerakyatankepada usaha produktif, (c) pengembalian pinjaman kredit usaha produktif.(2)Faktor-faktor penghambatkebijakan penyaluran kredit kerakyatan kepada usaha produktif adalah: (a) Keterbatasan anggaran yang dapat disalurkan, (b)adanya pandemi covid dan (c)SDMpelaku usaha produktifyang terbatasdari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya Kata Kunci:Implementasi Kebijakan,Penyaluran Kredit,Usaha Produktif

Item Type:	Other
Subjects:	?? 340 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2301802568 . Digilib
Date Deposited:	16 Feb 2023 04:05
Last Modified:	16 Feb 2023 04:05
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/69400

Actions (login required)

View Item