Tora Yuliana, 1222011038 (2014) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG PESAWAT ATAS KETERLAMBATAN PENERBANGAN (FLIGHT DELAYED). Masters thesis, Universitas Lampung.
|
File PDF
ABSTRACT.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (20Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DEPAN.pdf Download (20Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (148Kb) | Preview |
|
|
File PDF
KATA PENGANTAR.pdf Download (6Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENGESAHKAN.pdf Download (5Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR MENYETUJUI.pdf Download (5Mb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERNYATAAN.pdf Download (3035Kb) | Preview |
|
|
File PDF
LEMBAR PERSEMBAHAN.pdf Download (89Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTO.pdf Download (117Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (89Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (246Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (290Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB III.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (320Kb) |
|
|
File PDF
BAB IV.pdf Download (90Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (189Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
ABSTRAK Beberapa tahun terakhir ini kira-kira tahun 2013 sering terjadinya keterlambatan penerbangan yang menyebabkan penumpang sebagai konsumen merasa dirugikan. Apalagi jika penumpang keluhkan kepada maskapai penerbangan, terkadang maskapai mengabaikan dan terkadang pula melempar tanggung jawab. Untuk itulah dilakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pesawat atas Keterlambatan Penerbangan (Flight Delayed). Permasalahan dalam, penelitian ini: 1) bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang pesawat yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan ditinjau dari Undang-undang penerbangan dan Undang-undang perlindungan konsumen. 2) bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang sebagai konsumen yang dirugikan akibat keterlambatan penerbangan ditinjau dari Undang-undang penerbangan dan Undang-undang perlindungan konsumen. 3) bagaimana putusan pengadilan terhadap gugatan dengan Nomor perkara 309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst antara David M.L.Tobing, S.H.,M.Kn dengan PT.Lion Mentari Air Lines. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan secara perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari perundang-undangan, data sekunder dari kepustakaan dan berbagai literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan menguntip dari bahan perpustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan. Selanjutnya pengolahan data dilakukan melalui tahap seleksi data, klasifikasi data, penyusunan data yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab maskapai penerbangan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan menganut konsep praduga bersalah (Presemption of liability) artinya pengangkut otomatis bertanggung jawab atas keterlambatan penerbangan. Tanggung jawab maskapai penerbangan sebagai pengangkut terhadap penumpang wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan No.77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut udara dan Peraturan Menteri Perhubungan No.49 Tahun 2012. Mengenai tanggung jawab ini juga diperkuat lagi oleh adanya Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dimana penumpang sebagai konsumen dan maskapai penerbangan sebagai pelaku usaha. Hal ini tentu menjadi salah satu perlindungan hukum bagi penumpang atas kelalaian pengangkut namun jika pengangkut tidak melakukan kewajibannya maka penumpang berhak melakukan upaya-upaya hukum untuk menuntut hak. Seperti kasusnya David M.L.Tobing, S.H.,M.Kn yang melakukan gugatan ke pengadilan negeri, hal ini dilakukan agar hak-hak penumpang sebagai konsumen yang dirugikan tidak dipermainkan dan menjadikan pelajaran bagi setiap maskapai penerbangan agar lebih baik dalam melayani para penumpangnya. Adapun putusan pengadilan negeri Jakarta pusat No.309/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst terutama terhadap klausula baku yang ada pada tiket penumpang sudah sangat tepat dan relevan. Kata kunci : perlindungan hukum, penumpang, pesawat, keterlambatan ABSTRACT The last few years about the year 2013 the frequent occurrence that causes flight delays passengers as consumers feel aggrieved. Moreover, if passengers complain to the airline, the airline sometimes ignoring and sometimes also throw responsibility. For that conducted research on the Legal Protection Against Passenger on Flight Delay. Problems in this study: 1) how the responsibility of the airline to airline passengers who are disadvantaged due to flight delays in terms of the Act and the cost of consumer protection laws. 2) how the legal protection of passengers as consumers are harmed as a result of flight delays in terms of the Act and the cost of consumer protection laws. 3) how the court decision against a lawsuit with case No. 309 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Pst between David M.LTobing,SH, M.Kn with PT.Lion Mentari Air Lines. Type of research is a normative, regulatory approach, the conceptual approach. Approach law is done by reviewing all legislation related to the discussion. The main data in this study are primary data sourced from the legislation, secondary data from the literature and a variety of relevant literature. Data was collected by reviewing and menguntip of library materials and a review of legislation relating to the discussion. Furthermore, the data processing is done through data selection stage, classification of data, preparation of data which is then analyzed. The results showed the responsibility of the airline under the Act 1 of 2009 on flights embracing the concept of the presumption of innocence means automatic transporter responsible for flight delays. The responsibility of the airline as a carrier of the passengers are required to provide compensation or redress. This is reinforced by the presence of the Minister of Transport Regulation 77 of 2011 on the responsibility of the air carrier and the Regulation of the Minister of Transport 49 2012. Regarding the responsibility is also reinforced by the existence of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, which passengers as consumers and airlines as entrepreneurs. This is certainly one of the legal protection of passengers on the carrier negligence but if the carrier did not perform its obligations, the passenger is entitled to take measures to prosecute rights law. As David MLTobing case, SH, M.Kn who do claim to the district court, this is done so that the rights of the injured passengers as consumers are not tricked and make lessons for each airline to better serve passengers. The central Jakarta district court decision 309 / Pdt.G / 2007 / PN.Jkt.Pst especially against standard clauses that exist in the passenger ticket is very appropriate and relevant. Keywords: legal protection, passenger, airline, delay
| Jenis Karya Akhir: | Tesis (Masters) |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Magister Hukum S2 |
| Pengguna Deposit: | 9102808 . Digilib |
| Date Deposited: | 16 Feb 2015 01:58 |
| Terakhir diubah: | 16 Feb 2015 01:58 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7096 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
