Eli Fariani, 1012011165 (2015) PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN WAY KANAN. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (7kB) | Preview |
|
|
Text
COVER DALAM.pdf Download (76kB) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN PERSETUJUAN.pdf Download (272kB) | Preview |
|
|
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (257kB) | Preview |
|
|
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (162kB) | Preview |
|
|
Text
PERSEMBAHAN.pdf Download (138kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (55kB) | Preview |
|
|
Text
SANWACANA.pdf Download (58kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR TABEL.pdf Download (5kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR BAGAN.pdf Download (4kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (167kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (205kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (87kB) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (53kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (43kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN WAY KANAN OLEH ELI FARIANI Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak yang di alihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah sejak tertanggal 1 januari 2010 sampai batas yang di tentukan tanggal 1 januari 2014 dengan di keluarkanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Perbedaan pada PBB dan PBB P2 adalah sistem pemungutannya sedangkan pelaksanaan pemungutan tidaklah berbeda. Kemudian yang menjadi permasalahan dalam sistem baru adalah jika sebelumnya mereka bisa melapor ke Kabupaten hasil dari pemungutan dari desa/kelurahan dengan tanpa mengolahnya menjadi hasil akhir melainkan hanya data mentah. Dengan perubahan sistem baru petugas pemungut PBB P2 yang di tingkat desa/kelurahanpun harus sudah menyetorkan data yang sempurna dengan nilai akhir dan ini membutuhkan keahlian dalam bidang IT sedangkan rata-rata petugas di tingkat kecamatan dan bahkan didesa masih belum menguasai komputer. Hal ini disebabkan kurang pelatihan dan sosialisasi oleh Dinas P2KA. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemungutan PBB P2 di kabupaten Way Kanan dan apa sajakah faktor penghambat pemungutan PBB P2 di kabupaten Way Kanan.Jenis penelitian ini adalah hukum normatif empiris dengan tipe penelitian analisis kualitatif. Data yang digunakakn adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi perundang-undangan, pustaka, dan wawancara, yaitu wawancara di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KA). Hasil penelitian bahwa pengalihan PBB P2 di kabupaten Way Kanan diterima sejak tanggal 1 januari 2013, pengalihan ini mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak pada tahun 2012 hanya berkisar 71,44% dan tahun 2013 menjadi 94,79%. Faktor-faktor penghambat dalam pemungutan PBB P2 di Kabupaten Waykanan antara lain; Kompetensi sumber daya manusia, kurangnya infrastruktur, kurangnya kerjasama dengan pihak terkait dan minimnya sistem informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat pemungut pajak di tingkat kelurahan/kampung Kata Kunci : Pelaksanaan, pemungutan, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | ?? General ?? |
| Divisions: | ?? Ilmu-Hukum ?? |
| Depositing User: | 8529578 . Digilib |
| Date Deposited: | 02 Mar 2015 07:58 |
| Last Modified: | 02 Mar 2015 07:58 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/7532 |
Actions (login required)
 |
View Item |