0741021046, Hernia Wati (2013) PERAN DANA BAGI HASIL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP UPAYA PEROLEHAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2003 - 2010. UNSPECIFIED.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (14Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER DALAM.pdf Download (33Kb) | Preview |
|
|
File PDF
COVER.pdf Download (24Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR GAMBAR.pdf Download (37Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR ISI.pdf Download (54Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (10Kb) | Preview |
|
|
File PDF
DAFTAR TABEL.pdf Download (47Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MENGESAHKAN.pdf Download (6Kb) | Preview |
|
|
File PDF
MOTTO.pdf Download (38Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERNYATAAN.pdf Download (40Kb) | Preview |
|
|
File PDF
PERSEMBAHAN.pdf Download (65Kb) | Preview |
|
|
File PDF
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (4Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SANWACANA.pdf Download (34Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB 1.pdf Download (132Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (138Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (27Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (180Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (37Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstrak Setelah diberlakukannya aturan dan sistim pemerintah dengan otonomi daerah di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk merubah pola penyelenggaraan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, baik langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan berbagai dampak. Perubahan ini antara lain sangat berdampak pada penyelenggaraan keuangan daerah, dimana setiap daerah otonomi harus mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan mengurangi ketergantungan terhadap keuangan dari pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri. Pada seluruh wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia sangat mengandalkan bahwa sumber utama penerimaan daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan demikian dana perimbangan hanya sebagai pelengkap. Pemberian transfer pusat sebagai dana perimbangan ini diharapkan agar daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong adanya peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi pelayanan terhadap pajak. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa transfer pemerintah pusat tidak meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Tidak adanya pengaruh yang sgnifikan dari transfer pemerintah pusat terhadap upaya perolehan pajak daerah di Kabupaten Lampung Barat 2003 - 2010. Hal ini dilihat dari proporsi transfer pusat terhadap (PAD) Kabupaten Lampung Barat masih sangat tinggi termasuk pajak daerah, Proporsi transfer pusat terhadap belanja daerah berpengaruh positif, Proporsi PAD Kabupaten Lampung Barat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Lampung Barat, dan peningkatan alokasi transfer diikuti dengan pertumbuhan belanja yang tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah belum tergali secara optimal mengoptimal dan pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih tergantung dengan transfer dari pemerintah pusat dalam hal pembiayaan daerah.. Kata Kunci : Penyelenggaraan sistem pemerintah dari sentralistik menjadi desentralistik, baik langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan berbagai dampa
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi S1-Ekonomi Pembangunan |
| Pengguna Deposit: | IC-STAR . 2015 |
| Date Deposited: | 13 Apr 2015 04:02 |
| Terakhir diubah: | 19 Oct 2015 08:42 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8077 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
