0741021046, Hernia Wati (2013) PERAN DANA BAGI HASIL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP UPAYA PEROLEHAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT 2003 - 2010. UNSPECIFIED.
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (14kB) | Preview |
|
|
Text
COVER DALAM.pdf Download (33kB) | Preview |
|
|
Text
COVER.pdf Download (24kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR GAMBAR.pdf Download (38kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (55kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (10kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR TABEL.pdf Download (48kB) | Preview |
|
|
Text
MENGESAHKAN.pdf Download (6kB) | Preview |
|
|
Text
MOTTO.pdf Download (39kB) | Preview |
|
|
Text
PERNYATAAN.pdf Download (41kB) | Preview |
|
|
Text
PERSEMBAHAN.pdf Download (66kB) | Preview |
|
|
Text
RIWAYAT HIDUP.pdf Download (4kB) | Preview |
|
|
Text
SANWACANA.pdf Download (35kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (135kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (141kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (28kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) |
||
|
Text
BAB V.pdf Download (38kB) | Preview |
Abstract
Abstrak Setelah diberlakukannya aturan dan sistim pemerintah dengan otonomi daerah di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk merubah pola penyelenggaraan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralistik, baik langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan berbagai dampak. Perubahan ini antara lain sangat berdampak pada penyelenggaraan keuangan daerah, dimana setiap daerah otonomi harus mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan mengurangi ketergantungan terhadap keuangan dari pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri. Pada seluruh wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia sangat mengandalkan bahwa sumber utama penerimaan daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan demikian dana perimbangan hanya sebagai pelengkap. Pemberian transfer pusat sebagai dana perimbangan ini diharapkan agar daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Daerah diharapkan mampu mengalokasikan sumber dana ini pada sektor-sektor produktif yang mampu mendorong adanya peningkatan investasi di daerah dan juga pada sektor yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusi pelayanan terhadap pajak. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa transfer pemerintah pusat tidak meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Tidak adanya pengaruh yang sgnifikan dari transfer pemerintah pusat terhadap upaya perolehan pajak daerah di Kabupaten Lampung Barat 2003 - 2010. Hal ini dilihat dari proporsi transfer pusat terhadap (PAD) Kabupaten Lampung Barat masih sangat tinggi termasuk pajak daerah, Proporsi transfer pusat terhadap belanja daerah berpengaruh positif, Proporsi PAD Kabupaten Lampung Barat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah Kabupaten Lampung Barat, dan peningkatan alokasi transfer diikuti dengan pertumbuhan belanja yang tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah belum tergali secara optimal mengoptimal dan pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih tergantung dengan transfer dari pemerintah pusat dalam hal pembiayaan daerah.. Kata Kunci : Penyelenggaraan sistem pemerintah dari sentralistik menjadi desentralistik, baik langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan berbagai dampa
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | A General Works = Karya Karya Umum |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Prodi Ekonomi Pembangunan |
| Depositing User: | IC-STAR . 2015 |
| Date Deposited: | 13 Apr 2015 04:02 |
| Last Modified: | 19 Oct 2015 08:42 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/8077 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
