STRATEGI KELEMBAGAAN DPRD DALAM MENINDAKLANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (DAERAH PEMILIHAN 1 KOTA BANDAR LAMPUNG)

ANNISA, RAISYA RAIZANAH (2025) STRATEGI KELEMBAGAAN DPRD DALAM MENINDAKLANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (DAERAH PEMILIHAN 1 KOTA BANDAR LAMPUNG). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (73kB) | Preview
	Text 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
Preview	Text 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan institusi legislatif di tingkat daerah yang memegang fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, serta memiliki tanggung jawab dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan forum komunikasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi kelembagaan DPRD Provinsi Lampung dalam merespons aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, kajian ini mengacu pada teori strategi kelembagaan yang dikemukakan oleh Jack Kooten dalam Salusu (2006), yang menitikberatkan pada tiga elemen utama: struktur organisasi, kewenangan, dan prosedur operasional standar (SOP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi DPRD telah dibentuk secara formal, koordinasi antarunit kerja masih belum berjalan secara sinergis. Kewenangan yang dimiliki pun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara maksimal. Di sisi lain, SOP penanganan aspirasi yang difasilitasi melalui sistem E-Pokir belum disertai dengan mekanisme evaluasi yang terbuka dan pelaporan kepada masyarakat. Beberapa kendala seperti lemahnya sinergi antarbagian, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi publik dalam proses evaluasi turut memperlemah efektivitas lembaga ini. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan kelembagaan melalui peningkatan koordinasi internal, pemanfaatan kewenangan secara strategis, penyempurnaan SOP yang bersifat partisipatif, serta keterlibatan publik yang lebih aktif agar DPRD dapat menjalankan perannya secara lebih transparan dan akuntabel. Kata kunci: DPRD, strategi kelembagaan, aspirasi masyarakat, infrastruktur jalan, administrasi publik.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 300 ??
Divisions:	Fakultas ISIP > Prodi Administrasi negara
Depositing User:	2507901923 Digilib
Date Deposited:	03 Oct 2025 07:08
Last Modified:	03 Oct 2025 07:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/90729

Actions (login required)

View Item