STRATEGI KELEMBAGAAN DPRD DALAM MENINDAKLANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (DAERAH PEMILIHAN 1 KOTA BANDAR LAMPUNG)

ANNISA, RAISYA RAIZANAH (2025) STRATEGI KELEMBAGAAN DPRD DALAM MENINDAKLANJUTI ASPIRASI MASYARAKAT TERKAIT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (DAERAH PEMILIHAN 1 KOTA BANDAR LAMPUNG). FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (71Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3023Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2655Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan institusi legislatif di tingkat daerah yang memegang fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, serta memiliki tanggung jawab dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan forum komunikasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi kelembagaan DPRD Provinsi Lampung dalam merespons aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Daerah Pemilihan 1 Kota Bandar Lampung. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, kajian ini mengacu pada teori strategi kelembagaan yang dikemukakan oleh Jack Kooten dalam Salusu (2006), yang menitikberatkan pada tiga elemen utama: struktur organisasi, kewenangan, dan prosedur operasional standar (SOP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi DPRD telah dibentuk secara formal, koordinasi antarunit kerja masih belum berjalan secara sinergis. Kewenangan yang dimiliki pun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara maksimal. Di sisi lain, SOP penanganan aspirasi yang difasilitasi melalui sistem E-Pokir belum disertai dengan mekanisme evaluasi yang terbuka dan pelaporan kepada masyarakat. Beberapa kendala seperti lemahnya sinergi antarbagian, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, serta minimnya partisipasi publik dalam proses evaluasi turut memperlemah efektivitas lembaga ini. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan kelembagaan melalui peningkatan koordinasi internal, pemanfaatan kewenangan secara strategis, penyempurnaan SOP yang bersifat partisipatif, serta keterlibatan publik yang lebih aktif agar DPRD dapat menjalankan perannya secara lebih transparan dan akuntabel. Kata kunci: DPRD, strategi kelembagaan, aspirasi masyarakat, infrastruktur jalan, administrasi publik.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Administrasi Negara
Pengguna Deposit:	2507901923 Digilib
Date Deposited:	03 Oct 2025 07:08
Terakhir diubah:	03 Oct 2025 07:08
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/90729

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir