0912011372, Siti Mahrifah (2013) PERANAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MENENTUKAN KEBIJAKAN KESEPAKATAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM HUBUNGAN KERJA DI PT. INDOMARCO BANDAR LAMPUNG. Digital Library.
|
File PDF
Abstrak.pdf Download (23Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB I.pdf Download (35Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB II.pdf Download (113Kb) | Preview |
|
|
File PDF
BAB III.pdf Download (16Kb) | Preview |
|
![[img]](http://digilib.unila.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
File PDF
BAB IV.pdf Restricted to Hanya pengguna terdaftar Download (82Kb) |
|
|
File PDF
BAB V.pdf Download (13Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Cover Skripsi Syarat Sarjana.pdf Download (22Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Cover Skripsi.pdf Download (22Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Daftar Isi Skripsi.pdf Download (9Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Daftar Pustaka.pdf Download (8Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Halaman Pengesahan Riwayat Hidup & Persembahan.pdf Download (70Kb) | Preview |
|
|
File PDF
Sanwacana.pdf Download (30Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Abstrak Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa dalam suatu kesepakatan hubungan kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Hal itu dipertegas lagi dalam Pasal 4 ayat (4) Permenaker Nomor 02/MEN/1993 yang menyatakan bahwa terjadinya hubungan kerja dalam waktu tertentu adalah karena adanya pekerjaan yang sifatnya sekali selesai atau sementara sifatnya. Dalam menentukan kebijakan kesepakatan kerja waktu tertentu yang dilaksanakan di perusahaan-perusahaan di Kota Bandar Lampung seperti pada PT. Indomarco tidak terlepas dari peranan Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung sebagai instansi pemerintah yang berperan penting dalam hal ketenagakerjaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peranan dinas tenaga kerja dalam menentukan kebijakan kesepakatan kerja waktu tertentu dalam hubungan kerja di PT. Indomarco Bandar Lampung dan (2) Faktorfaktor apakah yang menjadi penghambat dalam menentukan kebijakan kesepakatan kerja waktu tertentu dalam hubungan kerja di PT. Indomarco Bandar Lampung. Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan bahwa Peranan Dinas Tenaga Kerja dalam menentukan kebijakan kesepakatan kerja waktu tertentu dalam hubungan kerja di PT. Indomarco Bandar Lampung yakni menentukan bentuk kesepakatan kerja waktu tertentu yang akan didaftarkan antara pengusaha dengan pekerja, menentukan syarat dan isi kesepakatan berdasarkan ketentuan dari antara pengusaha dengan pekerja sesuai dengan Permenaker Nomor 02/MEN/1993, melakukan evaluasi kesepakatan kerja yang akan didaftarkan pada dinas tenaga kerja, meminta laporan dari perusahaan yang akan menerapkan kesepakatan kerja waktu ke kantor Dinas Tenaga Kerja dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak penandatangan perjanjian kontrak kerja, mengcross-check Daftar Isian Kesepakatan Kerja (DIKK). Faktor-faktor penghambat dalam menentukan kebijakan kesepakatan kerja waktu tertentu dalam hubungan kerja di PT. Indomarco Bandar Lampung antara lain: Dinas tenaga kerja mengalami kesulitan dalam menentukan kebijakan kesepakatan kerja waktu tertentu karena PT. Indomarco Bandar Lampung menerapkan otorisasi perusahaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung kurang berperan aktif dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan menentukan kebijakan kerja waktu tertentu. Saran yang peneliti kemukakan dalam penelitian ini antara lain: pertama, Dinas tenaga kerja hendaknya perlu melakukan koordinasi dan manajemen lebih baik lagi dengan PT. Indomarco Bandar Lampung agar tidak mengalami kesulitan dalam menentukan kebijakan kesepakatan kerja waktu tertentu sehingga kebijakan dari dinas tenaga kerja sesuai dengan Permenaker No 02/MEN/1993 dapat berjalan optimal. Kedua, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung hendaknya lebih aktif dalam pelaksanaan kesepakatan kerja waktu tertentu, apabila terdapat permasalahan atau perselisihan hubungan kerja dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat Abstract The provisions of Article 56 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2003 concerning Manpower explained that in an employment agreement for a specified period or for an unspecified time. This is affirmed in Article 4 paragraph (4) Permenaker 02/MEN/1993 number stating that the employment relationship within a certain time is because of the work that is completely finished or temporary. In determining the policy of the time working arrangements implemented in companies in Bandar Lampung as the PT. Indomarco not be separated from the role of the Department of Labor Bandar Lampung as government agencies play an important role in terms of employment. The problem in this study were: (1) How is the role of employment agencies in determining deal of time working in labor relations at PT. Indomarco Bandar Lampung, and (2) What factors are the bottleneck in determining policy deal of time working in labor relations at PT. Indomarco Bandar Lampung. Legal research is a type of normative and empirical legal research. Sources of data used in this study in the form of primary data and secondary data were conducted with the study of literature and field. Based on the research and discussion the researchers concluded that the role of the Department of Labor in determining deal of time working in labor relations at PT. Indomarco Bandar Lampung which determine the shape of time working arrangements will be registered between employers and workers, to determine the terms and content of the agreement under the provisions of the employers and employees in accordance with the Minister of Manpower No. 02/MEN/1993, evaluation agreements to be registered at labor offices work, asking for a report from the company that will implement the working time agreement to the Department of Labor not later than 14 days from the signing of contract agreement, cross-check Work Agreement Form (DIKK). Limiting factors in determining a specific time agreements in employment in PT. Indomarco Bandar Siti Mahrifah Lampung include: Department of labor difficulties in determining policy agreements over time for PT. Indomarco Bandar Lampung implement corporate authorization, the Department of Labor Bandar Lampung less active role in supervising, training and employment policies specify certain time. The suggestion that the researchers pointed out in this study are: first, the Department of labor should need to do coordination and better management of the PT. Indomarco Bandar Lampung to be no difficulty in determining employment agreement specified time so that the policy of the department of labor according to the Minister of Manpower No. 02/MEN/1993 can run optimally. Second, the Department of Labor should Bandar Lampung an active role in the implementation of the agreement so that when the time working there are problems or disputes that could be resolved amicably settlement agreement. Keywords: policies, employment agreements, given time, role.
| Jenis Karya Akhir: | Artikel |
|---|---|
| Subyek: | |
| Program Studi: | Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1 |
| Pengguna Deposit: | IC-STAR . 2015 |
| Date Deposited: | 28 Apr 2015 02:11 |
| Terakhir diubah: | 28 Apr 2015 02:11 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9085 |
Actions (login required)
 |
Lihat Karya Akhir |
