PERAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU

0612011295, CHELIA UTAMA YULANDARI (2010) PERAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU. UNSPECIFIED.

[img]
Preview
Text
ABSTRACT.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (9Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 1.pdf

Download (20Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (44Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (13Kb) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (64Kb)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
cover dan lembar pengesahan.pdf

Download (32Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
COVER DEPAN.pdf

Download (28Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (8Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (6Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
kata pengantar.pdf

Download (23Kb) | Preview
[img]
Preview
Text
motto.pdf

Download (36Kb) | Preview

Abstrak

Abstrak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik guru pada semua jenis dan jenjang pendidikan diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Sebagai salah satu bentuk implementasi kebijakan sertifikasi guru tersebut, tahun 2009 dilaksanakannya sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 yang diselenggarakan di 46 Rayon LPTK penyelenggara (Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 022/P/2009). Dalam menjalankan program tersebut, pemerintah perlu melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaannya. Untuk itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 421/543/08/2009 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sertifikasi Pendidik Kota Bandar Lampung, Panitia Kecamatan dan Nara Sumber Pelaksana Sertifikasi Guru Kota Bandar Lampung dibentuk Panitia Pelaksana Sertifikasi Guru periode 2009.. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru dan apa saja faktor penghambat peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan normatif dan pendekatam empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dari studi lapangan dengan melakukan wawancara Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Dasar dan Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan peraturan perundangan yang berlaku. Chelia Utama Yulandari Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 2009, yaitu 1) membentuk panitia sertifikasi guru periode 2009, 2) memberikan tugas kepada kepala sekolah untuk memverifikasi keabsahan portofolio, 3) memberikan tugas kepada pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial (penilaian atasan), 4) memfasilitasi pendanaan persiapan PLPG, 5) melakukan tindak lanjut bagi peserta yang tidak lulus dan diskualifikasi. Selama periode tahun 2009, peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan Sertifikasi Guru telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah sampai pada sasarannya. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam peran pelaksanaan sertifikasi guru adalah sosialisasi sertifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung secara intensif kurang dipahami oleh kebanyakan peserta sertifikasi, sehingga berkas-berkas yang seharusnya sudah harus dikumpul sesuai dengan jadwalnya, terjadi keterlambatan. Dan dana yang disalurkan dari pusat tidak tepat waktu, sehingga berakibat pula pada mundurnya jadwal pelaksaaan Abstract Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2003 on National Education System requires that teachers have academic qualifications, competence, and certification of educators. Qualification academic teachers in all types and levels of education obtained through a higher education degree program (S1) or a diploma in four (D-IV). As one form of implementation of these teacher certification policies, the year 2009 implementation in the office of teacher certification through portfolio assessment is based on the Ministry of National Education Regulation No. 10 of 2009 which was held at 46 Rayon LPTK organizers (Ministry of National Education Decree No. 022/P/2009). In running the program, the government needs to conduct surveillance to prevent abuse of its management, for it based on the Decree of Head Office No. 421/543/08/2009 regarding the establishment of the Executive Committee Educator Certification Bandar Lampung District, Committee and Resource Persons Executing City Teacher Certification Bandar Lampung formed the Executive Committee Teacher Certification period in 2009. The problem of this research is how the role of Bandar Lampung Education Office in the implementation of Teacher Certification and what role the inhibiting factors Bandar Lampung Education Office in the implementation of the Teacher Certification. The method used in this research is through approach normative and empirical approaches. Sources of data in this study are primary data and field studies by conducting interviews Section Head of Education Workforce Education Association and Secondary Education Department Bandar Lampung. Secondary data by literature and the applicable legislation. The results showed that: The Role of Education Office of Bandar Lampung in the implementation of teacher certification based on Technical Implementation Guide Chelia Utama Yulandari Teacher Certification issued by the Directorate General of Higher Education Ministry of National Education in 2009, namely 1) establish committees of teachers Certification period 2009, 2) give the task to the principal to verify the validity of a portfolio, 3) give the task to the supervisors for assessing the implementation of learning and personality and social competence (superior rating), 4) facilitate the preparation of funding PLPG, 5) conducting follow-up for participants who did not pass and disqualification. During 2009, the role of Education Office of Bandar Lampung in the implementation of Teacher Certification compliance with regulations and has arrived at the target. The obstacle faced by the Education Department in Bandar Lampung implementation role socialization certification teacher certification is conducted by the Education Department Bandar Lampung intensively poorly understood by most participants of certification, so that the files should now be collected in accordance with the schedule, there was a delay. And funds are not distributed on time, so that impacts on the implementation of the withdrawal schedule.

Tipe Karya Ilmiah: Skripsi
Subyek: A General Works = Karya Karya Umum
Program Studi: Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User: IC-STAR . 2015
Date Deposited: 29 Apr 2015 08:57
Last Modified: 21 Oct 2015 04:49
URI: http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/9376

Actions (login required)

View Item View Item