PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM FASILITASI PEMBERDAYAAN PESANTREN (Studi Di Pemerintah Kota Bandar Lampung)

MUHAMMAD , FAZRY MAULANA (2026) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM FASILITASI PEMBERDAYAAN PESANTREN (Studi Di Pemerintah Kota Bandar Lampung). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF ABSTRAK.pdf Download (57Kb) | Preview
	File PDF TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1165Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF TESIS FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1062Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, di berbagai daerah termasuk Kota Bandar Lampung, pesantren masih menghadapi keterbatasan pendanaan, sarana-prasarana, dan kapasitas kelembagaan. Padahal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah menegaskan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan dukungan melalui rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam memberikan fasilitasi pemberdayaan pesantren sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan dukungan dan fasilitasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris guna menilaikesesuaian antara norma hukum dan implementasinya. Analisis normatif mengacu pada teori Stufenbau dan keuangan daerah dalam penyediaan fasilitasi pesantren. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pejabat pemerintah daerah, kementerian agama, dan pengelola pesantren sebagai penerima maupun non penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah belum berjalan optimal akibat ketiadaan peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan pemberdayaan pesantren sebagai dasar yuridis dan fiskal. Kebijakan yang ada masih bersifat administratif tanpa dukungan regulasi komprehensif, sehingga fasilitasi belum mampu menjawab kebutuhan struktural pesantren. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Peraturan Daerah, penguatan alokasi anggaran, dan dukungan terhadap kemandirian ekonomi pesantren sebagai wujud implementasi prinsip negara hukum desentralistik dalam kerangka pemberdayaan pesantren di Kota Bandar Lampung. Kata kunci: Pemerintah Daerah, Fasilitasi, Pemberdayaan Pesantren.

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2507465900 Digilib
Date Deposited:	26 Jan 2026 02:44
Terakhir diubah:	26 Jan 2026 02:44
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/94915

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir