ANALISIS LEGALITAS PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI DESA RAJABASA KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

RIKA, NADIYA (2026) ANALISIS LEGALITAS PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN TANAH DI WILAYAH SEMPADAN PANTAI DESA RAJABASA KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text ABSTRAK.pdf Download (254kB) | Preview
	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
Preview	Text SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Sempadan pantai yang didefinisikan sebagai daratan sepanjang tepian pantai dengan lebar minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu Sempadan Pantai merupakan tanah yang dikuasai negara untuk pelestarian lingkungan. Terjadi konflik antara penetapan hukum dengan realitas pemanfaatan oleh masyarakat yang telah berlangsung turuntemurun. Penelitian ini membahas (1) Bagaimana bentuk dan praktik penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat di wilayah sempadan pantai Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan (2) Bagaimana legalitas atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat di wilayah sempadan pantai Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menganalisis persoalan tersebut di Desa Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan yakni Sumber data Primer dan Sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian diolah melalui seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data. Serta analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa bentuk dan praktik pengusaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat di sempadan pantai dilakukan secara turuntemurun untuk permukiman, perikanan, budidaya, dan pariwisata tanpa sertifikat tanah formal. Legalitas penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat hanya terbatas pada izin pemanfaatan dan pengelolaan de facto tanpa landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang jelas untuk memberikan kepastian hukum melalui izin pemanfaatan atau pengelolaan yang formal, dengan tetap menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan kawasan pesisir. Kata Kunci: Legalitas, Penguasaan Tanah, Sempadan Pantai, Tanah Negara, Izin Pemanfaatan.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 340 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2507426933 Digilib
Date Deposited:	05 Feb 2026 02:14
Last Modified:	05 Feb 2026 02:14
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/95673

Actions (login required)

View Item