TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Taniya , Hutasoit (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACK.pdf Download (54Kb) | Preview
	File PDF 2. TESIS FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (1247Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1089Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan nonformal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Provinsi Lampung, serta peran, fungsi, kewenangan PKBM, dan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan dan kualitas layanan PKBM. Metode penelitan yang digunkan yaitu penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada narasumber kunci, meliputi pengelola PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi, dan BPMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pendidikan nonformal yang sah, berkualitas, dan inklusif melalui regulasi, pendanaan, fasilitas, pembinaan tenaga pendidik, serta pengawasan yang akuntabel, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan peraturan terkait BOP Kesetaraan. PKBM berfungsi sebagai instrumen strategis negara dalam menyediakan pendidikan kesetaraan, keaksaraan, keterampilan hidup, serta pemberdayaan masyarakat bagi warga yang tidak terjangkau pendidikan formal, dengan layanan yang fleksibel, inklusif, dan sesuai kebutuhan lokal. meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan fungsi fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan penyediaan sarana prasarana secara aktif, terdapat kendala implementatif seperti keterlambatan pencairan dana, pembatasan usia peserta, koordinasi yang kurang optimal, serta kasus penyalahgunaan dana, yang menimbulkan celah hukum dan potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dan hak asasi manusia. Kasus penyalahgunaan BOP Kesetaraan oleh oknum pengurus PKBM, yang menunjukkan potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dan kewajiban negara dalam hukum publik. Secara hukum, temuan ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan koordinasi administratif, serta penerapan kebijakan yang inklusif agar pemenuhan hak atas pendidikan melalui PKBM dapat terlaksana secara adil, berkelanjutan, dan sesuai prinsip hukum pendidikan serta hak asasi manusia. Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Hak Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Jenis Karya Akhir:	Tesis (Masters)
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 341 Hukum-hukum negara
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S2-Magister Hukum
Pengguna Deposit:	2602901923 Digilib
Date Deposited:	25 Feb 2026 04:52
Terakhir diubah:	25 Feb 2026 04:52
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96969

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir