TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Taniya , Hutasoit (2026) TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN MASYARAKAT MELALUI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM). Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK - ABSTRACK.pdf Download (55kB) | Preview
	Text 2. TESIS FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
Preview	Text 3. TESIS TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan hak pendidikan masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan nonformal di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Provinsi Lampung, serta peran, fungsi, kewenangan PKBM, dan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung keberlangsungan dan kualitas layanan PKBM. Metode penelitan yang digunkan yaitu penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pada narasumber kunci, meliputi pengelola PKBM, Dinas Pendidikan Provinsi, dan BPMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pendidikan nonformal yang sah, berkualitas, dan inklusif melalui regulasi, pendanaan, fasilitas, pembinaan tenaga pendidik, serta pengawasan yang akuntabel, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan peraturan terkait BOP Kesetaraan. PKBM berfungsi sebagai instrumen strategis negara dalam menyediakan pendidikan kesetaraan, keaksaraan, keterampilan hidup, serta pemberdayaan masyarakat bagi warga yang tidak terjangkau pendidikan formal, dengan layanan yang fleksibel, inklusif, dan sesuai kebutuhan lokal. meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan fungsi fasilitasi, pembinaan, pengawasan, dan penyediaan sarana prasarana secara aktif, terdapat kendala implementatif seperti keterlambatan pencairan dana, pembatasan usia peserta, koordinasi yang kurang optimal, serta kasus penyalahgunaan dana, yang menimbulkan celah hukum dan potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dan hak asasi manusia. Kasus penyalahgunaan BOP Kesetaraan oleh oknum pengurus PKBM, yang menunjukkan potensi pelanggaran prinsip akuntabilitas dan kewajiban negara dalam hukum publik. Secara hukum, temuan ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan koordinasi administratif, serta penerapan kebijakan yang inklusif agar pemenuhan hak atas pendidikan melalui PKBM dapat terlaksana secara adil, berkelanjutan, dan sesuai prinsip hukum pendidikan serta hak asasi manusia. Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Hak Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	?? 341 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Magister Hukum S2
Depositing User:	2602901923 Digilib
Date Deposited:	25 Feb 2026 04:52
Last Modified:	25 Feb 2026 04:52
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/96969

Actions (login required)

View Item