Metri , Andayni (2026) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP KASUS PERSETUBUHAN DENGAN PELAKU DAN KORBAN DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw ). FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG.
|
File PDF
ABSTRAK.pdf Download (25Kb) | Preview |
|
|
File PDF
SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3633Kb) | Minta salinan |
||
|
File PDF
SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3492Kb) | Preview |
Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)
Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban di bawah umur (Studi Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw). Kasus ini berawal dari hubungan pacaran antara Anak Pelaku dan Anak Korban yang keduanya berusia 17 tahun, dengan peristiwa persetubuhan berulang sebanyak enam kali yang dipicu bujuk rayu. Fokus utama kasus adalah bagaimana sistem peradilan pidana anak (SPPA) diterapkan dalam menghadapi dilema antara perlindungan anak dan penegakan hukum pidana berat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan. narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Liwa dan 1 (satu) orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Putusan Nomor 15/Pid.SusAnak/2024/PN Liw telah didasarkan pada pertimbangan yuridis dan mengadopsi Teori Gabungan dengan menekankan rehabilitasi anak pelaku. Namun, pidana yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan rehabilitatif dan perlindungan serta keadilan bagi korban, sehingga tujuan pemidanaan belum tercapai secara optimal. Saran dalam penelitian ini yaitu agar hakim lebih mengoptimalkan pertimbangan dampak psikologis dan sosial korban serta menjatuhkan sanksi secara proporsional dengan menerapkan mekanisme ganti kerugian (restitusi), sehingga pemidanaan tidak hanya fokus pada pembinaan pelaku, tetapi juga memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Persetubuhan Anak, SPPA
| Jenis Karya Akhir: | Skripsi |
|---|---|
| Subyek: | 300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum |
| Program Studi: | FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum |
| Pengguna Deposit: | 2602105248 Digilib |
| Date Deposited: | 30 Mar 2026 07:55 |
| Terakhir diubah: | 30 Mar 2026 07:55 |
| URI: | http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97862 |
Actions (login required)
![]() |
Lihat Karya Akhir |
