STRATEGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PENCEGAHAN PATOLOGI BIROKRASI

DINDA , KHAIRUNISA (2026) STRATEGI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PENCEGAHAN PATOLOGI BIROKRASI. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK , UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK-ABSTRACT.pdf Download (282Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (2647Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (1410Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Pencegahan patologi birokrasi berupa tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kabupaten Lampung Utara saat ini masih berada pada tingkat maturitas SPIP level 2 (berkembang), yang menandakan pengendalian belum berjalan efektif dan berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan. Kondisi tersebut menuntut strategi pembinaan yang sistematis dari BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Perwakilan BPKP Provinsi Lampung dalam mengatasi maturitas SPIP level 2 guna mencegah korupsi di Kabupaten Lampung Utara dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (Kaplan dan Norton, 1996). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pembinaan BPKP telah berjalan, namun belum optimal. Dari perspektif proses internal, pembinaan melalui program Evran serta asistensi manajemen risiko mampu mengidentifikasi potensi inefisiensi anggaran serta risiko penyimpangan sejak tahap perencanaan. Dari perspektif keuangan, pengelolaan anggaran pembinaan SPIP telah dilaksanakan secara akuntabel dan efisien. Namun demikian, terdapat kendala pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh dinamika mutasi pegawai serta keterbatasan jumlah auditor. Pada perspektif pelanggan, frekuensi pembinaan yang diberikan BPKP masih terbatas, meskipun layanan konsultasi dinilai responsif dan membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPIP. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas internal BPKP serta peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPIP secara berkelanjutan agar pencegahan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata. Kata Kunci: Strategi, Pencegahan korupsi, SPIP, Balanced Scorecard

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2602523697 Digilib
Date Deposited:	02 Apr 2026 01:10
Terakhir diubah:	02 Apr 2026 01:10
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/97927

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir