ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN

SENA, NORMALIANA (2026) ANALISIS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK - ABSTRACT.pdf Download (221Kb) | Preview
	File PDF 2. SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (4052Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (2746Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Kota Bandar Lampung menjadi fokus penelitian ini, khususnya pada IRBAN Wilayah I yang memiliki personel paling sedikit yaitu 11 orang dibanding IRBAN lainnya yang masing-masing 12 orang, namun tetap mampu menghasilkan 22 LHP dengan cakupan 5 kecamatan dan 20 kategori instansi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja ASN dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi, dianalisis berdasarkan teori kinerja Mangkunegara (2017:10) yang mencakup empat indikator yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan kemampuan kerja pada keempat fungsi audit, reviu, monitoring, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan kinerja ASN IRBAN Wilayah I berjalan cukup optimal, tercermin dari capaian kuantitas kerja yang melampaui seluruh target PKPT yakni 87 LHP dari target 85 LHP, reviu laporan kinerja 16 dari target 11, dan kepatuhan auditan 93,80% dari target 84%. Meskipun demikian kualitas kerja, ketepatan waktu, dan kemampuan kerja belum sepenuhnya mendorong perbaikan tata kelola OPD secara substantif, sebagaimana terlihat dari angka temuan berulang yang stagnan di 46% pada tahun 2023–2024 dan Nilai SAKIP OPD yang belum mencapai target 81,40. Adapun faktor penghambat pelaksanaan fungsi pengawasan mengacu pada Suling (2024:11) bersumber dari dimensi internal meliputi keterbatasan SDM, kompetensi, dan sarana prasarana, serta dimensi eksternal yang paling menonjol berupa kurangnya koordinasi antar instansi, mencakup keterlambatan OPD dalam menyediakan dokumen dan menyampaikan tanggapan P2HP, tumpang tindih jadwal dengan pemeriksaan BPK dan BPKP, serta rendahnya komitmen OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi secara substantif. Kata Kunci: Kinerja ASN, Fungsi Pengawasan, Inspektorat, APIP

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial 300 Ilmu sosial > 320 Ilmu politik (politik dan pemerintahan)
Program Studi:	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) > Prodi S1-Ilmu Pemerintahan
Pengguna Deposit:	2602155254 Digilib
Date Deposited:	16 Apr 2026 01:31
Terakhir diubah:	16 Apr 2026 01:31
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98266

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir