PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN CICIL EMAS BERBASIS AKAD MURABAHAH DAN RAHN

AHMAD , THORIQ ZULFIKAR (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN CICIL EMAS BERBASIS AKAD MURABAHAH DAN RAHN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	Text 1. ABSTRAK-ABSTRACT.pdf Download (232kB) | Preview
	Text 2.SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy
Preview	Text 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia melahirkan produk pembiayaan cicil emas yang menggabungkan akad murabahah (jual beli) dan rahn (gadai) secara bersamaan. Produk ini beroperasi di bawah dua sistem hukum sekaligus, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum syariah Islam, sehingga bank syariah wajib memenuhi ketentuan keduanya secara kumulatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum akad murabahah dan rahn dalam pembiayaan cicil emas serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan hukum perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bertipe deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Dokumen Akad Pembiayaan Murabahah dan Perjanjian Gadai Bank Muamalat Indonesia digunakan sebagai objek analisis representatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hierarki regulasi pembiayaan cicil emas tersusun secara kumulatif dari Undang-Undang No. 21/2008, Undang-Undang No. 8/1999, POJK No. 22/2023, POJK No. 61/2020, KUH Perdata, hingga Fatwa DSNMUI yang berstatus mandatory. Analisis perjanjian Bank Muamalat menemukan bahwa pemisahan dua akad telah sesuai Fatwa No. 92/2014, namun terdapat ketidaksesuaian berupa ketidaktransparanan harga dan margin, tidak adanya klausul diskon pelunasan dipercepat, serta klausul eksonerasi yang batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, perlindungan preventif lemah karena empat klausul baku batal demi hukum dan edukasi nasabah bersifat formalitas, sementara perlindungan represif tidak memadai karena tidak mencantumkan opsi LAPS-SJK dan mekanisme ganti rugi tidak mencerminkan prinsip restitutio in integrum. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Pembiayaan Cicil Emas, Akad Murabahah, Akad Rahn.

Item Type:	Other
Subjects:	?? 346 ??
Divisions:	Fakultas Hukum > Prodi Ilmu Hukum S1
Depositing User:	2602626917 Digilib
Date Deposited:	29 Apr 2026 06:17
Last Modified:	29 Apr 2026 06:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98789

Actions (login required)

View Item