PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN CICIL EMAS BERBASIS AKAD MURABAHAH DAN RAHN

AHMAD , THORIQ ZULFIKAR (2026) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN CICIL EMAS BERBASIS AKAD MURABAHAH DAN RAHN. FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.

Preview	File PDF 1. ABSTRAK-ABSTRACT.pdf Download (227Kb) | Preview
	File PDF 2.SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Hanya staf Download (3510Kb) | Minta salinan
Preview	File PDF 3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf Download (3361Kb) | Preview

Abstrak (Berisi Bastraknya saja, Judul dan Nama Tidak Boleh di Masukan)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia melahirkan produk pembiayaan cicil emas yang menggabungkan akad murabahah (jual beli) dan rahn (gadai) secara bersamaan. Produk ini beroperasi di bawah dua sistem hukum sekaligus, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum syariah Islam, sehingga bank syariah wajib memenuhi ketentuan keduanya secara kumulatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum akad murabahah dan rahn dalam pembiayaan cicil emas serta bentuk perlindungan hukum bagi nasabah berdasarkan hukum perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bertipe deskriptif analitis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research). Dokumen Akad Pembiayaan Murabahah dan Perjanjian Gadai Bank Muamalat Indonesia digunakan sebagai objek analisis representatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hierarki regulasi pembiayaan cicil emas tersusun secara kumulatif dari Undang-Undang No. 21/2008, Undang-Undang No. 8/1999, POJK No. 22/2023, POJK No. 61/2020, KUH Perdata, hingga Fatwa DSNMUI yang berstatus mandatory. Analisis perjanjian Bank Muamalat menemukan bahwa pemisahan dua akad telah sesuai Fatwa No. 92/2014, namun terdapat ketidaksesuaian berupa ketidaktransparanan harga dan margin, tidak adanya klausul diskon pelunasan dipercepat, serta klausul eksonerasi yang batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, perlindungan preventif lemah karena empat klausul baku batal demi hukum dan edukasi nasabah bersifat formalitas, sementara perlindungan represif tidak memadai karena tidak mencantumkan opsi LAPS-SJK dan mekanisme ganti rugi tidak mencerminkan prinsip restitutio in integrum. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Nasabah, Pembiayaan Cicil Emas, Akad Murabahah, Akad Rahn.

Jenis Karya Akhir:	Skripsi
Subyek:	300 Ilmu sosial > 340 Ilmu hukum > 346 Hukum privat, hukum perdata
Program Studi:	FAKULTAS HUKUM (FH) > Prodi S1-Ilmu Hukum
Pengguna Deposit:	2602626917 Digilib
Date Deposited:	29 Apr 2026 06:17
Terakhir diubah:	29 Apr 2026 06:17
URI:	http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/98789

Actions (login required)

Lihat Karya Akhir